Pemilu Era Revormasi

A.   
Pemilu
1999
Pemilu
1999 adalah tonggak kedua setelah Pemilu 1955 yang dinyatakan sebagai pemilu
paling demokiratis sepanjang Indonesia berdiri.[1]
Sebelumnya memang ditahun 1955, Pemilu yang berlangsung juga dapat dikatakan
demokratis. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa Pemilu 1955 telah
berlangsung secara demokratis dengan memenuhi prinsip LUBER (langsung, umum,
bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil), sedangkan pemilu era Orde Baru
bisa dibilang semu dan kurang demokratis karena pemenang Pemilu sudah dapat
ditebak hasilnya.[2]
Pemuli 1999 adalah tonggak kedua demokrasi yang lebih terbuka karena adanaya
kebebasan berpartai yang dapat dilihat dari banyaknya partai peserta pemilu dan
banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa Pemilu 1999 berlangsung secara
LUBER dan Jurdil.
Dapat
dikatakan bahwa Pemilu 1999 berjalan dengan sukses sebagai Pemilu paling
demokratis semenjak Orde Baru berkuasa di Indonesia. Meskipun masa persiapan
tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa
dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang
diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999
bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang signifikan, seperti
banyak pakar meramalkan. Meskipun disana-sini masih terdapat kecurangan dan
penyimpangan, namun, kekurangan-kekurangan tersebut relatif dapat dianggap
wajar karena masa persiapan pemilu yang amat singkat.[3]
Alasan
diadakannya pemilu 7 Juni 1999 tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan dan
kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintah dan
lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemuli 1997 sudah dianggap tidak
dipercaya. Hal ini kemudian dilanjurkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR
1999 untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dengan pemilu
dipercepat, yang terjadi bukan hanya akan digantinya keanggotaan DPR/MPR
sebelum selesai masa kerjanya tetapi Presiden Habibie sendiri, bagi yang
memandangnya konstitusional, memanmgkas masa jabatannya yang seharusnya
berlangsung sampai tahun 2003.[4]
Yang
paling mendasar dalam Pemilu 1999 adalah dibukanya kran aspirasi politik
masyarakat untuk bebas mendirikan partai politik. Seperti kita tahu, Orde Baru
adalah rezim yang paling sensitif dengan keberadaan partai politik. Kebijakan
fusi partai tahun 1970an dianggap sebagai awal mula kematian kebebasan
berpolitik di Indonesia. Oleh karena itu, pada pemilu-pemilu dimasa Orde Baru,
dapat dikatakan hanya sebagai pemanis belaka. Pemilu dilakukan oleh tiga
konstestan yang semuanya pro pemerintah. Dan yang menggelikan, hasil pemilu
sudah dapat ditebak jauh sebelum pemilu digelar.[5]
Partai
Golkar seperti diramalkan sebelumnya mengalami kekalahan yang tidak saja telak,
jika dibandingkan dengan pengalaman pemilu ditahun-tahun sebelumnya, melainkan
juga harus rela kehilangan jutaan pemilih di beberapa daerah strategis di Jawa
dimana PDI-P dan PKB lebih banyak mendominasi perolehan suara. Suara golkar
sendiri banyak dikumpulkan dari daerah luar Jawa. Sementara PDI-P meskipun
tidak menang mutlak, namun cukup signifikan untuk menciptakan konstelasi
politik baru. Dilura itu, partai-partai yang benar-benar baru yang dibangun
dalam kerangka keagamaan seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), cukup membuat partai lama seperti
Partai Persatuan Pembanguan (PPP) harus rela kehilangan beberapa suaranya,
meskipun PPP sendiri masih bercongkol di urutan ke-3 perolehan suara secara
nasional. Pada intinya, Pemilu 1999 setidaknya telah mampu menciptakan
pergeseran peta politik baru.[6]
Pemilu
1999, yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999, menjadi awal mula pemilu di Indonesia
yang dilaksanakan dengan perubahan-perubahan fundamental. Kebebasan mendirikan
partai politik secara signifikan telah mematikan kekuatan paket undang-undang
politik  yang telah menjadi senjata ampuh
Orba. Dibawah ini beberapa perbedaan antara pemilu 1999 dengan pemilu
sebelumnya.
1.      Pemilu
tidak lagi diselenggarakan secara monopolistik oleh pemerintah, tetapi oleh
wakil pemerintah bersama-sama dengan wakil partai politik peserta pemilu dalam
posisi yang setara dan suara yang berimbang mulai dari Pusat sampai Tempat
Pemungutan Suara (TPS).
2.      Mulai
adanya kenetralan di pemilu 1999. Kendati pasal tentang netralitas pegaiwai
negri dikeuarkan dari UU Kepartaian, netralitas pegawai negeri tetap dijamin
dengan Peratutran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU
Nomor 12 Tahun 1999. Dengan tidak menjadi anggota atau pengurus suatu partai
politik, pegawai negeri dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak.
3.      UU
Pemilu dan UU Kepartaian telah mengatur siapa saja yang dapat member sumbangan,
beberapa jumlah minimal yang harus dilaporkan, berapa jmlah maksimal, dan
bagaimana mekanisme audit dan pertangungjawaban sehingga hal itu dianggap dapat
mengendalikan politik uang.
4.      Kalau
dimasa lalu pengawasan hanya dilakukan oleh Panitia pelaksana, maka dalam
Pemilu 1999 tidak hanya keanggotaan Panitia Pelaksana, tetapi pengawasan juga
dilakukan oleh kalangan masyarakat domestik dan internasional.
Bebrapa
kelebihan Pemilu 1999 dibandingkan pemilu sebelumnya diatas pada prinsipnya
memang menguntungkan proses politik kea rah yang lebih demokratis. Namun
demikian di lapangan, banyak sekali terjadi persoalan yang menghambat pemilu
pertama setelah Orde Baru tersebut. Misalnya, politik uang yang tidak
terelakan, kecurangan penghitungan suara dan anggaran partai yang kurang transparan.
Dalam
Pemilu 1999, tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan dengan lancer,
pada tahapan penghitungan suara dan pembagian kursi hasil Pemilu 1999 sempat
mengalami beberapa kendala. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik
menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan alas an Pemilu
belum jujur dan adil. Hal ini dipicu karena pembagian kursi dalam pemerintahan
dianggap tidak merata.[7]
Dalam
pemilihan umum 1999, partai politik yang ikut serta berjumlah 48 partai
politik, diantaranya;
1.      Partai
Indonesia Baru
2.      Partai
Kristen Nasional Indonesia
3.      Partai
Nasional Indonesia
4.      Partai
Aliansi Demokrat Indonesia
5.      Partai
Kebangkitan Muslim Indonesia
6.      Partai
Ummat Islam
7.      Partai
Kebangkitan Umat
8.      Partai
Masyumi Baru
9.      Partai
Persatuan Pembanguanan
10.  Partai
Syarikat Islam Indonesia
11.  Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.  Partai
Abul Yatama
13.  Partai
Kebangkitan Merdeka
14.  Partai
Demokrasi Kasih Bangsa
15.  Partai
Amanat Nasional
16.  Partai
Rakyat Demokratik
17.  Partai
Syarikat Islam Indonesia 1905
18.  Partai
Katolik Demokrat
19.  Partai
Pilihan Rakyat
20.  Partai
Rakyat Indonesia
21.  Partai
Politik Islam Indonesia Masyumi
22.  Partai
Bulan Bintang
23.  Partai
Solidaritas Seluruh Indonesia
24.  Partai
Keadilan
25.  Partai
Nahdlatul Ummat
26.  Partai
Nasional Indonesia – Front Marhaenis
27.  Partai
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28.  Partai
Republik
29.  Partai
Islam Demokrat
30.  Partai
Nasional Indonesia – Massa Marhaen
31.  Partai
Musyawarah Rakyat Banyak
32.  Partai
Demokrasi Indonesia
33.  Partai
Golongan Karya
34.  Partai
Persatuan
35.  Partai
Kebangkitan Bangsa
36.  Partai
Uni Demokrasi Indonesia
37.  Partai
Buruh Nasional
38.  Partai
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39.  Partai
Daulat Rakyat
40.  Partai
Cinta Damai
41.  Partai
Keadilan dan Persatuan
42.  Partai
Silidaritas Pekerja
43.  Partai
Nasional Bangsa Indonesia
44.  Partai
Bhineka Tunggal Ika Indonesia
45.  Partai
Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46.  Partai
Nasional Demokrat
47.  Partai
Ummat Muslimin Indonesia
48.  Partai
Pekerja Indonesia.[8]
Partai
Pemenang 5 Besar dilihar dari Jumlah Kursi di DPR
NO
NAMA PARTAI
Suara Nasional
Prosentase
Jmlh Kursi
1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.689.073
33,74 %
153
2
Partai Golongan Karya
23.741.749
22,44 %
120
5
Partai Persatuan Pembanguanan
11.329.905
10,71 %
58
4
Partai Kebangkitan Bangsa
13.336.982
12,61 %
51
5
Partai Amanat Naional
7.528.956
7,12
34
Hasil
Pemilu 1999 memperlihatkan Kekalahan Golkar yang selalu menjadi kekuatan
mayoritas mutlak selama pemilu-pemilu di bawah rezim Orde Baru. Pada Pemilu
1999 Golkar hanya meraih suara sekitar 22%, padahal dalam pemilu terakhir Orde
Baru (1997), partai berlambang pohon beringi ini meraih suara sekitar 76
persen. Kemerosotan terbesar Golkar terjadi terutama di daerah-daerah pemilihan
di Jawa dan Bali. Hasil utama Pemilu 1999 itulah yang menunjukan adanya
perubahan komposisi politik yang cukup fundamental kepolitikan Indonesia pasca
reformasi, terutama dengan memunculkan partai produk reformasi seperti PDIP.
Walaupun
begitu, Pemilu 1999 tidak menghasilkan kekuatan politik mayoritas di parlemen.
PDIP sebagai pemenang dalam Pemilu 1999 hanya berhasil mengumpulkan 33,8 persen
suara. Adapun di MPR, peta kekuatan politik justru terpolarisasi lagi karena
masih ditambah dengan 135 orang utusan daerah hasil pilihan DPRD disetiap
provinsi dan 65 orang utusan golongan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan
Umum. Hal-hal demikianlah yang turut mempengaruhi proses berikutnya yang cukup
menentukan, yakni pemilihan presiden.[9]
B.    
Pemilihan
Presiden 1999
Setelah
PDIP, Partai Golkar, PKB, PAN, PPP mengukuhkan dirinya sebagai lima besar
pemenang Pemilu 1999, babak berikutnya yang cukup menegangkan adalah pemilihan
presiden yang dilakukan di Gedung Senayan. Yang menarik justru
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemilihan presiden digelar, ataupun
isu-isu yang berkembang di seputar pencalonan seorang kandidat.[10]
Ketika
nama Habibie tersingkir dari bursa pencalonan, yang terjadi justru menguatnya
kontroversi maneuver Gus Dur dalam bursa pencalonan. Sebelumnya cucu pendiri NU
ini sering menyatakan diberbagai forum bahwa dirinya mendukung Megawati sebagai
presiden, dan tidak mempersoalkan kepemimpinan wanita, berikutnya Gus Dur
justru meyakinkan public dirinya mau berkompetisi dengan Megawati untuk berebut
kursi kepresidenan. Dan inilah babak baru perebutan kursi RI-1 yang paling
menegangkan setelah dalam pemilu-pemilu sebelumnya hanya disuguhi sandiwara
saja.[11]
Dengan
kemenangan partainya, Megawati mengira akan memenangkan pemilihan presiden pada
Sidang Umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk
aliansi dengan PKB. Pada Juli 1999, Amien Rais membentuk Poros Tengah, yaitu
koalisi partai-partai Muslim. Poros tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai
kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai
berubah.
Pada
19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie sebagai Presiden
RI ketiga. Kemudian Habibie mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat
kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
saat itu menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 oktober 1999, MPR
kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdulrahaman Wahid (Gus Dur)
kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, ungluk di
atas Megawati dengan perolehan 313 suara.
Tidak
senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati
mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil
presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam
pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun
berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati
ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.[12]
Dengan begini Pemuli 1999 menghasilkan Abdulrahman Wahid (Gus Dur) sebagai
presiden RI terpilih dan Megawati sebagai wakilnya.
Hanya
sayangnya , Gus Dur yang terpilih sebagai Presiden RI mengantikan B.J Habibie
pada Oktober 1999 melalui kekuatan Poros Tengah tidak mampu memelihara dukungan
Poros Tengah tersebut. Poros Tengah kecewa dengan kepemimpinan Gus Dur yang dinilai penuh inkonsistensi dan akrobat politik.
Akibatnya, terjadi upaya pelengseran terhadap posisi Gus Dur sebagai presiden
RI pada Juni 2001, untuk kemudian digantikan Megawati Sokarnoputri yang
sebelumnya menempati posisi sebagai Wakil Presiden, menyusul dua kali nota
peringatan (memorandum) DPR tidak diindahkan oleh Gus Dur.
Kepemimpinan Presiden Megawati hanya melanjutkan era Gus Dur
(1999-2004). Dengan demikian, ketika Megawati ingin mendapatkan legitimasi
kekuasaan yang besar dan langsung dari rakyat, maka kemudian disiapkan Pemilu
2004 yang didasarkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.[13] 
C.   
Pemilu
2004
Pemilu
2004 merupakan momentum sejarah baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
Untuk pertama kalinya diselengarakan tiga kali pemilu dalam tiga waktu yang
terpisah untuk dua lembaga politik yang berbeda pula. Pertama, pemilu untuk
memilih anggota badan-badan legislatif di tingkat pusat (DPR) dan DPD) dan
tingkat daerah(DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Kedua, pemilu untuk
memilih presiden dan wakil presiden putaran pertama. Ketiga, pemilu presiden
dan wakil presiden putaran kedua. Pemilu 2004 ditandai pula dengan munculnya
lembaga politk baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang semula diharapkan
menjadi salah satu “kamar” dari system parlemen dua Kamar (bicameral).[14]
Pemilu
2004 memperkenalkan tiga system pemilu baru Indonesia, yakni ; (1) system
proporsional dengan daftar calon terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD; (2) system
pemilu untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah); dan (3) system pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota DPR,
DPRD, dan DPD telah dilaksanakan pada 5 april 2004. Sedangkan pemilihan
Presiden dan Wakilnya secara langsung dilakukan dua putaran pada tanggal 5 Juli
2004 dan 20 September 2004.[15]
Pemilu
2004 yang diikuti 24 partai politik berhasil mengantarkan 16 partai politik ke
parlemen. DPR diisi kekuatan politik yang terfragmentasi dalam 16 partai
politik. Perolehan suara maksimal yang dicapai Partai Golkar sebagai pemenang pemilu
hanya 21,58 % suara, disusul PDIP 18,53 persen, PKB 10,57 persen, PPP 8,15
persen, Partai Demokrat 7,45 persen, PKS 7,34 persen, dan PAN 6,44 persen.[16]
Sementara partai-partai yang lainnya mendapatkan prosentase suara dibawah 3%.
Dari
16 partai politik yang terbagi 550 kursi DPR, tujuh partai terbesar menguasai
DPR. Ketujuh partai itu adalah Golkar (23% kursi), PDIP (19,8% kursi), Demokrat
(10%,4 kursi), PKB (9,5% kursi), PAN (9,5% Kursi), dan PKS (8,2% kursi).[17]
Dibawah ini adalah tabel lengkap  daftar
pemenang pemilu beserta prosentase kursi yang didapat di parlemen.
NO
Nama Partai
J.Suara
%
Kursi
%
Keterangan
1
Golkar
24.480.757
21,58%
128
23,27%
Lolos
2
PDIP
21.026.629
18,53
109
19,82%
Lolos
3
PKB
11.989.564
10,57%
52
9,45%
Lolos
4
PPP
9.248.764
8,15%
58
10,55%
Lolos
5
Demokrat
8.455.225
7,45%
55
10,00%
Lolos
6
PKS
8.325020
7,34%
45
8,18%
Lolos
7
PAN
7.303.324
6,44%
53
9,64%
Lolos
8
PBB
2.970.487
2,62%
11
2,00%
Lolos
9
PBR
2.764.998
2,44%
14
2,55%
Lolos
10
PDS
2.414.254
2,13%
13
2,36%
Lolos
11
PKPB
2.399.290
2,11%
2
0,36
Lolos
12
PKPI
1.424.240
1,26%
1
0,18
Lolos
13
PPDK
1.131.654
1,16%
4
0,73
Lolos
14
PNBK
1.230.455
1,08%
0
0,00
TDK Lolos
15
Partai Patriot
1.073.139
0,95%
0
0,00%
TDK Lolos
16
PNI Marhaenisme
923.159
0,81%
1
0,18%
Lolos
17
PPNU
895.610
0,79%
0
0,00%
TDK Lolos
18
Partai Pelopor
878.932
0,77%
3
0,55%
Lolos
19
PPDI
855.811
0,75%
1
0,18%
Lolos
20
Partai Medeka
842.541
0,74%
0
0,00%
TDK Lolos
21
PSI
679.296
0,60%
0
0,00%
TDK Lolos
22
PPIB
672.952
0,59%
0
0,00%
TDK Lolos
23
PPD
657.916
0,58%
0
0,00%
TDK Lolos
24
Partai Buruh
636.397
0,56%
0
0,00%
TDK Lolos
Jumlah
113.462.414
100%
550
100%
Hasil
pemilu menunjukan bahwa
Golkar
memenangkan jumlah kursi terbanyak. Golkar menerima lebih banyak suara daripada
partai lainnya di dua puluh enam provinsi. Hal tersebut terjadi karena
berkurangnya popularitas PDI-P. Dukungan terhadap Golkar di
Sulawesi
berkurang karena munculnya partai menengah dan kecil di wilayah tersebut.
Meskipun memenangkan jumlah suara terbesar di
Bali,
performa PDI-P di wilayah tersebut merupakan yang terburuk karena terjadinya
bom Bali 2002.
Performa PKB di
Jawa Timur
tetap berlangsung baik meskipun kehilangan suara.
Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) dan
Partai Demokrat
mencapai peringkat pertama dan kedua di
Jakarta
(yang dianggap sebagai “barometer politik Indonesia”. Jika digabung,
jumlah suara kedua partai di ibukota mencapai 42.5%. Pola pemilihan berdasarkan
agama terlihat sangat jelas di provinsi-provinsi timur.
Partai Damai Sejahtera
(PDS) yang berbasis
Kristen
mendapat 14.8 suara di
Sulawesi Utara
dan 13 kursi di seluruh DPR. Muslim di wilayah bekas konflik religius cenderung
memilih PKS yang berbasis
Islam.[18]
D.   
Pemilihan
Presiden 2004
1.      Senjakala
Partai Demokrat
Partai
Demokrat adalah fenomena. Terbentuk pada 9 September 2001 dan di ulang tahunnya
yang ketiga, pada 9 September 2004, sudah merayakan dua pesta “kemenangan”.
Pertama, meraih sekitar 8 juta (7,8 %) pemilih atau 56 (10,18%) kursi Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pemilu Legislatif 5 April 2004. Kedua, mengantar Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kandidat Presiden yang mereka usung bersama kandidat
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, ke posisi nomor 1 diatas Megawati Sukarno
Putrid an Hasyim Muzadi dalam putaran pertama Pemilu Presiden 5 Juli 2004.
Tak
usai disitu. SBY-Kalla akhirnya meraih kursi Presiden-Wakil Presiden dengan
kemenangan telak atas Megawati-Muzadi dalam putaran kedua pemilihan Presiden
(20 September 2004) yang untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia
merdeka diadakan secara langsung.[19]
2.      Peraturan
dalam Pendaftaran Calon Presiden
Pasangan
calon Presiden dan Wakil presiden diusulkan oleh
partai politik
atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum legislatif.
Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus
memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara, suara secara nasional atau 3% kursi
Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari
50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah
provinsi di Indonesia,
dilantik menjadi Presiden dan Wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai
Presiden dan Wakil presiden.
3.      Pendaftaran
Calon Presiden & Wakilnya
Sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan
Umum
  1. K. H.
    Abdurrahman Wahid
    dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai
    Kebangkitan Bangsa)
  2. Prof. Dr. H. M.
    Amien Rais
    dan Dr. Ir. H.
    Siswono Yudo Husodo
    (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
  3. Dr. H. Hamzah
    Haz

    dan
    H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai
    Persatuan Pembangunan)
  4. Hj. Megawati
    Soekarnoputri
    dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai
    Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  5. H. Susilo
    Bambang Yudhoyono
    dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai
    Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan
    Indonesia)
  6. H. Wiranto, SH. dan Ir. H.
    Salahuddin Wahid
    (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya)
Dari keenam pasangan calon tersebut,
pasangan
K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah
Daud Ibrahim

tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak
memenuhi kesehatan.
4.      Pemilihan
Presiden Putaran I
NO
Pasangan Calon
Jmlh Suara
Persentase
1
H. Wiranto, SH.
26.286.788
22,15%
Ir. H. Salahuddin Wahid
2
Hj. Megawati Soekarnoputri
31.569.104
26,61%
H. Hasyim Muzadi
3
Prof. Dr. HM. Amien Rais
17.392.931
14,66%
Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4
H. Susilo Bambang Yudhoyono
39.838.184
33.57%
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5
Dr. H. Hamzah Haz
3.569.861
3,01%
H. Agum Gumelar, M.Sc.
Karena
tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka
diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim.
Pemilihan umum putaran kedua.
5.      Pemilihan
Presiden Putaran II
Pemilu putaran kedua
diselenggarakan pada tanggal
20 September
2004
dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang
diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih
terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total
jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai
berikut:
NO
Pasangan Calon
Jmlh Suara
Persentase
1
Hj. Megawati Soekarnoputri
44.990.704
39,38%
H. Hasyim Muzadi
2
H. Susilo Bambang Yudhoyono
69.266.350
60,62%
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
6.      Pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Berdasarkan
hasil pemilihan umum, pasangan calon
Susilo Bambang Yudhoyono
dan
Muhammad Jusuf Kalla
ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih.
Pelantikannya diselenggarakan pada tanggal
20 Oktober
2004
dalam Sidang Paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
yang juga dihadiri sejumlah pemimpin negara sahabat, yaitu: PM Australia
John Howard,
PM Singapura
Lee Hsien Loong,
PM Malaysia
Abdullah Ahmad Badawi,
PM Timor Timur
Mari Alkatiri,
dan Sultan Brunei Darussalam
Hassanal Bolkiah,
serta 5 utusan-utusan negara lainnya. Mantan Presiden
Megawati Soekarnoputri
tidak menghadiri acara pelantikan tersebut. Pada malam hari yang sama, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan anggota kabinet yang baru, yaitu
Kabinet Indonesia Bersatu.[20]
E.     Pemilu
2009
Pemilu
2009 untuk memilih anggota DPR diikuti oleh 38 partai politik. Pada awalnya, 7
Juli 2008. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar 34 parpol yang
dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2009, dimana 18
partai diantaranya parpol yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru
mengganti namanya. Sementara 16 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2004
yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung
berhak menjadi peserta pemilu 2009. Dalam perkembangnnya, Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa seluruh parpol peserta pemilu 2004 berhak menjadi peserta
pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
DKI Jakarta No. 104/VI/ 2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan empat parpol lagi sebagai
peserta pemilu 2009 (sumber KPU dikutip dari Wikipedia, diakses 5 April 2011).
Selanjutnya 38 parpol tersebut masih ditambah dengan 6 parpol lokal di Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sehingga peserta pemilu 2009 berjumlah 44
parpol.
Adapun
dari 38 parpol yangberlaga pada pemilu 2009 secara nasional, urutan ranking
yang memperoleh parliament elementary treeshold
ada sebanyak 9 parpol, sebagai berikut:
Perolehan
9 parpol secara lengkap, adalah sbb:
1.      Partai
Demokrat               21.703.137 suara
(20,85%)                 150 kursi
2.      Partai
Golkar                    15.037.757 suara
(14,45%)                 107 kursi
3.      PDI
P                               14.600.091
suara (14,03%)                 95 kursi
4.      PKS                                  8. 206.955
suara (7,88%)                    57 kursi
5.      PAN                                 6.524.850 suara
(6,01%)                     43 kursi
6.      PPP                                  5.533.214
suara (5,32%)                     37 kursi
7.      PKB                                 5.146.122 suara
(4,94%)                     27 kursi
8.      Gerindra                           4.646.406 suara
(4,46%)                     26 kursi
9.      Hanura                             3.922.870 suara
(3,77%)                     18 kursi
Pada
pemilu 2009 ini seluruh parpol islam mengalami penurunan yang drastis eperti
PPP dan PKB dan bahkan ada yang tidak lolos parlementary
Threeshold
, yaitu PBB dan PBR. Adapun 
PKS yang dianggap potensial dan prospektif juga mengalami penurunan
ratusan ribu dan PAN mengalami penurunan satu juta lebih. Apakah penurunan
tersebut karena berpindah partai atau menentukan pilihan kepartai lain seperti
munculnya partai-partai baru yang potensial seperti Gerindra, Hanura atau ke
partai Demokrat yang mengalami kenaikan yang spektakuler hampir tiga ratus
persen (300%) atau ada kemungkinan penurunan tersebut karena para kader,
konstituen dan simpatisa tidak mencoblos (golput) atau tidak masuk dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT)? Kemungkinan lain termasuk suara tidak sah, sebab jumlah yang
tidak sah sebesar 17 juta dan golput sebesar 49 juta orang. Kemudian perolehan
kursi partai-partai tersebut diatas yang lolos dari parlementary Threeshold, yaitu: PKS; 59, PAN 42, PPP 39, PKB 26
(Istanto, dalam Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (Sapulidi) foundation).
Yang
menarik dari perolehan sementara suara pemilu 2009 tersebut adalah perolehan
suara Partai Keadilan Kesejahteraan (PKS) yang mengalami peningkatan dari
pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2004 Partai Islam ini hanya berada pada posisi
ke-6 dengan perolehan susra nasional 8.325.020 (7,34%) dibawah perolehan Partai
Islam lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10,57% suara dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meraih 9.248.764 suara (8,15%).
Perolehan
suara PKS pada pemilu 2004 jauh lebih baik daripada pemilu pertama era
reformasi 1999. Pada 1999, PKS yang masih memiliki nama partai Keadilan hanya
memeperoleh 1,4 % suara sehingga pada pemilu berikutnya harus berganti nama
menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Namun kini, partai yang dideklarasikan pada
9 Agustus 1998 itu mulai menjadi kekuaatan baru politik di Indonesia yang sudah
diperhitungkan keberadaannya. Menjelang pemilu 2009, baik sebelum lebih-lebih
sesudah perolehan suaranya cukup signifikan, Partai Islam ini didekati atau mendekati
parpol besar, seperti, partai Golkar dan PDI-Perjuangan.[21]


[1] Koirudin,
Menuju Partai Advokasi, Yogyakarta:
Pustaka Tokoh Bangsa, 2005, hal 98
[2] Suwarno, Sejarah Politik Indonesia Modern,
Yogyakarta: Ombak, 2012, hal 100
[3] Koirudin, Ibid, 98
[4] Malik
Haramain, Gusdur, militer, dan politik,
Yogyakarta: LKiS, 2004, hal 134
[5] Koirudin, Ibid, 99
[6] Malik
Haramain, Ibid, 135-136
[7] Koirudin, Ibid,
100-102
[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1999
[9] Koirudin, Ibid, 106-107
[10] Ibid, 108
[11] Ibid, 109
[12] M.
Hamid, Gus Gerr “Bapak Pluralisme &
Guru Bangsa
, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010,  hal 52-53
[13] Suwarno, Ibid, 112
[14] Syamsudin
Haris, Pemilu Langusng Ditengah Oligarki
Partai
, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hal Vii
[15] Suwarno,
Ibid, 112
[16] Hanta
Yuda, Presidensialisme Setengah Hati,
Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hal 127
[17] Hanta Yuda, Ibid, 127
[18] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004
[19] Akbar
Faizal, Partai Demokrat & SBY
“Mencari Jawab Sebuah Masa Depan
”, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005, hal 319
[20] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004
[21] Suwarno, Ibid, 114-119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *