Lebih dari empat dekade berlalu, tragedi nasional 1965 masih menyisakan kepedihan. Enam Jendral ditambah empat orang lainnya tewas dan diangkat sebagai pahlawan revolusi. Sebagai kelanjutannya, tidak kurang dari 500 ribu nyawa hilang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali selama tiga bulan pasca Gerakan 30 September. Inilah peristiwa yang makan korban terbesar dalam sejarah Indonesia modern.Begitu aksi penculikan para jendral tersebut gagal, siapa dibalik itu sudah ada dalam pemikiran perwira Angkatan Darat (AD). Maka PKI (Partai Komunis Indonesia) segera ditahbiskan menjadi dalang tunggal dalam versi resmi Orde Baru.
Pada waktu yang bersamaan, segelintir peneliti di Universitas Cornell meyakini bahwa itu persoalan intern AD. TAP MPRS No XXXIII/1967 melahirkan versi keterlibatan Presiden Soekarno dalam percobaan kudeta yang gagal tersebut. Itu diperkuat dengan kesaksian Bambang Widjanarko.
Setelah itu, muncul analisis tentang keterlibatan Amerika Serikat (AS), antara lain, melalui dinas rahasia mereka, CIA. Hanya lamat-lamat semasa Orde Baru, versi kudeta merangkak Soeharto, dan semakin berkibar pada era reformasi. Tulisan ini menyoroti nasib orang atau institusi yang pernah dituding sebagai dalang kudeta berdarah dan siapa yang masih tersisa diantara mereka.
Pada pembahasan ini membahas tentang dalang dari peristiwa G30S adalah AD. Pelaku Gerakan 30 September adalah perwira Angkatan Darat ditambah satu-dua orang dari angkata lain. Mereka bersekongkol dengan segelintir orang anggota biro khusus PKI untuk menculik beberapa perwira tinggi yang ditengarai anggota Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta 5 Oktober 1965.
Aksi yang dilakukan dengan ceroboh itu gagal. Enak jendral Angkatan Darat tewas disusul terjadinya pembunuhan masal yang memakan korban lebih dari 500 ribu jiwa. Angkatan Darat dibawah pimpinan Soeharto tampil ke panggung politik setelah menyingkirkan Bung Karno.
Sejak awal Orde Baru, kejayaan Angkatan Darat dimulai. Mayoritas gubernur adalah militer (yang dikaryakan), demikian pula bupati dan walikota (dengan presentase yang kurang sedikit dari yang pertama). Lembaga legislatif dikuasai dengan menempatkan golkar sebagai mesin peraup suara sekaligus pengontrol suara di parlemen. Ada tentara yang diangkat, disamping pada Golkar sendiri terdapat unsur A (ABRI)
Namun, pada era reformasi, dominasi militer meredup. Dwifungsi ABRI dihapuskan. Perwakilan di lembaga legislatif ditiadakan. Bisnis tentaracoba ditertibkan. Peluang militer untuk berpolitik diberikan bila mereka sudah pensiun atau bersedia pensiun. Purnawirawan dari presiden sampai menteri masih berperan, tetapi tidak atas nama instituso kemiliteran.
