Kurikulum 1947 sampai 2006

Kurikulum Tahun 1947 (Rencana Pelajaran)
A. Sistem pendidikan pada zaman kolonial
Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan
sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah
Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa
penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang
berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan
perantren. Kedua, sistem pendidikan Belanda.
Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari
mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem
prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem
pendidikan islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan belanda pun
bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan
antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini
masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan
persekolahan zaman kolinial adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2007:207).
a.       Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi
menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang
berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School)
selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo
Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa.
Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsche School
selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama
3 tahun.
b.      Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5
tahun dengan pengantar bahasa Cina, Hollandch Chinese School (HCS) yang
berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.
c.       Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai
perguruan tinggi, yaitu Eropese Legere School 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3,
Lyceum 6 tahun, Maddelbare Meisjeschool 5 tahun, Recht Hoge School 5 tahun,
Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.
B. Kurikulum pertama di Indonesia
Setelah
Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, di awal-awal pemerintahannya pemerintah
secara bertahap mulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan
situasi saat itu. Tiga tahun setelah Indonesia merdeka mulailah pemerintah
membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan “Rencana Pelajaran”. Tahun
1947, kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan
orientasinya, arah dan kebijakanyang ada, hingga bertahan sampai tahun 1968
saat pemerintahan beralih pada masa orde baru. Isi yang terkandung dalam
kurikulum Rencana Pelajaran
Kurikulum
pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam
bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum
(bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis, dari
orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan
ditetapkan Pancasila. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama
Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih
dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya
meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh
dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana
kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan
maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada
pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar
dengan bangsa lain di muka bumi ini.
C. Isi kurikulum 1947
Rencana
Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan
menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya
memuat dua hal pokok:
a.      
Daftar mata pelajaran
dan jam pengajarannya
b.     
Garis-garis besar
pengajaran (GBP)
Rencana
Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikira dalam arti kognitif, namun yang
diutamakan pendidikan watak atau perilaku, meliputi :
a.      
Kesadaran
bernegara dan bermasyarakat
b.     
Materi
pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari
c.      
Perhatian
terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
Kurukulum Tahun 1952 (Rencana Pelajaran Terurai)
Setelah
Rentjana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan.
Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini
sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan
sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus
memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Kurikulum ini
lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai
1952. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau
Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu :a) Daya cipta,
b) Rasa, c) Karsa, d) Karya, e) Moral.
Mata
pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi.
1) Moral
2) Kecerdasan
3)
Emosional/artistik
4) Keprigelan
(keterampilan)
5) Jasmaniah.
A.
Ciri-ciri kurikulum Rencana Pelajaran Terurai
Pada
perkembangannya rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang
dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata
pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa
itu juga dibentuk Kelas Masyarakat. yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6
tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan,
seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu
sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.
Mata
Pelajaran yang ada pada Kurikulum 1954 yakni untuk jenjang Sekolah Rakyat (SD)
menurut Rencana Pelajaran 1947 adalah sebagai berikut :
1.     
Bahasa
Indonesia                                        9.  
Menulis
2.     
Bahasa
Daerah                                          10.   Seni Suara
3.     
Berhitung
                                                 11.   Pekerjaan Tangan
4.     
Ilmu
Alam                                                 12.   Pekerjaan Kepurtian
5.     
Ilmu
Hayat                                                13.   Gerak Badan
6.     
Ilmu
Bumi                                                 14.   Kebersihan dan Kesehatan
7.     
Sejarah                                                      15.   Didikan Budi Pekerti
8.     
Menggambar                                             16.   Pendidikan Agama
Kurikulum Tahun 1968
Kurikulum
1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan
struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan
perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.
A.Tujuan
kurikulum 1968
Dari segi
tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada
upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani,
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan
keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi
kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan
kuat.Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan
1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan
manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi
materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan
kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Kurikulum
1968 lahir dengan pertimbangan politik ideologis. Tujuan pendidikan pada
kurikulum 1964 yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis Indonesia
diberangus, pendidikan pada masa ini lebih ditekankan untuk membentuk manusia
pancasila sejati.
B.Ciri-ciri kurikulum 1968
Kurikulum
1968 bersifat correlated subject curriculum, artinya materi pelajaran pada
tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang
studi pada kurikum ini dikelompokkan pada tiga kelompok besar: pembinaan
pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya 9,
yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja.
Muatan
materi pelajarannya sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan
permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun
1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Contoh penerapan metode
pembelajarn ini adalah metode eja ketika pembelajaran membaca. Begitu juga pada
mata pelajaran lain, “anak belajar melalui unsur-unsurnya dulu”. Struktur
kurikulum 1968 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
I. Pembinaan Jiwa Pancasila
1. Pendidikan agama
2. Pendidikan kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Bahasa Daerah
5. Pendidikan olahraga
II. Pengembangan pengetahuan
dasar
6. Berhitung
7. IPA
8. Pendidikan kesenian
9. Pendidikan kesejahteraan
keluarga
III Pembinaan kecakapan khusus
9.      Pendidikan
kejuruan
Kurikulum Tahun
1975 (Kurikulum Berbasis Pencapaian Tujuan
)
Kurikulum
1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya
sebagai berikut.
1.
Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan
yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan
pendidikan, yang meliputi : tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional,
tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
2. Menganut
pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan
peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan
kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
4. Menganut
pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan
Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya
tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku
siswa.
5. Dipengaruhi psikologi tingkah
laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan
(Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunaan teori Behaviorisme, yakni
memandang keberhasilan dalam
belajar ditentukan oleh
lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru.
C. Komponen Kurikulum 1975.
Kurikulum
1975 memuat ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur :
1. Tujuan institusional.
Berlaku mulai SD, SMP maupun
SMA.Tujuan Institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam
melaksanakan program pendidikannya.
2. Struktur Program Kurikulum.
Struktur program adalah kerangka
umum program pengajaran yang akan diberikan pada tiap sekolah.
3. Garis-Garis Besar Program
Pengajaran
Sesuai dengan namanya,
Garis-Garis Besar Program Pengajaran, pada bagian ini dimuat hal-hal yang
berhubungan dengan program pengajaran, yaitu.
a. Tujuan
Kurikuler, yaitu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran
yang bersangkutan selama masa pendidikan.
b. Tujuan
Instruksional Umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap satuan
pelajaran baik dalam satu semester maupun satu tahun.
c. Pokok
bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa
agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
d. Urutan penyampaian bahan
pelajaran dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari
semester satu ke semester berikutnya.
4. Sistem Penyajian dengan
Pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).
PPSI adalah
sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan,
desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar. Oemar Hamalik
mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun oleh guru dan berguna untuk
menyusun satuan pelajaran.
5. Sistem Penilaian
Dengan melaksanakan PPSI,
penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan
pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang
memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja.
6. Sistem Bimbingan dan
Penyuluhan
Setiap siswa memiliki tingkat
kecepatan belajar yang tidak sama. Di samping itu mereka mereka memerlukan
pengarahan yang akan mengembagkan mereka menjadi manusia yang mampu meraih masa
depan yang lebih baik. Dalam kaitan ini maka perlu adanya bimbingan dan
penyuluhan bagi para siswa dalam meniti hidupnya meraih masa depan yang
diharapkanya
7. Supervisi dan Administrasi
Sebagai suat lembaga pendidikan
memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru,
administrator sekolah, maupun para pengamat sekolah. Bagaimana teknik supervisi
dan administrasi sekolah ini dapat dipelajari pada Pedoman pelaksanaan
kurikulum tentang supervise dan administrasi.Ketujuh unsur tersebut merupakan
satu kesatuan yang mewarnai Kurikulum 1975 sebagai suatu sistem pengajaran.
Mata Pelajaran dalam Kurikulum
tahun 1975 adalah
1. Pendidikan agama
2. Pendidikan Moral Pancasila
3. Bahasa Indonesia
4. IPS
5. Matematika
6. IPA
7. Olah raga dan kesehatan
8. Kesenian
9. Keterampilan khusus
Kurikulum Tahun
1984 (Cara Belajar Siswa Aktif)
Kurikulum
1984  model yang dipakai pada
kurikulumini yaitu CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau Student Active Learning
(SAL).
Atas
dasar perkembangan zaman antara kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan ilmu
pengetahuan dan teknologi terhadap pendidikan dalam kurikulum 1975 dianggap
tidak sesuai lagi. Kurikulum 1984 dianggap sebagai perbaikan atau revisi dari
kurikulum 1975.
A.Ciri-ciri
kurikulum CBSA
a.                  
Berorientasi pada tujuan instruksional. Didasari oleh
pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar
yang sangat terbatas di sekolah harus benar- benar fungsional dan efektif. Oleh
karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus di
rumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa.
b.                 
Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui
Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental,
intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar
secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
c.                  
Materi pelajaran dikemas dengan melalui pendekatan spiral.
Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan
kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi dan jenjang sekolah,
semakin dalam dan luas materi yang diberikan.
d.                 
Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan
latihan. Konsep- konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada
pengertian, baru diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian
alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang
dipelajarinya.
e.                  
Materi pelajaran disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau
kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan
mental siswa dan penyajian pada sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret,
semi konkret, semi abstrak, dan abstrak dengan mengunakan pendekatan induktif
dari contoh- contoh kekesimpulan. Dari yang mudah menujuk yang sukar dan dari yang
sederhana menujuk ke yang kompleks.
f.                  
Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan
proses adalah pendekatan belajar- mengajar yang memberi tekanan kepada proses
pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan
perolehanya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran.
B. Kebijakan- kebijakan dalam
penyusunan kurikulum 1984
a.                  
Adanya perubahan dalam mata pelajaran inti.
Dalam
kurikulum 1975 terdapat delapan pelajaran inti, sedangkan dalam kurikulum 1984
terdapat enam belas mata pelajaran inti. Mata pelajaran yang termasuk kelompok
inti tersebut adalah: Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Kesustraan Indonesia, Geografi Indonesia,
Geografi Dunia, Ekonomi, Kimia, Fisika, Biologi, Matematika, Bahasa Inggris,
Kesenian, Keteranpilan, Pendidikan jasmani dan Olahraga, Sejarah Dunia dan
Nasional.
b.                 
Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan
masing- masing.
c.                  
Perubahan program jurusan.
Pada kurikulum 1975 terdapat tiga
jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa, namun dalam kurikulum 1984 jurusan
dinyatakan dalam program A dan B.
Program
A terdiri dari:
  
i.    
A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika
   ii.   A2, penekanan pada mata pelajaran
Biologi
  
iii.  
A3,
penekanan pada mata pelajaran Ekonomi
   iv.  A4, penekanan pada mata pelajaran
Bahasa dan Budaya
sedangkan program B adalah program yang mengarah kepada
keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung
di masyarakat. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup
maka program ini untuk sementara ditiadakan.
d.                 
Pentahapan waktu pelaksanaan.
Kurikulum 1984 dilaksanakan secara
bertahap dari kelas 1 SMA berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi.
Kurikulum Tahun 1994
Pada
kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada
pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang
memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian
suasan pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) pun lebih
mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu
dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan
kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus
diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran
pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.
Kurikulum
1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini
berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari
sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang
pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi
kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak
.
A.Ciri-ciri kurikulum 1994
1. Pembagian
tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan.
2.
Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat
(berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
3. Kurikulum
1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk
semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti
sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan
dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan,
guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif
dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa
guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen,
divergen
(terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
5. Dalam
pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan
konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan
terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan
pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan
masalah.
6. Pengajaran
dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang
sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.
7. Pengulangan-pengulangan materi
yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.
Kurikulum Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis
Kompetensi)
Kurikulum
1994 perlu disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan struktural
dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi
logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Sehingga dikembangkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK).
Menurut
Mulyasa (2006:39) Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah suatu konsep
kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi)
tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat
dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi
tertentu.
Kurikulum
Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang
kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan
belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan
kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada:
 (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul
pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna,
dan
 (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan
sesuai dengan kebutuhannya.
Rumusan kompetensi dalam Kurikulum
Berbasis Kompetensi merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui,
disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan
sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan
berkelanjutan untuk menjadi kompeten.
Gordon menjelaskan beberapa aspek
atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:
1.       
Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang
kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi
kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik
sesuai dengan kebutuhannya.
2.       
Pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan
afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan
pembelajarn harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan
kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan
efisien.
3.       
Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang dimiliki individu
untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya
kemampuan guru dalam memilih, dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi
kemudahan belajar kepada peserta didik.
4.       
Nilai (value); adalah suatu standar perilaku yang telah
diyakini dan secara psikologis ;telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya
standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis,
dll).
5.       
Sikap (attitude); yaitu perasaan (senang- tidak senang,
suka- tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/ gaji,
dan sebagainya,
6.       
Minat (interest); adalah kecenderungan seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk memepelajari atau melakukan
sesuatu.
Suatu program pendidikan berbasis
kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu:
1.   
pemilihan kompetensi yang sesuai.
2.   
spesifikasi indikator-indikator
evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi.
3.   
pengembangan sistem pembelajaran.
Kurikulum Berbasis Kompetensi
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1.   
Menekankan pada ketercapaian
kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
2.   
Berorientasi pada hasil belajar
(learning outcomes) dan keberagaman.
3.   
Penyampaian dalam pembelajaran
menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4.   
Sumber belajar bukan hanya guru,
tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5.   
Penilaian menekankan pada proses dan
hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
(Depdiknas dalam Mulyasa, 2004:42)
Menurut Wardhani (2004: 2) kerangka
dasar KBK memuat tentang :
1. Kompetensi: Kompetensi merupakan
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam
kebiasaan berpikir dan bertindak.
2.  Standar Kompetensi: Standar
kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan secara nasional dan
diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar kompetensi merupakan
hasil jabaran dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Penjabaran standar
kompetensi terdiri atas: standar kompetensi lintas kurikulum, standar
kompetensi lulusan, standar kompetensi bahan kajian, standar kompetensi mata
pelajaran, standar kompetensi mata pelajaran per kelas.
3. Penilaian pada kurikulum 2004:
Penilaian berbasis kelas yaitu dilakukan oleh guru, bersifat internal, bagian
dari pembelajaran, sebagai bahan untuk memperbaiki mutu hasil belajar,
berorientasi pada kompetensi, menggunakan acuan patokan/kriteria dan ketuntasan
belajar (individu peserta didik), dilakukan dengan berbagai cara.
4.   Kegiatan pembelajaran pada kurikulum
2004: Kegiatan pernbelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan
kreatifitas, kontekstual, menantang dan menyenangkan, menyediakan pengalaman
belajar yang beragam, belajar melalui berbuat.
Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan)
Pada
kurikum ini , kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi
telah berubah menjadi desentralisasi. Artinya dalam kurikulum 2004 ini,
pengambilan kebijakan pendidikan beralih dari yang sebelumnya berada di
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berpusat di Kota atau Kabupaten. Pemerintah
pusat memberikan keluasan terhadap pemerintah daerah masing-masing untuk
mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi masing-masing. Desentralisasi
pendidikan ini diakukan sejalan dengan otonomi daerah, perubahan kurikulum
dalam era otonomi daerah ini tidak lagi menjadi tanggung jawab dan tugas
pemerintah pusat tapi tugas setiap satuan pendidikan dan pihak sekolah.
Oleh
karena itu, dalam kurikulum 2004 (KTSP) terjadi berbagai macam variasi dan
jenis kurikulum pada satuan pendidikan di setiap sekolah, karena pastinya
antara daerah satu dengan daerah lain akan berbeda kurikulum dalam
pengembangannya. Namun dalam hal ini banyak terjadi perbedaan, tetapi tetap
berpedoman dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu PP. No.
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
A.   
Standar
Nasional Indonesia
Standar
Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum tingkat satuan
pendidkan (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah dan satuan pendidikan
diberbagai daerah. Dengan demikian implementasi KTSP di setiap sekolah dan
satuan pendidikan akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan
wilayah dan daerah masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan
karakteristik masing-masing sekolah, serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan
peserta didik. Namun dalam kurikululum yang mberbeda tersebut tetap berada
digaris SNP yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. ( Implementasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.2008:2)
B.    
Posisi
SNP dalam KTSP
Dengan
adanya standar nasional pendidikan ini maka setiap guru tidak akan kebingungan
dalam menyusun kompetensi dasar kurikulum. Maka guru lebih tertuju kepada hasil
yang harus dicapai, juga dapat meningkatkan input dan proses pembelajaran yang
dilaksakan lebih efektif. Dengan kurikulum ini diharapkan adanya perubahan
dalam sistem dan layanan pendidikan yang mengarah pada kondisi :
1.     
Meningkatkan prestasi
peserta didik dengan menentukan secara jelas tentang apa yang harus diajarkan
dan jenis performasi apa yang diharapkan
2.     
Menyamkan peluanh, baik
secara nasional, regional maupun lokal
3.     
Menyediakan fungsi
koordinasi yang dapat diamati
4.     
Menyediakan
perlindungan pelanggan dengan menyuplai informasi yang akurat untuk peserta
didik dan orang tua
5.     
Memberikan peran penting
untuk peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
(Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.2008:19)
Dalam
peraturan pemerintah ini, dikemukakan Standar Nasional Pendidikan adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tujuannya untuk menjamin mutu pendidikan
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat. (Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.2008:21)
C.   
Komponen
Standar Nasional Indonesia
1.Standar Isi
Standar isi adlah ruang lingkup
materidan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi
ketamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus.
2.Standar Proses
Standar proses adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.standar proses yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan
pembelajaran dikembangkan oleh BSNP.
3.Standar
Kompetensi Lulusan
Dalam PP. No. 19 Tahun 2005,
dijelaskan bahwa stadar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Dan digunakan sebagai
pedoan penentuan kelulusan peserta didik dalam tiap tingkatan atau jenjangnya
sendiri-sendiri.
4.Standar
Pendidik dan Tenaga pendidik
Adalah kriteria seorang pendidik
dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidik dalam jabatannya. Pendidik
harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi agen pembelajaran, mempunyai
kualifikasi akademika yaitu jenjang pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh
para pendidik.
5.Standar Sarana
dan Prasarana
Dalam hal ini berkaitan dengan apa
saja yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi. Disini sandar nasiona pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan,
laboratorium, tempat olahraga, tempat beribadah dll.
6.Standar
Pengelolaan
Standar pengelolaan adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kota atau
kabupaten, provinsi maupun nasiona agar tercapai efesiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.
7.Standar
Pembiayaan
Standar pembiayaan adalah standar
yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasinsatuan pendidikan yang berlaku
selama satu tahun. Biaya operasional satuan pendidikan adalah bagian dari dana
pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai
dengan SNP secara teratur dan berkelanjutan.
8.Standar
Penilaian Pendidikan

Adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar pesera didik. Bagi satuan pendidikan tujuan penilaian hasil
belajar yaitu untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua
mata pelajaran. Sedangkan bagi pemerintah tujuannya untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian
nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *