Agresi Militer Belanda I

A.     
Pengertian Agresi
Militer I
“Operatie Product
(bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama
Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera
terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5
Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang
diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas
Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini
dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.
B.      
Penyebab Terjadinya
Agresi Militer Belanda I
Agresi militer Belanda I
diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran
terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung
menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai
negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan
kedaulatannya, lepas dari Belanda.
C.     
Tujuan Belanda
Mengadakan Agresi Militer I
Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer I yaitu
sebagai berikut:
1.   
Tujuan politik Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan
menghapus kedaulatan Republik Indonesia.
2.   
Tujuan ekonomi. Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan
bahan ekspor.
3.   
Tujuan militer Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia
(TNI).[1]
D.     
Kronologis Terjadinya
Agresi Militer I
Sesudah penandatanganan
Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka
sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan
menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka.
Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi
Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk
negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda
seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal
sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar
dan menangkapinya. Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan
Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendapatkan
pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali
menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang
didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia
Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan
yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan
menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di
Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus TNI dan
perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan
atribut negara berdaulat. Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan
keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan
maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan
Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia
sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan
keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat. Dalam serangan Belanda yang pertama
itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota
perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi
perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu
baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka
berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur,
Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi
perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan
uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan
memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100 juta.
E.      
Berakhirnya Agresi
Militer Belanda I
Republik
Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi
militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu
Persetujuan Linggarjati.
Belanda
ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk
Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas
permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang
dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian
mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan
agar konflik bersenjata dihentikan.
Dewan
Keamanan PBB de facto mengakui
eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak
tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA,
dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No.
27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus
1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28
Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik
Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question.
Atas tekanan
Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya
menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan
pertempuran.
Pada
17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima
Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus
1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik
antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee
of Good Offices for Indonesia
(Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih
dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara,
yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda
dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral
.[2]
Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili
oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.
Selanjutnya PBB membentuk
Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu
oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri
atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan
bukan India, karena India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia,
sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih
obyektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama
sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan
bertindak atas usul India dan Australia.
India dan Australia sangat
aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberika
dukungannta. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh
Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih
progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat
memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya
dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu. Sekutu-sekutu utama
negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling
diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah
perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat Indonesia
mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan
diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya
mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk
memeriksa tindakan-tindakan Belanda. Untuk pertama kali sejak PBB didirikan
pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer
di dunia dan memaksa agresor agar menghentikan serangannya. Belanda yang
menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam
negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah
Indonesia-Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik
Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia
umumnya.
F.      
Dampak Agresi Militer
I bagi Bangsa Indonesia
Dampak yang diperoleh bangsa
Indonesia akibat adanya agresi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat
dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera
Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu
mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan
diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer
Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan
untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan
pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda,
terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai,
umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan
kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo.
Setelah pembentukan BKR ia
langsung bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi.
Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana
dan tetap menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan
pengehentian tembak- menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda,
sehingga Lukas diberi julukan ”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat).
Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu
tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa
Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi
Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka
tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi
buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak
pernah kita ungkapkan ke dunia luar, karena pada waktu itu memang kita tidak
mempunyai aparat untuk melakukanya. Kekejaman Belanda lain yang dapat disebut
adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan
Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga peristiwa kapten api
maut di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan
oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat
tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan
kehabisan udara.

[1] G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, Jilid 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal.
5.
[2] M. Sabir, Politik
Bebas Aktif
.
(Jakarta: Haji Masagung, 1983), hal. 104.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *