A. Penyebab terjadinya Agresi Militer Belanda II
Kondisi politik di negeri Belanda menjadi salah satu penyebab awal terjadinya Agresi Militer Belanda II. Pada 6 Agustus 1948, Dr.Willem Drees menjadi Perdana Menteri kabinet koalisi bersama Partai Katolik. Dia menggantikan Dr.L.J.M.Beel yang kemudian diangkat menjadi Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Belanda di Indonesia. Beel menggantikan posisi van Mook sebagai Wakil Gubernur Jenderal. Dr.Beel termasuk dalam garis keras dan dekat dengan kalangan pengusaha di Belanda yang tak ingin memberikan konsesi apapun kepada Indonesia. Hal tersebut berbeda sekali dengan Profesor Schermerhorn yang sosialis. Dengan pengangkatan Beel, Belanda menunjukkan wajah kerasnya, dan Letnan Jenderal Spoor yang ingin menghancurkan TNI mendapatkan dukungan politik.
Seperti halnya ketika diadakan perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda yang dikhianati Belanda dengan melancarkan Agresi Militer Belanda 1, ketika diadakan perjanjian Renville Belanda juga mengkhianatinya. Perjanjian Renville yang diadakan pada bulan Januari 1948 di atas kapal Amerika USS Renville di pelabuhan Jakarta, menyepakati suatu gencatan senjata di sepanjang Garis Van Mook (suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan pihak Belanda walaupun dalam kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yang dikuasai pihak Republik di dalamnya. (M.C.Rickleffs,1998,340).
Pertikaian wilayah melatarbelakangi jalannya sebuah rencana agresi ke suatu wilayah di Indonesia. Dimulai daripenolakan kaum Republiken terhadap tuntutan Belanda mengenai kekuasaan Perwakilan Tinggi Kerajaan Belanda selama periode pemerintahan federal sementara sebelum penyerahan kedaulatan Belanda. Belanda menuntut agar Perwakilan Tingginya punya hak untuk mengirimkan pasukan berdasarkan keputusannya sendiri ke daerah-daerah dimana pasukan menemukan sebuah pertikaian.
Para pemimpin Republiken percaya bahwa Belanda baru berani menyerang setelah mereka mendirikan pemerintahan federal sementara yang terdiri atas Negara-negara bagian Indonesia yang sudah dibangun dan dikuasai Belanda. Suatu federasi Negara boneka semacam itu diharapkan akan meminta dengan sopan bangtuan militer kepada Belanda untuk melawan pelanggaran di perbatasan Republiken atau dorongan pemberontakan dalam satu atau lebih Negara boneka yang berbatasan dengan Republik. Hanya dengan berpura-pura membantu salah satu pihak Indonesia melawan pihak lainnya, para pemimpin Republik percaya bahwa Belanda baru berani mengacuhkan Amerika Serikat dan mengkhianati perjanjian Gencatan Senjata Renville. (Kahin; 2013)
Pada intinya berbagai upaya perundingan digencarkan oleh Pemerintah Republik seperti Mohammad Hatta dengan Menteri-menteri dari Belanda dan Amerika. Sebuah kedaulatan wilayah menjadi pokok persoalan mengapa Belanda melakukan agresi pasukan militer wilayah Republiken, dengan dalih menempatkan pasukannya kedaerah-daerah yang bertikai. Perundingan itu dilaksanakan dengan atau tanpa melalui KTN yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pada dasarnya sama-sama membawa sebuah kepentingan politik dengan tujuan masing-masing. Kejelasan utama ada pada para tokoh Republiken yang dengan teguh mempertahankan kedaulatan Negara pascar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
B. Tujuan Belanda melancarkan Agresi Militer II
Pasca pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Gubernur Jenderal van Mook digantikan oleh Dr. L.J.M Beel dengan jabatan baru yakni Komisi Tinggi Kerajaan Belanda. Beel sebagai otak dari Agresi Militer Belanda II mempunyai dua tujuan. Tujuan pertamanya yaitu bahwa Republik sebagai suatu kesatuan ketatanegaraan harus dihancurkan dan itu hanya dapat dilakukan dengan cara ini. Tujuan keduanya, ia bermaksud membentuk Pemerintah Interim Federal yang didasarka atas Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan, di mana wakil-wakil dari daerah-daerah federal dan unsur-unsur yang kooperatif dan moderat dari bekas Republik harus ikut ambil bagian dalam PIF tanpa mewakili bekas Republik. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, 183).
Tujuan Belanda pada titik tertentunya berada pada poros kaum paternalis. Hingga suatu tingkatan luas, paternalism mereka merupakan rasionalisasi dari keuntungan ekonomi mereka. Menurut mereka rasionalisasi tersebut adalah percaya sebagai syarat-sayarat untuk mempertahankan dan mempromosikan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Kemudian masalah martabat orang Belanda yang berkeinginan agar orang Indonesia bergantung pada Belanda. Dan untuk mengimbangi kecilnya Negara Belanda dalam suatu dunia Negara-negara raksasa.
Akhirnya terdapat suatu kelompok penting lain, kelompok ini memiliki dua elemen pokok. Yang pertama diwakili mayoritas orang Belanda yang mempunyai investasi yang diwakili bidang pengelolaan mereka di Indonesia. Elemen kedua berasal dari perwira militer dari KNIL dan pegawai negeri Belanda. Singkatanya ini adalah kelompok yang memiliki kepentingan utama yang diletakan dalam kedudukan yang disediakan oleh militer penjajah dan aparat pemerintah. (Kahin;2013)
Dapat dilihat, tujuan dalam setiap gerakan agresor Belanda terhadap Indonesia, dilatar belakangi dari berbagai sisi, yakni dari segi ekonomi dengan kembalinya Indonesia ke penjajahan Belanda, kepentingan ekonomi investasi Belanda akan tetap bertahan dan memperoleh laba besar. Yang kedua dari sisi social, dalam kaitannya dengan masalah kedudukan orang Belanda yang masih di Indonesia. Ketiga soal kedudukan Belanda di mata dunia, dengan upaya perundingan yang kenyataannya gagal. Dan dengan ambisinya Belanda menggunakan Agresi Militer untuk melangsungkan tujuannya tersebut dengan adanya dukungan Militer dan sekutu.
C. Proses berlangsungnya Agresi Militer II
Kebijakan Belanda terhadap Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir bulan di tahun 1948 meliputi suatu strategi tiga-sisi. Pertama kebijakan ini mengharapkan penerapan kekuatan militer secukupnya untuk menghancurkan Republik dan kehancuran total Militer Indonesia. Kedua, kebijakan ini menginginkan program pemecah belah secara menyeluruh diatur melalui suatu bentuk pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan Indonesia sebagai Negara federal serikat. Yang ketiga, kebijakan ini mengahrapkan diperolehnya sanksi internasional atas program melalui pemberian kedaulatan kepada federasi Indonesia yang secara tidak langsung dikausai Belanda ini. (Kahin;2013)
Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia dan militernya. Hasilnya dapat menguasai Ibukota RI di Yogyakarta. Belanda juga berhasil menahan presiden, wapres, dan para pejabat pemerintahan sipil maupun militer lainnya. Namun Palima Besar TNI Jenderal Soedirman dapat meloloskan diri dan selanjutnya melakukan perang Gerilya. (Kemdikbudpar; 2011)
Pada saat penyerbuan Belanda ke Yogyakarta, ditandai dengan berita mengenai pencabutan pihak Belanda atas perjanjian Gencatan Senjata Renville diterima di Yogyakarta pada jam 5.30 sore berupa serangan pesawat-pesawat udara pembom Belanda di lapangan udara terdekat. Kemudian para pembom Belanda dan penembakan roket P.51 dan Spitfires mulai melemahkan Yogyakarta yang kekuatannya dibangun di Bandar udara daerah itu. Brigade Marinir Belanda dibantu tentara KNIL berhasil mencapai pusat kota hingga istana Presiden. Hingga dapat menangkap Soekarno, Hatta dan anggota cabinet Republik, termasuk Agus Salim. (Kahin;2013)
Pokok bahasannya ada pada serangan militer langsung dengan metode perang total war , yakni perang terbuka secara langsung dengan menggunakan taktik perang dalam melupuhkan lawan secara cepat dan terorganisisr dengan dukungan peralatan dan persenjataan. Yang diuntungkan adalah Belanda berhasil merebut statsiun Radio Republik sebelum Soekarno menyebarkan pidato peristiwa penyerbuan tersebut.
Dalam pertempuran ini melibatkan TNI, yang pada waktu itu masih tercerai berai diberbagai wilayah diluar Yogyakarta. Jenderal Soedirman pun meninggalkan Yogyakarta ke Ambarawa dan melakukan startegi gerilya. Yogyakarta sudah diduduki Belanda. Yang kemudian para panglima TNI membuat pertemuan di luar kota untuk membuat taktik gerilya dalam perebutan kembali Ibukota Negara Yogyakarta. A.H Nasution dan Jenderal Soeharto memimpin pasukan perebutan kembali Ibukota, dengan taktik gerilya, wilayah Yogya dan sebagian Jawa Tengah mengalami pertempuran gerilya. Yang pada akhirnya membuat Presiden Soekarno yang diasingkan ke Bangka membuat keputusan untuk menyelamatkan NKRI dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinngi dengan menunjuk Sjafrudin Prawiranegara untuk memimpin sebagi pejabat Presiden untuk menjalankan pemerintahan Indonesia.
D. Dampak peristiwa Agresi Militer II
Dalam sebuah tindakan agresi militer, ada dua sudut pandang yang akan menjadi telaah kajiannya. Pertama dari sudut pandang sang agresor, yakni Belanda. Belanda pada dasarnya bertujuan untuk menduduki Nusantara yang telah mengkayakan negerinya. Dari sudut pandang ini, dampak bagi Belanda adalah mengeluarkan sebagian anggaran untuk melancarkan agresi ini. Menentang dunia dalam hal perdamaian, hingga efek pengucilan untuk selanjutnya.
Kedua, dari sudut pandang Indonesia. Indonesia mendapat dampak yang luar biasa besarnya. Dalam agresi militer Belanda II ini, Indonesia dalam posisi terkekang, dari dalam dan luar negeri. Terjadi instabilisasi politik, hukum, dan keamanaan. Setelah Soekarno dan lainnya ditangkap, terjadi kekosongan kekuasaan di Republik Indonesia. Hingga mennganam kedaulatan NKRI pada wkatu itu. Status Negara menjadi darurat perang, mengakibatkan macetnya roda perekonomian dan hubungan kerjasama antar Negara-negara lain. Hal demikian yang menjadi focus dunia untuk menyelesaikan pertikaian konflik yang berlatar belakang wilyah dan kepentingan ini oleh dunia. Menurut George McTurnan Kahin, dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, percaturan politik dan militer pada Agresi Belanda II mendapat perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB, hingga menyebabkan berbagai usulan dan pendapat dari negar-negara pmegang hak veto untuk berunding dalam permasalahan Belanda-Indonesia (Kahin;2013). Alhasil Indonesia berada pada kondisi yang tidak stabil dengan pertaruhan yang sangat mahal.
E. Upaya Indonesia menghadapi Agresi Militer II
Indonesia melakukan beberapa cara dalam menghadapi serangan Agresi Belanda. Pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap tentara Belanda dengan harapan bahwa opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kemenangan diplomasi Indonesia. Namun, tindakan tersebut disalahartikan oleh tentara. Para tentara merasa telah mengorbankan diri mereka untuk Indonesia, sedangkan para pemimpinnya dengan mudah menyerahkan dirinya kepada Belanda. Tentara Indonesia merasa bahwa hanya tinggal merekalah satu-satunya penyelamat negeri. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi. Mereka segera melakukan perang gerilya untuk mengusir tentara Belanda dari Indonesia. Taktik para pemimpin kita akhirnya berhasil. Dewan Keamanan PBB tersinggung, karena Belanda telah memperlakukan mereka secara tidak pantas atau tidak dihargai. Sewaktu Belanda melancarkan agresinya, Komite Jasa-jasa baik sedang berada di Kaliurang, tempat yang dekat dengan terjadinya serangan oleh Belanda.
Presiden Sukarno, sesaat sebelum ditangkap oleh tentara belanda telah mengadakan rapat dan menunjuk Syafrudin Prawiranegara yang ketika itu sedang berada di Sumatera untuk segera menbentuk pemerintahan darurat jika pemerintah RI Yogyakarta tidak berfungsi lagi. Selain itu, Presiden Suakrno juga mengirim perintah kepada Sudarsono yang waktu itu sedang di New Delhi, India, untuk membentuk pemerintahan darurat jika pemerintahan di Sumatera (Syafrudin Prawiranegara) tidak berhasil.
Pada akhirnya, PBB membentuk UNCI ( United Nations commission for Indonesia) yang biasa dikenal dengan Komisi PBB untuk Indonesia. Atas usaha UNCI inilah akhirnya berahsil diselenggarakan perjanjian Roem-Roijen yang dimulai pada pertengahan April 1949. Namun, perundingan mengalami kesulitan titik temu antara kedua belah pihak, sehingga baru berhasil disepakati pada awal Mei 1949.
Hasil perundingan Roem-Roijen
1. Pernyataan Indonesia
- Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya.
- Bekerja sama dalam mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan.
- Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Hag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat.
2. Pernyataan Belanda
- Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta.
- Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
- Menyetujui RI sebagai Negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat.
- Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan KMB di Den Haag.
Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.
