Peristiwa G30SPKI

I.      
Faktor-faktor terjadinya
pemberontakan G30S/PKI
           
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, adalah sebuah peristiwa
yang terjadi selewat malam tanggal
30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha
percobaan
kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis
Indonesia
. D.N.
Aidit sebagai ketua PKI yang terpilih pada tahun 1951, dengan cepat mulai
membangun kembali PKI yang porak poranda pada tahun 1948.
Usaha itu berhasil baik, sehingga pemilihan umu tahun 1955
PKI berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu diantara empat partai besar
di Indonesia. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan
konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI.
Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat
para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem
Demokrasi Terpimpin“. PKI menyambut
“Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia
mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan
Komunis yang dinamakan
NASAKOM.
Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara
kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan
independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan
ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves
menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Dari tahun
1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi
bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer.
Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara
denga slogan “kepentingan bersama” polisi dan “rakyat”.
Pemimpin PKI
DN Aidit mengilhami slogan “Untuk
Ketentraman Umum Bantu Polisi”. Di bulan Agustus
1964, Aidit menganjurkan semua anggota
PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap sektarian” kepada angkatan
bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat
“massa tentara” subyek karya-karya mereka.
kemudian, di tahun yang sama 1964, PKI sudah merasa partai
terkuat yang mulai melakukan persiapakan untuk melancarkan perebutan kekuasaan.
Tahun 1964 di bawah pimpinan D.N. Aidit membentuk Biro Khusus Langsung yaitu,
Sjam Kamaruzaman, Pono (Soepono Marsudidjojo), dan Bono Walujo. Biro khusus ini
yang aktif melakukan pematangan situasi bagi perebutan kekuasaan dan melakukan
Inflitrasi ke dalam tubuh ABRI. 
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas
tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi
antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut
dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap
tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama). Kemungkinan
besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis
menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Menjelang lahir 1965 Biro khusus PKI terus melancarkan aksinya dengan
melakukan pertemuan – pertemuan rahasia yang kesimpulannya akan dilaporkan
kepada D.N.Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan. Sjam Kamaruzaman sebagai
pimpinan pelaksana, Pono (Soepono Marsudidjojo) sebagai wakil pimpinan gerakan,
dan Bono sebagai pimpinan pelaksanan kegiatan yang di instruksikan untuk
mengadakan persiapan-persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan.
Berikut
beb
erapa faktor terjadinya G 30 S/PKI :
1.       Angkatan kelima
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan
100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan
kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai
meletusnya  G 30 S PKI
.
Pada awal tahun
1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC,
mempunyai ide tentang
Angkatan Kelima yang berdiri
sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal
ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan
PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis
massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi
polisi dan tentara denga slogan “kepentingan bersama” polisi dan
“rakyat”. Pemimpin PKI
DN Aidit mengilhami
slogan “Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi”.
Di bulan
Agustus
1964, Aidit
menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari “sikap-sikap
sektarian” kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan
seniman sayap-kiri untuk membuat “massa tentara” subjek karya-karya
mereka.

Di akhir 1964
dan permulaan
1965 ribuan petani
bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI.
Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik
tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI
yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun
(milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik
di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan
membagi-bagikannya kepada rakyat.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita
perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik
Amerika Serikat. Kepemimpinan
PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang
sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh
Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama
jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para
petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong
ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan
bagian dari revolusi demokratis “rakyat”
.
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah
angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang “perasaan kebersamaan dan
persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan
unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis”.
Rezim Sukarno
mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di
industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka
adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas
persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk
pendirian “angkatan kelima” di dalam angkatan bersenjata, yang
terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan
mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang
berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan
massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.
Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan
bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite
Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi” angkatan bersenjata dapat dicapai
dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan “angkatan kelima”.
Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di
Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa
aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat
dalam alat-alat negara.
2.      Isu
sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S
telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk
dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut
Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal
ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Tahunya Aidit akan
jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI
untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.
3.      Isu
masalah tanah dan bagi hasil
Tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok
Agraria
(UU
Pokok Agraria
)
dan
Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU
Bagi Hasil
) yang
sebenarnya merupakan kelanjutan dari
Panitia
Agraria
yang
dibentuk pada tahun
1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil
pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai
politik pada masa itu.
 Walaupun undang-undangnya sudah ada namun
pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para
petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan
sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa
yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera
Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian
digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.
Kerusuhan antara PKI dan Islam
(tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya
terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di
propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan
sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30
September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana
kudeta 30 September tersebut).
4.      Faktor
Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru
terbentuk pada tanggal
16 September 1963 adalah salah
satu faktor penting dalam insiden ini.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan
salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan
motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (
Gerakan Satu Oktober), dan juga
pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
  Sejak demonstrasi anti-Indonesia
di
Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu
gedung KBRI, merobek-robek foto
Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul RahmanPerdana Menteri
Malaysia
saat
itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia
pun meledak.
 
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang
menginjak-injak
lambang
negara Indonesia
  dan ingin
melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan
Ganyang
Malaysia
” kepada negara Federasi Malaysia yang telah
sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada
Angkatan Darat untuk meng”ganyang Malaysia” ditanggapi dengan dingin
oleh para jenderal pada saat itu.
Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin
melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara
Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut,
sedangkan di pihak lain
Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan
usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi
oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
 Angkatan Darat
pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat
mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang
mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat
memilih untuk berperang setengah hati di
Kalimantan. Tak heran,
Brigadir Jenderal
Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh,
konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari
belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di
Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan
gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya,
Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan
amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di
otobiografinya, mengakui
bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak
ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng”ganyang
Malaysia”.
Soekarno adalah seorang
individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala,
manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin
mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin
menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin
menjadi boneka.”
Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan
“ganyang Malaysia” yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek
nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu
untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan
Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para
penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI
yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI
dengan
Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros
JakartaBeijingMoskowPyongyangPhnom Penh. Soekarno juga
mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih
ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena
posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya
Indonesia dari PBB (
20
Januari
1965).
Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika
Serikat (
CIA) yang baru
dibuka yang bertanggalkan
13 Januari 1965 menyebutkan
sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia
masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia
tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu
“giliran PKI akan tiba. “Soekarno berkata, “Kamu bisa menjadi
teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. … Untukku, Malaysia itu musuh nomor
satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang.”
Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi
mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari
Divisi Diponegoro yang kesal
serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia,
berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang
diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari
PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.
5.      Faktor
Amerika Serikat
Pada waktu itu
Amerika Serikat sedang terlibat dalam
perang Vietnam dan berusaha
sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan
komunisme. Peranan badan
intelejen Amerika Serikat (
CIA) pada peristiwa
ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada
Adam Malik dan walkie-talkie serta
obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang
menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa
ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika
Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta
Besar Green ke Washington pada tanggal
8 Agustus 1965 yang
mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia
tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada
Presiden Johnson tanggal
6
Oktober
, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan
PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat
menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas
pembantaian di
Jawa
Tengah
, Jawa
Timur
, dan Bali dilakukan oleh
PKI atau
NU/PNI.
Pandangan lain,
terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika
menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan
daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat
ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.
6.      Faktor
Ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada
waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan
PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan “ganyang
Malaysia” yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.
Saat itu inflasi yang mencapai 650%
membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus
antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa
faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk
menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang
Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut,
banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan
bonggol
pisang
, umbi-umbian, gaplek, serta bahan
makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari
karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah
satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang
berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang
dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat
lainnya.
II.               
Peristiwa G30 S/PKI
1.  Keadaan
Politik sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Adanya ideologi Nasakom oleh pemerintah setelah Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, membuat paham komunis tumbuh subur. Pengaruh PKI dalam
bidang politik pun semakin luas, khususnya dalam kebijakan pemerintah, baik
kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. Pengaruh politik PKI pada
masa Demokrasi Terpimpin antara lain sebagai berikut :
a)      Penempatan golongan komunis melalui
konsep Nasakom (Nasionalisasi, Agama dan Komunis)
b)      Semua organisasi yang bersifat anti
komunis dibubarkan dan dituduh sebagai anti pemerintah
c)      Dalam politik luar negeri,
pemerintah membentuk Poros Jakarta – PhnomPhenh – Hanoi – Beijing – Pyongyang.
Poros ini dibentuk pada Agustus tahunn 1965
d)     Indonesia melaksanakan politik
mercusuar, yaitu politik yang hanya mengejar kemegahan di tengah-tengah
pergaulan antarbangsa
e)      PKI berusaha menghancurkan
lawan-lawan politiknya. Dengan kelicikannya, PKI berhasil menghasut presiden
Soekarno untuk mmbubarkan partai Murba, Masyumi, dan PSI
f)       Membagi kekuataan politik dunia
menjadi Nefo (New Emerging Force) dan Oldefo (Old Established Forces).
Negara-negara yang sedang berkembang yang anti terhadap imperialisme dan
kolonialisme termasuk ke dalam Nefo. Sedangkan negara-negara imperialis,
kolonialis, dan kapitalis termasuk ke dalam Oldefo
g)      Sejak tanggal 17 September 1963,
melakukan konfrontasi dengan Malaysia, yang disebabkan oleh adanya anggapan
bahwa Malaysia adalah negara proyek neokolonialisme (Nekolim) Inggris yang
dapat membahayakan revolusi Indonesia
h)      Indonesia keluar dari PBB pada
tanggal 7 Januari 1965, hal ini disebabkan karena dipilihnya Malaysia sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
2.  Keadaan
Ekonomi sebelum terjadinya G 30 S/PKI
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis
konomi yang amat parah. Untuk mengatasi krisis ini, pada tanggal 24 Agustus
1959, pemerintah melakukan devaluasi uang. Dengan devaluasi itu, uang kertas
yang mempunyai nominal Rp 500,00 tinggal menjadi Rp 50,00 dan uang bernilai Rp
1000,00 dihapuskan. Selain melakukan devaluasi uang, pemerintah juga melakukan
pembekuan semua simpanan yang melebihi Rp 25.000,00. Tetapi, tindakan
pemerintah ini tidak dapat menghentikna kemerosotan ekonomi Indonesia. Akibat
kemerosotan ekonomi yang semakin hari semakin dalam, pada tanggal 28 Maret 1963
pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh
yang disebut dengan “Deklarasi Ekonomi” atau “Dekon”. Konsepsi “Dekon” ini
justru berakibat timbulnya stagnasi (kemandegan) ekonomi Indonesia.
3.  Keadaan
Sosial sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Keadaan sosial sebelum terjadi peristiwa G 30 S/PKI ditandai
dengan munculnya aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Aksi
sepihak ini terjadi di Bali, Jawa dan Sumatera Utara. Dalam aksi sepihak ini
para petani dan buruh perkebunan yang dibantu oleh para kader PKI dan para
pendukungnya memanfaatkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa
Demokrasi Terpimpin membuat pengaruh PKI menjadi semakin luas.
4.  Keadaan
Budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kegiatan-kegiatan seni budaya
diatur oleh pemerintah. Kebudayaan-kebudayaan yang berbau Barat dianggap
kebudayaan Nekolim (Neo Kolonialisme) dan dilarang. Dalam usaha
mempropagandakan tujuannya, PKI membentuk LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat)
dengan tokohnya juga mengecam penertiban buku-buku, majalah, dan film yang
dianggap berbau Barat. Alasdannya buku-buku, majalah, dan film yang berbau
Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk mengimbangi
kegiatan PKI di bidang budaya, sekelompok budayawan dan seniman pada tanggal 17
Agustus 1963 membentuk Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Badan Pendukung
Surkanoisme (BPS). Tokoh-tokoh Manikebu, antara lain H.B. Jassin,. Tetapi
karena hasutan PKI, Manikebu ini akhirnya dilarang oleh pemerintah. Manikebu
dan PBS ini dituduh dibiayai oleh CIA (Badan Intelegen Amerika Serikat).
5.  Peristiwa
G 30 S/PKI dan Cara penanggulangannya
a.   Masa
prolog (Persiapan) G 30 S/PKI
Beberapa persiapan telah dilakukan oleh PKI sebelum
melakukan pemberontakan. Masa persiapan tersebut terutama mulai dilaksanakan
sejak D.N. Aidit dipilih menjadi pemimpin PKI tahun 1951. Persiapan yang
dilakukan oleh PKI itu antara lain melakukan penyusupan ke partai-partai besar,
organisasi tani, dan badan-badan lain. Serta
melakukan aksi fitnah terhadap TNI-AD dengan melontarkan isi adanya Dewan
Jenderal. Isu ini dilontarkan pada bulan Mei 1965 berdasarkan Dokumen Gilchrist
yang diungkapkan PKI. Dewan Jenderal oleh PKI ditafsirkan sebagai badan yang
terdiri atas para perwira tinggi Angkatan Darat, yang bertugas mempersiapkan
perebutan kekuasaan. Untuk menandingi Dewan Jenderal, PKI membentuk Dewan
Revolusi yang diketahui oleh Letkol Untung Sutopo.
b.  Pelaksanaan
Pemberontakan G 30 S/PKI
Dalam melaksanakan pemberontakannya, PKI melakukan
tindakan-tindakan :
1)      Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar
pukul 01.30, Letkol Inf. Untung memberikan perintah pelaksanaan gerakan.
Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Kesatuan-kesatuan
bersenjata yang bertugas dibagi menjadi 3 pasukan, yaitu :
a)      Pasukan Pasopati dipimpin oleh Lettu
If. Dul Arief dengan tugas menculik tujuh perwira tinggi Angkatan Darat
b)      Pasukan Bimasakti dipimpin oleh
Kapten Suradi yang bertugas menguasai kota Jakarta
c)      Pasukan Gatotkaca dipimpin oleh
Mayor Udara Gatot Sukasno berfungsi sebagai pasukan cadangan yang berkedudukan
di Lubang Buaya
2)      Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar
pukul 03.00 dini hari, PKI menculik dan membunuh perwira-perwira tinggi
Angkatan Darat, mereka adalah :
a)      Letnan Jenderal Ahmad Yani
(Menteri/Panglima Angkatan Darat)
b)      Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I
Men/Pangad)
c)      Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputi
II Men/Pangad)
d)     Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo
Haryono (Deputi III Men/Pangad)
e)      Brigadir Jenderal Donald Kacus
Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad)
f)       Brigadir Jenderal Sutoyo
Siswomiharjo (Inspktur Kehakiman/Oditu Jenderal TNI-AD)
g)      Letnan Satu Piere Andreas Tendean
(Ajudan Menjo Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata)
h)      Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun
(Pengawal rumah wakil PMII Dr. J Leimena
3)      Menguasai dua buah sarana komunikasi
yaitu studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dengan Kantor Telekomunikasi di
Jalan Merdeka Selatan
4)      Menyiarkan pengumuman lewat RRI pada
tanggal 1 Oktober 1965 tentang :
a)      Adanya Dewan Jenderal yang akan
merebut kekuasaan
b)      Dekrit tentang pembentukan Dewan
Revolusi di pusat dan di daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora
c)      Dua buah keputusan Dewan Revolusi,
yaitu :
·        
Susunan
Dewan Revolusi yang beranggotakan 45 orang dengan ketuanya Letnan Kolonel
Untung Sutopo
·        
Penghapusan
pangkat jenderal. Pangkat tertinggi dalam TNI adalah Letnan Kolonel
Di
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel
Katamso (komandan korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (kepala
staf korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965
oleh pemberontak PKI dari Batalion “L” di Desa Keuntungan. Kedua perwira ini
dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi.
c.    Penumpasan G 30 S/PKI
1)    Tanggal 1 Oktober 1965
Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1
Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat
direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan
Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu
pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar
Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.
2)   Tanggal 2 Oktober 1965
Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang
oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah
Mayjen Soeharto. Pada pukul 12.00 siang, seluruh tempat itu berhasil dikuasai
oleh TNI-AD.
3)   Tanggal 3 Oktober 1965
Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang
dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah
usaha pencarian perwira TNI-AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi
Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri
didapat keterangan bahwa para perwira TNI-AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya.
Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3
Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut.
Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4
meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama
Sumur Lubang Buaya.
4)   Tanggal 4 Oktober 1965
Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan
kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan
hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO-AL dengan disaksikan
pemimpin sementara TNI-AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat
diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang
sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia
betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.
5)   Tanggal 5 Oktober 1965
Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI-AD tersebut
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di
Markas Besar Angkatan Darat.
6)   Tanggal 6 Oktober 1965
Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah
yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI-AD tersebut
ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.
III.            
Berbagai Pendapat Tentang Dalang G
30S/PKI
Bung Karno
pernah berpesan “Jas Merah”, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pesan Bung
Karno ini sangatlah penting karena melalui sejarah seseorang dalam lingkup
kecil maupun sebuah bangsa dalam lingkup yang lebih luas dapat belajar dari
kesalahan dan belajar untuk tidak mengulanginya di masa sekarang dan mendatang.
Tetapi bagaimana bila sebuah sejarah yang sangat penting dan menetukan nasib
bangsa macam Gerakan 30 September (G30S) ternyata di kemudian hari diketahui
bahwa ada upaya pembelokan dan pemelintiran sejarah terhadapnya? Bagaimana bila
empat dekade setelahnya ditemukan fakta-fakta yang dapat menimbulkan berbagai
versi sebuah peristwa sejarah? Maka inilah enam versi dalang Gerakan 30
September tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 7 perwira ABRI dan menimbulkan
genosida yang menewaskan ribuan orang sipil dengan dalih pembersihan komunis
dari Indonesia.
1. Partai
Komunis Indonesia (PKI)
PKI sebagai
dalang G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling
melekat di ingatan dan hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan singkatan
resmi untuk gerakan ini adalah G30S/PKI
yang diterjemahkan sebagai Gerakan 30 September oleh PKI.
Selama masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September seluruh rakyat
Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S/PKI
dengan tujuan mengenang para pahlawan revolusi. Setelah rezim Soeharto tumbang
belakangan banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah
propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang
melanggengkan kekuasaan Soeharto. Banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan
doktrin bahwa PKI sebagai dalang
gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI
memberontak kenapa 3,5 juta anggotanya-yang menjadikan PKI
partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC-tidak melawan ketika terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis dengan jumlah anggota
terbanyak diantara negara-negara non-komunis itu sangat mudah diruntuhkan dalam
waktu beberapa hari saja? Bahkan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa saja hanya
menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur
hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Tidak menyebutkan PKI yang melakukan makar.
 
2. Sebagian
Perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua
Penentangan
terhadap versi pertama diungkapkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey pada
tahun 1966. Mereka berdua mengatakan bahwa G30S berawal dari persoalan intern
TNI AD. Dalam teorinya yang kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai “Cornell
Paper” (1971) beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat
para jenderal hidup berfoya-foya di Jakarta. Para perwira dari Jawa Tengah itu kemudian
mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam menjalankan
operasinya. Versi ini agak lemah karena faktanya Brigjen Supardjo berasal dari
Kodam Siliwangi demikian pula dengan Mayor Udara Sujono, walaupun memang Untung
dan Latief dari Kodam IV/Diponegoro. Maka kemudian versi ini ditengahi oleh
Harold Crouch dalam The Army and Politics (1978) yang
menolak Cornell Paper dengan mengatakan bahwa inisiatif awal
gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD sedangkan PKI bertindak sebagai “Pemain Kedua”
dengam mengacu pada keterlibatan Sjam Kamaruzaman dan Pono-dari Biro Chusus
PKI. Tetapi versi ini pun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa
gerakan dirancang dengan buruk dan mengapa selang waktu pengumuman pertama dan
kedua berselang 5 jam, padahal kunci kudeta adalah pada kecepatan dan ketepatan
waktu.
3. Soekarno
Pada tahun
1974 seorang penulis belanda bernama Antonie Dake meneebitkan pengakuan ajudan
Bung Karno, Bambang Widjanarko dalam The Devious Dalang. Dalam
pengakuannya Bambang Widjanarko mengatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965
Presiden Soekarno memanggil Letkol.Untung dan memerintahkannya mengambil
tindakan terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal. Sebenarnya pengakuan
Bambang Widjanarko dapat dikonfrontasi dengan keterangan Bung Karno tetapi
beliau sudah terlanjur wafat. Belakangan diketahui bahwa pengakuan Bambang
Widjanarko hanyalah strategi untuk mencegah bangkitnya pendukun Soekarno dalam
pemilihan umum Juli 1971. Hal ini diketahui setelah Bambang Widjanarko akhirnya
mengakui sendiri bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi demikian. Juga kalau benar
bahwa Presiden Soekarno yang memerintahkan penculikan 7 perwira itu, mengapa
malam 1 Oktober 1965 beliau tidak langsung menuju Pangkalan Udara Halim Perdana
Kusuma.
4. Soeharto
Versi ini
pertama kali diungkapkan oleh W.F.Wertheim dalam artikelnya yang berjudul Soeharto
and the Untung Coup-The Missing Link
 (1970). Dikatakan bahwa pada
malam 1 Oktober 1965 terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Latief dan Letkol
Untung-pimpinan tim penculik ketujuh jenderal. Tetapi banyak pula ahli sejarah
dan politik yang berpendapat bahwa Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa
merancang kudeta secara sistematis. Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu
sebelum kejadian nahas itu terjadi-melalui pertemuannya dengan Untung dan
Latief-sehingga ia menjadi orang yang paling siap. Kesiapannya inilah yang
menjadi senjata mematikan untuk menumpas PKI sekaligus merebut kekuasaan dari
Soekarno. (Oleh:Omar Dhani) (Hal.330 ; dalam (Wirantaprawira, Cyntha. 2005  : Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965
Mencari Keadilan. Lembaga Persahabatan Jerman – Indonesia.) )
5. Amerika
Melalui Central Intelegence Agency (CIA)
Amerika
“gatal” melihat perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai “Macan Asia”,
berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap
negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi maka berarti kiamat
bagi Amerika. Hal ini sebenarnya telah disinyalir oleh Bung karno yang
dismpaikan dalam pidato Nawaksara (1967) yang menyebut adanya “subversi
Nekolim”. Versi ini pada intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk
mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno yang pro-komunis dengan membentuk
Dewan Jenderal. Isu mengenai Dewan Jenderal-yang sebenarnya belum terbentuk
karena TNI AD masih menunggu saat yang tepat-ini membuat PKI khawatir sehingga
timbulah tindakan untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD dengan cara
menculik 7 perwira tinggi AD. Tindakan penculikan yang kemudian dihembuskan
sebagai tindakan pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar
tentara-atau Soeharto-untuk membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai
habis.
6. Sjam
Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus Central PKI
Versi yang
keenam ini adalah versi yang paling mutakhir. Pertama kali disampaikan oleh
John Roosa dalam bukunya berjudul Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30
September dan Kudeta Soeharto
 (2008). Dalam bukunya Roosa
mengungkapkan bahwa dalam tubuh PKI sebenarnya tidak ada sistem komando yang
terpusat. Dalam tubuh PKI ada 2 kubu yaitu kubu militer (Letkol Untung, Latief,
dan Sujono) dan Biro Chusus (Sjam, Pono, dengan Aidit sebagai latar belakang).
Memang keberadaan Biro Chusus seperti hantu, tidak terlalu terekspos dan tidak
banyak yang tahu karena memang tujuan pembentukannya adalah sebagai badan
intelejen, organisasi bawah tanah PKI yang bertugas menyusupi tentara. Badan
ini dibentuk oleh Aidit-ketua umum PKI-dan berada langsung di bawah komando
Aidit. Sjam memegang peranan penting karena bertindak sebagai penghubung antara
pihak Untung dengan Aidit. Sayangnya Sjam tidak benar-benar menjadi penghubung.
Banyak laporan di lapangan yang kemudian tidak disampaikan kepada Aidit tetapi
justru ditindaklanjuti sendiri. Saat upaya rencana penggagalan Dewan Jenderal
disampaikan kepada Presiden Soekarno, beliau menolak tindakan tersebut. Dari
sini kubu PKI terpecah menjadi 2. Kubu militer yang dipimpin oleh Letkol Untung
ingin mematuhi Bung Karno tetapi kubu Biro Chusus yang dipegang Sjam ingin
melanjutkan rencana. Perpecahan yang disebabkan arogansi Sjam ini menyebabkan :
Lamanya
selang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman selanjutnya. Juga
menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua sangat drastis. Pagi
hari diumumkan bahwa Presiden Soekarno dinyatakan selamat dari rencana Dewan
Jenderal. Tetapi siangnya langsung diumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan
pembubaran kabinet.
Gagalnya
gerakan ini karena ada kerancuan yang nyata antara “menyelamtakan presiden”
dengan cara menculik Dewan Jenderal dengan “percobaan kudeta” dengan cara
membentuk Dewan Revolusi dan membubarkan kabinet.

            Dalam
versi keenam ini terungkap bahwa sebenarnya G30S lebih tepat dikatakan sebagai
aksi-untuk menculik tujuh jenderal dan dihadapkan pada Presiden, bukan gerakan.
Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah
yang dapat ditumpas dalam waktu singkat. Namun aksi yang berakibat fatal-dengan
terbunuhnya enam jenderal-karena perencanaan yang buruk dan arogansi Sjam ini
dijadikan dasar oleh Soeharto untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.
Semisal Sjam Kamaruzaman melaporkan kondisi sebenarnya kepada Aidit bahwa
kekuatan mereka belum sempurna, kemudian hanya diputuskan untuk menculik
ke            tujuh jenderal, lalu dihadapkan kepada Presiden unutk dimintai
pertanggungjawaban tentang Dewan Jenderal, maka mungkin sejarah akan berkata lain.
Mungkin massa akan turun ke jalan menuntut dipecatnya ketujuh jenderal kemudian
tokoh-tokoh PKI akan diberikan posisi stratgeis di pemerintahan oleh Presiden
Soekarno. Mungkin juga Soeharto tidak akan berkuasa selama 35 tahun di negeri
ini. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimunculkan dari fakta sejarah
karena sejarah tidak bisa dikembalikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *