PEMILIHAN UMUM 1955

Latar Belakang
Pemilihan Umum 1955

Pemilu merupakan salah
satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam
kehidupan bernegara, belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama
kemerdekaan sekalipun ide tentang itu sudah muncul.
Selama masa Presiden
Soekarno (1945-1965), yang melewati beberapa era seperti Revolusi fisik,
Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin, hanya sekali terjadi Pemilu,
yaitu Pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri
Buhanuddin Harahap dari Masyumi (29 Juli 1955-2Maret 1956). Akan tetapai peraturan
yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo
dari PNI (30 Maret 1952-2 Juli 1953).[1]
Adapun latar
belakangnya diselengarakannya Pemilu 1955:
a)  Revolusi fisik/perang kemerdekaan, menuntut
semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan
kemerdekaan.
b)  Pertikaian Internal, baik dalam lembaga
politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian.
c)  Belum adanya UU pemilu yang mengatur tentang
pelaksanaan pemilu ( UU pemilu baru disahkan pada tanggal 4 april 1953 yang
dirancang dan disahkan  oleh kabinet
wilopo)
Selain itu adanya dorongan
oleh kesadaran untuk menciptakan demokrasi yang sejati, masyarakat menuntut
diadakan Pemilu. Pesiapan Pemilu dirintis oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I.
Pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini
diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo
mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29
September 1955. Pengumuman dari Hadikusumo sebagai ketua panitia pemilihan umum
pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanyenya. Mereka berkampanye
sampai pelosok desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh tanda gambar peserta
pemilu yang bersaing. Masing-masing partai beruasaha untuk mendapatkan suara
yang terbanyak.[2]
Tujuan Pemilihan
Umum 1955
Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilakukan  untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR)
dan Konstituante (Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan
perubahan terhadap konstitusi negara). Adapun sistem Pemilu yang digunakan
dalam Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Dengan sistem ini,
wilayah negara RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan (dimana Irian Barat
dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16, padahal Irian Barat masih dikuasai
oleh Belanda, sehingga Pemilu tidak dapat dilangsungkan didaerah tersebut).[3]   
Dalam sistem perwakilan
proporsional setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah
penduduknya, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum enam
kursi di Konstituante dan tiga di Parlemen. Di setiap daerah pemilihan, kursi
diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan
jumlah suara yang mereka peroleh, sisa suara bisa digabungkan, baik antara
berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan (kalau partai-partai
bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa
suara), maupun digabungkan untuk satu partai ditingkat nasional.[4]  
Adapun Jumlah kursi DPR
yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520
(dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat
pemerintah.
Selain pemilihan DPR
dan Konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD yang dilaksanakan
secara terpisah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur.
Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, Konstituante, dan DPRD,
pemilu menjadi fokus. Konstituen pemilih bisa dengan cermat menyimak materi
kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta
pemilu. Artinya konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional
sebelum memilih, tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilu
diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu
besar.[5]
 Pelaksanaan
Pemilihan Umum 1955
Pendaftaran pemilih dalam
Pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada
November. Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara.
Dari jumlah itu, sebanyak 87,65% atau 37.875.299 yang menggunakan hak pilihnya
pada saat itu. Pada Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem
proporsional yang tidak murni. Proposionalitas penduduk dengan kuota 1;
300.000. Tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan
perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam Pemilu yang pertama ini.
Keseluruhan peserta
Pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. Pada Pemilu ini, anggota
TNI-APRI, juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku
ketika itu. Pada pelaksanaan Pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah
pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.
Dengan perbandingan setiap 300.000 penduduk diwakili seorang wakil. Pemilu
pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI
menganut kabinet multi partai sehingga DPR hasil Pemilu terbagi ke dalam
beberapa fraksi.
Sesuai tujuannya,
Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
a)  Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih
anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan
diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
b)  Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih
anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.[6]
Selain pemilihan DPR
dan Konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam
dua tahap, Juni 1957 pemilu untuk Indonesia wilayah Barat, dan Juli 1957 untuk
pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu
DPR, Konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus.
Meskipun Kabinet Ali
Jatuh, pemilu terlaksana sesuai dengan rencana semasa kabinet Burhanudin
Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Sekitar 39 Juta
rakyat Indonesia datang ke bilik suara untuk memberikan suaranya. Pemilu saat
itu berjalan dengan tertib, disiplin serta tanpa politik uang dan tekanan dari
pihak manapun. Oleh karena itu, banyak pakar politik yang menilai bahwa pemilu
tahun 1955 sebagai pemilu paling demokratis yang terlaksana di Indonesia sampai
sekarang.
Menurut George McTurnan
Kahin, Pemilu tahun 1955 tersebut begitu penting sebab dengan itu kekuatan
partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih
bermutu sebagai lembaga perwakilan. Sebelum Pemilu, parlemen selalu menjadi
sasaran kekecewaan, terutama dari kelompok militer yang merasa kepentingannya
selalu dicampuri. Selain itu, masyarakat luas juga memiliki harapan akan
suksesnya Pemilu karena kabinet berulang-kali jatuh-bangun; wewenang pemerintah
yang selalu mendapat rintangan dari tentara; korupsi; nepotisme dan pemerintah
yang terkesan lumpuh di dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena belum ada
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mapan, pengorganisasianpemungutan
suara menjadi tanggungjawab pemerintah dan wakil-wakil partai politik.
Organisasi itu terdapat pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat
sampai ke tingkat desa.  Partai-partai
berjuang untuk merebut simpati rakyat dengan berbagai jalan, salah satunya
mengembangkan cara kampanye simpatik dengan mengunjungi rumah penduduk satu per
satu. Penggalangan massa ini dinilai efektif untuk meyakinkan calon pemilih
yang masih ragu-ragu untuk menentukan pilihannya.
Penyelenggaraan Pemilu
tahun 1955 menelan biaya Rp 479.891.729. Angka itu dikeluarkan untuk membiayai
perlengkapan teknis pemilihan seperti pembuatan kotak suara dan honorarium
panitia penyelenggara Pemilu. Menurut Herbert Feith dana Pemilu itu sebenarnya
terlampau mahal. Salah satu faktor yang mendongkrak kenaikan biaya adalah
kelambanan unit-unit kerja panitia Pemilu yang pada akhirnya menambah beban
biaya.
Hasil Pemilihan
Umum 1955
Hasil Pemilu Tahap
I (29 september 1955)
Pada tanggal 29
September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suararanya
dikotak-kotak suara. Hasil pemilihan Umum I yang diikuti 172 kontestan Pemilu 1955,
hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh
kursi. Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi: Partai
Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), Masyumi (57 kursi/20,9%), Nahdlatul Ulama
(45 kursi/18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%).[7]
Berikut merupakan tabel
hasil Pemilu tahap pertama tahun 1955 :
No
Nama Partai
Julmlah Suara
Prosentase
Jumlah Kursi
1.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
8.434.653
22,32
57
2.
Masyumi
7.903.886
20,92
57
3.
Nahdlatul Ulama (NU)
6.955.141
18,41
45
4.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.179.914
16,36
39
5.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.091.160
2,89
8
6.
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
1.003.326
2,66
8
7.
Partai Katolik
770.740
2,04
6
8.
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
753.191
1,99
5
9.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)
541.306
1,43
4
10.
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
483.014
1,28
4
11.
Partai Rakyat Nasional (PRN)
242.125
0,64
2
12.
Partai Buruh
224.167
0,59
2
13.
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
219.985
0,58
2
14.
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
206.161
0,55
2
15.
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
200.419
0,53
2
16.
Murba
199.588
0,53
2
17.
Baperki
178.887
0,47
1
18.
Persatuan Indonesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
178.481
0,47
1
19.
Grinda
154.792
0,41
1
20.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
(Permai)
149.287
0,40
1
21.
Persatuan Daya (PD)
146.054
0,39
1
22.
PIR Hazairin
114.644
0,30
1
23.
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
85.
85.131
0,22
1
24.
AKUI
81.454
0,21
1
25.
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
77.919
0,21
1
26.
Partai Republik Indonesis Merdeka
(PRIM)
72.523
0,19
1
27.
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
64.514
0,17
1
28
R.Soedjono Prawirisoedarso
53.306
0,14
1
29.
Lain-lain
1.022.433
2,71
1
37.785.299
100,00
257
Keseluruhan
kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. Tiga kursi sisa diberikan pada
wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. Selain itu diangkat
juga 6 anggota parlemen mewakili Tonghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan
demikian keseluruhan anggota DPR hasil Pemilu 1955 adalah 272 orang.[8]
Hasil Pemilu Tahap
II
Jumlah kursi anggota
Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6
kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan
anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat
dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya
merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.
Peserta pemilihan
anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:
No
Nama Partai
Jumlah Suara
Prosentase
Jumlah Kursi
1.
Partai Nasional Indonesia (PNI)
9.070.218
23,97
119
2.
Masyumi
7.789.619
20,59
112
3.
Nahdlatul Ulama (NU)
6.989.333
18,47
91
4.
Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.232.512
16,47
80
5.
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.059.922
2,80
16
6.
Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
988.810
2,61
16
7.
Partai Katolik
748.591
1,99
10
8.
Partai Sosialis Indonesia (PSI)
695.932
1,84
10
9.
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)
544.803
1,44
8
10.
Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
465.359
1,23
7
11.
Partai Rakyat Nasional (PRN)
220.652
0,58
3
12.
Partai Buruh
332.047
0,88
2
13.
Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
152.892
040
2
14.
Partai Rakyat Indonesia (PRI)
134.011
0,35
2
15.
Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
179.346
0,47
3
16.
Murba
248.633
0,66
4
17.
Baperki
160.456 
0,42
2
18.
Persatuan Indonesia Raya (PIR)
Wongsonegoro
162.420
0,43
2
19.
Grinda
157.976
0,42
2
20.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
Permai
164.386
0,43
2
21.
Persatuan Daya (PD)
169.222
0,45
3
22.
PIR Hazairin
101.509
0,27
2
23.
Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
74.913
0,20
1
24.
AKUI
84.862
0,22
1
25.
Persatuan Rakyat Desa (PRD)
39.278
0,10
1
26.
Partai Republik Indonesis Merdeka
(PRIM)
143.907
0,38
2
27.
Angkatan Comunis Muda (Acoma)
55.844
0,15
1
28.
R.Soedjono Prawirisoedarso
38.356
0,10
1
29.
Gerakan Pilihan Sunda
35.035
0,09
1
30.
Partai Tani Indonesia
30.060
0,08
1
31.
Radja Keprabonan
33.660
0,09
1
32.
Gerakan Banteng Republik Indonesis
(GBRI)
39.874
0,11
1
33.
PIR NTB
33.823
1,09
1
34.
L.M.Idrus Effendi
31.988
0,08
1
35.
Lain-lain
426.856
1,13
1
Jumlah
37.837.105 
100,00
514[9]
Kelebihan dan
Kelemahan dari Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955
Kelebihan
Pelaksanaan Pemilu 1955
Pemilu 1955 sekalipun
merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia ternyata mempunyai
beberapa catatan positif, antara lain :
a)  Tingkat partisipasi rakyat sangat besar ( + 90
% dari semua warga punya hak pilih). Lebih dari 39 juta orang memberikan suara,
mewakili 91,5 persen dari para pemilih terdaftar.
b)  Prosentase suara yang sah cukup signifikan ( +
80 % dari suara yang masuk) padahal + 70 % penduduk Indonesia masih buta huruf.
c)  Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib
dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan.
Kelemahan
Pelaksanaan Pemilu 1955
a)    Krisis
ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.  
Pemilu 1955 bahkan
berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam
menghasilkan konstitusi baru.
b)   Tidak
ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak.
Tidak ada parpol yang
memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan Pemilu yang semula
dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas
pemerintahan dan mampu menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS
1950 tidak berhasil. Selain itu, tidak adanya pemenang mayoritas juga
menimbulkan masalah lain, dimana kekuasaan terbagi-bagi ke dalam berbagai
aliran politik yang akhirnya mengakibatkan sistem pemerintahan saat itu menjadi
tidak stabil.
c)    Kekecewaan
diantara Partai Politik
Jumlah partai lebih
bertambah banyak dari pada berkurang, dengan dua puluh delapan partai mendapat
kursi, padahal sebelumnya hanya dua puluh partai yang mendapat kursi. Beberapa
pemimpin Masyumimerasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini
terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan
Islam ditingkat rakyat jelata.[10]

[1] Suwarno, Sejarah Politik
Indonesia Modern
(Yogyakarta:Ombak, 2012), hlm 97
[2] Syafiie, Inu Kencana, Azhari, SSTP,
Sistem Politik Indonesia
. (Refika Aditama : Bandung) hlm:73
[3] Suwarno, Sejarah Politik
Indonesia Modern
(Yogyakarta:Ombak, 2012), hlm 98
[4] Feith, Herbert, Pemilihan Umum
1955 di Jakarta
(Jakarta:Gramedia,1999) hlm:6
[5] Muslim, Dudung Abdul,2004, Pemilu
Dari Masa Ke Masa (1)
(): Meneladani Para Elite di Tahun 1955 (Online).
http://www.suaramerdeka.com. Diakses pada 29-9-2014
[6] Siregar, Insan Fahmi, Partai
Masyumi dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
(Semarang:Widyakarya, 2012),
hal 25
[7] Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah
Nasional Indonesia VI
(Jakarta:Balai Pustaka, 2010), hlm 317
[8] Feith, Herbert, Pemilihan Umum
1955 di Jakarta
(Jakarta:Gramedia,1999) hlm: 84-86
[9] Feith, Herbert, Pemilihan Umum
1955 di Jakarta
(Jakarta:Gramedia,1999) hlm: 86-87
[10] Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta:Gadjah Mada University
Press, 1998), hlm377
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *