Perjanjian Linggarjati

Proses Terjadinya Perundingan Linggarjati
Dengan mulai
tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka mulailah
ketegangan-ketegangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada awal tahun
1945 pihak sekutu telah memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan
memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Dengan demikian, maka pada
saat terakhir tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari komando Pasifik
Barat Daya Amerika kepada Komando Asia Tenggara Inggris di bawah pimpinan Lord
Louis Mount batten. Tentu saja Belanda ingin sekali menduduki kembali Indonesia
dan menghukum mereka yang telah bekerjasama dengan pihak Jepang, hal itu tidak
mungkin dilakukannya secara sendiri oleh pihak Belanda. Dengan kata lain
Belanda ingin bertumpu pada Inggris, akan tetapi mountbatten akan menunjukkan
bahwa dia tidak berniat menaklukkan Indonesia untuk Belanda (M.C.
Ricklefs.1998:323).
Sejak kedatangan
sekutu di Indonesia pada akhir September 1945, yang diboncengi oleh NICA dengan
KNIL nya, terjadilah pertempuran yang terus menerus antara pihak RI dan Inggris
/
Belanda.
Perundingan-perundingan yang gagal biasanya dimulai lagi dengan persetujuan
gencatan senjata cease-fire”, yang pertama ialah pada tanggal 14 Oktober 1946
(Mohammad Roem. 1972 : 127).
Pada 14 November 1945, sistem presidensial diubah
menjadi sistem parlementer. Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri pertama.
Tak berapa lama setelah pengangkatan Sjahrir, Inggris mengajak berunding. Namun
sayangnya kabinet Sjahrir menjawab dengan maklumat, bahwa Indonesia tidak sudi
berunding selama Belanda berpendirian masih berdaulat di Indonesia.
Menanggapi reaksi dari Indonesia, Belanda lalu
memblokade Jawa dan Madura. Tapi Sjahrir melakukan diplomasi cerdik. Meskipun
dilanda kekurangan pangan, Sjahrir memberikan bantuan beras ke India pada
Agustus 1946. Tindakan Sjahrir ini membuka mata dunia. Semula Belanda enggan
melakukan kontak dengan pihak Republik karena paksaan Inggris karena serta
opini dunia, Belanda dengan berat hati terpaksa menghadapi Indonesia di meja
perundingan.
Kesempatan pertama datang
dalam perundingan di Hoge Veluwe, Belanda, 14-16 April 1946. Ketika itu
Indonesia mengajukan tiga usul:
(1) Pengakuan atas Republik Indonesia sebagai pengemban kekuasaan di seluruh
bekas Hindia Belanda,
(2) Pengakuan de
facto atas Jawa dan Madura, serta
(3) Kerja sama atas dasar persamaan derajat antara Indonesia dan Belanda. Usul
itu ditolak Belanda
(Lapian & Drooglever,
1992: 9)
Peluang berunding dengan Belanda terbuka lagi ketik a Inggris mengangkat Lord Killearn sebagai utusan
istimewa Inggris di Asia Tenggara, sekaligus penengah konflik
Indonesia-Belanda.
Kemudian pertempuran antara pihak
Indonesia dan Inggris berhenti. Tetapi sementara itu tentara Inggris telah
berhasil menduduki beberapa tempat yang penting baik di Jawa maupun di
Sumatera, yaitu kota-kota Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya,
Palembang, Padang dan Medan, yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Belanda.
Untuk menunjukan bahwa Inggris datang ke Indonesia tidak untuk mengobarkan api
kekacauan, maka diusahakanlah olehnya agar pihak Belanda dan Indonesia bisa
dipertemukan dalam suatu perundingan untuk menyelesaikan persoalan mereka
dengan cara damai. Untuk itu pemerintah Inggris mengirimkan diplomatnya, Lord
Killearn ke Indonesia untuk menjadi perantara. Atas jasanya dapatlah dicapai persetujuan
Linggajati pada tanggal 15 November tahun 1946. Adapun Linggajati adalah nama
kota peristirahatan di dekat Cirebon yang terletak dilereng gunung Cerme. Dalam
perundingan ini dipertemukanlah delegasi RI yang dipimpin oleh PM Syahrir
dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Schermer-horn. (G.Moedjanto. 1988 :
181)
Sebelumnya tanggal 10 Februari 1946, sewaktu Sjahrir menjabat perdana
menteri dalam Kabinet Sjah
rir I, Van Mook telah
menyampaikan kepada Sjahrir rencana Belanda, yang berisi
pembentukan negara persemakmuran Indonesia, yang
terdiri atas kesatuan-kesatuan yang mempunyai otonomi dari berbagai tingkat
negara persemakanuran mejadi bagian dari Kerajaan Belanda
. Bentuk politik ini hanya berlaku untuk waktu
terbatas, setelah itu peserta dalam Kerajaan dapat menentukan apakah
hubungannya akan dilanjutkan berdasarkan kerja sama yang bersifat sukarela.
Sementara itu pernerintah Inggris mengangkat seorang Diplomat tingkat
tinggi. Sir Archibald Clark Kerr (yang kemudian diberi gelar Lord Inverchapel),
untuk bertindak sebagai ketua dalam perundingan Indonesia-Belanda. (Lapian
& Drooglever, 1992: 11)
Segera setelah terbentuknya Kabinet Sjahrir II, Sjahrir membuat usul-usul
tandingan. Yang penting dalam usul itu ialah bahwa (a) Republik Indonesia
diakui sebagai negara berdaulat yang meliputi da
erah bekas Hindia-Belanda, dan (b) antara negeri Belanda dan RI dibentuk
federasi. Jelaslah bahwa usul ini bertentangan dengan usul Van Mook. 
Setelah diadakan perundingan antara Van Mook dan Sja
hrir dicapai kesepakatan :
1.     
Rancangan persetujuan diberikan bentuk sebagai Perjanjian Indonesia
Intemasional dengan  “Preambule”
2.     
Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto republik atas Pulau Jawa dan
Sumatra
Pada rapat pleno tanggal 30 Maret 1946 Van Mook menerangkan bahwa
rancangannya merupakan usahanya pribadi tanpa diberi kekuasaan oleh
pemerintahanya. Maka diputuskan bahwa Van Mook akan pergi ke negeri Belanda,
dan kabinet rnengirim satu delegasi ke Negeri Belanda yang terdiri atas
Soewandi, Soedarsono dan Pringgodigdo. Perundingan diadakan tanggal 14-24 April
1946. Pada hari pertama ternyata perundingan sudah mencapai deadlock, Belanda
menganggap dirinya sebagai negara pemegang kedautalatan atas Indonesia.
Perundingan di Hoge Volu
we merupakan  kegagalan 
akan tetapi pengalaman yang diperoleh dan perundingan Hoge Voluwe ternyata
berguna dalam perianjian Linggarjati. (Lapian & Drooglever, 1992: 12)
Perundingan politik dimulai di Jakarta, tempatnya bergantian antara Istana
Rijswijk (sekarang Istana Negara) tempat penginapan anggota Komisi Jenderal
dengan tempat kediaman resmi Sjahrir, jalan Pegangsaan Timur (sekarang Jalan
Proklamasi) 56. Perundingan di tempat kediaman Sjahrir dipimpin oleh Schermerhom
sedangkan perundingan di Istana Rijswijk dipimpin oleh Sjahrir.
Perundingan di Jakarta diadakan empat kali dengan yang
terakhir tanggal 5 No
vember. Delegasi Republik
Indonesia kemudian menuju ke Yogya untuk memberi laporan kepada Presiden, Wakil
Presiden dan Kabinet, setelah itu berangkat ke Linggarjati. Lord Killearn
datang pada tanggal 10 no
vember dengan menumpang kapal
perang inggris HMS “Verayan Bay”. Beliau diangkat dengan perahu motor ALRI ke
Cirebon, diantar dengan mobil ke Linggarjati dan ditempatkan di rumah yang
terletak dekat dengan rumah penginapan Sjahrir. Sedangkan belanda menggunakan
angkatan laut Belanda telah mempersiapkan Kapal Perang H.M. “Banchert” untuk
dipakai sebagai tempat penginapan Delegasi Belanda. Pada tanggal 11 Nopember
Delegasi Belanda datang dengan kapal terbang “Catalina” dan dibawa ke
“Banckert”. Seperti apa yang dilakukan satu hari sebelumnya perahu ALRI datang
untuk menjemput Delegasi Belanda Komandan Banckert menolak dan minta Delegasi
diangkat dengan perahu patroli “Banckert”. Hal ini ditolak oleh Komandan perahu
motor ALRI. Akhirnya persoalan ini dipecahkan dengan diperkenankannya Delegasi
Belanda diangkat perahu Patroli “Banckert” tetapi dikawal oleh perahu motor
ALRI.
(Lapian & Drooglever, 1992: 17)
Insiden di atas menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh
pejabat-pejabat Indonesia. Keterbatasan dihampir semua bidang seperti
kendaraan, alat komunikasi, perumahan mengakibatkan hampir mustahil bagi
Gubernur Jawa Barat, Residen Cirebon, Bupati Kuningan. Bupati Cirebon, dan Komandan
Militer Daerah menjalankan tugasnya menjaga keamanan para pejabat tinggi
Indonesia dan asing. Kenyataan bahwa selama perundingan tidak terjadi insiden
patut dikagumi dan dipuji, tentu saja disiplin rakyat dan pengertian tentang
pentingnya perundingan sangat membantu para pejabat dalam menjalarkan tugasnya.
(Lapian & Drooglever, 1992: 18)
Karena insiden “Banckert” seperti diuraikan diatas, Delegasi Belanda
baru sampai di Linggarjati pukul 11:00 dan karena harus kembali ke
“Banckert” jam setengah lima sore, maka perundingan hari itu hanya
singkat saja, yakni tiga setengah jam. Schemerhom memutuskan tinggal di Linggarjati
karena berpendapat akan menimbulkan kesan kurang baik pada kalangan Indonesia
jika la kembali ke “Banckert”, Dan juga ia berpendapat bahwa ia harus
memenuhi undangan Presiden untuk makan malam. ia dapat bertukar pikiran dengan
Presiden dan menikmati pertunjukan kesenian angklung. (Lapian & Drooglever.
1992: 18) 
Sementara itu, Delegasi Indonesia pagi-pagi berkumpul ditempat kediaman Sjahrir
untuk mempersiapkan perundingan hari itu
. Pasal-pasal rancangan persetujuan dibahas dan direncanakan alasan-alasan yang akan diusulkan. Perundingan hari itu berjalan
sangat alot dan berlangsung hampir 9 jam. Dua soal tidak dapat dicapai
kesepakatan, yakni
soal Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan Negara Indonesia Serikat
. Dalam soal pertama terutama Sjahrir, mendesak supaya
Belanda menerima usul bahwa Republik Indonesia mempunyai wakil-wakilnya sendiri
diluar negeri.
Ia berusaha meyakinkan pihak
Belanda bahwa perwakilan ini terkait pada diakuinya Republik de facto, yang
sudah di setujui oleh pihak Belanda. Pihak Belanda sangat keras menolak
tuntutan dengan alasan bahwa dengan demikian Republik dan Belanda dalam
hubungan Internasional akan sama derajatnya.
Mengenai soal kedua juga tidak ada kesepakatan.
Delegasi Indonesia menuntut agar Indonesia Serikat menjadi negara berdaulat,
bukan negara merdeka, seperti dinyatakan dalam rancangan perjanjian yang di
pakai sebagai dasar perundingan.
Malam itu undangan Presiden, Delegasi Belanda berkunjung ke rumah 
Presiden di Kuningan. Sjahrir tidak hadir karena sangat lelah dan karena
mengira kunjungan Belanda hanya merupakan kunjungan kehormatan.  Atas
pertanyaan Persiden jalannya perundingan, Van Mook menjelaskan bahwa
tercapainya kesepakatan mengenai satu soal saja yakni usul Delegasi Indonesia
untuk mengubah kata “Merdeka” dibelakang kata “berdaulat”
artinya, yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia adalah agar NIS akan menjadi
negara berdaulat. Lebih lanjut ia menerangkan bahwa selama perundingan Delegasi
Belanda berkeberatan atas perubahan itu, tetapi setelah dibicarakan antara
mereka sendiri, mereka akhimya dapat menyetujui
usul pihak Indonesia. (Lapian & Drooglever, 1992: 19)
Van Mook tidak mengutarakan bahwa masih ada soal lain yang belum di
pecahkan, yakni perwakilan Republik Indonesia diluar negeri. Tetapi la kemudian
segera menanyakan kepada Presiden apakah dengan diterimanya oleh pihak Belanda
perubahan “mereka” menjadi “Berdaulat” Presiden dapat
menyetujui Rancangan Perjanjian seluruhnya. Atas pernyataan itu Presiden
menjawab dengan nada antusias bahwa la dapat menyetujuinya. Pertemuan tersebut
kemudian berakhir.
A.K.Gani dan Amir Sjarifuddin
segera melaporkan kepada Sjahrir sangat menyesalkan bahwa Presiden sudah
menyetujui Rancangan Perjanjian Linggarjati, padahal soal perwakilan Republik
di luar negeri belum diputuskan. Tetapi Sjahrir tunduk pada keputusan Presiden.
Maka waktu Schemerhorn datang dan mengusulkan untuk diadakan rapat pleno dan
diketuai Killearn, Sjahrir pun menyetujuinya. Rapat pleno diadakan pukul 10.30
malarn dengan Killearn sebagai ketua rapat yang menyatakan kegembiraannya atas
tercapainya kesepakatan kedua Delegasi. (Lapian & Drooglever, 1992: 9)
Hari berikutnya tanggal 13 November, diadakan rapat antara kedua Delegasi. Sebelumnya Sjahrir telah bertemu dengan Presiden
Soekarno yang tampak santai. Ia hanya mengusulkan agar dimasukan dalam
rancangan perjanjian satu pasal yakni pasal mengenai arbitrase yang diterima
oleh Schermerhom. Dengan dimasukannya pasal arbitrase terbukti pada dunia luar
bahwa Republik Indonesia dan Negara Belanda sederajat. Komisi Jenderal kemudian
berangkat ke Jakarta.  Pagi tanggal 15 No
vember diadakan rapat antara kedua delegasi di Istana Rijswijk. Walaupun
begitu, Perundingan Linggarjati berlangsung juga pada tanggal 15 November 1946.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, sedangkan
Belanda diwakili oleh Prof. Schermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killearn
dari Inggris. (Lapian & Drooglever, 1992: 20)


Isi Pokok Perjanjian Linggarjati

Berikut adalah isi pokok perjanjian Linggarjati :
a.       Belanda mengakui secara de fakto Republik Indonesia
dengan wilayah
kekuasaan yang meliputi
Sumatra, Jawa, Madura
.
b.      Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam
membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah
Republik Indonesia.
c.       Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk
Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.
Wilayah RIS dalam kesepakatan tersebut mencakup daerah bekas Hindia Belanda
yang terdiri atas: Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Persetujuan
tersebut dilaksanakan pada 15 November 1946 dan baru memperoleh ratifikasi dari
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 25 Februari 1947 yang
ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Negara, Jakarta.
Hasil Perjanjian Linggarjati memiliki kelemahan dan
keuntungan bagi Indonesia. Kelemahannya, bila ditinjau dari segi wilayah
kekuasaan, daerah RI menjadi sempit. Tetapi bila ditinjau dari segi
keuntungannya, kedudukan Indonesia di mata internasional semakin kuat karena
banyak negara seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Arab mengakui
kedaulatan negara RI. Hal ini tidak terlepas dari peran politik diplomasi
Indonesia yang dilakukan oleh Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sujatmoko, dan Dr.
Sumitro Joyohadikusumo dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (A.A Gede
agung : 1995 : 177)

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra
di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai
Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata yang menyatakan
bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk
mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan
linggarjati. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *