A. Masa Kejayaan Nasional
1. Perkembangan Singkat Kerajaan – Kerajaan Kuno di Indonesia
Awal kerajaan di Indonesia dimulai pada abad V ditandai dengan berdirinya kerajaan kutai dan kerajaan tarumanegara. Berdasarkan bukti sejarah kerajaan tersebut membawa serta kebudayaan hindhu budha yang kemudian disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Pada abad ke VII muncullah kerajaan baru bernama Sriwijaya, kerajaan inilah yang nantinya menjadi kerajaan adidaya di Asia Tenggara. Di kerajaan Sriwijaya agama budha berkembang pesat bahkan sampai mempunyai perguruan tinggi agama budha yang terkenal hingga luar negri. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra (850). Pada saat itu hubungan Sriwijaya dan India erat sekali. Setelah itu kerajaan mengalami kemunduran.
Kerajaan adidaya berikutnya yang ada di Indonesia adalah kerajaan Majapahit. Peninggalan yang tersisa dari kerajaan Majapahit adalah bangunan Candi Borobudur. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerinthan Hayam Wuruk dengan mahapatih Gajah Mada yang mampu menyatukan tanah air Indonesia di bawah kerajaan Majapahit pada 1319. Kerajaan majapahit memberi toleransi beragama terhadap rakyatnya. Adanya perang saudara dan pemberontakan menyebabkan kerajaan ini runtuh pada permulaan abad XVII (1520).
2. Perkembangan
Kerajaan Islam di Indonesia
Awal mula perkembangan islam di Indonesia diawali dengan munculnya kerajaan samudra pasai (abad XIII) dengan raja pertama bernama bernama Sultan Malik Al Saleh dan diteruskan Sultan Ahmad. Tetapi pada 1522 kerajaan ini ditaklukkan portugis. Selepas kerajaan Samudra Pasai yang runtuh, kemudian muncul lagi kerajaan di Aceh pada XIV kerajaan islam yang berada di pesisir Jawa Tengah yakni kerajaan Demak. Sebelum membentuk kerajaan, Demak hanyalah sebuah kawasan yang ditempati oleh orang – orang yang kebanyakan beragama islam dan dipimpin oleh seorang bupati bernama Raden Patah. Pada mulanya Demak berada di bawah kekuasaan Majapahit tetapi pada 1500 Demak melepaskan diri. Demak mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Trenggono
(1521-1546) dengan menguasai Jawa Barat serta Banten.
Di Maluku juga berdiri kerajaan – kerajaan yang bercorak islam, diantaranya Jailola, Ternate, Tidore, dan Bacan. Pada XVII di Goa, berdiri kerajaan islam setelah raja Goa Alauidin (1591-1638) memeluk agama islam, yang berikutnya digantikan oleh Sultan Hasanuddin (1654-1660) sultan Hasanuddin mempunyai haluan politik yang sangat keras terhadap penjajahan Belanda. Dengan politik tersebutlah ia kemudian dikenal dengan sebutan “ayam jantan dari timur”.
Setelah kerajaan Demak runtuh selanjutnya keajaan yang ada di jawa yaitu kerajaan Pajang, tetapi usia kerajaan ini sangat pendek yaitu dari 1556-1586. Diteruskan lagi oleh kerajaan Mataram, kerajaan mataram mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Agung. Mataram juga menolak keberadaan kolonial di kerajaan mereka. Kerajaan mataram mengalami kemunduran akibat serangan kolonial Belanda. Bahkan pada mengalami perpecahan akibat politik “devide et impera” atau politik adu domba oleh Belanda, Mataram kemudian terpecah menjadi dua yaitu wilayah Susuhan (Surakarta) dan wilayah Kasultanan (Yogyakarta). Dari uraian diatas dapat disimpulkan sejak dahulu Indonesia adalah bangsa yang besar dan juga menolak adanya keberadaan bangsa barat di Indonesia. Selain itu kerajaan – kerajaan Indonesia juga anti penjajahan serta mencita – citakan kemerdekaan.
B. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan.
1. Perjuangan Sebelum Abad XX
Bersamaan dengan berkembangnya kerajaan islam di Indonesia mulailah bangsa – bangsa eropa berdatangan ke Indonesia diawali oleh portugis. Sebelum mencapai Indonesia Portugis terlebih dahulu menduduki Goa di India kemudian melakukan ekspedisi lagi hingga sampai di Malaka pada 1511. Peperanganpun tak terhindarkan hingga Malaka mampu diduduki oleh Portugis, mulai saat itu Portugis menguasai perdagangan di Indonesia hingga puncaknya perebutan Maluku oleh Portugis serta Spanyol yaitu sisa – sisa armada Magelhaens pada 1521. Kemudian diselesaikan dengan suatu perjanjian yang diberi nama perjanjian Saragosa dimana ditentukan Spanyol tetap di Philipina sedangkan Portugis di Maluku. Portugis juga sempat mencoba menguasai Jawa Barat dan Sunda kelapa tetapi dapat digagalkan oleh Fatahillah. Keuntungan yang melimpah dari monopoli perdagangan di Indonesia oleh Portugis mendorong Negara – Negara Eropa lain ikut berdagang di daerah penghasil rempah – rempah.
Pada akhir abad XVI datang pula pedagang dari belanda, untuk menghindari persaingan antar pedagang belanda mereka mendirikan persekutuan dagang pada 1602 bernama Vereenig de Oost Indische Compagnie(VOC) . Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap para pedagang Portugis sampai potugis ditaklukkan. Selain melakukan monopoli perdagangan Belanda juga menerapkan politiknya ke dalam bangsa Indonesia. Belanda juga mengincar beberapa tempat strategis untuk dikuasainya diantaranya adalah selat Sunda. Selat Sunda dapat dikuasai pada 1619 dan kemudian menguasai Jayakarta dan mengganti nama dengan Batavia. Sempat juga Belanda menyerang Mataram tetapi selalu gagal sampai Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam penyerangan Mataram yang ke dua. Setelah Sultan Agung tidak lagi berkuasa Mataram dijadikan daerah vassal pada 1646. Belanda mulai melancarkan politik licik dalam percaturan politik di Indonesia. Dari Makasar (1667), hingga Banten (1624) dikuasainya. Belanda mulai menanamkan kekuasaan di tempat – tempat strategis. Setelah berhasil menguasai beberapa titik di Indonesia Belanda mulai menerapkan politik terhadap kerajaan. Pada 1811 sampai 1816 kekuasaan Belanda terhadap Indonesia berganti tangan ke pemerinthan Inggris, hingga akhirnya kekuasaanpun kembali ke tangan Belanda.
Dengan adanya monopoli perdagangan serta adanya tanam paksa mulai muncul perlawanan, diantaranya :
· Pattimura di Maluku (1817)
· Badarudin di Palembang (1819)
· Imam bonjol di Minangkabau (1821-1837)
· Anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895)
· Sisingamangaraja di Tanah Batak (1900)
Tanam paksa juga pernah ditentang dari kubu belanda terutama pada kaum liberal. Mereka meminta agar dijalankan system ekonomi liberal sesuai perkembangan zaman saat itu. Tahun 1870 ditetapkan undang – undang agrarian, pada undang – undang tersebut mencakup adanya kebebasan penanaman modal bagi swasta di Indonesia. Situasi ini semakin membuat rakyat Indonesia menderita. Penderitaan rakyat Indonesia akibat politik Belanda tersebut mulai mendapatkan simpati beberapa humanis Belanda. Mereka mengusulkan adanya politik etika sejenis politik “hutang budi” atas keuntungan Belanda yang diperoleh dari Indonesia. Politik tersebut kemudian dikenal dengan politik “Trias Politika” ialah “Irigasi, emigrasi, dan edukasi”. Politik ini lebih menguntungkan Belanda daripada
Indonesia sebab :
Ø Irigasi akan menguntungkan perkebunan tebu
Ø Emigrasi akan menguntungkan perkebunan tembakau di Sumatra Timur yang kekurangan tenaga kasar yang biasanya didatangkan dari pulau Jawa
Ø Edukasi akan menguntungkan perusahaan swasta asing yang membutuhkan tenaga randahan yang terdidik
Untuk edukasi inilah yang kemudian muncul sebagai cikal bakal adanya golongan intelektual di Indonesia yang dinilai kelahirannya tidak diinginkan bagi Belanda sendiri. Abad XX, bergeraklah golongan intelektual sebagai pengemban amanat pemerintahan rakyat. Dengan munculnya tokoh – tokoh nasional, maka manifestasi penderitaan rakyat, yang pada masa – masa sebelumnya diekspresikan melalui gerakan rakyat yang bersifat kedaerahan sekarang dikembangkan ke dalam gerakan yang bersifat nasional.
2. Pergerakan Nasional (1908-1945)
a. Kebangkitan Nasional
Akibat penerapan system politik Belanda dari politik tanam paksa atau Culturstelsel hingga penanaman modal swasta asing secara bebas berakibat negative terhadap rakyat Indonesia. Banyak perlawanan yang muncul di berbagai daerah. Namun perlawanan tersebut belum terorganisir akibatnya Indonesia belum berhasil mengenyahkan penjajah di Indonesia.Pada permulaan abad XX mulai muncul nasionalisme di dunia timur diantaranya Philipina (1898) dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsusima (1905), partai Kongres di India dengan Tilak dan Gandhi (1908) dan Budi Utomo dengan Wahidin Sudirohusodo. Pergerakan Nasional di Indonesia di mulai dengan didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Wahidin Sudirohusodo. Awalnya
organisasi ini didirikan bertujuan dalam bidang pendidikan dan budaya, kemudian mulai aktif berpartisipasi dalam bidang politik. Budi Utomo dinilai sebagai organisasi modern pertama dalam perjuangan Indonesia sebagai organisasi awal dalam kebangkitan nasional kemudian diikuti perjuangan organisasi – organisasi lain.
b. Organisasi
– Organisasi Pergerakan Nasional
Setelah berdirinya Budi Utomo kemudian diteruskan oleh organisasi – organisasi lain diantaranya Serikat Dagang Islam (1911) oleh HOS Cokroaminoto, yang kemudian menjadi Serikat Islam. Pada 1913 muncul pula organisasi Indische Partij dipimpin oleh t ga serangkai Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau kemudian dikenal dengan Ki Hajar Dewantara). Serikat Islam yang pada awalnya ditakuti pemerintah mulai terjadi perpecahan dari dalam dikarenakan partai yang bernama Partai Komunis di Hindia. Perpecahan tersebut menghasilkan suatu organisasi baru bernama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1920. PKI juga sempat melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada 1926-1927. Pemberontakan ini sendiri tidak berhasil bahkan tidak disetujui oleh beberapa petinggi partai seperti Tan Malaka dan kawan – kawan kemudian petinggi yang merasa tidak setuju tersebut membentuk partai bernama Partai Republik Indonesia pada di Bangkok pada 1927. Akibat pemberontakan ini pemerintah Belanda mulai memperketat pengawasan terhadap organisasi maupun partai politik di Indonesia. Dalam situasi yang genting ini muncullah partai baru yaitu Partai Nasional Indonesia yang dipelopori Soekarno, Cipto Mangunkusum, Sartono dll, diikuti juga golongan muda yaitu Moh. Yamin , Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto dll. Mereka telah membuat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang ternyata mempunyai pengaruh besar dan luas pada pemikiran bangsa Indonesia. PNI yang mempunyai pengaruh besar mulai ditindak pemerintah maka pemimpin – pemimpin seperti Soekarno dll mulai ditangkap dan dihukum (1930). Oleh para pengikutnya partai ini dibubarkan dan diganti dengan nama Partai Indonesia (partindo) pada 1933. Golongan yang tidak menyetujui adanya pembubaran PNI mulai membuat partai baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Pergerakan nasional yang bertujuan untuk Indonesia telah dipatahkann.
Berikutnya mulai muncul partai – partai yang berwatak moderat sperti
- Partai Indonesia Raya atau Parindra (1935)
- Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo (1937)
Kebagkitan Negara – Negara fasis dalam percaturan politik dunia internasional menjelang Perang Dunia II, yaitu Jerman, Italia dan Jepang mengubah sikap pertain – partai di Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Karena dunia pada waktu tersebut terbagi menjadi dua yaitu blok fasisme dan demokrasi maka partai – partai di Indonesia pun berganti haluan dan taktik.
c. Sumpah Pemuda
Kongres pemuda Indonesia II diadakan pada tanggal 27-28 oktober 1928 di Jakarta untuk melaksanakan kongres. Kongres ini dihadiri kurang lebih 750 orang yang mewakili dan organisasi – organisasi pemuda. Hadir pula dari pihak kaum dewasa dan tokoh – tokoh terkemuka. Hasil kongres pemuda II ialah “Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia” yang kemudian terkenal dengan nama “Sumpah Pemuda” yang isinya
- Kami putra – putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia
- Kami putra – putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia
- Kami putra – putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia
d. Perjuangan Masa Pendudukan Jepang Jepang
mulai menduduki Indonesia mulai sekitar bulan februari 1942 setelah penyerangannya terhadap pangkalan laut Amerika di Pearl Harbour pada 7 desember 1941. Kedudukan jepang di Indonesia menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia karna adanya kerja paksa (romusha), penyerahan wajib beras. Meski jepang telah melakukan propaganda dengan meyebutkan bahwa jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang yang luhur melawan barat namun usaha tesebut selalu gagal. Pada april 1942 usaha rakyat yaitu membuat gerakan 3 A yang dipimpin oleh M. Syamsudin. Namun pada maret 1943 gerakan 3 A di hapuskan dan digantikan dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Badan ini di organisir oleh orang-orang terkemuka Indonesia diantaranya Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur. Bulan Januari 1944 Putera di gantikan dengan Persatuan Kebangkitan Jawa (Jawa Hokokai). Bulan oktober 1943 pihak jepang membentuk organisasi pemuda Indonesia
yaitu Pembela Tanah Air (PETA). Peta di maksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu guna melawan serbuan pihak sekutu. Dikota-kota besar terutama di Jakarta dan bandung para pemuda yang berpendidikan mulai mengalang jaringan-jaringan bawah tanah yang dalam banyak hal ada di bawah pengaruh Syahrir. Mereka tahu bahwa posisi jepang di dalam perang mulai memburuk dan mereka mulai menyusun rencana-rencana untuk merebut kemerdekaan nasional dari kekalahan yang mengancam jepang tersebut. September 1994 perdana mentri dari jepang memberikan
janji kemerdekaan bagi Indonesia. Namun tidak menentukan kapan tanggal kemerdekaan itu. Dan pada akhirnya pihak jepang memberika isi pada janji kemerdekaan mereka karna runtuhnya posisi militer dalam perang melawan sekutu. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini telah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945 soekarno, hatta, dan Radjiman di undang ke Dalat-Saigon untuk menemui Jendral Terauchi Hisaichi. Jendral tersebut menunjuk Soekarno sebagai Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan Hatta
sebagai wakilnya.
C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Begitu jepang menyerah kepada sekutu, secepatnya pada pemuda Seokarno-Hatta dan anggota PPKI menyusun naskah Proklamasi. Naskah tersebut disusun oleh Soekarno, Hatta dan Soebardjo. Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum mendarat di Indonesia. Saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan pemerintah colonial. Kekosongan ini di manfaatkan oleh para pemimpin dan tokoh pemuda guna memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 18 agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan
1. Pembukaan UUD 1945, dan
2. UUD 1945, Serta
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden R.I yang pertama.
D. Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
1. Masa 1945 – 1949
Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan serta disahkannya UUD 1945 pada 18 agustus 1945 sebagai konstitusi Negara serta pancasila sebagai dasar Negara. Hal berikutnya yang dilakukan bangsa Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta melaksanakan konstitusi Negara dan dasar Negara yang telah di sepakati.Pada 29 September 1945 Belanda bersama sekutu yang mengatasnamakan Palang Merah Internasional yang bertujuan mengobati para tentara belanda bekas tawanan jepang mulai berusaha menguasai Indonesia, terjadilah ketegangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan NICA untuk saling menguasai wilayah Indonesia secara de facto. Masa 1945 – 1949 telah terjadi satu penyimpangan konstitusional yaitu perubahan system Kabinet Presidentiil menjadi Kabinet Parlementer. Perubahan ini berdasarkan usul badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 11 November 1945. Usul tersebut disetujui oleh Presiden dan kemudian diumumkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Sejak lahirnya Maklumat Pemerintahan, maka di Indonesia berlangsung pertanggungjawaban Menteri – Menteri kepada parlemen. Kedatangan bangsa Inggris dan NICA menuai banyak perlawanan di berbagai tempat. Muncul perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia, memaksa Belanda untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Perundingan – perundingan antara Indonesia dengan Belanda menghasilkan perjanjian – perjanjian meskipun Belanda sering melanggar dan menghianati. Setelah melalui perjuangan yang panjang akhirnya Belanda mangakui kedaulatan bangsa Indonesia, namun bangsa Indonesia harus menerima harus menerima berdirinya Negara yang tidak sesuai dengan cita – cita proklamasi 17 agustus 1945 dan tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945.
2. Masa 1949-1950
Berdasarkan KMB dan Konstitusi RIS, menyatakan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. RIS dalam waktu yang singkat mulai goyah karena tidak didukung oleh rakyat. System Federal bagaimanapun juga oleh rakyat dianggap sebagai alat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia supaya Belanda dapat tetap berkuasa di Indonesia. Akibat dari konstitusi RIS yang menyimpang dari isi jiwa dan cita – cita bangsa Indonesia kemudian lahirlah gerakan – gerakan yang bersifat Unitaris. Gerakan ini mempunyai dasar berpijak secara konstitusional ialah berdasar pada pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS sendiri. Secara fisik Negara RIS terbagi menjadi tiga yaitu
v Negara Bagian RI (Yogyakarta)
v NIT (Negara Indonesia Timur)
v NST (Negara Sumatera Timur) Pada akhirnya NIT dan NST sepakat untuk melebur menjadi satu pada Negara RI.
3. Masa 1950 – 1959
Pada 17 agustus 1950 Negara RIS dibubarkan dan diganti dengan RNegara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan berdasarkan UUD Sementara (UUDS) 1950. System pemerintahan juga diganti mnjadi system pemerintahan parlementer bukan presidensil. Dalam sistem parlementer,
pemerintahan (kabinet) tergantung pada dukungan partai – partai di dalam parlemen. Rakyat mulai menginginkan pemilihan umum guna diharapkan akan dapat mengakhiri ketidakstabilan politik dan terbentuknya pemerintah yang stabil dan kuat. Konstituante,
bertugas menyusun UUD yang tetap, mengalami kegagalan dan berakibat sangat membahayakan keutuhan bangsa dan Negara. Kemelut nasional akibat konsituante tidak berhasil memutuskan mengenai dasar Negara Republik Indonesia. Maka pada 5 juli 1959 dibuatlah Dekrit Presiden.
4. Masa 1959 – 1965
Setelah kegagalan Konstituante pada masa 1950-1959, di masa pemerintahan 1959 – 1965 mulai diterapkan konsepsi Demokrasi Terpimpin sesuai siding tanggal 22 juli 1959. Tindak lanjut dari dekrit 5 juli 1959
adalah pembentukan kabinet baru yang bernama Kabinet Karya. Selanjutnya pada pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 17 agustus 1959 yang berjudul “penemuan kembali revolusi kita” oleh MPR kemudian menjadi Garis Besar Haluan Negara (1960). Hak budget DPR tidak
menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, maka Presiden pada waktu itu membubarkan DPR. Dengan dibubarkannya DPR sangat menguntungkan PKI dengan penyebaran doktrin Nasakom. PKI mulai menguasai politik di Indonesia yang bertujuan akhir untuk menguasai
Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuannya PKI menjalankan tindakan – tindakan dengan cara memecah belah atau menyusupi tubuh partai – partai atau organisasi massa atau badan – badan lainnya dari pihak yang dianggap lawan. Puncak pemberontakkan PKI adalah pada 30 September 1965 atau disebut peristiwa G30S/PKI. Pemberontakkan G30S/PKI dapat digagalkan oleh ABRI yang didukung oleh rakyat. Mulai saat itu
lahirlah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni. Rekyat menghendaki pembubaran PKI. Tuntutan tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah hingga terjadilah konflik. Pada akhirnyatercetus “Tri Tuntutan Rakyat”:
a. Bubarkan PKI
b. Bersihkan Kabinet dari Unsur – Unsur PKI
c. Turunkan harga/perbaikan ekonomi
Dalam keadaan ini pada 11 maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah (kemudian lebih dikenal sebagai “supersemar” ada letnan Soeharto yang intinya memberi wewenang kepadanya untuk mengambil langkah – langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Berdasarkan supersemar, pengemban supersemar membubarkan PKI dan ormas – ormasnya, yang ditanggapi dan disambut baik oleh seluruh rakyat
Indonesia.
5. Masa 1966-1998
Upaya dalam penegakan pancasila dan UUD 1945 di bentuk fron pancasila oleh beberapa partai dan organisasi masa. Pront pancasila ini dimaksudkan sebagai persatuan dan kesatuan rakyat pendukung pancasila. Bersama dengan KAMI, Front Pancasila muncuk sebagai pendukung orde baru dan mempelopori tuntutan yang lebih luas yang menyakut penataan kembali kenegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Tuntutan tersebut mula-mula lunak namun lama kelamaan semakin keras. Bahkan dengan menuntut pembubaran PKI. Ini berarti tuntutan tersebut tidak hanya sebatas bidang politik saja, melainkan sudah meluas kebidang pemerintahan dan ekonomi. Tuntutan tersebut berisi : Bubarkan PKI, Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Kemudian dilaksanakan Sidang MPRS sebagai usaha koreksi secara konstitusional terhadap penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh orde lama, dan untuk meletakkan strategi baru dalam Orde Baru. Pemilihan umum pertama pada order baru berhasil di laksanakan pada tahun 1971. MPR sebagai hasil pemilu 1971 mengadakan siding pada tahun 1973. Sidang umum MPR berhasil memilih Presiden dan Wakit Presiden. Demikian seterusnya mekanisme ini berlanjut setiap 5 tahun sekali. Sesudah 1998 tepatnya bersamaan dengan berhasilnya para reformis yang mengakibatkan turunya presiden soekarno lahirlah era baru ialah era reformasi. Era reformasi di tandai dengan koreksi total terhadap di segala aspek kehidupan, dilaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan hokum, keterbukaan, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia.
