Kasus Hubungan Sipil dan Militer di Jerman

2.1 
Hubungan
Sipil-Militer Tahun 1871-1914 (Keseimbangan Bangsawan)
Hubungan
militer sipil bangsawan diantara tahun 1871 dan 1914. Mencerminkan suatu
tingkat yang luar biasa dari kontrol sipil yang objektif dan profesionalisme
militer yang berdasarkan pada otoritas militer tingkat tinggi dan terbatas
lingkupnya, pengaruh politik militer yang luas dan berubah ubah scara perlahan,
dan sebuah ideologi nasional yang sifatnya konservatif. Tapi, di decade akhir
ini, perubahan di dalam lingkungan nasional melemahkan keseimbangan ini, dan
pada akhirnya benar benar hancur di dalam Perang Dunia I.
Profeionalisme militer. Jerman modern
mewarisi dari prinsip sebuah korps perwira yang paling profeional di Eropa.
Unsure intinya adalah Jenderal, staf, dengan pendekatannya yang ilmiah dan
rasional pada operasional militer. Dan Kriegsakademie , dimana para perwira
dilatih ilmu perang dan pengetahuan yang diperlukan untuk sekolah sekolah
militer dan komando tingkat tinggi. Kmampuan teknis yang sangat baik,
kecerdasan yang tinggi, kesetiaan yang tak tergoyahkan di dalam tugas merupakan
karakteristik Korps Staf Jenderal pada khususnya , atau kurang lebih dari korps
perwira secara keseluruhan. Keunggulan profesionalisme Jerman diakui oleh para
tentara dan negarawan Negara lainnya., besar atau kecil maju dan primitive,
yang gigih berusaha untuk merancang intitusi militer mereka sendiri mengacu
pada betuk asli Jerman.
Profesionalisme Institusionalisme Jerman
memiliki pasangannya di dalam dominasi etika professional di dalam pikiran
militer Jerman. “On War” menjadi kitab untuk para perwira. Dua pemimpin militer
bangsawan yang hebat – Von Modke yang menjadi pemimpin staf sejak tahun 1857
hingga tahun 1888 dan Von Schidefen yang menduduki posisi yang sama pada tahun
1891 hingga tahun 1905 – keduanya adalah para murid Clousewita. Pemikiran,
tulisan, dan perilaku mereka menyusun nada kecerdasan dan moral dari korps
perwira. Dibawah pengaruh mereka nilai nilai dan sikap sikap militer Jerman
mungkin hamper menyerupai tipe ideal etika militer dibandingkan dengan segala
sesuatu yang ada di dalam sejarah korps perwira. Kekuatan nilai – nilai professional
ini tercermin di dalam cara pandang para perwira yang berada pada dua hal yang
utama mengenai control sipil dan peran peperangan di dalam kebijakan nasional.
Hukum yang diterima di dalam korps
perwira adalah bahwa perang adalah sebuah alat politik dan oleh karena itu
tentara adalah rekan yunior para negarawan. Bahkan von Bernhardi, yang lebih
berorientasi pada hal politik dari kebanyakan perwira lainnya berpegang teguh
pada dogma ini. Baik Moltke maupun Schlieffen mengenal identitas yang terpisah
dan hubungan yang erat antara politik dan perang. Moltke lebih menyadari secara
politik dari pada Schlieffen tetapi ia tidak memiliki ambisi politik dan
membatasi dirinya terhadap pernyataan pandangan militer yang memaksa. Pemikiran
yang dikemukakan ialah mengenai angkatan senjata yang nonpolitis.
Komandan dalam operasinya kata Moltke
harus menjaga kejayaan militer sebagai tujuan. Tetapi apa apa yang dialkukan
para negarawanterhadap kejayaan atau kekalahannya bukanlah menjadi bagiannya.
Melainkan bagian dari negarawan.
Bahkan melebihi Moltke, Schlieffen
menghindar politik dan menjadikan dirinya dan para pegawai Jenderal tetap
berpegang teguh pada perihal kemiliteran saja. Ia adalah teknisi militer yang
sangat baik. Pemikiran rasionalisme militer Jerman juga tidak mengizinkan
pemujaan terhadap peperangan sebagai tujuan akhir. Perang tidak dapat
terelakkan – tidak ada seorangpun yang ingin emperdebatkan hal ini – tetapi hal
ini pun tidak diinginkan. Setiap orang harus bertahan terhadap hal tersebut. “
kebutuhan dan penderitaan” kata Moltke unsur permainan dari jalan hidup dan
sifat manusia. “ bersama sama dengan rekan rekan militernya.moltke meyakini
bahwa perang bagi Jerman menjadi sebuah “ bencana nasional”. Namun pada tahun
1875 dan 1887. Ia mendukung perang antara Perancis dan Rusia karena melihatnya
sebagai suatu kebutuhan untuk melindungi keamanan nasional Jerman. Ia selalu
memandang masalah dari segi ini pendekatannya bersifat pesimis rasional dan
bukannya idealis. Unsur unsur di dalam korps perwira Angkatan Laut. Yang lahir
dari harapan dan bangsawan dan sebagai sebuah kedinasan yang lebih muda. Belum
benar benar dibedakan dari lingkungan masyarakat yang membentuknya. Kadangkala
cenderung bersifat gemar berperang dan imperialis. Para pimpinan angkatan bersenjata
tampaknya bersepakat menentukan kecenderungan tersebut. Angkatan bersenjata
adalah seperti yang dikatakan Vagts. “ tidak bersifat agresif sebelum tahun ….
Kecuali dalam strategi yang dimilikinya. “ strategi ini dirancang untuk
menghadapi apa yang disebut sebagai sebuah mimpi buruk yang keadaan perang
antara dua front yang memerlukan
sebuah kemampuan yang cepat dan mutlak di salah satu pihak. Seperti yang
dinyatakan oleh Staf Jenderal di dalam pernyataan rahasia tahun 1902.
Kami tidak ingin mengalahkan apapun.
Kami hanya ingin  mempertahankan apa yang
kami miliki. Kami mungkin tidak akan menjadi penyerang tapi senantiasa menjadi
pihak yang diserang. Kesuksesan yang cepat dapat kami peroleh dengan melakukan
tindakan penyerangan.
Pihak Militer Jerman memiliki suatu
perhatian yang buruk terhadap keamanan nasional. Para pemimpin militer sama
sekali tidak menyarankan perang dan pada umumnya memandang hal tersebut sebagai
pilihan terakhir dengan mengantisipasinya dengan ramalan yang suram dan
persiapan yang tegang.
Kekuasaan
Pemerintahan
. Struktur kekuasaan pemerintah yang
membantu menjaga profesioalisme di Jerman merupakan gabungan yang unik antara
tiga unsur. Pertama, ruang lingkup kekuasaan militer sangat terbatas pada hal
hal kemiliteran. Pihak militer tidak berperan dalam menemukan berbagai
kebijakan dinamik.kebijakan luar negeri merupakan urusan Kedutaan dan Menteri
Luar Negeri. Staf Jenderal hanya mengurusi permaslahan militer. Secara alami
dan benar , Komandan dan Menteri Peperangan menyatakan pandangan mengenai
kebijakan luar negeri karena sifatnya yang alami dan benar pula. Berbagai
pendapat mereka biasanya beberapa dari para penguasa sipil. Pada akhirnya,
orang orang sipil, buaknnya menyatakan umum, mengambil keputusan. Bismarck,
contohnya menolak nasihat Moltke mengenai perjanjian damai dengan Rusia dan
Perancis dan mengenai kebijakan Rusia pada tahun 1890an. Satu satunya perwira
yang terus menerus melebihi sebuah peran professional dalam kebijakan luar
negeri adalah Laksamana von Turpiti.ia dipandang oleh laksamana lainnya sebagai
tokoh politik yang penting. Secara keseluruhan pihak militer terkungkung dalam
ruang lingkup mereka sendiri dengan pengawaasan horizontal. Dari kantor kantor
dan para pejabat yang menduduki arca arca dimana mereka mungkin tergoda untuk
memperluas kekuasaan mereka.
Faktor kedua yang membatasi kekuatan
militer adalah adanya kesatuan relative antara kekuasaan sipil dan militer.
Kekuasaan sipil dikonsentrasikan ke tanga kaisar dan Duta Besarnya sementara
kekuasaan militer terbagi diantara berbagai jabatan. Reichtag tidak pernah
memiliki peran yang berlebihan di dalam hal hal kemiliteran dan usahanya untuk
meningkatkan pengawasan parlementer atas kebijakan militer tidak pernah ckup
kuat untuk melemahkan control sipil. Korps perwira terlebih lagi benar benar
terikat pada kekaisaran
Pengaruh
Politik.
Pengaruh politik korps perwira
bangsawan memiliki tiga aspek penting (1) melemahkan afiliyasi korps dengan
aristrokasi murahan secara perlahan (2) keterlibatan sementara para pimpinan militer
dalam bidang politik sekitar tahun 1888 hingga 1897 (3) besarnya popularitas
para pimpinan militer dan gengsi karir militer diantara masyarakat Jerman.
Di dalam decade perang penyatuan, lebih
dua pertiga korps perwira ditarik dari kaum aristokran. Kemudian terjadi
penurunan di dalam proporsi ini karena masyarakat kelas menengah berhasil
memperoleh karir di bidang kemiliteran. Pada tahun 1905, dari 102 perwira
bertugas di Staf Jenderal , 44 orang diantaranya termasuk Ludendorff dan
Groner, adalah berasal dari kaum borjuis. Pada tahun 1913 unsur unsur ini
mencapai 70 persen dari seluruh korps perwira.Perluasan angkatan laut yang
cukup besar terjadi setelah tahun 1890 juga meningkatkan ukuran dan pengaruh
perwira korps perwira angkatan laut, yang lebih dekat hubungannya dengan kaum
borjuis daripada kelomok aristocrat. Melemahnya ikatan antara korps perwira dan
aristrokrasi membantu profesionalisme, di satu pihak mengurangi kecenderungan
bahwa kepentingan militer berada dibawah kpentingan kelompok. Sebaliknya,
pandangan para Junker sangatlah konservatif dan simpati terhadap cara pandang
militer. Dan penurunan afiliasi antara militer dengan kelompok tersebut membuat
pihak militer lebih tergantung pada pendapat umum yang kurang konservatif dan
lebih terbuka daripada perubahan.
Selama masa kekaisaran, sedikit orang
yang mnyeberang dari profesi militer ke bidang politik atau sebaliknya.
Pengecualian yang penting mengenai hal ini terjadi sejak tahun 1888 hingga
1897. Ketika terjadi suatu kekosongan kepemimpinan poliitik sipil sehingga
begitu banyak tokoh tokoh militer yang kemudian pindah dan masuk kedalamnya.
Keadaan ini disebabkan oleh meninggalnya kaisar pada tahun 1888, pensiunnya
Moltke pada tahun yang sama dan pensiunnya Bismarck pada tahun 1890. Kaum Monarki
yang muda memiliki sebuah kegemaran akan peraturan pribadi, sedikit rasa hormat
terhadap tanggung jawab dan fungsi para penasehat konstitusionalisnya
Penurunan afiliasi dengan aristokrasi
yang lebih drastis setelah tahun 1871 dengan sangat populernya militer di
hadapan masyarakat sebagai suatu keutuhan. Hal ini berasal dari kejayaan yang
terjadi tahun 1866 dan 1870 yang menjadikan militer seorang pahlawan dan
memunculkan penigkatan stabil di dalam anggaran militer hingga perang dunia I.
Tidak ada satupun Negara barat yang dalam jangka waktu masa damai telah
memiliki karir militer seperti ini dan memiliki ketenaran yang mereka peroleh
dari Wilhelmer Jerman. Tentara itu “ tidak memiliki tantangan apapun, ia adalah
orang nomor satu di negara.” Dan Staf Jenderal diyakini sebagai hokum kebijakan
militer dan penjamin keamanan negara. “ Seorang militer pada saat ini tampaknya
menjadi seorang yang bersemangat patriot. Cermati yang bergerak dalam
duniasebagai seorang dewa muda dan letnan muda sipil sebagai orang yang dipuja
– puja.”
Sikap
yang popular
. Biasanya popularitas militer
menyediakan suatu dasar yang tangguh bagi profesionalisme militer sepanjang
jiwa kepopuleran tersebut bersikap simpati terhadap etika militer menjadi
popular pada tahun 1914 seperti halnya yang terjadi pada tahun 1880. Iklim
intelektual tahun 1914 sangatlah berbeda pada tahhun 1880. Pemaksaan secara
halus telah membentuk nilai struktur bangsa Jerman. Akibatnya, kepopuleran
militer menjadi sebuah ancaman dan bukannya sebagai dukungan bagi sebuah
profesionalisme. Sebuah ideology yang terbatas dan konservatif telah membuka
jalan bagi satu hal yang bersifat naisonalis dan agresif.  Materialisme kegemaran untuk perang, pemujaan
untuk kekerasan dan perang, penyembahan terhadap keterbukaan kekuasaan satu
pihak menggantikan unsure unsure yang sifatnya lebih masuk akala, idealis, dan
manusiawi di dalam jiwa bangsa Jerman. Mommsen, Droysen, Sybel, Treiseschke,
Nietesche, menggantikan Gotche, Sciller, Kant – dan Clauserwita. Perang dan
kekuasaaan menjadi tujuan akhir dalam diri mereka dan orang yang berkuasa
sebagai akibatnyabuka dipandang sebagai hamba negara melainkan sebagai
perwujudan negara. Negara adalah kekuasaaan itu sendiri, perang adalah seperti
yang dikatakan Treitachke “ ilmu politik yang berharga” sumber utama dari
kemajuan dan realisasi nasional. “ Jerman “ berdasarkan penyelidikan Paulsen”
telah disebut sebagai negara puisi dan pemikir, tetapi hari ini Jerman
disebutkan sebagai bangsa yang ahli berperang, seperti pada mulanya dalam
sejarah”
Ideologi gemar berperang dibuat oleh
beberapa universitasdan diagungkan oleh masyarakat Jerman. Pengaruhnya berada
di semua lapisan masyarakat. Tetapi keteguhan yang tinggi para perwira terhadap
etika militer membuat perwira korps relative terlindungi dalam Perang Dunia I.
Sekalipun demikian pemikiran baru tersebut mebuat diri mereka merasakan batasan
dari profesi militer. Angkatan Laut merupakan produk dari jaman dan bersifat
terbuka terhadap filsafat nasionalisme maupun ekspansi. Para perwira militer yang
berubah menjadi penulis terkenal seperti von der Goltz dan Bernhardi memenuh
kehendak masyarakat yang gemar berperang. Mereka mendapatkan dukungan dari
masyarakat yang tidak mereka dapatkan dari Staf Jenderal yang menolak mereka
dan pandangan mereka.  Sebagai sebuah
korps perwira angkatan bersenjata, bagaimanapun seorang memang meyakini Etika
kemiliteran menolak etika kekuasaan. Di dalam kemerosotan kuno dan seperti yang
dikatakan oleh .. “ batu monolitis di dalam sebuh perubahan daratan” di dalam
anggota koprs perwira…. Social terakhir yang meninggalkan moralitas
konservatif. Namun ideologi popular  baru
tersebut melemahkan keseimbangan antara kekuasaan dan profesionalisme yang
menjadi inti dan keberadaannya.
2.2 
Hubungan
Sipil-Militer Tahun 1914-1918 (Kediktatoran Militer)
Perang
dunia pertama menjadi saksi kehancuran total dari perimbangan bangsawan di
dalam hubungan militer – sipil. Diakhir masa perang Staf Jenderal yang
menjalankan pemerinthan Jerman. Secara kebetulan, para pemimpin militer
meninggalkan keyakina mereka demi pemikiran militer. Pengalaman bangsa Jerman
ini menggambarkan kesulitan yang muncul dari terjadinya suatu perang yang besar
melibatkan suatu negara yang non- konservatif. Pertempuran merubah para
jenderal menjadi sosok pahlawan; para pahlawan; mengubah diri mereka menjadi
politikus; dan hasilnya adalah hilangnya kendali dan kewaspadaan militer yang
profesional.
Keterlibatan staf Jendral dalam bidang
politik dimulai selama masa jabatan  von
Falkenhayns sebagai pemimpin sejak musim gugur tahun 1914 sampai Agustus 1916.
Selama periode ini perluasan kekuasaan dan penguasaan militer berjalan lamban
namun terus menerus menjadi. Hal ini merupakan sebuah awal dari kekuasaan
mutlak yang sebenarnya diprektekan oleh Falkenhayn dan Lundendorff. Unsur mendasar
di dalam perluasan kontrol militer yang besar adalah kepopuleran kejayaan
Tannenberg di tengah-tengah masyarakat Jerman yang belum pernah terjadi
sebelumnya. Ia adalah tokoh idola bangsa yang dipercaya orang-orang Jerman
dapat membawa mereka keberhasilan.
Para komandan militer memeperluas
kekuasaan mereka kedalam kebijakan dalam dan luar negeri. Pada bulan Januari
1918 saat kaisar menolak untuk memberikan mereka kekuasaan penuh atas
permasalahan luar negeri dan negosiasi perdamaian antara Brest-Litovsk, mereka
setidaknya dapat memanipulasi kantor luar negeri melalui Count von Haeften,
perwakilan mereka disana. Pada tahun 1916 mereka berhasil memaksakan
pembentukan karajaan Polandia merdeka, pada tahun 1917 mereka mendapatkan
wewenang pengenalan perang bawah laut yang tidak terbatas dan pada bulan Juli
1918 ,mereka memecat menteri luar negeri yang saat itu menentang pandangan
mereka mengenai kesepakatan perdamaian antara Berst-Litovsk.
Sangatlah tidak mungkin untuk mengatakan
sejauh mana kekuasaan komandan tertingi mempengaruhi cara berpikir sebagian
besar korps perwira. Pandangan para pemimpin militer secara drastis diubah oleh
visi dari tingginya kekuasaan. Tidak terlalu penting siapa konsulnya,,
Ludendorff mengatakan bahwa kekuasaan haruslah ditangannya. Tujuan ekspansionis
yang bertentangan dengan sikap para anti-imperialis dari staf jendral sebelum
masa perang mulai diadopsi. Pada tahun 1917 tujuan perang militer diantaranya
adalah penggabungan Polandia, propinsi Rusia Baltik, Prencis Timur, dan seluruh
Belgia.dan bahkan hal ini dipandang hanya sebagai inti dari negeri Jerman Raya
dimana pada akhirnya mencakup seluruh daratan Eropa Utara Alpen. Dibawah
kekuasaannya jendral Lundendorff secara tegas menolak tradisi militer yang
profisional, perubahan didalam sifat perang sejak abad 18 telah membuat bidang
politik lebih bermanfaat bagi perang dibandingkan bagi politik itu sendiri.
2.3 
Hubungan
Sipil-Militer Tahun 1918-1926 (Negara dalam Suatu Negara)
Pembentukan Republik Weimar menjadi masa
terjadinya perubahan peran kemiliteran dari dominasi utuh atas negara manjadi
pendukung yang penting bagi negara. Pemerintah Weimar memiliki kebaradaan yang
sangat lemah, kurang mendapatkan penerimaan dan dukungan dari banyak kelompok
sosial yang berkuasa. Sebagai akibatnya pemerinah harus berubah menjadi
angkatan bersenjata sebagai sebuah institusi yang stabil dan disiplin, yang
belah bertahan dari kekalahan dan revolusi dan tetap menjadi suatu pusat konkrit
kekuasaan di tengah-tengah disintegrasi politik. Namun dengan mengkonfrontir
angkatan bersenjata dengan permasalahan konstitusional, hal ini berarti bahwa
pemerintah tidak pernah dapat dipastikan mutlak menerima dukungan. Dalam
perkembangannya, pemerintah Weimar telah mendapatkan dukungan dari militer,
dukungan tersebut bagaimanapun bukanlah sesuatu yang diperintah oleh
pemerintah, tetapi sesuatau yang diberikan oleh angkatan bersenjata.
Kelemahan politik Republik pada umumnya
karena kesulitan konstitusional baru dalam bentuk kendali sipil. Pada
pemerintahan rezim bangsawan, seluruh perwira militer bersumpah taat pada
kaisar dan tidak memiliki kesempatan untuk bersikap ragu akan kapan dan pada
siapa yang seharusnya ditaati, sedangkan dalam pemerintahan republik, mereka
bersumpah setia pada konstitusi, sebuah dokumen yang panjang yang tidak
seluruhnya bebas dari ketidakpastian. Para perwira seringkali diminta untuk
menentukan kapan saatnya taat pada orang-orang tertentu., permasalahan ini
diperparah dengan adanya pembagian kekuasaan atas militer diantara banyak
institusi sipil.
Korps
perwira di Republik Weimar mundur dari idiologi diktator militer meiju ke etika
militer bangsawan. Tokoh dominan di dalam 
Reischswehr sejak tahun 1919 hingga 1926 adalah Jendral von Seeckt yang
menjadi tipikal tentara profesional dan yang sepenuhnya berkomitmen pada
angkatan bersenjata yang tidak berpolitik, serta memilih perwiranya sesuai
dengan kemampuan dan melatih mereka secara seksama guna mengembangkan tingkat
profwsional yang tertinggi.
2.4 
Hubungan
Sipil-Militer Tahun 1926-1933 (Golongan di Antara Berbagai Golongan)
Dalam tahun-tahun terakhir Republik
Weimar, terdapat sebuah pola hubungan militer sipil yang berbeda dengan yang
sudah ada sejak dahulu. Dibawah Seeckt angkatan bersenjata telah diminta untuk
mengambil keputusan politik hanya pada saat terdapat sebuah krisis
konstitusioal yang berbahaya. Setelah Seecht, angkatan bersenjata menjadi
semakin terlibat dalam permasalahan hari ke hari dan menggerakkan partai-partai
politik, hal tersebut bukan disebabkan oleh perubahan  di dalam struktur kekuasaan tetapi hanya oleh
kerelaan pemimpin militer untuk menerapkan kekuasaan politik angkatan
bersenjata demi yujuan politik jangka pendek.
Dua tokoh utama dalam perubahan ini adalah
Hindenberg dan jendral Kurt von Schleicher. Hindenberg yaitu Presiden Republik
yang terpilih pada tahun 1925. Pada saat itu angkatan bersenjata tetap setia
kepada negara seperti halnya setia kepada pemimpin dan pahlawan.Hal ini tidak
memiliki dampak serius jika saja Presiden berada di atas partai-partai politik
seperti halnya Seeckt, namun yang terjadi sebaliknya. Hindenberg memberikan
tumpuan bagi politisi militer seperti Schleicher, sehingga pada tahun 1926
Schleicher dipilih sebagai kepala departemen politik dari departemen
pertahanan. Dalam perkembangan politiknya, Schleicher bertindak sebagai kunci
pemeritahan dengan memecat dan mengangkat mentri serta memastikan kemenangan
pihak yang didukungnya. Pada bulan Desember 1932 Schleicher menjadi konselir
dan pada saat itu para jendral menduduki dua kedudukan tertinggi dalam
pemerintahan. Pada Januari 1933 Hitler menggantikan Schleicher sebagai kepala
kabinet Nazi dan kaum nasionalis. Satu setengah tahun kemudian Schleicher
membayar kegagalannya dalam politik totaliter saat ia dibunuh di dalam tindakan
pembersihan Nazi, pada tanggal 30 Juni 1934.
2.5 
Hubungan
Sipil-Militer Tahun 1933-1945 (Kejayaan Sipil)
Penggabungan
kekuasaan oleh Nazi bergantung pada sebuah pemahaman informal mengenai militer.
Militer mundur dari hal-hal politik menyerhkan bidang ini pada Nazi, dan sebagi
timbal baliknya Nazi mendorong sebuah program pembanguna persenjataan kembali
yang luas dan memberikan jaminan pada pihak militer sebuah monopoli atas fungsi
militer dan otonomi di dalam ruang lingkupnya.
Pegaturan
ini mendapatkan peringatan secara tegas pada musim semi tahun 1934 ketika
angkatan bersenjata sepakat untuk mendukung Hitler sebagai Presiden. Hitler
memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap penindasan Rohm dan S.A yang telah
bermimpi menggantikan Reichswehr dengan pasukan rakyat berorientasi ideologi.
Hubungan
sipil-militer dalam tahun-tahun pertama rezim Nazi mirip dengan tahun pertama
Republik Weimar. Angkatan bersenjata dibebaskan dari hukuman Nazi, kewenangan
pengadilan sipil akan anggotanya dihapuskan, pengaruh hiarkhi partai dan
Gestapo dilarang keras.
Reaksi
pihak militer terhadap perembesan Nazi memecahkan mereka kedalam tiga kelompok.
Satu kelompok mengalah pada godaan Nazi, meninggalkan pandangan profesional,
mengangkat pandangan Nazi, dan memberikan penghargaan oleh pemerintah. Kelompok
lainya menyatakan perang politik dan aktif menentang Hitler dengan segala
kebijakannya. Karena kedua kelompok ini meninggalkan profesionalisme untuk
hal-hal politik  maka dapat dikatakan
sebagai standar politik. Kelompok pertama bersalah atas adanya Sosialisme
Nasional, kelompok kedua didorong oleh kemanusiaan yang tertinggi dan pemikiran
kristen.[1]
2.6 
Masa
Depan Hubungan Sipil dan Militer Jerman
Korps
perwira profesional yang dibentuk oleh Scharnhorst dan Gneisenau, dan
dilaksanakan di tingkatan tertinggi oleh Moltke, Schlieffen, dan Seeckt hilang
keberadaannya pada Perang Dunia II. Korps tersebut adalah korban dari Nazi dan
kehancurannya adalah salah satu malapetaka perang. Korps tersebut telah
mewujudkan banyak unsur-unsur mulia dan terbaik dari peradaban barat. lahir
dari reformasi pencerahan, korps perwira profesional didorong oleh nilai ideal
integritas, pekerjaan, kemampuan, tugas, dan kesetiaan.
Pola
hubungan sipil dan militer yang muncul dalam Republik Federal Jerman belum
jelas terlihat. Rencana awal angkatan bersenjata Jerman Barat menuntut
kembalinya beberapa unsur tradisi lama. Tetapi kecenderungan yang ada tampaknya
menuju kearah yang berbeda. Bundestag memaksakan jatah kendali atas kekuatan
militer. Ditekankan bahwa angkatan bersenjata yang baru pada dasarnya bersifat
sipil. Keputusan persidangan militer ditinjau ulang oleh badan militer
independen. Perbedaan diberbagi tingkatan diminimalisasi, kekuatan perwira
dikurangi, pemberian hormat dibatasi. Yang lebih penting, penasehat pertahanan
pemerintah Jerman mengindikasikan bahwa sebuah komisi sipil akan mengawasi
“susunan internal” angkatan bersenjata dan bahwa semua tentara akan melalui
sebuah “kursus kewarganegaraan”.[2]
Implementasi
yang efektif dari pemikiran ini mengawali tahapan ketiga didalam hubungan
militer-sipil Jerman. Angkatan bersenjata Aristokrat Frederick Agung
dihancurkan oleh Napoleon. Angkatan bersenjata profesional yang diciptakan oleh
Scharnhorst dan Gneisenau dihancurkan oleh Hitler. Sekarang yang menjadi
proposal adalah membentuk sebuah angktan bersenjata yang demokrat, sebuah
kekuatan berorientasi ideologi yang mewujudkan kontrol sipil yang subyektif dan
bukan kontrol sipil yang obyektif.
Sebagian
pendekatan ini merupakan reaksi terhadap profesionalisme masa lalu dan produk
dari pengenalan yang salah mengenai profesionalisme yang salah oleh Hitler.
Ironisnya hal tersebut juga menjadi bagian dari sebuah imitasi para penakluk
Hitler yang berasal dari Amerika. Tetapi perubahan pemerintahan Bonn bukanlah
untuk hal yang lebih baik. Mereka adalah sebuah kemunduran menuju bentuk
hubungan sipil-militer yang primitif. Tak terelakkan lagi hal ini akan membantu
perkembangan keterlibatan tetap militer Jerman dalam bidang politik dan
mengurangi keefektifitasan pertempuran angkatan bersenjata baru.
Lepas
dari apa yang telah dikatakan Herr Blank, sebuah negara Demokrasi dibela dengan
lebih baik melalui sebuah kekuatan profesional dari pada kekuatan demokrasi.
Republik Federal Jerman memiliki rasa keyakinan akan warganegaranya dan
institusi terpusat yang kuat seperti yang dimiliki oleh  Republik weimar. Penghalang bagi kontrol
sipil yang ada diabad kedua puluh tidak lagi ada. Sangatlah tragis jika
demokrasi Jerman baru tidak menekankan kesempatan untuk membentuk kembali
sebuah sistem kontrol sipil yang efektif dan sebuah korps perwira yang
profesional. Hal tersebut bahkan dapat menjadi lebih buruk dibandingkan dengan
membankitkan tradisi Scharnhorst, Gneisenau, dan Clausewitz.[3]
2.7 
Hubungan
Sipil-Militer Jerman dengan Negara Lain
Setelah
Perang Dunia II, Jerman akhirnya menganut prinsip dengan menekankan
pemerintahan pada supermasi sipil. Jerman yang di masa lalu dikenal sebagai
pemilik kekuatan militer yang tangguh dan negara penganut paham militer
terpaksa atau dipaksa membubarkan tentaranya. Berkat langkah tersebut, Jerman
berhasil menjajarkan diri dengan negara-negara demokrasi yang telah maju lebih
dahulu dan menjadi negara yang mengedepankan supermasi sipil. 
Kalahnya
Jerman dalam Perang Dunia II melahirkan citra buruk militer di pentas politik
dan melicinkan jalan bagi berakhirnya popularitas dan kekuasaan militer dalam
kehidupan politik di luar negeri. Jerman membentuk kekuatan militer baru yang
ikatan historisnya terputus dari tentara lama yang terbiasa mencampuri urusan
politik.
Sebelum
1990 peran aktif militer Jerman adalah Katastropheneinsatz
(kontrol bencana) yaitu untuk membantu setelah bencana alam baik di Jerman
maupun di luar negeri. Setelah tahun 1990, situasi internasional berubah dari
konfrontasi Timur-Barat menjadi tidak pasti dan tidak stabil. Setelah
reunifikasi Jerman tahun 1990 angkatan bersenjata Jerman Timur Nationale Volksarmee (NVA) dibubarkan,
dengan sebagian personilnya diserap ke dalam Bundeswehr yang merupakan angkatan
bersenjata Jerman Barat. penyatuan dua militer ini dibawah slogan “Armee der Einheit”. Sampai saaai ini
Bundeswehr menjadi kekuatan militer Republik Federal Jerman.
Kini
setelah putusan Mahkamah Konstitusi Federal pada tahun 1994 istilah
“pertahanan” telah ditetapkan untuk tidak hanya mencakup perlindungan
perbatasan Jerman, tetapi reaksi krisis dan pencegahan konflik atau lebih luas
seperti menjaga Jerman dimana saja di dunia. ini mengharuskan Bundeswehr untuk
mengambil bagian dalam operasi di luar perbatasan Jerman, sebagi bagian dari
NATO atau Uni Eropa, dan dimandatkan oleh PBB.
Seiring
dengan penerapan demokrasi, pemerintah Jerman membuat kebijakan luar negeri
yaitu mengadakan kerjasama pelatihan militer engan beberapa negara. Tahun 2009,
militer Jerman telah melatih sekitar 600 tentara dari berbagi pasukan Afrika.[4]

[1] Hungtington, Samuel P. Prajurit
dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil.
(Jakarta: Grasindo,
2003) hlm: 133-134
[2]Srivanto, Fernando R,Kolaborator
Nazi : Sepak Terjang Para Simpatisan Nazi Selama Perang Dunia II
. (Yogyakarta:
Narasi,2008) hlm: 3-4
[3]Hungtington, Samuel P. Prajurit
dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil.
(Jakarta: Grasindo,
2003) hlm: 135-136
[4]Subagyo, Buku Ajar Sejarah
Militer
(Semarang: Jurusan Sejarah FIS Unnes, 2010) hlm : 17-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *