Indonesia dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa

A.    Pengertian
PBB
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
 (PBB, dalam  bahasa Inggris: United Nations,
disingkat UN) adalah 
organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945
di San Fransisco untuk mendorong kerjasama internasional. Badan
ini merupakan pengganti 
Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang
Dunia II
 untuk mencegah
terjadinya konflik serupa.
Nama PBB digunakan secara resmi pertama kali pada
1 Januari 1942. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengikat wakil-wakil
pihak berseteru kepada prinsip-prinsip piagam Atlantic.
Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara
anggota
. Markas
Perserikatan Bangsa-Bangsa
 terletak di Manhattan, New
York City
. Organisasi
ini didanai dari sumbangan dan sukarela dari negara-negara anggotanya. Tujuan
utamanya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan
mendorong penghormatan hak asasi manusia, membina pembangunan ekonomi dan
sosial, melindungi lingkungan, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila
terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. PBB memiliki enam
bahasa resmi, yaitu
Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
PBB awal terbentuk dari adanya Atlantic
Charter 1 Januari 1942 yang berisi tentang pembicaraan kedua pemimpin Roosevelt
dan Churchil. Pembicaraan ini berisi tentang keamanan umum tentang bebas dari
rasa takut. Hal itu didasarkan pada ketakutan negara-negara akan serangan bom mendadak
dari Jerman dan Jepang. Para pemimpin dari empat negara besar yakni Rusia,
Cina, Inggris, AS dengan masing-masing pimpinannya Litvinov, Soong, Churchil,
dan Roosevelt menandatangi sebuah deklarasi pada 1 Januari 1942 yang bernama
“declaration of the united Nation”
Kemudian dilanjutkan dengan adanya Moscow
Declaration 30 Oktober 1943 merupakan deklarasi yang menegaskan untuk
memebentuk sebuah organisasi internasional. Kemudian selang beberapa bulan di
Washington DC diadakan pula pertemuan yang menghasilkan Dumbarton Oaks Proposal
pada tanggal 21 Agustus hingga 28 September 1944. Gagasan pertemuan berasal
dari Amerika yang mengundang Rusia, Inggris, dan Cina untuk membicarakan
tentang organisasi internasioanl sesudah perang. Kesepakatan yang terjadi yaitu:
menyangkut tentang dasar, tujuan, bentuk organisasi, dan lain-lain termasuk
pembentukan tentang “dewan keamanan”
Selanjutnya pada Februari 1945 terdapat
Konperensi Yalta antara tiga buah negara raksasa yakni Amerika, Inggris, dan
Rusia.konerensi Yalta merupakan batu loncatan terakhir kearah pembentukan
organisasi dunia. Terakhir terdapat Konperensi San  Fransisco, the United Nation Conference Of
International Organization pada April sampai Juni 1945. Konferensi ini dihadiri
oleh 50 negara yang menghasilkan piagam organisasi dan stuta perwakilan.
Konferensi berakhir pada 25 Juni 1945 dan pada tanggal 26 Juni 1945 keseluruhan
piagam ditandatangani oleh 50 negara pesea yang disusul Polandia. Beberapa
negara bertuas membuat ratifikasi yang pada akhirnya selesai 24 Oktober 1945
yang oleh majelis umum kemudian disebut sebagai “Hari PBB” atau “the United
Nations Day”
B.     Kontribusi PBB kepada Indonesia
a.      
Sengketa
Indonesia belanda (±1946-1949)
Pada
sengketa ini PBB sudah berperan penting dalam membebaskan persengketaan ini.
Dari situlah PBB sangat berpengaruh hingga kini. Pada awalnya NICA yang
diboncengi oleh belanda yang tidak mengakui negara ini merdeka yang pada
akhirnya menimbulkan sengketa.  Hal
inilah yang pada akhirnya melibatkan PBB.
Pada
tgl 21 juni 1946 ukraina menyampaikan kepada PBB tengtang situasi Indonesia dan
meminta PBB agar segera mengirim komisi penyelidik. Selanjutnya mesir
mengusulkan kepada dewan keamanan agar pasukan inggris ditarik kembali setelah
mengurus tawanan jepang. Namun, semua usulan tersebut ditolak. Selanjutnya
India dan Australia mengusulkan agar DK agar sengketa antara Indonesia dan
belanda segera diselesaikan dan diselesaikan dengan cara ablitasi. PBB
menyetujui dan masalah tersebut agar dimasukan dalam sidang pada 1 Agustus 1947.
DK meneriama resolusi yang berisi :
1.     
Menyerukan
kepada kedua belah pihak agar menghentikan permusuhan
2.     
Menyelesaikan
perselisihan secara damai
3.     
Kedua
belah pihak memberikan laporan kepada DK tentang proses penyelesaian.
Rusia dan india mengusulkan agar tentara dari kedua belah
pihak untuk ditarik kembali. Kemudian PBB memberiakn tawaran berupa komisi.
Dimana komisi terdiri dari dua orang dewan yang dipimpin oleh pihak terpilih.
PBB akhirnya membentuk KTN (komisi tiga negara) untuk mengisi komisi tersebut dimana
Indonesia diwakili oleh Australia dan Belanda diwakili oleh belgia. Pada
awalnya setelah dilakukan KTN berhasil mengorganisir melalui perjanjian, namun
keadaan memburuk lagi.  DK mengeluarkan
lagi sebuah resolusi yang berisikan agar kedua belah pihak menghentikan
permusuhan dan belanda membebaskan tawanan politik termasuk presiden RI.
Berdasarkan pada usul Konferensi New Delhi, 21-223
januari 1949, atas desakan tiongkok, kuba, Norwegia, dan USA. Dk mengeluarkan
sebuah resolusi terakhir pada 28 Januari 1949. Resolusi tersebut berbumyi :
1.     
DK
menyuruh belanda untuk membebaskan tawanan politik tanpa syarat
2.     
Mengembalikan
pegawai pemeritah ke bekanda
3.     
Menyarankan
ternetuknya RIS yang berdaulat
4.     
Komisi
jasa baik PBB untuk PBB diberi tugas untuk membentuk kedua belah pihak dalam
melaksanakan resolusi tersebut.
b.     
PBB
dalam masalah irian barat (UNTEA) (±1951-1963)
Setelah proklamasi kemerdekaan belanda tidak begitu saja
membebaskan Irian barat malah akan membentuk 
propinsi sebarang laut yang akan membahayakan perdamaian dunia. Pada tgl
1951, USA agar Irian barat diperintah ileh Indonesia dan Belanda. Indonesia
mnagani bidang birikrasi dan administrasi sedang belanda menangani bidang
keamanan eksploitasi. Pada tahun 1953 belanda mulai memperkuat pertahanan yang
ditandai dibubarkan Uni Indonesia belanda 
1954 serta membatalkan keputusan KMB. Sejak thun 1954 forum PBB mulai
membicarakan masalah perselisian Irian barat. Belanda mengusulkan untuk
membentuk negara papua merdeka melalu self determination.
Keadaan semakin tak menentu. Presiden sukarno menjawab
tidakan belanda dengan TRIKORA yang berisi.
1.     
Kibarkan
sang merah-putih di Irian Barat
2.     
Menggagalkan
negara papua
3.     
Mobilitas
umum
Pada 21 sep 1962 permasalahan diajukan ke majlis umum,
yang telah mendapat dukungan suara 88 pro dan 15 abstein sekjen pbb melakukan
tugas di irian barat. UNTEA dibentuk pada 1 oktober 1962 dan melaksanakan
tugasanya hingga 30 April 1963. Pada 1 mei 1963 Irian Barat kembali kepangkuan
RI.
c.      
PBB
dan masalah di timor timur (± 1975-1976)
Dalam masa penjajahan timor timur, lebih dikenal dengan
nama timor portugis atau tomor deli. Pada 30 nopember 1975 memulai pernyataan
rakyatnya di balibo berintegrasi dengan Indonesia. Pemerintah timor timur
tersebut direalisasikan melalui UU no. 7 tahun 1976, dan merupakan propinsi ke
27 di Indonesia.
Portugis membawa masalah timor-timur ke PBB yangdibahas
majlis umum pada tahun 1975 dengan mengeluarkan resolusi no 348 yang berisi :
1.     
Menyesalkan
campur angan Indonesia di Timor-Timur
2.     
Menyerukan
agar indonesia menarik pasukanya dari sana dan menghenttikan pelanggaran
selanjutnya.
3.     
Menyerukan
dewan keamanan untuk bersidang dalam rangka mengambil langkah-langkah
seperlunya untuk memelihara perdamaian di timor-timur.
Dewan keamanan jua mengeluarjan resolusi yaitu :
  1. Menyesali campur tangan angkatan bersenjata  indonesia di Timor-timur
  2. Menyesali sikap pemerintah Portugal yang tidak
    melaksanankan tanggung jawab administrasinya di Timor-timur.
  3. Menyerukan agar indonesia menarik pasukanya dari
    Timor-timur
  4. Menyerukan kepada sekjen PBB agar mengirimkan utusan
    untuk menyelidiki dan mengawasi Indonesia dalam melaksanakan resolusi ini.
C.    Kontribsi Indonesia dalam PBB
1.      Peran Indonesia dalam misi Menjaga
Perdamaian Dunia
Indonesia yang ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan
dunia tentu sebagai wujud implementasi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni turut
serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah
mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Kredibilitas,
profesionalisme serta peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam misi
pemeliharaan perdamaian PBB [1][1]
.Indonesia selalu diberi
kepercayaan penuh oleh PBB untuk mengirim personil militer,polisi dan sipil
dalam menjalankan misi United Nations
Peacekeeping Operation/
MPP PBB,bahkan terhitung ±116,813 personil dari
Indonesia.
Keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB secara konteks
internasional merupakan sebuah wujud kontribusi setiap negara untuk menjaga
pertahanan perdamaian dunia,selain itu 
setiap negara dalam konteks nasional juga merupakan upaya negara untuk
meningkat profesionalisme baik individu maupun organisasi.Dalam konteks
strategis dan ekonomi,keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB juga
meningkatkan industri nasional dibidang pertahanan.
Keikutsertaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957,
dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur
Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I /United
Nation Emergency Force (KONGA-1/UNEF).
Sejak saat itu, kontingen Indonesia
yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA.
Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan antara lain ke
negara seperti:
 Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada
tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989,
Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993
dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovania 1997, Kroasia 1995, Reblaka
tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998,
Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun
2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon
2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008.[2]
2.      Peran Indonesia di Dewan HAM PBB
Indonesia telah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB
sejak periode 2006-2007 dan periode 2007-2010 dan dilanjutkan pada periode
2011-2014.Indonesia terpilih pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada
tanggal 20 Mei 2011.
Indonesia merupakan founding
member
dari Dewan HAM PBB sejak dilakukan perubahan dari Komisi HAM PBB
menjadi Dewan HAM PBB.Indonesia terus menujukkan eksistensinya sebagai negara
yang melindungi dan mengakui ada Hak Asasi Manusia,dan hal tersebut telah
mendap penghargaan dan respon positif dari PBB dan negara-negara lain.
Dewan HAM PBB yang dulunya merupakan Komisi Hak Asasi
Manusia PBB (The Commission on Human
Rights/CHR)
,dibentuk oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun
(pada sidang enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa)
sejak itu.[3] Dengan perubahan
menjadi Dewan HAM tentu membawa perubahan pada sistem yang ada,sehingga
pemantauan kepada hak asasi manusia semakin efektif.
Dewan HAM baru saja mengadakan sidng sesi ke 17 yang
dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 30 Mei-17 Juni 2011.Dalam sidang tersebut
membahas serta mensahkan 27 rancangan resolusi (ranres) serta 2
keputusan.Ranres yang dibahasan dandisahkan merupakan ranres mengenai hak sipil
dan politik dimana ranres tersebut diajukan oleh negara Barat sedangkan hak
ekososbud merupakan ranres yang diajukan oleh negara-negara yang sedang
berkembang.
Yang menjadi topik perhatian lain dalam sidang
adalah pembentukan Working Group on the Issue of Human Rights and
Transnational Corporation and Other Business Enterprises
yang terdiri atas
5 orang pakar independen dengan memperhatikan keterwakilan wilayah untuk
periode 3 tahun. WG tersebut akan dikukuhkan pada Sidang DHAM ke-18. DHAM juga
menyepakati untuk memperpanjang mandat Working Group in Trafficking in
Person, Especially Women and Children; Working Group on Independence of Judges
and Lawyers; Working Group

[1]. http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:44
WIB
[2]. Yeni Handayani, Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia
International,
Jurnal Rechts Vinding Online. hlm.2.
[3]. C. de Rover, To Serve & To Protect,Acuan Universal Penegakan HAM,
(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2000) hlm.68.
admin
admin

1 Comment

madesa

bagus

Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *