Lahirnya Pancasila

A.   
Pengertian
Pancasila
Pancasila
artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara
Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada
abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku
Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti
“Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai
arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:
1.      Tidak boleh melakukan kekerasan
2.      Tidak boleh mencuri
3.      Tidak boleh berjiwa dengki
4.      Tidak boleh berbohong
5.      Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang
Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar
negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu
haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai
yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa
Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
Rumusan
Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 adalah:
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.      Persatuan Indonesia
4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5.      Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
B.    
Kronologi
Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 (Pancasila) dan UUD 1945
Perumusan
dan pengesahan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari proses perumusan dan pengesahan
UUD 1945. Berikut akan dibahas kronologis proses perumusan dan pengesahan
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila Dasar Negara.
1.     
Tanggal
7 September 1944
Proses
perumusan Pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air
Indonesia, yaitu didalam siding – siding Badan Penyelidik Usaha – usaha  Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya
disebut Badan Penyelidik. Peristiwa tersebut untuk menarik simpati dari bangsa
Indonesia, pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Balatentara Jepang
mengeluarkan janji “kemerdekaan Indonesia di kemudian hari” yang menurut
rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.
2.     
Tanggal
29 April 1945
Sebagai
realisasi janji politik, pada tanggal 29 april 1945 oleh Gunseikan (kepala
pemerintah Balatentara Jepang di Jawa) dibentuk suatu badan yang diberi nama
Dokuritsu zyunbi Coosakai atau BPUPK. Badan ini bertugas untuk menyelidiki
segala sesuatu mengenai  persiapanm
kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan 60 orang.
3.     
Tanggal
28 Mei 1945
BPUPK
dilantik oleh Gunseikan dengan susunan sebagai berikut:
            Ketua              :           Dr.
Radjiman Widjodiningrat
            Ketua Muda  :           Raden Panji
Soeroso
            Ketua Muda :           Ichibangase
(anggota luar biasa orang Jepang)
            Anggota         :           60 orang,
tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda
4.     
Tanggal
29 Mei s.d 01 Juni 1945
BPUPK
mengadakan dua masa sidang, yaitu
a.      Masa
Sidang I           : tanggal 29 Mei s.d 01
Juni 1945
b.      Masa
Sidang II          :  tanggal 10 Juli s.d 16 Juli 1945
Dalam
sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan atau mempersiapkan “Rancangan
Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Pada kesempatan ini telah tampil/berpidato
tokoh – tokoh bangsa Indonesia untuk mengajukan konsep dasar Negara sperti :
a.      Tanggal
29 Mei 1945, Prof. Mr. Moh. Yamin mengajukan prasarana/usul yang disiapkan
secara tertulis, berjudul : “Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”.
Lima azas tersebut adalah sebagai 
berikut :
        
Peri Kebangsaan
        
Peri Kemanusiaan
        
Peri Ketuhanan
        
Peri kerakyatan
        
Kesjahteraan Rakyat
b.      Tanggal
31 Mei 1945
1.      Prof.
Dr. Mr. R. Soepomo di Gedung ChuooIn berpidato dan menguraikan teori Negara
secara yuridis, berdirinya Negara, bentuk Negara dan pemerintahan serta
hubungan antara Negara dengan agama.
2.      Prof.
Mr. Moh. Yamin berpidato dan menguraikan tentang daerah Negara kebangsaan
Indonesia, ditinjau dari segi yuridis, historis, politis, sosiologis, dan
geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya.
3.      Pada
kesempatan ini, berpidato juga P.F. Dahlan yang menguraikan masalah golongan
bangsa Indonesia peranakan Tionghoa, India, Arab, dan Eropa yang telah turun –
temurun tinggal di Indonesia.
4.      Di
samping itu, Drs. Moh. Hatta menguraikan maslah bentuk Negara persekutuan,  bentuk Negara serikat dan bentuk Negara
persatuan. Pada kesempatan yang sama diuraikan juga masalah hubungan antara
Negara dengan agama serta Negara Republik atau Monarchi.
5.      Tanggal 1 Juni 1945
Pada
1 Juni 1945, sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk Panitia Kecil yang terdiri
dari delapan orang anggota (Panitia Delapan), yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Selengkapnya Panitia Delapan ini adalah Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, KH.
Wachid Hasjim, Mr. Moh. Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Drs. Moh Hatta,
dan AA. Maramis. Panitia ini bertugas untuk memeriksa usul – usul yang masuk,
menampung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPK yang kedua. Oleh karena
itu seluruh anggota BPUPK diperintahkan untuk mengajukan usul secara tertulis
selambat – lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke Panitia Selapan.
6.     
Tanggal
22 Juni 1945
Pada
tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Himpunan
Kebaktian Rakyat Jawa) rapat yang dipimpin oleh ketua panitia delapan
membicarakan “usul – usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui
agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka” .
7.     
Tanggal
10 s.d 16 Juli 1945
Pada
tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua dengan acara untuk
“mempersiapkan Rancangan Hukum dasar”, di Jl. Pejambon Jakarta. Setelah sidang
yang kedua ini ditutup, maka tugas BPUPK dianggap selesai dan kemudian
dibubarkan. Hasil – hasil yang dicapai BPUPK  seharusnya segera dilaporkan kepada Pemerintah
Jepang di Tokyo, tetapi karena keadaan dan posisi Jepang semakin memburuk
sehingga tidak mungkin dilakukan. Kemudian untuk melanjutkan tugas – tugas
BPUPK dibentuk suatu badan yang diberii nama Dokuritsu Zyunbi Inkai atau PPKI.
8.     
Tanggal
9 Agustus 1945
Setelah
PPKI dibentuk pada tanggal 9 agustus 1945, maka dalam tempo yang sangat cepat
Jepang telah menyerang kepada sekutu pada tanggal 14 Agutus. PPKI merupakan
Badan Bentukan Pemerintah Balatentara Jepang tetapi bukan alat Pemerintah
Jepang.
9.     
Tanggal
17 Agustus 1945
Proklamsi
Kemerdekaan Indonesia.
10. Tanggal 18 Agustus 1945
Pada
jam 10.30, sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk membahas naskah
Rancangan Hukum Dasar dan Pengesahan Undang – Undang Dasar atas kemerdekaan
yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya.
C.   
Pengesahan
Pembukaan UUD 1945/Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
Pengesahan
UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua PPKI. Sebagaimana
disebutkan diatas bahwa Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan ditetapkan
menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, maka untuk mengetahui
perubahan – perubahan yang terjadi dapat diikuti  proses pengesahannya.
D.   
Perkembangan
Pancasila sebagai Dasar Negara
Sejak
ditetapkan sebagai Dasar Negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah
mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia.
Koento Wibisono (2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai Dasar
Negara dalam tiga tahap yaitu
·       
Tahap 1945 – 1968 sebagai tahap politis
·       
Tahap 1969 – 1994 sebagai tahap
pembangunan ekonomi
·       
Tahap 1995 – 2020 sebagai tahap
repositioning Pancasila.
Berdasarkan
hal tersebut di atas Koento Wibisono (2001) menyarankan perlunya reposisi
Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai Dasar Negara yang mengandung makna
Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945.
Reposisi
Pancasila sebagai Dasar Negara harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan
moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah untuk
mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan
hukum (penegakan supremasi hukum).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *