Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan mulai melanda Indonesia di awal 1990-an. Oleh para penggagas reformasi, krisis tersebut dinilai sebagai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Para penggagas gerakan reformasi kemudian menyusun agenda perubahan yang mendasar agar dapat memperbaiki keadaan. Agenda tersebut diantaranya :
6 Agenda Reformasi
- Adili Soeharto beserta kroni – kroninya
- Amandemen UUD 1945
- Menghapus dwifungsi ABRI
- Otonomi daerah seluas – luasnya
- Penegakan supremasi hukum
- Hapuskan KKN
Berikut adalah penjelasan lengkapnya
1. Adili Soeharto Beserta Kroni – Kroninya
Dalam menjalankan pemerintahan, Soeharto menerapkan sistem yang berpusat pada dirinya sehingga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang melanda Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini, para penggas reformasi menjadikan penggantian Soeharto menjadi prasyarat utama bagi agenda reformasi lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pada permintaan rakyat yang menghendaki pengadilan atas Soeharto dan kroni – kroninya. Rakyat menganggap selama 32 tahun menjabat, Soeharto dan kroninya melakukan berbagai penyelewengan baik itu dalam hal ekonomi seperti KKN, maupun dibidang keuangan negara seperti kerugian uang negara sebesar triliunan rupiah.
2. Amandemen UUD 1945
Agenda kedua adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang sejak Orde Baru dijadikan konstitusi dasar bagi seluruh undang – undang dan peraturan di bawahnya. Beberapa hal penting lainnya yang diatur yakni menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan kewenangan badan – badan pemerintahan. Mengingat UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat strategis, amandemen terhadap UUD 1945 menjadi penting. Melakukan amandemen bukan berarti mengganti UUD 1945, melainkan membuat penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan dari bagian yang sudah ada. Hak dan wewenang melakukan amandemen terhadap UUD ada pada para wakil rakyat yang duduk di MPR.
3. Menghapus Dwifungsi ABRI
ABRI sebagai organisasi militer memiliki tugas utama mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman, baik dari luar atau gangguan yang datang dari dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai tugas tambahan di luar tugas kemiliterannya, yakni menjadi alat dari pemerintah yang sedang berkuasa.
4. Otonomi Daerah Seluas – Luasnya
Selama masa Orde Baru, pemerintah menerapkan pemerintahan yang sentralistik, segala urusan diatur oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana instruksi, sementara pengaturan yang dilakukan pemerintah pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, para penggagas gerakan reformasi menuntut perubahan pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik, yaitu sistem pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pembangunan di daerahnya.
5. Penegakan Supremasi Hukum
Pemerintah Orde Baru berkeinginan untuk melanjutkan cita – cita para pendiri bangsa menciptakan negara hukum, tetapi cita – cita tersebut tidak dapat terlaksana karena para penggerak hukum berada dibawah pengawasan pemerintah. Akibatnya, penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat.
6. Hapuskan KKN
Pembangunan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru tidak mendapat pengawasan yang baik dari para wakil rakyat dan aparat penegak hukum sehingga menyuburkan praktik KKN. Pemerintah menjadi tidak bersih, praktik KKN telah menjadi faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi.
