A. Peran Partai Politik pada Masa Pemerintahan Parlementer
Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah sehingga rata- rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet- kabinet tersebut secara berturut- turut ialah Kabinet Natsir (September 1950- Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951- April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952- Juli 1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953- Agustus 1955). Dapat digambarkan dalam waktu rata- rata satu tahun itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya karena Parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet jika kelompok oposisi kuat. Bahkan, pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri. Boleh dikatakan bahwa semua kabinet, termasuk yang resminya bersifat zaken kabinet (yang menteri- menterinya dianggap ahli pada bidangnya masing- masing), didukung oleh koalisi diantara pelbagai partai. Juga komposisi pihak oposisi dapat berubah- ubah. Inilah yang menyebabkan berkecamuknya instabilitas politik.[1]
Kabinet- kabinet tersebut terbentuk karena adanya koalisi antar partai yang ada. Partai-partai tersebut saling bekerjasama untuk mendukung program kerja dari formatur yang telah terbentuk. Lama atau tidaknya suatu partai untuk bertahan memimpin Indonesia bergantung pada kepercayaan dari partai- partai yang ada.
1. Kabinet Natsir Kabinet
Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi. Akan tetapi, PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak duduk dalam kabinet karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti kabinet ini adalah Masyumi, walaupun diantara para menterinya terdapat juga tokoh- tokoh non partai. Banyak diantara mereka yang cukup terkenal dan dianggap ahli pada bidangnya, sehingga sesungguhnya formasi kabinet ini termasuk kuat. Tokoh- tokoh terkenal diantaranya ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.[2]
Natsir mengingatkan Parlemen bahwa pembentukan lembaga- lembaga perwakilan daerah menurut PP No. 39 itu udah disetujui oleh Parlemen. Hubungan kabinet dengan Parlemen menjadi tegang. Sementara itu, pada tanggal 20 Maret 1951 Partai Indonesia Raya (PIR) yang merupakan partai pendukunng kabinet menarik menteri- menterinya dari kabinet. Sehari kemudian, 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.[3]
Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru.Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi PNI- Masyumi, sebab kedua partai inimerupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu. Akan tetapi, usaha Mr. Sartono menemui kegagalan dan pada tanggal 18 April 1951 ia mengembalikan mandatnya kepada presiden.[4]
2. Kabinet Sukiman
Presiden Soekarno pada hari itu juga menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Djojosukarto (PNI) dan dr. Sukiman Wirjosanjojo (Masyumi) untuk dalam waktu lima hari membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas. Akhirnya, setelah diadakan perundingan, pada tanggal 26 April diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosanjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak soal yang mendapat tantangan dalam parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Konflik politik muncul akibat Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) menginstruksikan penonaktifan dewan- dewan perwakilan daerah yang dibentuk berdasarkan PP No. 39. Konflik kepentingan bertambah tajam ketika Iskaq mengangkat tokoh PNI menjadi gubernur di Jawa Barat dan Sulawesi. Sementara itu Menteri kehakiman Muh. Yamin, tanpa persetujuan kabinet, membebaskan 950 orang tahanan SOB. Tindakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan golongan militer. Akibatnya, Yamin mengundurkan diri.[5]
Mosi Sunario menuntut agar semua perjanjian yang bersifat internasional harus disahkan oleh parlemen. Mosi ini disusul oleh tuntutan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Akibat mosi itu, Menteri Luar Negeri Subardjo mengundurkan diri dan pada tanggal 23 Februari 1952 Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden.[6]
Salah satu penyebab jatuhnya kabinet- kabinet itu ialah adanya sepuluh partai dan beberapa fraksi dalam Parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Masyumi dan PNI. Untuk membentuk suatu pemerintah yang kuat perlu dukungan dari partai terbesar itu, padahal hampir selalu terdapat ketidakserasian antar keduanya.[7]
3. Kabinet Wilopo
Pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing- masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Buruh, dan PSII masing- masing 1 orang dan golongan tidak berpartai 3 orang. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang padu sebagai zaken kabinet, sehingga dapat secara bulat mendukung kebijakan pemerintah.[8]
Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai- partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di parlemen. Sikap dan posisi partai- partai menjadi lebih jelas lagi selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai keterangan Pemerintah dan Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan, tetapi hanya memberitahukan kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaannya kecuali jika DPR menghendaki lain. Suara yang setuju memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara melawan 5 suara yang tidak setuju, terdiri dari Partai Murba dan Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI), sedangkan Fraksi Prograsif Partai Nasional (PRN), Partai
Indonesia Raya (Parindra), Fraksi Demokrat (FD), dan beberapa anggota tidak berpartai di samping satu dua orang dari Masyumi, abstain.[9] Terjadi permasalahan dalam tubuh kabinet Wilopo, hal inilah yang menyebabkan keruntuhan kabinet tersebut. Pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden.
4. Kabinet Ali I
Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wongsonegoro (PIR) sebagai formatur. Ia berhasil menghimpun partai- partai kecil untuk mendukungnya. Pada tanggal 30 Juli kabinet baru dilantik tanpa mengikutsertakan Masyumi, tetapi memunculkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan baru. Ali Sastroamidjojo diangkat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal dengan nama kabinet Ali I atau kabinet Ali-Wongso.[10]
Walaupun kabinet Ali- Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Penyebab yang utama adalah persoalan dalam TNI- AD sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober dan soal pimpinan TNI- AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri tanpa mengiraukan norma- norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI- AD. Selain itu, juga karena keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat merosot. Pada
tanggal 20 Juli 1955, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri- menterinya, yang kemudian diikuti oleh partai- partai lain. Terjadinya keretakan dalam kabinetnya memaksa Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum diadakannya pemilihan umum. Prestasi menonjol kabinet Ali- Wongso adalah dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika bulan April 1955.[11]
5. Kabinet Burhanudin Harahap
Hatta menunjuk Mr. Burhanudin untuk membentuk kabinet. Burhanudin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri , Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk di dalamnya, sedangkan formatur menghendaki agar orang- orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tidak dapat dihindarkan. Akhirnya, Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dan didominasi oleh Masyumi.[12]
Program lain Kabinet Burhanuddin Harahap yang harus diselesaikan seperti telah dijanjikan dalam pembentukan kabinet, ialah pemilihan umum. Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak- kotak suara. Hasil Pemilihan Umum I ini ternyata dimenangkan oleh empat partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, sedang partai- partai lainnya mendapat suara jauh lebih kecil daripada keempat partai tersebut. Tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai dengan selesainya pemilihan umum sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggungjawab kepada parlemen yang baru. Selain itu, dalam pemerintahan terjadi ketidaktenangan karena banyak mutasi dilakukan di beberapa kementerian. Hal- hal tersebut di atas merupakan faktor munculnya desakan agar Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet pun bubar.[13]
6. Kabinet Ali II
Personalia kabinet diumumkan tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini disebut kabinet Ali II. Inti kabinet ini adalah koalisi PNI, Masyumi,dan NU. Pada mulanya Presiden Soekarno tidak setuju dengan susunan kabinet sebab tidak memasukkan anggota PKU ke dalam kabinet. Presiden mencoba mendesakkan keinginannya kepada tokoh Masyumi (Sukiman) dan tokoh NU (K.H. Chalid) serta tokoh PNI dan PSII. Akan tetapi, semua tokoh itu mempunyai pendapat yang sama, menolak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet koalisi dimana tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peran selain beberapa partai lainnya.[14]
7. Kabinet Djuanda
Pada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet. Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan
keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan. Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan Konstituante. Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur demokrasi parlementer.
[1] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:307-308
[2] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:308
[3] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:308-309
[4] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:309
[5] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:309
[6] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:310
[7] Ibid
[8] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:311
[9] Ibid
[10] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:314
[11] Ibid
[12] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:317
[13] Tim penyusun.1984.Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai
Pustaka.Hlm:321
[14] Ibid
