Sejarah Partai Politik Pada Masa Reformasi

Lahirnya
gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki tatanan perikehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintahan Orde Baru dinilai
tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran
dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kesulitan
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab
utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul
secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mendahuluinya, terutama
ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum.


Pemerintahan
Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata
tidak konsisten dan konsekuen dalam mewujudkan cita-cita Orde Baru. Pada
awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak
melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan
rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi
untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan
krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan
reformasi, seperti berikut ini:

a. Krisis Politik
Krisis
politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai
kebijakan 4politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik
yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam
kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi
adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan
kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde
Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.
Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh,
dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk
penguasa. Kehidupan politik hanya menguntungkan para penguasa.

Pada
masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif. Banyak tekanan yang
kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang
berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di
antaranya:

  1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah
    dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik
    Indonesia). 
  2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 
  3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
  4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 
  5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun
    Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi
    pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

b. Krisis Hukum
Rekayasa-rekayasa yang
dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik.
Dalam bidang hukum, pemerintah juga melakukan intervensi. Kekuasaan
peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa
dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum
sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Hukum dan lembaga
peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya. Kenyataan itu
bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa
kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan
pemerintah (eksekutif).

c. Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang
melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi
perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia tidak mampu
menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia
diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp
2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan
Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun
menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai
tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp
16,000.00 per dollar.

Para investor banyak yang
menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan
ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan Orde Baru.
Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat Krisis ekonomi yang melanda
Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti Hutang
luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya
krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara,
tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi
krisis ekonomi.

d. Krisis Sosial
Krisis
politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.
Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan
terjadinya berbagai konflik. Baik konflik politik maupun konflik antar
etnis dan juga agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai
kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia
memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran,
persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako,
rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan
terhadap krisis sosial.

e. Krisis Kepercayaan
Krisis
multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto.
Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang
demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah
melahirkan krisis kepercayaan.
Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah sampai pada
titik yang paling kritis. Krisis kehidupan masyarakat Indonesia inilah
yang sering disebut sebagai krisis multidimensional. Hal inilah yang
menyebabkan banyak terjadi demonstrasi. Demonstrasi bertambah gencar
dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah
mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei
1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup
beberapa tuntutan, seperti: 1)Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
2)Laksanakan Amandemen UUD1945, 3)Penghapusan Dwi fungsi ABRI,
4)Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya, 4)Tegakkan Supermasi Hukum,
5)Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Setelah
peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei
1998, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan marah. Hal ini
mengkibatkan peristiwa anarkis di Ibu kota dan di beberapa kota lainnya
pada tanggal 13— 14 Mei 1998, yang menimbulkan banyak korban baik jiwa
maupun material. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa
untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan.
Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa
mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi
pendudukan gedung DPR/MPR. Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa
monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan
Presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa
dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk mendesak
Soeharto untuk mundur.

Selama masa orde baru, kehidupan
kepartaian di Indonesia seakan mati tak terdengar gemanya. Meskipun
pada saat itu bukan sistem partai tunggal yang diterapkan, namun yang
tejadi seakan partai tunggal. Partai politik selain Golkar mengalami
pengerdilan habis-habisan. Pengerdilan ini misalnya dilakukan dengan
penyederhanaan partai untuk mengurangi lawan politik. Pada saat itu
partai dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berhaluan agama dan
berhaluan nasionalis. Selain itu juga dengan pelarangan kampanye sampai
level desa. Partai hanya diperbolehkan kampanye sampai level kabupaten.
Oleh sebab itu massa di desa dapat dikeruk oleh Golkar, sebab Golkar
bukan partai. Pengerdilan-pengerdilan tersebut masih diperkuat dengan
pemerintahan yang di backing oleh miter. Tindakan-tindakan represif
dilakukan terhadap masyarakat dan kontrol media juga yang sangat
ketat.Ini yang mengakibatkan Soeharto dan Golkar mampu bertahan cukup
lama di kursi kekuasaan.

Pada masa reformasi, kehidupan
politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang lebih baik jika
dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya
sistem kepartaian yang baru. Sistem kepartaian baru disebut kokoh dan
adaptable apabila sistem tersebut mampu menyerap dan menyatukan semua
kekuatan nasional baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari
sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia
mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran
kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.

Sistem
kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas.
Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga
dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan.
Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru
dimobilisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat
yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian
yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur
yang melembaga guna mengasimilasi-kan kelompok-kelompok baru ke dalam
sistem politik.

Dampak dari adanya sistem kepartaian
yang baru dapat terlihat secara menyeluruh dalam kehidupan perpolitikan
Indonesia. Seperti yang dikutip dari buku Sistem Politik Indonesia Era
Reformasi oleh Prof. DR. Budi Winarno, MA. Gerakan reformasi Indonesia
mempunyai beberapa prestasi besar dalam bidang politik dan
ketatanegaraan, seperti:

  • Perubahan baik dalam pemilihan umum yang lebih demokratis. Awal
    perubahan baik ini dapat dilihat pada pemilu 1999, dimana itu adalah
    pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Soeharto. Ketika pada masa orde
    baru pemilu hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan Soeharto. Namun,
    pada pemilu 1999 partisipasi pollitik diberikan ruang yang lebih luas.
    Partisipasi masyararakat juga tinggi untuk memilih partai politik dan
    wakil-wakil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik tanpa adanya
    intervensi. 
  • Adanya reformasi politik dan fungsi-fungsi politik yang melekat pada
    struktur tersebut. Adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 yang
    menegaskan bahwa presiden tidak lagi dipilih MPR, tetapi dipilih
    langsung oleh rakyat melalui pemilu. Selain itu presiden hanya dapat
    dijatuhkan oleh parlemen jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal
    tersebut tentunya tidak terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa Orde
    Baru, walaupun presiden merupakan mandataris MPR , tetapi pada
    kenyataanya MPR tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk meminta
    pertanggungjawaban presiden.
  • Reformasi sistem kepartaian. Pada masa orde baru partai politik
    tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya
    secara maksimal dalam sistem politik demokrasi. Maka dalam reformasi
    sistem kepartaian terdapat banyak perubahan. Pada masa orde baru,
    partai-partai politik (PPP dan PDI) tidak diizinkan untuk beroperasi
    sampai ketingkat grass root (desa). Akibatnya, partai politik tidak
    mempunyai kekuatan yang mengakar kebawah. Namun setelah lahirnya
    reformasi, partai politik mempunyai ruang yang luas untuk berkembang.
  • Reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Selama masa orde baru,
    penyelenggaraan pemerintahaan daerah diwarnai terlalu kuatnya peran
    pusat dalam menentukan pembangunan daerah. Selain itu, perimbangan
    keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menimbulkan
    banyak persoalan. Pemerintah daerah hanya diberi peluang untuk
    mendapatkan pendapatan dari pajak daerah yang kecil, sementara
    pendapatan daerah yang besar dikuasai pusat yang mengakibatkan
    pemerintah daerah merasa dicurangi. Kelemahan itu mulai dibenahi pada
    masa reformasi melalui lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
    pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
    keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sistim pembentukan anggota DPR yang didasarkan pada
profesionalisme kinerja dapat membentuk anggota DPR yang solid, dan
professional dibidangnya. Mereka dapat menjadi partner kerja sekaligus
pengevaluasi kinerja pemerintahan. Harus ada sistim yang terpisah
antara memilih lembaga eksekutif dan lembaga legeslatif.

Pada
tahun 1999 diadakan pemilu yang diikuti oleh berbagai macam partai.
Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman berjumlah
141. Namun setelah diseleksi, tidak semuanya dapat mengikuti pemilihan
umum 1999. Partai politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta
pemilihan umum hanya 48 partai saja.

Hasil pemilihan
umum 1999 yang tertera pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tidak
ada partai yang secara tunggal mendominasi pemerintahan. Selain itu,
juga tidak ada partai yang memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat
mengendalikan pemerintahan.

Tabel 1 
Perolehan Suara dan Kursi Enam Besar dalam Pemilihan Umum 1999 

Nama Partai
Perolehan Suara
Persentase
Perolehan Kursi
Persentase
PDIP
35.689.073
33,74
153
33,11
Golkar
23.741.749
22,44
120
25,97
PPP
11.329.905
10,71
58
12,55
PKB
13.336.982
12,61
51
11,03
PAN
7.528.956
7,12
34
7,35
PBB
2.049.708
1,93
13
2,81


 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Setelah
pemilihan umum 1999 dan menjelang pemilihan umum tahun 2004 banyak
bermunculan partai-partai politik baru. Pada awal 2003, partai politik
yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bertambah
lagi, hingga berjumlah 237 partai. Oleh karena itu, pada pemilihan umum
2004 ada dua tahap seleksi yang harus dilalui untuk dapat menjadi
peserta pemilihan umum 2004. Pertama, seleksi yang dilakukan oleh
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kedua, seleksi yang
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Partai politik yang tidak lolos
pada seleksi tahap pertama tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi
tahap kedua. Dari jumlah tersebut yang dapat mengikuti seleksi di KPU
hanya 50 partai, sedangkan yang lolos tahap kedua sehingga dapat
mengikuti pemilihan umum 2004 hanya 24 partai.

Pada pemilihan umum 2004 terdapat 7 partai yang memenuhi electoral threshold. Ketujuh partai tersebut adalah :

Tabel 2 
Perolehan Suara dan Kursi Tujuh Besar dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 

Nama Partai
Perolehan Suara
Persentase
Perolehan Kursi
Persentase
Golkar
24.480.757
21,58
128
23,27
PDIP
21.026.629
18,53
109
19,81
PKB
11.989.564
10,57
52
9,45
PPP
9.248.764
8,15
58
10,54
P Demokrat
8.455.225
7,45
57
10,36
PKS
8.325.020
7,34
45
8,18
PAN
7.303.324
6,44
25
4,54

 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tahun 2004

Berikut
ini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilu tahun 1999
sampai pemilu tahun 2014. Pertama adalah “Partai Indonesia Baru, Partai
Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia – Supeni, Partai
Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai
Ummat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, Partai
Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka,
Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat
Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik
Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik
Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas
Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Nasional
Indonesia – Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional
Indonesia – Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai
Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh
Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat
Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai
Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia,
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional
Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia,
Partai Pekerja Indonesia, Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah,
Partai Karya Peduli Bangsa”.

Diantara begitu banyak
partai, ada 7 partai politik yang memperoleh suara lebih banyak dari
partai-partai lainnya. Partai yang pertama adalah

Partai Golkar (Golongan Karya).
Pada
tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan
militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman
dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita,
sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan
Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober
1961 di Jakarta. Pembentukan Sekber Golkar merupakan inisiatif dari
Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah adanya pengakuan tentang
kehadiran dan legalitas golongan di MPRS dan front Nasional.

Sekber
Golkar merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni
yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu.Terpilih sebagai
Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono melalui Musyawarah
Kerja Nasional (Mukernas). Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah
dengan pesat. Hal ini dikarenakan golongan fungsional menyadari bahwa
perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk
menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61
organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Partai
politik yang kedua adalah PAN (Partai Amanat Nasional). Kelahiran
Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA),
salah satu organisasi gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto,
PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasasikan di Jakarta
pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua
umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan Mohammad, Abdillah
Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr.
Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie
Ling Piao, dan lainnya.Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus
1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang
kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat

Nasional (PAN).
PAN
bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan,
kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral
agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip
non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru,
PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi
sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah
keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia
dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Partai
yang ketiga adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai
politik di Indonesia yang lahirnya dapat dikaitkan dengan peristiwa 27
Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati
Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum
peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi
Indonesia dan anggota Komisi I DPR, tetapi setelah peristiwa inilah,
namanya dikenal di seluruh Indonesia.
PDI-P didirikan setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh
Presiden Habibie yang bertujuan untuk menyongsong Pemilu 1999. Kongres I
PDI-P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000. Pada pemilu
1999, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan
memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal membawa Megawati ke
kursi kepresidenan. Hal ini dikarenakan kalah voting dalam Sidang Umum
MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki
kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan
presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi
presiden.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara
PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Pada Pemilu Presiden
2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden,
berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada
Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P kembali turun ke peringkat
ke-tiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P kemudian bersama
dengan Partai Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan
Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden pada Pemilu Presiden 2009.

Pada Pemilihan Umum
Legislatif 2014 kali ini, PDI-P berhasil meraih peringkat pertama dan
mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR
sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan Partai NasDem, Partai
Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sebagai
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Partai
keempat adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat
pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973, partai ini merupakan
hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama
(NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua
sementara saat itu adalah Mohammad Syafa’at Mintaredja. Penggabungan
keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem
kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada
masa Orde Baru tahun 1973.

Partai selanjutnya adalah
PBB (Partai Bulan dan Bintang). Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah
partai politik Indonesia yang berasas-kan Islam dan menganggap dirinya
sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama.
Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998. Partai ini telah ikut
pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004 ,2009 dan
2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih
2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara
pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan
mendapatkan 11 kursi di DPR.

Partai ini sebelumnya
diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri
Sekretaris Negara di massa PresidenSBY. Tokoh ini mempunyai ciri tahi
lalat di wajahnya dan dikenal sebagai tokoh yang memelopori amandemen
Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa
tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005.
MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia
Bersatu Jilid I.

Dalam Pemilihan Umum Anggota
Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata
dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi
parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki
wakil seorang pun di DPR RI , meski di beberapa daerah pemilihan
beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Pada pemilu legislatif 2014, partai
ini diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut
14. PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos
bersama PKPI. Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam masuk
dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih
memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar
ke-3 pada April 2010 di Medan, partai ini telah menetapkan kembali MS
Kaban sebagai Ketua Umum, sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen
Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris
Jenderal. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. menjabat sebagai
Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan
Kehormatan Partai.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya gerakan reformasi
bertujuan untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Gerakann reformasi di Indonesia disebabkan
oleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa sebelumnya.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya krisis
di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan. Pada masa
reformasi, kehidupan politik Indonesia berjalan mengarah kepada hal yang
lebih baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Hal ini dapat
dilihat dari adanya sistem kepartaian yang baru. Dampak dari adanya
sistem kepartaian yang baru dapat terlihat secara menyeluruh dalam
kehidupan perpolitikan Indonesia.

Partai politik yang
memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999 hanya 48
partai saja. Hasilnya tidak ada partai yang secara tunggal mendominasi
dan memegang posisi mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan
pemerintahan. Partai politik yang lolos seleksi untuk menjaadi peserta
pemilu 2004 hanya 24 partai. Pada pemilihan umum ini, terdapat 7 partai
yang memenuhi electoral threshold. Partai-partai tersebut adalah Golkar,
PAN, PDIP, PPP, PBB

A.    Pasca Tumbangnya Orde Baru
Indonesia,
setelah 32 tahun berkuasa regim non-demokratis Orde Baru, akhirnya ‘merelakan’
meletakkan tahtanya melalui sebuah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dengan tergulingnya Orde Baru, Indonesia menapaki tahapan transisi menuju
demokrasi, transisi ungkap Gunther: “begins with the breakdown of the former
authoritarian regime and ends with establishment of a relatively stable of
political institution within a democratic regime”.[1]
Pasca tumbangnya Orde Baru,
terdapat dua metoda yang bisa ditempuh untuk menata ulang kembali tata politik,
yakni; suatu reformasi radikal terhadap institusi politik warisan Orde Baru
termasuk penggusuran besar-besaran para penjaga lembaga tersebut dalam bentuk
pemecatan, penggantian dan sebagainya, dikarenakan persoalan yang dihadapi
ialah korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga konsekuensi paling logis ialah
pembersihan institusi politik, dengan kata lain metoda ini membawa gerakan
reformasi lebih dekat kepada republikanisme. Hal kedua yang dapat dilakukan
ialah: lebih merupakan konsep demokratik klasik, dengan tekanan utama diberikan
pada persamaan, partisipasi rakyat dalam proses politik, dan memberikan focus
pada ide kebebasan dan kebersamaan. Tentunya pilihan pertama tidak dilakukan
dengan sungguh-sungguh, karena seluruh perhatian diarahkan pada pilihan kedua.[2]
Capain
penting pasca tumbangnya regim authoritarian Orde Baru. Pertama,
penyelenggaraan Pemilihan umum sebagai wujud partisipasi rakyat, jika pada
pemilu-pemilu Orde Baru dilakukan hanya untuk melegitimasi kekuasanya dengan
mekanisme memobilisasi massa rakyat. Kedua, reformasi struktur dan fungsi-fungsi
politik yang melekat pada struktur tersebut. Ketiga, reformasi system
kepartaian, yang mana pada masa Orde Baru partai politik tidak memberikan ruang
untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dalam system
politik demokrasi penyerderhanaan partai politik hingga menjadi dua partai saja
Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Perjuangan, dan proses de-ideologisasi
di perparah dengan kebijakan floating mass. Dan Keempat, reformasi
penyelenggaraan pemerintah daerah.[3]
Demokratisasi
ditandai oleh adanya tiga prasyarat: (1) kompetisi dalam memperebutkan dan
mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, (3) adanya jaminan
hak-hak sipil dan politik. berkaitan dengan hal tersebut Dahl (1971) yakni
adanya kebebasan didalam membentuk organisasi, termasuk partai politik. Pada
dasarnya, partai politik hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berbeda
dari setiap zaman yang terus mengalami perubahan, keberadaan partai politik
dalam era demokrasi modern menjadi penanda penting, dapat dipastikan bahwa
partai-partai politik teleh menajdi bagian tak terpisahkan dari system politik,
baik yang otoriter atau yang demokratis sekalipun, sehingga dikatakan oleh Call
Ladd, partai politik merupakan “children of egalitarianism”. Partai
politik menurut Edmund Burke(dalam Basri, 2012:121) adalah “party is a body
of men united, for promothing by their joint their endeavors the national
interest,
upon some particular principle upon which they are all agreed”.[4]
Menurut
Huntington: Stabilitas, kekokohan partai dan system kepartaian akan sangat
tergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi yang luas
dibarengi dengan drajat rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan
politik anomik dan kekerasan. Karakteristik dari sebuah Negara demokratis,
ialah adanya kebebasan dalam menbentuk organisasi Partai Politik, seturut
dangan hal tersebut, Indonesia tengah mengalami euphoria kebebasan politk pasca
lengsernya Orde Baru, terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen
Kehakiman dan setelah diverifikasi, hanya 48 partai politik yang dinyatakan
layak untuk mengikuti pemilu 1999. (
Budi
Winarno (2008), Op.cit, hal 97-98)
Partai
politik peserta pemilu 1999, dikelompokkan Daniel Dhakidae kedalam 3 kategoris:
(1) partai-partai yang memiliki garis muasal yang bias ditelusuri sampai
ke  partai angkatan pertama sebelum
perang dan tahuan 1980-an
(15 partai), (2)
partai-partai yang memiliki hubungan emosional dengan partai-partai terdahulu
yang tidak dengan sendirinya memegang mandate untuk melanjutkan partai itu (8
partai), dan (3) partai-partai baru dari angkatan baru dengan pemikiran politik
baru.[5]
            Pemilu 1999 memberikan hasil yang
mengejutkan, dari 48 partai politik peserta Pemilu, hanya 5 partai politik saja
yang memperoleh dukungan suara rakyat cukup signifikan PDIP, Golkar, PPP, PKB,
PAN, dan 10 partai hanya mampu memperoleh satu kursi diparlemen PBI, PP, PDR,
PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Masyumi, PKD, dan 27 partai
yang perolehan suaranya tidak mampu memperoleh kursi di DPR.
Pada
Pemilu 1999 walaupun PDIP memenagkan Pemilu, namun gagal merebut kursi
kepresidenan dikarenakan gagal membangun koalisi, berdasar pada perolehan kursi
yang didapat oleh PDIP tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa dukungan
dari partai lain. Sebaliknya Abdurrahman Wahid, yang hanya berbasis pada partai
tengahan PKB bisa terpilih sebagai presiden dikarenakan didukung oleh koalisi
yang lebih besar.[6]
Pun
demikian pada Pemilu, kontestan Peserta Pemilu tidak ada yang menjadi partai
dominan dalam perolehan suara, berkaitan dengan hal tersebut Ljiphart dalam
Marijan, (2012:69), mengatakan: didalam masyarakat yang majemuk dan tidak ada
partai yang dominan itu pada akhirnya lebih cenderung menggunakan demokrasi
model consensus. Koalisi untuk membangun pemerintahan menjadi sesuatu yang
tidak dapat dihindari.
B. Sebelum Pemilu 1999 Masa Reformasi
1. Golkar memperbaharui
diri
Jatuhnya
Soeharto meninggalkan beban  berat  di 
pundak Golkar, Sebagai pembina, secara de facto sebenarnya Soeharto
adalah ketua umum Golkar, Berbagai kebijakan dan kepemimpinan Golkar sepenuhnya
ada dalam kontrol Soeharto, Besarnya kemarahan publik atas Soeharto, suka atau
tidak, membawa imbas pula ke Golkar, Dalam sentimen publik, Golkar dianggap
penopang kekuasaan Soeharto dan harus ikut memikul tanggung jawab pula.
Untuk
bertahan sebagai partai politik, tidak heran jika kemudian Golkar berbenah
diri, Partai ini ingin memutuskan hubungan dengan masa silam, terutama
Soeharto, Untuk pertama kalinya ketua umum dipilih secara demokratis tanpa
arahan ketua dewan pembina lagi, Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum dan
struktur pembina dihapuskan dalam bagan organisasi, Target Golkar baru bukan
saja harus survive dalam era transisi yang berat, namun ingin kembali
memenenangkan pemilu 1999 yang demokratis.[7]
Indonesia
tahun 1999 juga melaksanakan pemilu multi partai, ini adalah pemilu demokratis
pertama di Indonesia sejak tahun 1955, Dalam pemilu tahun 1999 itu dipilih para
anggota parlemen, Setelah itu dipilih presiden dan wakil presiden baru.
Dapatkah Golkar memenangkan pemilu untuk parlemen? dan kemudian memenangkan
pemilihan presiden, dan kembali berkuasa dalam era Indonesia baru yang
demokratis.
Sebagai   partai  
modern, sasaran utama Golkar-seperti juga sasaran  semua 
partai di dunia adalah bagaimana memenangkan pemilu demokratis,
Memenangkan pemilu adalah satu-satunya cara agar pemimpin baru Golkar dapat
mengendalikan pemerintahan sepenuhnya, Dan juga satu-satunya cara untuk
membuktikan bahwa mereka mampu membuat Golkar dipercaya oleh masyarakat luas.
Masa
transisi di Indonesia didahului oleh krisis ekonomi dan membusuknya sistem politik
Order Baru, Kondisi ini menyebabkan kebencian masyarakat atas sistem lama
meluas, Golkar tidak  beruntung  karena 
dianggap  penopang  utama 
pemerintahan lama, Transisi itu pun tidak dipimpin oleh Golkar sejak
awal, tetapi oleh kelompok oposisi yang dimotori oleh gerakan mahasiswa. Citra
moral Golkar di mata publik jauh lebih buruk, Untungnya, ketua umum Golkar yang
baru datang dari kubu reformasi, Ini cukup menolong walau sama sekali tidak
dapat menghapuskan  sepenuhnya  kemarahan 
massa  atas  sepak  terjang Golkar di era sebelum reformasi.
Indonesia
punya pengalaman dengan demokrasi ditahun 1950-an, Di era ini begitu banyak
partai kuat yang berdiri, Walau berbagai partai itu sudah hilang ataupun
dilarang berdiri sebagai partai, loyalitas komunitas terhadap aliran politik
partai lama masih kuat, Akibatnya, di era baru, partai itu dapat bangkit
kembali dan mengambil kembali para pemilih yang selama ini memberi suara ke
Golkar.
NU,
Muhmmadiyah dan Soekarnoisme punya massa sangat besar, yang punya partainya
sendiri bersaing dengan Golkar, Ketua umum Golkar, Akbar Tandjung, harus
bersaing pula dengan tokoh-tokoh yang punya daya tarik massa, seperti
Megawati(Soekarnois), Gus Dur(NU) dan Amien Rais(Muhammadiyah). Inilah  alasan 
mengapa  sulit  bagi Golkar untuk memenangkan Pemilu 1999,
Namun, sulit itu tidak berarti mustahil, Bagaimanapun juga kemampuan pemimpin
dalam berpolitik dapat mempengaruhi hasil akhir.
Salah
satu kemungkinan yang dapat membawa Golkar menang jika   komunitas  
di   atas (Soekarnois, NU, dan Muhammadiyah),
masing-masing pecah ke berbagai partai sehingga suara mereka tidak
terkonsentrasi ke satu partai besar, Atau, Golkar sendiri mampu menampilkan dan
merekrut calon yang punya daya tarik kuat bagi komunitas di atas, Suka atau
tidak, tiga komunitas itulah yang kini punya massa yang besar dan mengakar.
2. Langkah awal
PDI-Perjuangan
Konsolidasi
awal PDI-Perjuangan adalah di Bali, awal Oktober
1998, saat itu
nama PDI-Perjuangan belum dilegalisasi oleh pendukung Megawati,  Pertikaian 
internal  dua  PDI 
masih  terus  berlanjut 
dan saling mengklaim untuk memakai bendera PDI, Selama berkuasanya
Soeharto, PDI-Perjuangan dimarginalkan dan terus hidup bergerak secara
underground, Jatuhnya Soeharto dan akan diadakannya kembali pemilu menjadi kesempatan
PDI-Perjuangan untuk konsolidasi.[8]
Di   Bali,  
Megawati   Soekarnoputri   tidak  
sekedar   dikukuhkan kembali
sebagai ketua umum, Lebih dari itu, ia semakin berevolusi menuju pemimpin yang
kharismatik, Dukungan atas dirinya bulat, Emosi pendukung atas dirinya sangat
dalam, Kini koalisi politik yang ia bangun semakin lebar dan kuat, meliputi
warga NU dari sayap Gus Dur dan para purnawirawan militer.
Dari
sisi ekonomi, PDIP membawa visi reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa
dalam gerakan sosial menjatuhkan Soeharto tahun 1998, Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme adalah akibat tidak diberlakukannya ekonomi liberal yang menjunjung
kompetisi terbuka dan peran pemerintah yang minimal dalam ekonomi.
3. Partai islam
mencari format
Jatuhnya
Soeharto membuka pula kemungkinan berdirinya berbagai partai dengan asas Islam,
Di era Soharto, asas islam itu ditabukan karena bertentangan dengan ideologi
negara Pancasila yang sudah ditunggalkan untuk menjadi asas seluruh partai
politik serta organisasi kemasyarakatan, Mereka yang merasa memiliki basis umat
Islam yang merupakan 90% penduduk Indonesia kini dihadapkan pada dua pilihan:
Memilih Islam sebagai asas dan arah politik atau memilih asas terbuka yang
plural.
Bagaimanakah
sebaiknya politik Islam mengambil tempat dalam era reformasi di tanah air
sekarang ini? Hal ini sangat penting diperdebatkan secara serius setidaknya
karena dua alasan, Pertama, tidak bisa dipungkiri, bahwa islam adalah agama
mayoritas penduduk Indonesia yang menggores secara dalam ke batin pemeluknya,
Sentimen keislaman sangat mudah memberi motivasi dan menggugah massa, Kedua,
belum ditemukannya format yang pas antara politik islam dan prinsip demokrasi
modern, yang memuaskan baik bagi pendukung demokrasi, ataupun politik islam.
Dikalangan
umat islam sendiri di Indonesia saat itu ada dua kubu yang berbeda jalan, Kubu
pertama sacara sangat baik direpresentasikan oleh Nurcholis Madjid, Kubu kedua
diwakili oleh Deliar Noer. Di    mesjid    Al-Azhar,   
Jakarta    Selatan, akhir Juni
1998, Prof, Dr, Deliar Noer, bersama sejumlah rekan, mendeklarasikan berdirinya
sebuah partai isalm yang diberi nama Partai Umat Islam(PUI), Partai ini
diikutkan dalam pemilu 1999.
Sebelum
itu, sejak lama Cak Nur(Nurcholish Madjid) mengajukan sebaiknya jangan
memunculkan komunalisme dalam pendirian partai baru, Anjuran Cak Nur ini adalah
kelanjutan sikap politiknya sejak lama, islam yes partai islam No! Cak Nur
mengakui bahwa pendirian partai yang berlandaskan agama adalah hak asasi warga
negara dan dijamin  dalam  prinsip 
demokrasi,  Namun  dari 
sisi  kemanfaatan dan  kesiapan 
masyarakat,  partai  yang 
ada  sebaiknya  berdasarkan pada platform isu soal ekonomi,
seperti keadilan atau kebhinekaan, Sedangkan agama harus tetap sebagai sumber
moral publik yang tidak dipolitisasi dalam kancah pertarungan politik.
Indonesia
mungkin dapat menerapkan sistem yang lebih luwes. Partai islam dibolehkan
berdiri sesuai dengan prinsip demokrasi modern, Namun partai itu harus
menyatakan kesetiaannya  secara  tertulis 
terhadap  konstitusi  negara, 
Konstitusi kita sekarang, UUD 1945, dilengkapi dengan amandemen yang
memasukan secara eksplisit prinsip demokrasi modern dan hak asasi manusia,
Mahkamah Agung ditugaskan mengawal konstitusi yang sudah diperbaharui itu.
4. Komunike
bersama antar partai
Era
multi partai setelah jatuhnya Soeharto diwarnai oleh aneka manuver, Sejak tahun
1955, sekitar lebih dari 40 tahun sebelumnya, momentum kebebasan seperti saat
itu belum pernah dirasakan para elit, Berbagai trial and error dilakukan dan
dicoba untuk mencari format yang pas, Satu diantaranya, yang memang merupakan
fenomena baru adalah membuat komunike bersama antar partai politik.[9]
Tiga
partai dengan jumlah massa yang besar, PDI-Perjuangan, PAN, dan PKB membuat
komunike bersama, Respon publik atas komunike ini sangat antusias, Bahkan
banyak yang berharap ketiga partai ini berkoalisi dalam satu front, untuk
mengalahkan Golkar, partai politik wakil dari dunia lama.
Ujar
sebuah pepatah, “What important is not the singers but the song, “yang penting bukanlah
penyanyinya, tetapi lagu apa yang akan dinyanyikan, Untuk kasus ini, yang
penting bukan koalisi partainya, tetapi platform atau isu apa yang ingin
diperjuangkan partai ini bersama-sama.
Sayangnya
ketiga partai ini baru mengikatkan diri pada label politik, belum pada isu,
Mereka melabelkan atau dilabelkan publik sebagai kelompok reformis, Sedangkan
lawan mereka, partai Golkar dan Habibie, dilabel sebagai kekuatan status quo,
Politik label ini mungkin populer untuk kosumsi massa, Namun untuk membangun
program yang serius, label politik dapat menipu, Di era baru, yang harus
dikedepankan bukan lagi label tetapi isu.
Label
dan isu dapat berbeda sekali, Jika isu yang dinilai, sangat mungkin partai yang
dilabelkan status quo ternyata punya banyak isu yang reformis, Sebaliknya,
partai yang dilabelkan reformis memiliki banyak isu yang status quo.
Ambilah
contoh Golkar dan Habibie yang dilabel sebagai sebagai status quo, Untuk isu
kebebasan politik, pemerintahan Habibie sangat reformis, kebebasan pers,
kebebasan partai politik, pembebasan tahanan politik, penghapusan istilah
bersih lingkungan, adalah isu yang sangat penting yang menjadi sokoguru
demokrasi. Untuk beberapa isu, pemerintahan Habibie yang dilabel status quo
bahkan lebih maju dari partai yang diberi label reformis itu, Untuk isu Timor
Timur, misalnya, dua pilihan yang ditawarkan Habibie, Merdeka atau otonomi
luas, sangatlah liberal, Dalam hal Timor Timur, pemerintahan habibie bahkan lebih
maju dari PDI-Perjuangan.
Juga
untuk isu ekonomi, Pemisahan Bank Indonesia dari struktur eksekutif adalah
kebijakan ekonomi yang sangat mencerahkan, Isu ini jelas sangat reformis dan
mendahului partai lainnya yang berlabel reformis. Sebaliknya, partai yang
selama ini dilabel reformis, banyak mengeluarkan isu yang sangat berbau status
quo, Ketidaktegasan PDI- Perjuangan dan PKB atas posisi militer di DPR tidak
mencerahkan, PKB pun belum terdengar mempunyai team ekonomi yang tangguh dengan
isu ekonomi yang liberal.
Kondisi  partai 
politik  baru,  Dalam 
evolusi awal kematangan sebuah partai, isu dan platform belum memainkan
peranan penting, Yang lebih utama adalah masalah kepemimpinan partai,
PDI-Perjuangan menjadi besar, misalnya, terutama bukan karena program politik
partai itu, tetapi akibat kehadiran Megawati Soekarnoputri, Jika Megawati
pindah ke PNI, mungkin PNI akan lebih besar daripada PDI-Perjuangan.
Hal yang
sama terjadi dengan Gus Dur dan Amien Rais, Jika yang didukung Gus Dur adalah
partai Sunni atau PNU, PKB tidak sebesar sekarang, Atau jika Amien Rais tidak
memimpin PAN, mungkin PAN tidak banyak dikutip koran. Karena dalam tahap awal
ini, pemimpin lebih menentukan dari platform dan isu, koalisi ketiga partai itu
harus dimulai dari koalisi pemimpinnya, ketimbang koalisi isu, Seandainya tiga
pemimpin partai itu sepakat untuk berkongkalikong, isu dan platform bersama
dapat dimodifikasi dengan mudah, Toh belum banyak pemilih yang benar- benar
awas dengan paltform dan isu.
Target
utama koalisi ini adalah massa, bukan elit, Massa tidak secerewet elit dalam
hal isu dan platform partai. Bagi massa, yang paling menyentuh mereka, adalah
sentimen emosional dan isu besar, Dengan membungkus sentimen agama atau
kharisma Bung Karno, ditambah dengan isu sembako yang umum, itu sudah cukup,
Sedangkan umumnya elit, butuh eksplanasi yang lebih detail dan teknis.
Dengan
kata lain, sasaran koalisi tiga partai ini, jika jadi, lebih ke soal jumlah
suara yang akan di raih, konsentrasi mereka lebih ke kuantitas pemilih, bukan
pada kualitas isu, Prioritas utama mereka lebih untuk mengalahkan Golkar, bukan
membuat blue print sebuah perubahan.
Jika
yang dituju adalah membuat blue print sebuah perubahan, aliansi antar partai
harus dimulai dulu dengan membuat sebuah paket isu strategis, lalu baru mencari
partai mana yang bersedia menjadi operator isu tersebut.
5. Pengelompokan
partai politik
Dalam
pemilu 1999 diramalkan tidak ada partai yang menang secara dominan(diatas 50%),
Ini berarti, berbagai partai politik yang ada sudah harus mempersiapkan
aliansi, setidaknya untuk membentuk pemerintahan baru, Presiden yang akan
terpilih dalam sidang istimewa MPR, sebagai misal sudah pasti harus dapat
dukungan lebih dari satu partai.
Persoalannya
sekarang, apa yang akan menjadi dasar dari koalisi atau pengelompokan partai
politik itu? Dua pengamat politik dari “padepokan “Ohio State Univesity,
Bahtiar Effendi pada Republika edisi 18 Mei 1999 dan William Liddle diharian
yang sama edisi 20 Mei 1999, memberikan analisa dan prediksi yang menarik.
Menurut
Bahtiar, politik aliran masih menjadi ikatan yang kuat bagi pengelompokan
partai politik, Konsep politik aliran ini berasal dari Geertz, yang
mengidentifikasi tiga aliran di tahun 1950-an dalam mainstream politik
Indonesia, Yaitu santri versus abangan dan priyayi, Bachtiar meyakini politik
aliran masih hidup di era Indonesia paska Soeharto.
Berdasarkan
politik aliran itu, menurut Bahtiar, akan terjadi dua pengelompokan politik
besar, Pertama, kelompok Islam santri, yang banyak mendominasi berbagai partai
Islam, akan berdiri di belakang Habibie, sedangkan kelompok abangan/priyayi
akan mengelompok di belakang Megawati Seokarnoputri, Berdasarkan politik aliran
ini, pemimpin yang riel akan bertarung hanyalah Habibie versus Megawati,
Pemimpin lain akan mendukung dari belakang sesuai dengan politik aliran
masing-masing.
Namun
William Liddle memberikan perspektif lain, Di era reformasi ini, Liddle melihat
munculnya benturan di luar politik aliran, yaitu antara PDI-Perjuangan, PKB dan
PAN di kubu reformasi melawan Golkar, yang dibantu oleh PPP dikubu konservatif/status
quo. Berdasarkan politik aliran, jelaslah PAN, PKB dan PDI-Perjuangan berbeda
satu sama lain, PAN dari islam modernis, PKB dari islam tradisionalis dan
PDI-Perjuangan dari abangan dan kaum nasionalis, Kenyataannya mereka dapat
bersatu dalam sebuah kelompok reformasi.[10]
Bahkan,
menurut Liddle, PAN, PKB dan PDI-Perjuangan, tidak dapat lagi dipandang murni
mewakili politik aliran, Tiga partai ini lebih merupakan partai yang plural
yang mencoba menjadi the big ten yang bersifat inklusif, Golkar pun juga
merupakan partai yang plural, Partai ini tidak dapat diklaim mewakili satu
politik aliran tertentu. Empat partai besar ini terbagi dalam dua kubu yang
kini tampak saling berhadapan, Dasar pengelompokan itu bukan politik aliran,
tetapi semata pertentangan politik antara satu kelompok yang dianggap mewakili
semangat reformasi, yang lainnya semangat konservatif, Politik aliran tidak
dapat membaca peta baru pengelompokan partai politik di Indonesia.
C.    Pasca Pemilu 1999
1.     
Kemenangan partai terbuka
Dari
hasil perhitungan pemilu, ada pola yang menarik, Pemilu kali ini dimenangkan
oleh berbagai partai terbuka, Empat dari lima partai teratas adalah partai yang
menjadikan Pancasila sebagai azasnya(PDI-Perjuangan, PKB, PAN dan Golkar),
Diantara lima partai teratas, hanya PPP yang menjadikan islam sebagai azasnya,
Sementara partai lain yang berazaskan islam berada dalam peringkat yang lebih
rendah.
Ini
menjadi fenomena yang menarik, Mengapa yang menduduki peringkat teratas adalah
partai terbuka, bukan partai yang berazaskan islam? Bukankah mayoritas
pemilih(sekitar 90%) adalah beragama islam? Mengapa mayoritas muslim ini tidak
memilih partai yang berazaskan islam? Padahal ada belasan partai yang
berazaskan islam? Mengapa partai yang berazaskan islam itu malah menduduki
peringkat yang lebih rendah.
Padahal
seminggu sebelum hari pencoblosan, gerakan anti partai yang banyak calon
legislatif non muslimnya sudah gencar dilakukan, Tidak kurang dari ulama
kondang menjadi juru bicara dan bintang iklan untuk seruan itu, Berbagai partai
yang berazaskan islam sudah pula merapatkan barisan, untuk menggabungkan sisa
suara, dan melabel kelompok lain sebagai nasionalis sekuler.[11]
Masyarakat luas
sudah memilih, Suka atau tidak, hasil pemilu itu adalah gambaran keinginan
politik masyarakat Indonesia, Ada empat penyebab, mengapa yang menang pemilu
kali ini adalah berbagai partai terbuka, Sementara partai yang berazaskan islam
tidak dipilih oleh mayoritas penganut islam itu sendiri.
Pertama,
masih berlanjutnya apa yang disebut Geertz dengan dikotomi islam santri dan
islam abangan, Dalam pemilu 1955, jumlah islam abangan itu sebesar lebih dari
40%, Jumlah ini diambil dari pemilih islam yang tidak menyalurkan suaranya ke
partai islam, Islam abangan adalah islam statistik, Mereka memang beragama
formal islam, Namun mereka tidak mempunyai aspirasi politik islam.
Secara
kulutural, islam abangan ini bukanlah mereka yang taat dalam ritual agama, Bahkan
tidak jarang, pemahaman agama mereka bersinkretisasi (bercampur) dengan agama
dan kepercayaan lain, Aspirasi politik islam, termasuk motif membangun
komunitas politik islam, tidak kuat dalam kelompok abangan, Kelompok islam
abangan ini lebih tergetar oleh partai yang berazaskan nasionalisme dan
kerakyatan. Dalam  pemilu  kali 
ini,  mereka  yang 
termasuk  dalam  islam abangan lebih tertarik memberikan
suaranya ke partai terbuka seperti PDI-Perjuangan, PKB, Golkar dan PAN dan
partai lainnya ketimbang partai yang berazaskan islam.
Kedua,
islam santri juga mengalami perubahan, Berbeda dengan islam abangan, islam
santri dilabelkan kepada penganut islam yang taat secara ritual dan digerakkan
oleh sentimen keislaman, Namun sejak orde baru, telah terjadi mobilisasi
kesejateraan ekonomi serta pendidikan, Sebagian dari mereka terekspos ke dunia
global, simbol modernisasi dan ideologi dunia seperti demokrasi, Mereka sendiri
mungkin menjadi motor reformasi dan pluralisme. Akibatnya, sebagian dari islam
santri ini tidak pula tergerak memberikan suara mereka ke partai yang
berazaskan islam, Apalagi jika mereka merupakan bagian dari kelas menengah
kota, Mereka akan cenderung memberikan suaranya kepada partai terbuka, seperti
PAN, Golkar atau PKB.
Ketiga,
pengaruh para tokoh islam, Tiga tokoh islam yang paling berpengaruh saaat ini
adalah Gus Dur, Amien Rais dan Nurcholish Madjid, Gus Dur adalah pemimpin
organisasi islam terbesar NU, Amien Rais pernah memimpin organisasi islam besar
lainnya, Muhammadiyah, Sedang Nurcholish Madjid kini menjadi suhu dalam
komunitas islam yang pandangannya banyak didengar.
Massa
islam yang dipengaruhi ketiga tokoh ini tidak memberikan suaranya ke partai
yang berazaskan islam, Jika Takzim ke Gus Dur, suara akan mereka berikan kepada
PKB, partai terbuka, Jika kagum pada Amien Rais, partai terbuka lainnya, PAN,
akan mereka pilih, Jika mereka terpesona oleh Nurcholish, bukan partai islam
pula yang mereka dukung, Nurcholish sejak dulu mempunyai “fatwa “bahwa “Islam
yes, partai Islam no. “
Keempat,
variabel terakhir adalah derasnya angin reformasi, Umumnya kelas menengah kota
dan kelas bawah mendukung partai terbuka, dengan alasan yang berbeda, Kelas
menengah kota sejak lama diromantisasi oleh isu demokrasi, hak asasi dan
reformasi, Mereka menyadari bahwa isu itu melampaui batas dan sekat agama,
Partai terbuka, bagi mereka, lebih sesuai dengan reformasi yang berlandaskan
pluralisme, ketimbang partai islam.
Sedangkan
bagi kelas bawah, keterhimpitan eknomi dan ketidakpuasan atas kesejahteraan,
membuat mereka menjadi golongan pemarah yang anti sistem, Kemarahan mereka
lebih dapat ditampung oleh berbagai tokoh yang sudah terlanjur dilabeli
reformis, seperti Megawati, Gus Dur dan Amien Rais, Secara kebetulan, 3 tokoh
ini menjadi  pemimpin  partai 
terbuka,  Akibatnya,  partai 
terbukalah, bukan partai islam, yang mendapat suara mereka.[12]
Empat
variabel di atas mampu menjelaskan mengapa partai yang berazaskan islam justru
tidak populer di mata pemilih yang 90% beragama islam, Justru partai terbuka
yang menikmati panen besar dalam pemilu kali ini, padahal partai itu(terutama
PDI-Perjuangan) mendapat serangan para ulama secara tajam. Sebaiknya memang
partai yang terbuka yang mendominasi pemerintahan baru kelak, Alasannya
sederhana saja, Partai terbuka itu adalah Indonesia dalam bentuknya yang mini,
Sebagaimana Indonesia, dalam partai terbuka, seseorang tidak akan dibedakan
hanya karena perbedaan warna kulitnya, jenis kelaminnya, rasnya atau agama yang
dipeluknya.
2.     
Bertahannya Golkar
Satu
fenomena yang penting dalam pemilu 1999 adalah bertahannya partai Golkar
sebagai partai besar, Meski tidak lagi menempati posisi pertama, namun Golkar
berhasil merebut posisi kedua, di tengah iklim politik yang masih kuat dengan
anti Soeharto dan anti Orde Barunya.
Setidaknya
ada empat faktor yang membuat Golkar seharusnya terpuruk untuk menjadi partai
gurem saja, Pertama, opini publik dan kemarahan massa atas Golkar sudah
sedemikian hebatnya, Golkar dianggap bertanggung jawab atas krisis di era Orde
Baru, Partai ini bukan saja dilabel status quo, label yang membangkitkan
sentimen kebencian publik, Lebih dari itu, banyak pula segmen masyarakat
yang  bahkan  meminta 
Golkar  di  bubarkan, 
atau  tidak  diikutkan
dalam pemilu.
Kedua, pendukung  utama 
Golkar,  yaitu  militer, sudah pula menarik dukungannya atas
Golkar dan berupaya untuk netral, Selama ini aparat militer banyak bekerja
membesarkan Golkar, Melalui berbagai jaringan yang tidak sepenuhnya transparan,
militer menjadi segmen utama keberhasilan Golkar dalam pemilu di era Orde Baru,
Namun kini pendukung utama Golkar itu turut terpuruk dan turut direformasi,
Tanpa dukungan militer lagi, seharusnya Golkar Gembos.
Ketiga,
birokrasi melalui pegawai negeri sipil(KORPRI) sudah menjauh pula dari Golkar,
Selama pemilu Orde Baru, birokrasi mempunyai jaringan jauh sampai ke daerah
terpencil untuk memenangkan Golkar, Jaringan birokrasi ini beserta keluarga dan
segmen yang mampu mereka pengaruhi adalah jumlah suara yang besar, Kini
birokrasi sudah dilarang untuk berpihak kepada partai politik,  termasuk 
ke  Golkar,  Seharusnya 
Golkar  semakin  terpuruk lagi.[13]
Keempat,
dalam tubuh Golkar terjadi pula perpecahan internal, Setelah ditinggal oleh
jalur A(ABRI) dan jalur B(BIROKRASI), jalur G(Golkar  yang 
Non  ABRI  dan 
Non  Birokrasi),  tidak 
pula  solid, Banyak aktivis
penting Golkar yang keluar menonaktifkan diri, Lebih jauh lagi, banyak pula
tokoh penting Golkar yang mendirikan partai tandingan, seperti Partai Keadilan
dan Persatuan(PKP) serta partai MKGR, Golkar seharusnya makin terkucil.
Namun  dalam 
pemilu  demokratis  ini, 
partai  Golkar  ternyata tetap perkasa, Hanya PDI-Perjuangan
yang lebih perkasa dari Golkar, Sementara PKB-nya Gus Dur hanya kuat di Jawa,
Apa yang menjadi penyebab daya tahan Golkar?
Ada empat segmen
masyarakat yang memilih Golkar dengan alasan yang berbeda-beda, Empat segmen
ini sangat menolong perolehan suara Golkar dalam pemilu 1999, Segmen pertama
adalah lapisan masyarakat yang kedap isu reformasi, Setiap partai politik,
apalagi yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun seperti Golkar, memiliki
pemilih yang loyal, Kaitan pemilih jenis ini dengan partainya sudah  bersifat emosional, Berbagai isu yang
rasional dan temporer tidak mampu menggoyahkannya.
Jumlah
pemilih yang loyal ini di Golkar agaknya cukup signifikan, Pemilu terakhir di
era Order Baru, tahun 1997, Golkar dapatkan lebih dari 70% suara, Jika
seperempat saja dari mereka itu loyal, berarti sekitar 15% – 20% pemilih yang
sejak awal sudah terikat ke Golkar, Isu reformasi dan berbagai hujatan publik
tidak mempengaruhi mereka.
Segmen  kedua 
adalah  mereka  yang 
digerakkan  oleh  sentimen the politics of survival, Begitu
banyak pengusaha dan birokrat yang selama ini diuntungkan oleh kemenangan
Golkar, Di Era reformasi, mereka memang punya pilihan bebas untuk memilih,
Namun segmen masyarakat ini, berikut keluarganya, tetap memilih Golkar dengan
alasan lain.
Jika
yang menang bukan Golkar, mereka merasa kepentingan mereka dapat terjungkir
secara drastis, Pejabat pegawai negeri misalnya, dapat berfikir, jika penguasa
baru yang datang, ia akan disingkirkan dan diganti oleh orang partai pemenang,
Kekhawatiran ini membuat mereka tetap memilih Golkar karena kepentingan mereka
terkait disana.
Segmen  ketiga 
adalah  sebagian  dari 
islam  modernis,  Golkar di tahun 90-an adalah Golkar yang
mulai banyak tokoh islamnya, Terutama setelah lahirnya ICMI, kuningnya Golkar
menjadi sedikit kehijau-hijauan, Apalagi, kini Golkar dikomando oleh Akbar
Tanjung, anggota KAHMI(Alumni HMI) yang berpengaruh, Sebagian segmen islam
modernis memilih Golkar karena alasan ini, Golkar dianggap dapat mewakili
kepentingan islam.
Segmen
keempat adalah sebagian kelas menengah kota, termasuk kalangan   profesional,   Ini  
adalah   pemilih   Golkar  
yang   paling rasional, walau jumlah
mereka tidak banyak, Secara rasional, mereka teryakinkan bahwa di Golkar lebih
banyak elit yang kompeten dan berpengalaman dalam pemerintahan, Mereka pun
meyakini, bahwa Golkar  baru  memang 
berbeda,  Dibanding  partai 
lain  yang  baru, bagi mereka Golkar lebih kurang
beresiko dan lebih mampu untuk mengurus negara kelak. Empat segmen inilah yang
telah menyelamatkan Golkar, Namun Golkar tentu saja tidak dapat selamanya
bergantung pada segmen ini, Apalagi jika Golkar ingin kembali memenangkan pemilu
lima tahun mendatang.[14]
3.     
Mengapa PDI Perjuangan, bukan PAN?
Hasil
pemilu 1999 meninggalkan satu pertanyaan, Mengapa yang meraih kemenangan bukan
Amien Rais dan partainya, PAN, tetapi Megawati dengan partainya PDI-Perjuangan?
Mengapa kemarahan publik atas orde baru tidak tumpah menjadi dukungan kepada
PAN, tetapi menjadi pilihan ke PDI-Perjuangan?[15]
Lima
partai besar mendominasi pemilu kali ini, Secara nasional, PDI-Perjuangan
menduduki peringkat teratas, Sebaliknya, PAN menempati peringkat terbawah dari
lima besar, jumlah kursi yang berhasil diraih PAN hanyalah sekitar seperempat
dari jumlah yang berhasil dikumpulkan PDI-Perjuangan.
Ada
banyak hal yang menyebabkan hasil ini menjadi pertanyaan, Bukankah  lokomotif 
yang  memimpin  gerakan 
reformasi  adalah Amien Rais bukan
Megawati? Menjelang beberapa bulan sebelum kejatuhan Soeharto, Amien sudah
aktif membentuk opini publik dan menggalang jaringan, Bersama gerakan
mahasiswa, Amien melakukan the political entrepreneurship, yaitu mengambil
resiko untuk memulai sebuah perubahan, Jika gagal, tidak mustahil Amien akan
masuk penjara,  sebagaimana  gerakan 
oposisi  lainnya  di 
era  Orde  Baru, Saat itu, Megawati justru berdiam diri
dan tidak mengambil inisiatif terlibat dalam gerakan.
Mengapa
hasil pemilu seperti itu? Ada tiga variabel yang menyebabkan  PDI-Perjuangan  menang, 
Sebagian  dari  kemenangan itu disebabkan oleh kehebatan
strategi, sebagian lagi karena keberuntungan. Variabel pertama adalah masalah
segmentasi pemilih, PDI- Perjuangan dan PAN memiliki segmen pemilihnya sendiri
yang terpisah, Masyarakat pemilih di Indonesia terbagi dalam tiga segmen besar
yang hampir sama jumlahnya, Ada segmen islam abangan, Ini segmen penganut islam
nominal atau islam statistik yang tidak digerakkan oleh sentimen ke islaman,
Segmen ini di tahun 1955 banyak memberikan suara ke PNI, Ada pula segmen islam
tradisionalis, Yaitu penganut islam yang banyak tinggal di wilayah pedesaan,
Ini basis NU, Ketiga, segmen islam modernis, islam perkotaan, yang kebanyakan
menjadi anggota muhammadiyah.
Di
segmen abangan, segmennya PDI-Perjuangan, PDI-Perjuangan praktis merajalela,
Partai ini tidak punya saingan berarti, Berbagai partai nasionalis lainnya
adalah partai gurem yang baru, Sementara partai 
yang  mengunakan  atribut 
PNI  lama  tidak 
memiliki  tokoh massa.
Namun  di 
Segmen  islam  modernis, 
segmnenya  PAN,  begitu banyak partai saingan merajelela dan
berebut suara, Disamping PAN, disitu ada pula PPP, Golkar, PBB dan Partai
Keadilan, Katakanlah, PDI-Perjuangan meraih 90% dari segmen abangan, sementara
PAN mungkin hanya meraih 25% saja dari segmen islam modernis, Kompetitor
PDI-Perjuangan di segmen islam abangan jauh lebih lemah ketimbang kompetitor
PAN di segmen islam modernis.
Variabel
kedua adalah masalah sosialisasi partai, Baik PDI- Perjuangan dan PAN memiliki
nomor urut dan logo partai yang baru, Namun sosialisasi PDI-Perjuangan jauh
lebih cepat dan mengakar, terutama ke kalangan akar rumput masyarakat bawah.
Hal yang
sangat menguntungkan PDI-Perjuangan adalah berdirinya ribuan posko hampir
diseluruh pelosok nusantara, Posko ini hadir mulai dari daerah elit Jakarta
sampai kedaerah kumuh pedesaan, Dalam posko ini berbagai atribut partai seperti
kaos, bendera, nomor urut  partai,  logo 
dan  gambar  megawati 
terpampang,  dibuat  dan dijual.
Kegiatan
di posko ini sangat efektif untuk mensosialisasikan partai berikut menumbuhkan
ikatan emosional dan dukungan bagi partai, Posko ini adalah strategi kampanye
yang sangat cemerlang, Yang turut menentukan kemenangan PDI-Perjuangan atas PAN
dan atas partai lainya, Sementara PAN hanya menggunakan medium konvensional
untuk sosialisasi partai seperti yang juga dilakukan partai lain.
Variabel
ketiga adalah masalah simpati kepada pihak tertindas, Ada yang misterius dalam
sentimen publik, Semakin sebuah kelompok didzalimi dan diperlakukan tidak adil,
semakin tinggi simpati dan dukungan masyarakat atas   kelompok itu, Megawati dan PDI-Perjuangan
beruntung karena misteri sentimen publik ini, Dibadingkan PAN, Megawati dan
PDI-Perjuangan jauh lebih didzalimi, akibatnya ia jauh lebih didukung.[16]
Sejak
era Order Baru, Megawati sudah didzalimi, Berbagai rekayasa politik dilakukan
untuk mendongkelnya dari kursi ketua umum, Menjelang pemilu era reformasi,
perlakuan atas Megawati dan PDI- Perjuangan juga dirasakan tidak adil, Berbagai
isu agama dan gender digunakan untuk mendiskreditkannya, Sikap diam Megawati
dan sikap pasifnya untuk tidak membalas dendam justru menambah kecintaan publik
atasnya, Berbagai selebaran gelap menghujat partainya, malah berbalik
menokohkanya. Tiga variabel di atas dapat menjelaskannya, mengapa Megawati dan
PDI-Perjuangan yang memetik panen pemilu 1999, bukan Amien Rais sang lokomotif
dan PAN sebagai partai reformis.[17]

[1] Kacung
Marijan, “Sistem Politik Indoensia :
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”
, Penerbit Kencana, Cet Ke-3 2012, hal 334-335
[2] Daniel
Dhakidae, “Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki”, dalam  Tim Litbang Kompas, “Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program”, Kompas,
2004, hal 5
[3] Budi
Winarno, “ Sistem Politik Indonesia Era Reformasi”, Penerbit MedPress, cet ke-2
2008,
hal55-61
[4] Opcit. Kacung Marijan, 2012, hal
57-59
[5] Sigit
Pamungkas, “ Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia”, Institute for
Democracy and
Welfarism, Yogyakarta, 2011, hal 182
[6] Op.Cit .Kacung Marijan (2012), hal 69
[7] Denny J.A Jatuhnya, Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia, LKIS Yogyakarta 2006 hal
46-49
[8] Opcit. Denny J.A 2006 hal 50-55
[9] Opcit. Denny J.A 2006 hal 60-63
[10] Opcit. Denny J.A 2006 hal 60-63
[11] Opcit. Denny J.A 2006 hal 90-93
[12] Opcit. Denny J.A 2006 hal 90-93
[13] Opcit. Denny J.A 2006 hal 94-97
[14] Opcit. Denny J.A 2006 hal 93
[15] Opcit. Denny J.A 2006 hal 98-101
[16] Opcit. Denny J.A 2006 hal 98-101
[17] Opcit. Denny J.A 2006 hal 50-55

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *