Tanam Paksa dan Kerja Rodi oleh Belanda

Awal
Cultur Stelsel di Pekalongan
Sejak
terjadinya perang Jawa (perang Diponegoro) pemerintah jajahan Belanda telah
mengalami perubahan di bawah “liberalisme” di dalam memasuki kebijaksanaan baru
pemerintah Hindia Baru telah melaksanakan apa yang disebut Cultur Stelsel.
Perekonomian karesidenan Pekalongan dibagi atas pertanian, perindustrian, dan
perikanan. Perekonomian pertanian merupakan basis perekonomian yang telah
berkembang paling awal yaitu sejak masa Mataram. Pada masa itu VOC daerah
memiliki kewajiban menyerahkan beras kepada kompeni dalam jumlah tertentu
(kontingenten). Akan tetapi selain beras, sebenarnya daerah tersebut telah
menjadi penghasil gula (gula tebu) yang dikelola oleh orang Cina seperti yang
terjadi di daerah Ulujami dan Pekalongan. Cultur Stelsel dilaksanakan pada
tahun 1863 – 1870 kemudian dilanjutkan berdasar sistem undang-undang perkebunan
swasta (ondernemingen) tahun 1870 – 1942. Tidak kurang dari 17 pabrik gula
berdiri di sepanjang daerah pesisir seperti Pekalongan, Brebes, Sragi, Tegal
hingga Cirebon. Di Pekalongan pabrik gula berdiri di desa Kalimati. Pada masa
itu penduduk pedesaan memperoleh sumber penghidupan dari penghasilan penyewaan
tanah dan sejak masa itu pula melahirkan golongan buruh perkebunan.
Tiga
dasawarsa pertama abad XX bukan hanya menjadi saksi persatuan wilayah Indonesia
yang baru dan suatu pernyataan kebijakan yang baru dari penjajahan.
Masalah-masalah mengenai masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan. Dan ini
meliputi hampir di seluruh Indonesia. Masalah yang melibatkan perubahan
masyarakat Indonesia pada awal abad XIX meliputi politik budaya dan agama.
Pada
akhir abad XIX, Karesidenan Pekalongan membawahi kabupaten Pekalongan dan
kabupaten Pekalongan. Kemudian wilayah tersebut digabung menjadi satu, yaitu
Karesidenan Pekalongan yang berlangsung sampai masa karesidenan dihapuskan tahu
1950.
Karesidenan
ini terdiri dari kabupaten Pekalongan, dengan kota Pekalongan sebagai ibukota.
Menyusur ke barat terdiri dari kabupaten Pemalang, Tegal dan Brebes. Adapun
Pekalongan masuk kabupaten Pekalongan dan kedudukannya menjadi wilayah
Kawedanan.
Pada
tahun 1930, penduduk Pekalongan berjumlah dua setengah juta jiwa. Alasan
penggabungan daerah ini karena penduduk Pekalongan terhitung jumlahnya sangat
rendah. Akan tetapi dilihat dari segi penghasilan, tahun 1920-an, Pekalongan
menjadi penghasil utama tanaman niaga Karesidenan, seperti gula, teh, kopi,
kina, dan karet 30 % dari seluruh produksi di Jawa dihasilkan dari daerah ini.
Pada
masa awal abad XX, meskipun penduduk Pekalongan relatif rendah karena memiliki
sarana hubungan antar daerah yang relatif mudah dengan kota-kota terdekatnya
seperti Pekalongan, Comal, Pemalang maupun Tegal, perkembangan dari kota-kota
tersebut hampir sama.
Di
wilayah pedalaman selatan, tanahnya keras dan cocok untuk hutan jati dan luas
kepadatan penduduk di wilayah selatan dan timur, tergolong rendah di wilayah
pedalaman terdapat pusat kegiatan agama berupa pesantren yang mencerminkan
kuatnya pengaruh islam ortodok.
Peranan
penting dalam perdagangan yang menjadi sumber pendapatan terutama ditangani
oleh minoritas asing Cina dan Arab baik ditingkat kabupaten sampai tingkat
kecamatan.
Suatu
gambaran yang kontras antara keadaan perekonomian dan geografis telah
menempatkan pembagian kelompok sosial penduduk. Di lapisan atas terdapat kelas
birokrat yang merupakan tangan dari pemerintah kolonial Belanda, golongan
tersebut dari Bupati, Wedono sampai Camat dan Kepala Desa dijabat oleh golongan
priyayi.sementara para pemilik pabrik penggilingan beras dan para pedagang
serta pabrik gula di pegang para penduduk asing Cina dan Indo-Eropa. Pemilik
pabrik ini (Cina dan Indo-Eropa) telah menyita tratusan hektar tanah rakyat
yang di monopoli penyewaannya oleh pengusaha Indo-Eropa dan Cina.
Kalangan
Islam yang merupakan bagian dari penduduk terbanyak dibagi dalam tiga unsur.
Pertama adalah dari mereka yang pernah ikut aktif pada organisasi Islam kiri
seperti Sarikat Islam atau SI yang pernah memberontak pada tahun 1926. Kedua
golongan Islam ortodok (apa yang disebut wong muslim), mereka terdiri dari para
santri murid sekolah agana yang dapat di bedakan dalam golongan ini yaitu kaum
muslimin pedesaan yang mengelompok dan hidup dengan guru agama Islam (Kyai) dan
sekolah agama mereka (pesantren) yang pada umumnya merupakan anggota Nahdlatul
Ulama (NU), di lain pihak terdapat kelompok muslimin perkotaan yang sering kali
melibatkan diri di bidang perdagangan.
Pada
awal abad XX, kaum muslimin perkotaan di Jawa merasakan kegiatan perdagangan
mereka telah terancam persaingan dari orang-orang cina. Sehingga mereka perlu
mendirikan organisasi dagang serperti adanya Serikat Dagang Islam (SDI),
Serikat Dagang Islam semula dipelopori oleh seorang lulusan OSVIA bernama Tirto
Adi Surjo di Jakarta. Kemudian di Surakarta pada tahun 1868-1956, Haji Saman
Hudi telah mendirikan SDI suatu Koperasi Dagang Batik untuk menyaingi Cina di
kota tersebut. Di Surabaya Hos Tjokro Aminoto diserahi untuk memimpin
organisasi Serikat Dagang Islam. Organisasi dagang Islam tersebut memiliki
cabang-cabang hampir di seluruh di pelosok daerah, termasuk karesidenan
Pekalongan seperti Pekalongan, Pekalongan, Pemalang Tegal dan Brebes.
Masih
ada kelompok Islam yang disebut sebagai kelompok abangan (makna harfiah dari
golongan coklat atau merah, atau suatu istilah bahasa Jawa untuk menyebut
orang-orang muslim yang anutannya kepada Islam tidak lebih sekedar komitmen
formal dan pada tingkatan nominal. Kaum abangan merupakan matoritas penduduk
Jawa. Pemikiran mereka cenderung bersifat mistik relatif tidak memperdulikan
tuntutan kewajiban-kewajiban upacara agama Islam (sembahyang yang lima waktu ,
puasa ,zakat dll). Secara budaya terikat pada bentuk seni jawa seperti wayang
yang pada dasarnya berasal dari sumber-sumber pra-Islam, dari segi sosial
ekonomi kemudian pemisahan antara kota dan desa, beberapa kota kawedanan
seperti Comal dan Pekalongan terletak di jalan timur & barat kedua kota,
kawedanan antara Pekalongan dan Comal sejak abad lalu telah berdiri pabrik gula
dan mempunyai perkampungan Pecinan dan komplek pemukiman yang kebanyakan orang
asing. Dan disini tentu fasilitas utama seperti air ledeng, jalan beraspal,
serta sekolah berbahasa Belanda, paling sedikit, telah mengenyam pendidikan
Belanda. Permasalahan sosio-ekonomi di daerah tersebut, merupakan dasar dalam
perkembangan pemerintahan Kolonial. Yang mana pada abad ke-18 VOC telah berhasil
mengumpulkan uang dengan mempergunakan kekuasaan politik dan sosial Elit Jawa.
Selama Bupati yang disebut rakyat menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda, VOC
akan mengakui kekuasaannya.
Penindasan Yang Tak Berkesudahan
Politik
Etis tahun 1901 tidak membawa kemajuan bagi para petani, tiga daerah malah
menyebabkan merosotnya hubungan antara petani dan pangaruh Praja. Pelaksanaan
sistem tanam paksa ( kultuur stelsel) yang dimulai pada thn 1830 untuk memenuhi
permintaan Eropa, yang memberi banyak keuntungan, ditangani elite Jawa dengan
nama Belanda. Para Bupati disamping sebagai penguasa juga bertindak sebagai
pengusaha. Mereka telah menguasai ratusan hektar tanah dan mempekerjakan
petani-petani dengan memberikan pinjaman kepada petani agar tidak berpindah tangan.
Didalam
memberi porsi kekuasaan terhadap Bupati tersebut, Raffles telah menghadiahkan
puluhan hektar tanah yang dikelola secara turun temurun (particulier
landerriejn). Sehingga bupati Brebes misalnya, telah menjadi kaya karena seluas
2.440 Ha yang sebagian besar ditanami tebu telah memberi keuntungan 38.000
gulden untuk sang Bupati. Tanah-tanah bengkok, yang diberikan kepala desa,
lambat laun menjadi milik sang kepala desa. Para kepala desa telah menyewakan
tanah untuk perkebunan tebu. Dengan kekuasaan para pangaruh praja di beberapa
daerah di Pekalongan ,Comal, Pemalang, dan Brebes dikatakan petani hamper tak
bertanah. Selama beberapa tahun sejak 1907 – 1927 jumlah desa berkurang 25%.
Sejumlah 1,6% kepala desa menguasai hampir 25% tanah desa yang disewakan pada
pabrik gula.
Dan
menurut laporan (JW Meijer Ranneft didalam Faderzolk der Belestingdruk of de
Inlandische Bevolking (Welter vreden, 1926 hal. 122,128), penghasilan pokok 40%
dari kepala desa di Karesidenan Pekalongan sekitar 600 – 1200 Gulden setiap
tahun. Sementara pendapatan penduduk rata-rata perkapita hanya 25,79 Gulden
setiap tahun..
Ketimpangan
pendapatan semacam itu mengakibatkan kepala desa tersisih dari rakyatnya. Dan
kepala desa tidak lebih sebagai tangan pertama bagi pedagang Belanda untuk alat
penggencet rakyatnya..Akan tetapi beberapa pangaruh Praja seperti Wedono dan
Camat, hampir tak memperoleh penghasilan apa-apa karena tak memiliki
tanah-tanah bengkok. Akan tetapi pada saat itu gaji seorang Wedono atau Camat
mendapatkan gaji sangat tinggi sekitar 800 Gulden setiap tahun.
Didalam
Pemerintahan Kolonial menurut James C. Scott tidak ada yang lebih menjengkelkan
petani miskin dari pungutan pajak. Sering akibat besarnya pajak yang dipungut
oleh petugas pamong pengumpul pajak, tidak memadai ketimbang hebatnya akibat
penderitaan. Pajak penghasilan tanah dipandang sebagai penindasan yang nyata
dilakukan oleh dan ditentukan oleh Kepala Desa.
Eksploitasi
tentang pajak petani tentang kepemilikan tanah bertambah parah ,sampai tahun
1930-an kemerosotan industri gula, yang merupakan depresi ekonomi. Proses
pemiskinan terjadi 3 sampai 4 generasi akibat dari pajak-pajak colonial dan
pabrik gula yang didukung oleh birokrat.
Peranan
pangreh Praja sebagai pengurus dan pengumpul dari hasil panen bagi Belanda. Di
beberapa kota seperti Pemalang, pada tahun 1939 sejumlah 1436 orang terkena
busung lapar, sedangkan Rumah sakit hanya dapat menampung 200 pasien termasuk
53 orang anak-anak. Di Jawa sejak abad XVII-XVIII kaum priyayi harus
bekerjasama dengan VOC demi kestabilan ekonominya dan kepentingan finansiil
Belanda. Para Bupati benar-benar dimanjakan oleh Belanda, sehingga seorang
Bupati selain diberikan fasilitas dan pengahasilan yang tinggi, juga diberikan
hadiah sampai 12 keturunan untuk memerintah, hal ini terjadi pada bupati Tegal
Reksonegoro, yang memerintah di Jawa sejak 1678.
Keluarga
Bupati tersebut menganggap keturunan langsung dari Sultan Demak. Konon karena
priyayi Tegal menghindari adanya perkawinan dengan priyayi Pekalongan, karena
dianggap sebagi keturunan kolaborator pertama dengan Belanda di Semarang.
Bupati
Reksonegoro X mengawini Kardinah, saudara perempuan R.A Kartini. Kardianh
mendirikan Rumah Sakit, sekolah untuk anak perempuan dan rumah anak yatim piatu
di Tegal. Karena tidak mempunyai anak, maka ketiga anak suaminya dari istri
kedua (selir) diambil dan dijadikan anak sendiri. Salah satu dari mereka
Soesmono yang menjadi Reksonegoro XI, Pada tahun 1936 diancam akan dipecat dari
kedudukannya karena hubungannya dengan seorang wanita Belanda, pegawai
administratur Pabrik Gula Pangkah. Sedangkan istrinya, putri Bupati Pekalongan
telah menuntut cerai. Reksonegoro XI dianggap menghina norma-norma Kolonial
Belanda.
Gagalnya
panen padi di Jawa pada tahun 1918, telah terjadi pergerakan masa yang
dilakukan oleh kelompok sayap kiri radikal dari Sarikat Islam. Di beberapa
tempat di Karesidenan Pekalongan khususnya kota-kota sepanjang pantai timbul
kerusuhan di perkebunan dan pemogokan buruh pabrik Gula. Sarikat Islam telah
menyampaikan keluhan pada Gubernur Jenderal akan tetapi sebaliknya, pemimpin
Serikat Buruh diintimidasi, dituduh menyampaikan laporan palsu.
Pada
tahun 1923, SI pecah menjelma menjadi Sarekat Rakyat. Suatu oraganisasi yang
didirikan PKI untuk para petani yang sealiran dan dengan cepat mendapatkan
anggota pengikut yang sangat besar. Pada tahun 1923, terjadi pemogokan buruh
Kereta Api dan Trem. Sejak itu situasi politik menempatkan golongan komunis di
wilayah Pekalongan bergolak. Di dalam mengantispasi pengawasan dari Belanda,
kelompok Sarekat rakyat ini telah bergerak di bawah tanah sambil mengatur
jaringan organisasi.
Pada
bulan Agustus dan September tahun 1926, beberapa daerah di sepanjang kota
daerah utara disebut sebagai daerah Revolusioner. Di Tegal, Sugono Rekso Putro,
yang selalu menekankan kepada anggotanya bahwa ajaran Alqur’an sama dengan
Marxisme, meninggal di dalam penjara dan menurut Belanda ia mati bunuh diri.
Pada tahun 1926, PKI pecah sebelum waktunya dan gagal di dalam mengadakan
pemberontakan. Akan tetapi, PKI dianggap sebagai kelompok revolusioner melawan
pajak-pajak kerja paksa.
Pada
tahun 1929, pengikut Soekarno yang menyebut PNI Baru dan Nasionalis-Islam,
telah mengadakan kegiatan politik di bawah pimpinan seorang anggota Angkatan
Laut Belanda bernama Kromolawi. Kromolawi di Pekalongan dan Pekalongan,
berhasil menghimpun 500 anggota. Berkaitan dengan kegiatannya, Kromolawi telah
ditahan dan bulan Mei 1930, ia dibebaskan dari tahanan. Tetapi pada bulan April
1931, PNI kemudian dibubarkan.
Sisi
perkembangan Kota Pekalongan pada paruh abad ke-19 baru tampak setelah dua abad
sejak terjadinya pembagian kekuasaan pada tahun 1755 antara Pangeran Mangkubumi
dan Belanda dalam Perjanjian Giyanti. Hal yang ditetapkan dalam perjanjian
tersebut antara lain adalah daerah pesisir Jawa ditetapkan sebagai daerah
kekuasaan Belanda, sedangkan daerah Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Keraton
kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pemerintahan Pekalongan
mengikuti struktur administrasi Belanda yang disebut Pemerintahan Nederlandsch
Indie dan terbagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah.
Dalam
hal pembangunan kota, terlihat adanya pengembangan permukiman yang sekaligus
menciptakan jaringan ekonomi yang lebih luas dan beragam. Namun sebaliknya,
kesejahteraan rakyat dari hasil pertanian (beras) mengalami kemerosotan di
desa-desa dalam wilayah Karesidenan Pekalongan yang sejak awal penguasaan
Mataram menetapkan adanya setoran wajib kepada pihak Kompeni.
Terlebih
lagi pada tahun 1870-1883 yaitu setelah Belanda memberlakukan sistem wajib
kerja paksa dalam politik “Kultur Stelsel” atau tanam paksa, rakyat semakin
tidak berdaya mempertahankan tanahnya sebagai lahan pertanian. Politk ekonomi
Belanda dalam memperbesar usaha perkebunan telah memaksa rakyat untuk bekerja
diperkebunan Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa itu berlanjut dengan
pelaksanaan sistem usaha perkebunan swasta (ondernemingen) dan Karesidenan
Pekalongan sudah menjadi wilayah industri tebu yang cukup luas pada tahun
1870-1942 (Prof. Dr. Djoko Suryo dalam makalah yang berjudul “Karesidenan
Pekalongan Tempo Dulu”).
Sejak
timbulnya kelompok pemasaran secara penuh di Pekalongan, maka batik berfungsi
sebagai barang-barang komoditi yang bersifat ekonomis. Kelompok pemasaran yang
dibentuk berdasarkan prinsip etika tradisional tersebut berlangsung sampai masa
kemerdekaan. Pembangunan pabrik untuk industri gula telah mendorong terciptanya
tenaga kerja pabrik (buruh perkebunan). Adapun dinamika perkembangan kota yang
berkembang dari industri batik dan kerajinan lokal, mulai menyebar ke
daerah-daerah baru di sekitar kota Kabupaten Pekalongan seperti Kedung Wuni,
Wirodeso, Tirto, dan Warung Asem, sedangkan perkembangan ke arah timur sampai
ke Setono dan Batang. Munculnya industri baru itu telah melahirkan
kelompok-kelompok baru yang berperan dalam bidang perindustrian dan perdagangan
yaitu golongan wiraswastawan pribumi, buruh, dan pedagang. Hal itu disebabkan
karena perindustrian dan perdagangan secara kebetulan tumbuh dari pengusaha
menengah. Komitmen Islam kaum santri selain bergerak dalam bidang keagamaan,
sekaligus merupakan kaum kapitalis muslim (Prof. Dr. Djoko Suryo dalam makalah
yang berjudul “Karesidenan Pekalongan Tempo Dulu”).
Timbulnya
kelompok pengusaha pribumi dari pengusaha muslim telah mengubah sistem perdagangan
lokal yang sebelumnya dikuasai oleh pengusaha menengah (pedagang Tionghoa) yang
dahulu menempatkan kaum pribumi hanya sebagai buruh. Setelah membangun usaha
sendiri, akhirnya pengusaha muslim berhasil menempatkan kelompok mereka pada
kedudukan yang sama dengan pengusaha Tionghoa. Sebagaimana diketahui bahwa
sebagian besar golongan pengusaha Tionghoa merupakan pengusaha yang termasuk
dalam kelompok perantara bagi pengusaha Belanda. Persaingan pun seringkali
terjadi di antara kedua golongan tersebut karena mereka melakukan kegiatan
usaha yang sama yaitu usaha pembatikan.
Sumber : 

Hermawati, Miftah,
Januari 2013, “Tanam Paksa Sebagai
Tindakan Eksploitasi”.
Universitas Surabaya. Volume 1, No.1, http://ejournal.unesa.ac.id,
3 Desember 2014
Zulkarnain,”Serba Serbi Tanam Paksa”. Universitas
Negeri Yogyakarta. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Zulkarnain,%20S.Pd.,%20M.Pd./B.1..JURNAL.pdf,
3 Desember 2014
http://irwanseksiwisata.blogspot.com/2011/06/bab-xv-pekalongan-masa-kolonial-1800.html
(di unduh tanggal 3 Desember 2014 pukul 13:43 )
http://priyambodouns.blogspot.com/2013/05/culture-stelsel
(di unduh tanggal 3 Desember 2014 pukul 13:45 )
http://indonesiadalamsejarah.blogspot.com/2012/02/tanam-paksa-di-indonesia.html  (di unduh tanggal 3 Desember 2014 pukul 13:48
)
http://erakas.blogspot.com/2011/01/sistem-tanam-paksa-18301870.html   (diunduh tanggal 3 Desember 2014 pukul 13:56
)
http://wartasejarah.blogspot.com/2013/07/sistem-tanam-paksa-cultuurstelsel.html
(diunduh tanggal 3 Desember 2014 pukul 14.01 )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *