Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

1.     
Latar Belakang Terbentuknya PDRI
            Pemimpin republic di Jawa telah
menduga kemungkinan agresi Belanda II dan telah membuat rencana menghadapi
kemungkinan itu. Pada bulan November 1948, wakil presiden Hatta mengajak Mr.
Syafruddin Prawiranegara- Menteri kemakmuran Republik- ke Bukittinggi, dan
Hatta kembali ke Yogyakarta Syafruddin tetap tinggal untuk mempersiapkan
kemungkinan pembentukan sebuah pemerintahan darurat di Sumatra- seandainya ibu kota
Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda. Pertengahan Desember 1948, perdana
menteri India Jawaharlal Nehru mengirim sebuah pesawat untuk membawa Soekarno
dan Hatta keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa, pesawat itu akan singgah
di bukitinggi, disini hatta akan tinggal untuk mengepalai pemerintahan darurat
sementara presiden soekarno terbang ke New Delhi, dan dari sana ke New York mengajukan
masalah Republik ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sebelum pesawat Nehru
sampai di Yogyakarta, pesawat tersebut tertahan di Singapura karena pemerintah
Belanda menolak member izin melintasi daerah mereka dan memberikan hak mendarat
di Jakarta.[1]
Jadi, Soekarno dan Hatta masih berada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember
ketika belanda menyerang dan menduduki kota itu.[2]
            Di Bukitinggi, ketika mendengar
berita belanda menyerang Yogyakarta Syafruddin pada mulanya tidak percaya bahwa
pemerintahan Republik dapat hancur sedemikian cepatnya atau bahwa hampir smua
anggota cabinet, termasuk Soekarno dan Hatta telah membiarkan diri mereka
tertahan. Dia menduga bahwa laporan itu mungkin hanya propaganda Belanda,[3]
dan merasa kurang pasti dengan legalitas kekuasaanya, dia menunda pembentukan
pemerintahan darurat di Sumatra sampai sesudah dia, bersama dengan para
pemimpin pemerintahan provinsi Sumatra dan komandan militer Sumatra yang baru
colonel Hidayat, meninggalkan bukitinggi dan mundur ke Halaban, kira-kira 16 km
di tenggara Payakumbuh. Mereka sampai disana 21 Desember dan segera di ikuti
residen Sumatra Barat Rasjid.
            Di Halaban mereka segera menyusun
strategi untuk menjawab serangan belanda. Yakin bahwa pada  saat itu pemimpin-pemimpin Republik di Jawa
telah di tahan belanda,[4] maka
pada tanggal 22 Desember Syafrudin mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat
republic Indonesia (PDRI), dia sendiri sebagai ketua, gubernur Sumatra Mr.
Tengku Moh D. Hassan sebagai wakil ketua dan Mr. Rasjid sebagai menteri
keamanan.[5]
Cabinet mengangkat panglima angkatan darat, laut dan udara, dan menunjuk
perwakilan Indonesia di India, Mr. Maramis sebagai menteri luar negeri dan
menugaskannya agar membawa masalah Indonesia ke PBB.[6]
Mereka kemudian menunjuk Susanto- seuanya menteri dalam cabinet Hatta yang
luput dari penangkapan Belanda ketika mereka meyerang Yogyakarta.
            Sejak itu PDRI memainkan peranan
penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap di pimpin oleh
pemerintahan yang sah yang di akui oleh republic di seluruh nusantara. PDRI
merupakan symbol nasional dan faktor pemersatu, khususnya bagi pasukan gerilya
yang terpencar di seluruh Jawa dan Sumatra, karena pemerintahan Syafruddin
diakui oleh pasukan Republik (dibawah panglima besar sudirman). Sebagai pengganti
yang sah dari pemerintahan Soekarno dan Hatta. Penulis sejarah Sumatra Barat
Mestika Zed mempertanyakan apa yang akan terjadi bagi perjuangan kemerdekaan
Republik seandainya PDRI tidak mendapatkan kesetiaan dari Sudirman dan perwira
bawahannya di Jawa dan Sumatra.
            Sebelum meninggalkan Halaban,
pemimpin republic memencar. Syafruddin dan kebanyakan menterinya berangkat ke
selatan unuk mendirikan pemerintahan mobil di bidang alam, di perbatasan
Sumatra barat dengan Jambi. Colonel Hidayat dan komandemen militer Sumatra
bernagkat ke utara, berhenti untuk beberapa minggu di rao, di bagian utara
Sumatra barat dan kemudian melanjutkan “long march” ke Aceh disana Hidayat
membentuk markas komando, militer Sumatra di daerah yang tidak pernah terjamah
oleh Belanda. Mr. Rasjid dan anggata pemerintahan Sumatra Barat pindah ke
Kototinggi, suatu nagari di pegunungan di luar Suliki, sebelah utara
Payakumbuh. Ia ditemani oleh Catib Sulaiman dan Anwan Sutansaidi, sampai disana
24 desember dan membentuk pemerintahan militer Sumatra barat di kantor
perwakilan nagari.[7]
2.     
Tokoh Sjafruddin Prawiranegara serata
Peranannya dalam PDRI
            Mr. Sjafruddin Prawiranegara lahir
di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal di Jakarta pada
tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Beliau adalah pejuang pada masa
kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang lahir di Anyar Kidul memiliki nama
kecil “kuding”, yang berasal dari kata Udin pada nama Sjafruddin. Ia memiliki
darah keturunan Sunda dari pihak ibu dan Sunda Minangkabau dari pihak ayah.
            Sebelum kemerdekaan, Sjafruddin
pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), Petugas pada
Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai departemen Keuangan
Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP
(1945), yang  bertugas sebagai badan
legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
            Agresi Militer Belanda II atau
operasi gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan
terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno,
Mohammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Pemerintahan resmi lumpuh.
Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh dewan siasat, yaitu basis
pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden
membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri
Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara
membentuk kabinet dan mengambil alih Pemerintahan Pusat. Pemerintahan
Sjafruddin ini kemudian dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia.
            Di sebuah dangau kecil yang
belakangan dikenal sebgai “Dangau Yaya” Syafruddin Prawiranegara mengumumkan
berdirinya PDRI pada Rabu 22 Desember 1948. Dari sudut pandang seorang pemuda
pengikutnya, Kamil Koto, mengalirlah kisah presiden Sjahfruddin Prawiranegara
yang selama 207 hari nyaris melanjutkan kemudi kapal besar bernama Indonesia
yang sedang oleng dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang mungkin terlupakan,
tetapi sangat krusial dalam memastikan keberlangsungan Indonesia. Atas usaha
Pemerintahan Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian
Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan
dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan siding antara
PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah Menteri
kedua Kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi
pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Meskipun hanya sementara memegang jabatan
Presiden, namun memiliki arti penting pada masanya. Tetapi sosok Syafruddin
Prawiranegara seolah tenggelam ketika penguasa Orde Baru menebar jaring
kepatuahan tanpa reserve. Tampaknya Syafruddin Prawiranegara memang
berseberangan dengan Suharto.
Peranan
Syafruddin Prawiranegara dalam PDRI
            Mr. Sjafruddin adalah seorang yang
berjasa dalam menyelamatkan eksistensi Negara Republik Indonesia. Di sini ada
suatu peranan yang diberikan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah tetap
membuat Indonesia berada dalam pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Karena
kita ketahui bahwa ketika Soekarno ditahan oleh Pemerintah Belanda akibat dari
Agresi Militer II maka Presiden memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin ini
untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kita telah
mengetahui bahwa Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, Negara
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Maka dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa kepala Negara adalah suatu simbol dari pemerintahan yang
merdeka dan berdaulat karena didalamnya terdapat mengenai unsure-unsur yang ada
dalam suatu Negara.
            Dengan adanya PDRI dan Mr.
Sjafruddin dipilih sebagai pejabat Presiden sementara maka eksistensi Negara
Indonesia tetap ada serta merdeka dan berdaulat karena dihadapan pemerintah
Belanda, pemerintahan RI de facto di pimpin oleh Soekarno dari penjara,
meskipun sebenarnya de jure pemerintahan berada di tangan Syafruddin
Prawiranegara dan kedudukan Soekarno yang berada dalam tahanan bukan lagi
sebagai kepala Negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, dengan diberikan mandat
dari Presiden kepada kepala pemerintahan darurat RI maka posisi Mr. Syafruddin
Prawiranegara sebagai pejabat Presiden sementara (Ketua PDRI) dan bukan
dianggap sebagai Presiden RI yang utuh karena ia hanya sebagai pemegang jabatan
sementara saja berdasarkan mandat yang diterimanya dari mandatory yaitu
Presiden Pertama RI sendiri. Maka dari fakta sejarah ini, Mr. Syafruddin
Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI) untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI
melainkan hanya sebagai ketua PDRI.
            Ketika PDRI sendiri Mr. Syafruddin
ini sendiri selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai ke
pelosok-pelosok daerah terpencil dikarenakan pemerintahan PDRI sangat dicari
oleh pihak kolonial belanda untuk dihancurkan. Namun ini bukan berarti
pemerintahan darurat ini tanpa adanya perlawanan karena pada tanggal 1 Januari
1949 PDRI ini membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatra yaitu Aceh
dengan gubernur Militer Tgk Daud Beureuh. Daerah Tapanuli dan Sumatra Timur
Bagian Selatan dengan Gubernur Militer dr. Ferdinand Lumban Tobing sedangkan
Riau dengan Gubernur Militer R.M Utoyo. Sumatra Barat dipimpin oleh Gubernur
Militer Mr. Sultan Muhammad Rasjid dengan Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel
Dahlan Ibrahim. Sementara Sumatra Selatan denagn Gubernur Militer dr. Adnan
Kapau Gani. Mungkin pembentukan ini dengan maksud sebagai alat bertahan dan
melakukan dari gerakan mobilisasi tentara pemerintahan Belanda sehingga
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tetap terlindungi dari serangan musuh
dan eksistensi Negara Indonesia tetap ada.
3.     
Kronologi dari PDRI
            Setelah terjadinya peristiwa
pengkudetaan PKI di Madiun 19 September 1948, Belanda kembali melancarkan
Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 tepatnya pukul 06.00 pagi.
Serangan ini dilakukan oleh pihak Belanda sebagai serangan terakhir yang
bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia. Dengan pasukan lintas udara,
serangan langsung ditujukan ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta.
Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota
Yogyakarta. Dengan keberhasilan ini maka Belanda beranggapan bahwa mereka dapat
dengan mudah menduduki dan melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia. Dengan
adanya Agresi Militer II ini secara fisik Belanda berhasil menangkap dan
menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan
ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan
beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad
Roem dan beberapa menteri lainnya.
            Sebelum para petinggi Republik
Indonesia ini di tawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan sidang Kabinet dan
mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan
dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Prawiranegara  yang sedang berada di Sumatera. Mandat atau
materi kawat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta
ditawan. Mandat tersebut berisikan agar Mr. Syarifuddin Prawiranegara
mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
            Dengan tertangkapnya para petinggi
Republik Indonesia lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia
telah berakhir. Pada umumnya tentara Republik Indonesia tidak dapat memahami
alasan menyerahnya para politisi sipil pada Belanda sementara para prajurit
mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Seluruh kekuatan TNI yang ada di
Yogyakarta di perintahkan keluar kota untuk bergerilya. Pasukan-pasukan
Republik Indonesia mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang
gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis Van Mook. Selain menteri
kawat yang dikirimkan kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara, wakil presiden
Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua
kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi.
            Materi kawat atau radiogram itu
ternayata tidak pernah diterima oleh Mr. Syarifuddin, hal ini diperkirakan
bahwa dalam keadaan perang itu sangat dituntut mobilitas yang tinggi dengan
berpindah-pindah kedudukan yang dimaksudkan untuk menghindari serangan dari
lawan. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan Hatta mengirimkan radiogram kepada
Dr. Sudardono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis. Namun, kontroversi mengenai sampai
tidaknya radiogram itu berhenti pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di desa
Halaban, dekat Payakumbuh, Sumatra Barat, diadakan rapat dengan beberapa tokoh,
yang akhirnya memutuskan untuk membentuk pemerintah darurat. Mr. Syafruddin
Prawiranegara, terpilih sebagai PDRI dan pada tanggal 31 Maret 1949 berhasil
membentuk pemerintah darurat.
Susunan Kabinet PDRI
1.      Mr.
Sjafruddin Prawiranegara: Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan
2.     
Mr. Soesanto Tirtoprodjo: Wakil Ketua merangkap Menteri
Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda
3.     
Mr. AA. Maramis: Menteri Luar Negeri (berkedudukan di
New Delhi, India)
4.     
dr. Soekirman: Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri
Kesehatan
5.     
Mr. Loekman Hakiem: Menteri Keuangan
6.     
Mr. IJ. Kasimo: Menteri Kemakmuran dan Pengawas Makanan
Rakyat
7.     
KH. Masjkoer: Menteri Agama
8.     
Mr. T. Moh. Hasan: Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan
Kebudayaan
9.     
Ir. Indratjahja: Menteri Perhubungan
10.  Ir.
Mananti Sitompoel: Menteri Pekerjaan Umum
11.  Mr.
St. Moh. Rasjid: Menteri Perburuhan dan Sosial
                        Dari
fakta sejarah ini, Mr. Syarifuddi Prawiranegara tidak menyalahgunakan          amanah pembentukan PDRI untuk
mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI.      Melainkan
hanya sebagai Ketua PDRI (Suryanegara, 2010: 268).
            Perjalanan
singkat PDRI
            Setelah ditawannya Presiden
Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan beberapa Menteri lainnya. Sesuai dengan
rencana awal dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh
kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintahkan ke luar kota untuk
melakukan gerilya. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan
republik menjadi dua komando, yaitu Jawa dan Sumatra siap melaksanakan rencana
di bidang pemerintahan tersebut. Untuk melancarkan rencananya telah disiapkan
konsepsi baru dalam bidang pertahanan. Konsepsi tersebut dituangkan dalam
perintah siasat nomor 1 tahun 1948 yang pokok isinya adalah sebagai berikut:
1.     
Tidak melakukan pertahanan yang linear
2.     
Memperlambat setiap majunya serbuan  musuh dan pengungsian total, serta bumi
hangus total
3.     
Membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik yang
mempunyai kompleks di beberapa pegunungan, dan
4.     
Pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal
menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh
pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.
            Siasat ini berhasil untuk melawan
Belanda yang bersenjatakan lengkap. Perlahan ara TNI ini bergerilya ke luar
Yogyakarta. Di jawa, berdasarkan siasat tersebut berlangsung long march
siliwangi yang sangat terkenal itu. Sejumlah 11 Bathalion Divisi Siliwangi
dengan keluarga mereka dan penduduk lainnya mulai bergerak kembali ke Jawa
Barat dengan jalan kaki. Namun, setibanya di Jawa Barat mereka dihadang oleh
Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Namun, setelah dua
bulan melkaukan long march, mereka berhasil untuk menguasai atau memperoleh
kedudukan di Jawa Barat sesuai dengan yang diharapkan.
            Berkat Perjuangan Mr. Syafruddin
Prawiranegara dengan PDRI di Bukittinggi Sumatra Barat dan exile government di
India, serta perjuangan A.N. Palar selaku wakil Indonesia di PBB, menyebabkan
dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949.
              Kemudian
pada yanggal 1 maret1949 terjadilah serangan umum terhadap kota Yogyakarta yang
diduduki oleh Belanda ketika itu. Penyerangan inii dilakukan oleh TNI dan
dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Komandan Brigade 10 daerah wehrkreise
ketiga yang membawahi daerah Yogyakarta. Awal penyerangan ini dibentuk
sektor-sektor untuk mempermudah pengepungan. Seckor barat dipimpin oleh major
Fentje Sumual, sektor untuk selatan dan timur dipimpin oleh major Sarjono,
sektokr utara dipimpin oleh major Kusno. Untuk sektor kota sendiri ditunjuk
Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Serangan dilakukan dari berbagai
penjuru kota, sehingga dalam waktu 6 jam Yogyakarta behasil di kepung dan di
kuasai oleh TNI. Dan serangan umum ini berhasil mencapai tujuannya yaitu
mendukung perjuangan secara diplomasi dan meninggikan moral rakyat serta
TNI  yang sedang bergerilya, menunjukkan
kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan
ofensif serta mematahkan moral pasukan Belanda.
              Akhir dari
PDRI
          Belanda menerima himbauan PBB supaya
mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5
Januari 1949 di Sumatra, tetapi perang gerilya terus berlangsung. Sebagian
besar satuan tentara beroperasi secara otonom selama perang gerilya ini. Di
samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Blanda, pasukan-pasukan
Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat
suatukemenangan besar ketika mereka berhasil merebutkembali dan menguaasai
Yogyakarta selama eman jam pada tanggal 1 Maret 1949.[8]
          PBB dan Amerika Serikat mulai
mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Dengan memberikan berbagai
tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh militer Rrepublik dan Amerika Serikat,
akhirnya pada bulan April Belanda telah sepakat untuk menyerah , tetapi
mendesak untuk mengadakan perbincangan-perbincangan dengan pemerintah Republik.
Pada tangal 6 Juli 1949 pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.[9]
          Berahkirnya keperintahan PDRI ini
kemudian berkaitan erat dengan perundingan Roem-Royen dimana Belanda menyetujui
pemerintahan republik ke Yogyakarta. Dan membebaskan tahanan  politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948
tersebut, hal ini juga berarti pemerintahan kedaulatan akan segera di serahkan
oleh Belanda kepada Padaris, ditambah dengan menginggalnya Panglima Militer
Belanda Simon H. Spoor yaitu salah satu tokoh yang memprakarsai perebutan
kedaulatan pemerintah Indonesia.
          Walaupun begitu, pertahanan Indonesia
di Sumatra tak sepenuhnya aman Belanda yang berkubu di Bukittinnggi beruasaha
berkali-kali mengusir pasukan kita yang berpangkal di Palupuh. Hingga sampai
pada penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Republik Indonesisa.
Pertempuran-pertempuran tidak sering terjadi terlebih setelah case fire gerakan
Belanda yang tertuju pada keamanan saja.
          Beberapa tokoh agak sedikit
bertentangan dengan delegasi-delegasi Belanda yang berdampak pada putusan
pengembalian mandat PDRI kepada pemerintahan di Yogyakarta. Pemerintahan yang
berlangsung kurang lebih selama 7 bulan ini berakhir ketika penyerahan mandat
dari PDRI kepada Hatta pada tanggal 14 Juli 1948. Setelah perjanjian Rpem-Royen
disahkan dan Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang dan menyelesaikan
duailisme pemerinytahan yang ada pada saat itu.

[1]
George Kahin, Nasionalism and Revolusion,
hlm.337.
[2]
Penjelasan lengkap tentang serangan ini dan jatuhnya Yogyakarta, lihat ibid.,
hlm 337-39
[3]
Wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara, ( Jakarta ) 30 September 1976.
[4]
Setelah menyerang Yogyakarta, belanda menangkap Soekarno, hatta, syahrir, dan
sebagian besar anggota cabinet republic termasuk menlu haji agus salim. Pada 22
Desember mereka menerbangkan sebagian besar tawanan ini ke pulau Bangka. Pada
bulan pertama soekarno, syahrir dan agus salim dipisahkan dari tawanan-tawanan
lain dan ditahan di Brastagie dan Prapat Sumatra Utara. Ketika soekarno dan
agus salim diperbolehkan bergabung dengan para tawanan di Bangka, syahrir di
izinkan pergi ke Jakarta karena pada waktu itu dia bukan anggota cabinet
republic. Lihat George Kahin. Nasionalism
and Revolution,
hlm. 337-38
[5]
Mnegenai nama-nama anggota cabinet lain dan kedudukannya, lihat Audrey Kahin,
“Strunggle for independence”, hlm . 291
[6]
Wawancara dengan Syafruddin Prawiranegara, ( Jakarta ) 30 September 1976;
kementrian penerangan provinsi Sumatra
tengah
, hlm. 170-71.
[7]
Wawancara dengan Mr. Rasjid (Jakarta) 2 November 1976. Daerah ini juga sangat
di kenal oleh Rasjid sejak kecil ketika mengikuti ayahnya yang menjadi pejabat
kabupaten di daerah ini.
[8]
Ricklefs M.C . Sejarah Indonesia Modern,
hal. 348-349
[9]
Ricklefs M.C . Sejarah Indonesia Modern,
hal. 349

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *