Pemerintahan Parlementer

A.      Peran
Partai Politik pada Masa Pemerintahan Parlementer
Dari
tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah
sehingga rata- rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet- kabinet
tersebut secara berturut- turut ialah Kabinet Natsir (September 1950- Maret
1951), Kabinet Sukiman (April 1951- April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-
Juli 1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953- Agustus 1955). Dapat
digambarkan dalam waktu rata- rata satu tahun itu, tidak ada kabinet yang dapat
melaksanakan programnya karena Parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet jika
kelompok oposisi kuat. Bahkan, pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan
kabinetnya sendiri. Boleh dikatakan bahwa semua kabinet, termasuk yang resminya
bersifat zaken kabinet (yang menteri- menterinya dianggap ahli pada bidangnya
masing- masing), didukung oleh koalisi diantara pelbagai partai. Juga komposisi
pihak oposisi dapat berubah- ubah. Inilah yang menyebabkan berkecamuknya
instabilitas politik.[1]
Kabinet-
kabinet tersebut terbentuk karena adanya koalisi antar partai yang ada. Partai-
partai tersebut saling bekerjasama untuk mendukung program kerja dari formatur
yang telah terbentuk. Lama atau tidaknya suatu partai untuk bertahan memimpin
Indonesia bergantung pada kepercayaan dari partai- partai yang ada.
A. 1. Kabinet Natsir
Kabinet
Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret
1951 adalah kabinet koalisi. Akan tetapi, PNI sebagai partai kedua terbesar
dalam parlemen tidak duduk dalam kabinet karena tidak diberi kedudukan yang
sesuai. Inti kabinet ini adalah Masyumi, walaupun diantara para menterinya
terdapat juga tokoh- tokoh non partai. Banyak diantara mereka yang cukup
terkenal dan dianggap ahli pada bidangnya, sehingga  sesungguhnya formasi kabinet ini termasuk
kuat. Tokoh- tokoh terkenal diantaranya ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Mr.
Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.[2]
Natsir
mengingatkan Parlemen bahwa pembentukan lembaga- lembaga perwakilan daerah
menurut PP No. 39 itu udah disetujui oleh Parlemen. Hubungan kabinet dengan
Parlemen menjadi tegang. Sementara itu, pada tanggal 20 Maret 1951 Partai
Indonesia Raya (PIR) yang merupakan partai pendukunng kabinet menarik menteri-
menterinya dari kabinet. Sehari kemudian, 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan
mandatnya kepada Presiden Soekarno.[3]
Presiden
Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru.
Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi PNI- Masyumi, sebab kedua partai ini
merupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu. Akan tetapi, usaha Mr.
Sartono menemui kegagalan dan pada tanggal 18 April 1951 ia mengembalikan
mandatnya kepada presiden.[4]
A.    2.
Kabinet Sukiman                                       
Presiden
Soekarno pada hari itu juga menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Djojosukarto
(PNI) dan dr. Sukiman Wirjosanjojo (Masyumi) untuk dalam waktu lima hari
membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas. Akhirnya, setelah
diadakan perundingan, pada tanggal 26 April diumumkan susunan kabinet baru di
bawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosanjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Kabinet
ini juga tidak berusia lama karena banyak soal yang mendapat tantangan dalam
parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Konflik politik muncul akibat
Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) menginstruksikan penonaktifan dewan- dewan
perwakilan daerah yang dibentuk berdasarkan PP No. 39. Konflik kepentingan
bertambah tajam ketika Iskaq mengangkat tokoh PNI menjadi gubernur di Jawa
Barat dan Sulawesi. Sementara itu Menteri kehakiman Muh. Yamin, tanpa
persetujuan kabinet, membebaskan 950 orang tahanan SOB. Tindakan ini ditentang
oleh Perdana Menteri Sukiman dan golongan militer. Akibatnya, Yamin
mengundurkan diri.[5]
Mosi
Sunario menuntut agar semua perjanjian yang bersifat internasional harus
disahkan oleh parlemen. Mosi ini disusul oleh tuntutan PNI agar kabinet
mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Akibat mosi itu, Menteri Luar Negeri
Subardjo mengundurkan diri dan pada tanggal 23 Februari 1952 Kabinet Sukiman
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.[6]
Salah
satu penyebab jatuhnya kabinet- kabinet itu ialah adanya sepuluh partai dan
beberapa fraksi dalam Parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Masyumi
dan PNI. Untuk membentuk suatu pemerintah yang kuat perlu dukungan dari partai
terbesar itu, padahal hampir selalu terdapat ketidakserasian antar keduanya.[7]
A.    3.
Kabinet Wilopo
Pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo
mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing- masing
mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI),
Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai
Buruh, dan PSII masing- masing 1 orang dan golongan tidak berpartai 3 orang. Dalam
menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim
yang padu sebagai zaken kabinet, sehingga dapat secara bulat mendukung
kebijakan pemerintah.[8]
Dalam konstelasi politik saat itu
kehadiran partai- partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai
mayoritas di parlemen. Sikap dan posisi partai- partai menjadi lebih jelas lagi
selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai keterangan Pemerintah dan
Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan, tetapi
hanya memberitahukan kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaannya
kecuali  jika DPR menghendaki lain. Suara
yang setuju memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara melawan 5
suara yang tidak setuju, terdiri dari Partai Murba dan Sarekat Kerakyatan
Indonesia (SKI), sedangkan Fraksi Prograsif Partai Nasional (PRN), Partai
Indonesia Raya (Parindra), Fraksi Demokrat (FD), dan beberapa anggota tidak
berpartai di samping satu dua orang dari Masyumi, abstain.[9]
Terjadi permasalahan dalam tubuh kabinet
Wilopo, hal inilah yang menyebabkan keruntuhan kabinet tersebut. Pada tanggal 2
Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.
A.    4.
Kabinet Ali I
Presiden
Soekarno menunjuk Mr. Wongsonegoro (PIR) sebagai formatur. Ia berhasil menghimpun
partai- partai kecil untuk mendukungnya. Pada tanggal 30 Juli kabinet baru
dilantik tanpa mengikutsertakan Masyumi, tetapi memunculkan Nahdlatul Ulama
(NU) sebagai kekuatan baru. Ali Sastroamidjojo diangkat sebagai Perdana
Menteri. Kabinet ini dikenal dengan nama kabinet Ali I atau kabinet Ali-
Wongso.[10]
Walaupun
kabinet Ali- Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama
bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan
mandatnya. Penyebab yang utama adalah persoalan dalam TNI- AD sebagai lanjutan
dari Peristiwa 17 Oktober dan soal pimpinan TNI- AD menolak pimpinan baru yang
diangkat oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri tanpa mengiraukan norma-
norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI- AD. Selain itu, juga karena keadaan
ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat
merosot.
Pada
tanggal 20 Juli 1955, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri- menterinya,
yang kemudian diikuti oleh partai- partai lain. Terjadinya keretakan dalam
kabinetnya memaksa Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Kabinet ini
merupakan kabinet terakhir sebelum diadakannya pemilihan umum. Prestasi
menonjol kabinet Ali- Wongso adalah dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika
bulan April 1955.[11]
A.    5.
Kabinet Burhanudin Harahap
Hatta
menunjuk Mr. Burhanudin untuk membentuk kabinet. Burhanudin Harahap mendekati
PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri , Menteri Luar Negeri, dan
Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk
menunjuk orang yang akan duduk di dalamnya, sedangkan formatur menghendaki agar
orang- orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tidak dapat
dihindarkan. Akhirnya, Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru
tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dan didominasi oleh Masyumi.[12]
Program
lain Kabinet Burhanuddin Harahap yang harus diselesaikan seperti telah
dijanjikan dalam pembentukan kabinet, ialah pemilihan umum. Pada tanggal 29
September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di
kotak- kotak suara. Hasil Pemilihan Umum I ini ternyata dimenangkan oleh empat
partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, sedang partai- partai lainnya mendapat
suara jauh lebih kecil daripada keempat partai tersebut.
Tugas
Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai dengan selesainya pemilihan umum
sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggungjawab kepada parlemen
yang baru. Selain itu, dalam pemerintahan terjadi ketidaktenangan karena banyak
mutasi dilakukan di beberapa kementerian. Hal- hal tersebut di atas merupakan
faktor munculnya desakan agar Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya. Pada
tanggal 3 Maret 1956 kabinet pun bubar.[13]
A.    6.
Kabinet Ali II
Personalia
kabinet diumumkan tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini disebut kabinet Ali II.
Inti kabinet ini adalah koalisi PNI, Masyumi,dan NU. Pada mulanya Presiden
Soekarno tidak setuju dengan susunan kabinet sebab tidak memasukkan anggota PKU
ke dalam kabinet. Presiden mencoba mendesakkan keinginannya kepada tokoh
Masyumi (Sukiman) dan tokoh NU (K.H. Chalid) serta tokoh PNI dan PSII. Akan
tetapi, semua tokoh itu mempunyai pendapat yang sama, menolak mengikutsertakan
PKI dalam kabinet. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet koalisi dimana
tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peran selain beberapa
partai lainnya.[14]
A.    7.
Kabinet Djuanda
Pada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan
Kabinet. Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, Djuanda
Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.
Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu
keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan
keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda
mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama
disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air
surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat
laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui
Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan
dan daratan merupakan satu kesatuan.
Terwujudnya
Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal
ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun
Undang-undang Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi
bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden
Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno
juga membubarkan Konstituante.
Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan
Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama.
Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak
boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya
PKI-lah partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno.
Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai Presiden, maka
demokrasi terpimpin telah menggusur demokrasi parlementer.

[1] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:307-308
[2] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:308
[3] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:308-309
[4] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:309
[5] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:309
[6] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:310
[7] Ibid
[8] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:311
[9] Ibid
[10] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:314
[11] Ibid
[12] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:317
[13] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:321
[14] Ibid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *