Kondisi Sosial Masyarakat Nusantara Pada Masa VOC


Pembentukan
VOC

Untuk mengatasi persaingan diantara pedagang
belanda dan persaingan pedagang belanda dengan portugis, maka pedagang belanda
dengan di dukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama  VOC (vereenigde
oost indische compagnie
) pada tanggal 20 maret 1620. VOC adalah badan yang
bersifat partikelir, dimana para pedagang belanda bergabung didalamnya.
Tujuan VOC di Indonesia, antara lain:
a.       Menguasai
pelabuhan-pelabuhan penting;
b.      Menguasai
kerajaan-kerajaan di Indonesia;
c.       Melaksanakan
monopoli perdagangan.
d.       Menghindari persaingan
yang tidak sehat sesama pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh
secara maksimal.
e.       Memperkuat posisi
Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa ataupun bangsa Asia
lainnya.
f.       Membantu pemerintah
Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah
Belanda.
Agar VOC dapat berkembang dengan baik,pemerintah
memberikan hak octroi (istimewa), yaitu hak untuk dapat bertindak sebagai
suatu  Negara, hak-hak tersebut meliputi
:
a.       Hak
monopoli perdagangan;
b.       Hak untuk mencetak uang
dan mengedarkan uang sendiri;
c.       Hak
menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan didaerah yang di
kuasai;
d.       Hak mengadakan
pemerintahan sendiri;
e.       Hak
mengumumkan perjanjian dengan Negara lain;
f.       Hak
melaksananakan kekuasaan kehakiman;
g.      Hak
melakukan pemungutan pajak;
h.      Hak
memiliki angkatan perang sendiri.
Hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda menjadikan VOC
sebagai pemerintah penjajah di Indonesia. Pada tahun 1605, VOC berhasil
merampas daerah pertamanya di Indonesia, yaitu benteng milik Portugis di Ambon.
Untuk memperlancar kegiatan monopolinya, VOC mengangkat seorang pemimpin dengan
pangkat gubernur jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter
Both (1610–1614). Gubernur Jenderal VOC berada di pangkalan dagangVOC yang
paling kuat, yaitu di Ambon . Namun, letak Ambon setelah beberapa waktu
dirasakan kurang strategis sehingga VOC berkeinginan menguasai daerah lain
untuk dijadikan pangkalan dagangnya paling kuat. Perhatian VOC ditujukan ke
Jayakarta yang masuk wilayah Kerajaan Banten.
VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen pada
tahun 1619 berhasil merebut Jayakarta. Orang-orang Banten yang berada di
Jayakarta diusir. Kota Jayakarta dibakar pada tanggal 30 Mei 1619. J.P. Coen
mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia  sesuai dengan nama nenek moyang
bangsa Belanda, bangsa Bataf. Batavia menjadi Markas Besar VOC.
Usaha VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah makin
mudah.VOC terus mengadakan perluasan wilayah kekuasaan. Pusat-pusat perdagangan
penting di Nusantara berhasil dikuasai, antara lain Malaka (1641), Padang (1662),
dan Makassar (1667). VOC juga menguasai daerah-daerah pedalaman,misalnya
Mataram dan Banten yang banyak menghasilkan beras dan lada.
Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC dalam
pelaksanaan monopoli
a.       VOC menentukan luas
areal penanaman rempah-rempah.
b.      VOC menentukan jumlah
tanaman rempah-rempah.
c.       VOC melarang rakyat
Maluku menjual rempah-rempahnya selain kepadanya
d.      VOC mengadakan pelayaran
yang disebut sebagai pelayaran hongi , yaitu penebangan tanaman yang melebihi
produksi.
VOC
melakukan ekstirpasi karena penduduk berusaha memperluas areal tanaman
rempah-rempah. Akibatnya, terjadi hasil yang berlebihan (kelebihan produksi)
sehingga harga rempah-rempah merosot. Untuk mencegah terjadinya berbagai
pelanggaran terhadap peraturan dalammonopoli, VOC mengadakan patroli yang
disebut pelayaran Hongi. Patroli itu menggunakan perahu tradisional yang
disebut kora-kora. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan monopoli,
dapat segera ditindak oleh petugas patroli Hongi
Patroli
Hongi juga telah melakukan penebangan tanaman cengkihsecara besar-besaran di
Maluku. Penebangan tanaman cengkih secara besar-besaran oleh Belanda
melaluipatroli Hongi disebut Ekstirpasi, tujuannya untuk menjaga agar harga
tanaman tetap stabil di pasaran dunia. Akibat peraturan dalam monopoli
tersebut, rakyat Maluku menjadi tertekandan tertindas. Hal itu tentu saja
menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyatMaluku terhadap VOC. Rakyat Maluku
menaruh dendam terhadap VOCs ehingga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi
pemberontakan. Rakyat Maluku tidak takut terhadap ancaman hukuman dari VOC.
Dalam
menumpas pemberontakan, VOC tidak segan-segan melakukan pembunuhan massal
terhadap rakyat Maluku. Misalnya, padatahun 1621 VOC di bawah pimpinan J.P.
Coen melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Maluku. Di Banda hampir 1.000
orang mati dibunuh VOC.Sistem monopoli dan pelaksanaan pelayaran Hongi yang
dilakukan VOC meninggalkan penga-laman pahit dalam hati rakyat Maluku sehingga
sulit dilupakan.
Puncak Kekuasaan VOC dan Keruntuhannya
Tahun 1755 & 1800
disebut sepi ordonansi voc yang memilah-milah masyarakat yang di kuasainya.
Sedikit ordonansi yang di keluarkan pada masa ini justru di warnai dengan
pembubaran kelompok-kelompok  yang pernah
di bentuk. Pembubaran itu sejalan dengan semakin nyatanya bentuk suatu gabungan
baru, yaitu bumi putra (in landers), yang merupakan hasil pembauran anggota
berbagai kelompok yang pernah di buat. Ke dalam gabungan ini masuk juga
kelompok peranakan China, segera setelah di pilah dari golongan China totok.
(dalam
Christina M.

U
diani. 2006: 64).
Pada
tahun 1602 usaha mempersatukan para pedagang Belanda mulai terwujud dengan di
bentuknya Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang terbentuk atas prakarsa
dari Johan van Oldenbarneveld.
Kerjasama
pedagang-pedagang VOC ini di anggap penting karena alasan-alasan berikut:
1.     
Secara
bersama-sama di perlukan adanya suatu kekuatan untuk menghadapi
kekuasaan Spanyol dan Portugis. VOC dapat di pergunakan sebagai alat organisasi
pemerintah Belanda dalam rangka menghadapi peperangan melawan ke dua bangsa
tersebut, terutama Portugis.
2.     
Perjalanan
yang jauh dan penuh resiko dalam pelayaran dapat di peringan dengan kerjasama
di antara mereka. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun-tahun
pertama ekspedisi di laksanakan, seperenam dari kapal-kapal yang berangkat dari
negeri Belanda tidak pernah kembali ke negeri Belanda. Banyak kapal-kapal yang
nyasar ke perairan Australia.
3.     
Untuk
dapat mempertahankan diri di Asia, maka mereka harus memegang monopoli
perdagangan. Usaha untuk mencapai hal itu hanya akan berhasil apbila mereka
memiliki kekuatan bersaing yang tinggi melalui persekutuan dagang.
Bagi para pendiri VOC (kebanyakan pendirinya
adalah bekas anggota-anggota Compagnie van Verre), tujuan utamabergabungnya
mereka dalam VOC adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dalam waktu secepat-cepatnya.
Di wilayah Indonesia, VOC
harus berjuang melawan pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol. Beberapa kantor
dagang (factory) di gunakan juga sebagai benteng pertahanan, seperti misalnya
yang ada di Banten dan Jakarta. Kantor-kantor dagang di lengkapi dengan
kapal-kapal dagang yang akanmenuju ke Hindia (Dunia Timur) dan menjual
barang-barang yang di terima dari dunia Timur. (dalam Maliha Aziz dan Asril,
2006: 26-29).
Sebagai kekuasaan
dagang, VOC tidak bisa lagi menutupi parahnya keadaan keuangannya. Setelah
pemegang anticipatie penningen panik pada 6 Februari 1781, pemerintah Belanda
segera turun tangan. Pinjaman baru di berikan lewat penerbitan obligasi,
sehingga VOC memiliki utang sebesar 55 juta gulden. Sementara itu, perang di
Eropa makin meluas. Perancis bersekutu dengan Belanda melawan Inggris. Untuk
keperluan dagang dan pertahanan di Nusantara, dari 1781 -1795 VOC terpaksa
menambah utang dari 55 juta menjadi 137 juta gulden.
Williem V yang mengungsi
ke Inggris memandang tidak masuk akal lagi mempertahankan VOC sebagaimana yang
di kehendaki oleh beberapa pihak di Belanda. Maka berdasarkan pasal 249 UUD
Republik Bataaf(Belanda) 17 Maret 1799, di bentuklah suatu badan untuk
mengambil alih semua tanggug jawab atas milik dan utang VOC. Badan itu bernama
Dewan Penyatuan Hak Milik Belanda di Asia (de Raad van Aziatische Bezittingen
en Etabilisementen). Pengambil alihan itu resmi di umumkan di Batavia pada 8
Agustus 1799. Pada 31 Desember 1799, VOC resmi di nyatakan bangkrut dan seluruh
miliknya berada di bawah kekuasaan Negara Belanda.
Dengan demikian,
berakhirlah kejayaan suatu kekuasaan besar yang mirip Negara dari suatu
perusahaan dagang. Dengan kekuasaan itu, telah di himpunnya di Batavia dan
sekitarnya lebih daripada 40 kelompok masyarakat yang berasal dari Nusantara
dan berbagai wilayah di dunia. Jumlahnya sekitar 128.000 jiwa, tetapi dari
jumlah tersebut hanya sekitar 600 orang Eropa.
Menjelang akhir
kekuasaannya, ke-40 kelompok itu di ciutkan praktis tinggal menjadi 3 kelompok
saja (Eropa, China, dan Bumiputera). Dasar penciutan ini sebenarnya adalah
prakarsa anggota semua kelompok untuk berbaur, dan yang sebenarnya merupakan
reaksi terhadap kekuasaan VOC, baik sebagai perusahaan dagang maupun sebagai
Negara. Dalam prakarsa untuk berbaur itulah tertanam akar-akar kebangsaan
Indonesia.
(dalam Christina M. Udiani.
2006: 64).
Kondisi Sosial Masyarakat
Nusantara Pada Masa VOC
A.    Penggolongan
Sosial
Penggolongan Sosial merupakan
pembedaan anggota masyarakat, golongan secara horizontal atas dasar perbedaan
ras, jenis kelamin, agama, profesi, dsb. Pada masa colonial penggolongan
masyarakat didasarkan pada perbedaan ras.
     1.   
Golongan Eropa
Terdiri dari orang Belanda, Inggris,
Amerika, Belgia, Swiss, dan Perancis.Golongan Eropa merupakan golongan
pendatang yang sangat minoritas. Mereka memiliki kekuasaan yang besar di
Indonesia. Status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan
golongan-golongan lain yang ada. Mereka adalah para pemilik modal yang
menanamkan modalnya di perusahaan perkebunan Indonesia.
Perkawinan antara orang Eropa orang
Indonesia disebut golongan Indo-Eropa.
       2.       
Golongan Asia dan Timar Asing
Terdiri dari bangsa Cina, India, dan
Arab. Mereka memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan istimewa daripada
kaum pribumi. Status ekonomi merekapun tinggi sehingga membuat pemerintah
Belanda memberikan banyak kemudahan bagi golongan tersebut dalam sektor
perdagangan. Sebagai pedagang, mereka menguasai perdagangan eceran, tekstil,
dan mesin elektronik. Perkawinan antara kaum Timur Asing dengan orang Indonesia
disebut golongan Indo Timur Asing/ Peranakan.
3.       
Golongan Pibumi
Golongan Pribumi merupakan kelompok
mayoritas dan merupakan pemilik negeri ini. Mereka merupakan penduduk asli
Indonesia. Tetapi merupakan orang yang tertindas dan terjajah. Kedudukannya
adalah yang paling rendah (lapisan terbawah) dan dibebankan banyak kewajiban
tetapi hanya kurang diperhatikan.
B.    Stratifikasi
Sosial / Pelapisan Sosial
Stratifikasi Sosial merupakan
struktur sosial atau susunan masyarakat yang dibedakan ke dalam lapisan-lapisan
secara bertingkat. Sebelum pemerintahan kolonial di Indonesia telah
mengenal 4 lapisan masyarakat, yaitu:
     1.   
Golongan Raja dan keluarganya
Golongan raja memiliki pengaruh yang
sangat besar dalam masyarakat pada suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena
kkedudukannya ssebagai penguasa dalam suatu wilayah. Golongan ini sangat
dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Raja memerintah secara turun-temurun.
     2.    Golongan Elite
Golongan elite merupakan sekelompok
masyarakat yang mempunyai kedudukan terkemuka di masyarakat maupun di
lingkungan kerajaan. Terdiri dari golongan bangsawan, tentara, kaum keagamaan,
serta golongan pedagang. Merreka memiliki kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya
yang berbeda dengan masyarakat non elite. Mereka hidup seperti keluarga
kerajaan yang dilengkapi dengan pegawai dan Hamba Sahaya.
     3.   
Golongan Non Elite
Golongan non Elite merupakan gologan
masyarakat kebanyakan dengan jumlahnya paling besar. Mereka memiliki berbagai
keahlian seperti dalam bidang pertanian, pertukangan, pedagang kecil/kelontong
sebagian besar mereka tinggal di desa. Sedangkan masyarakat non elite yang
tinggal di kota adalah para seniman.
     4.   
Golongan Hamba Sahaya
Golongan Hamba Sahaya merupakan
masyarakat lapisan paling bawah. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang
paling berat. Mereka dapat menjadi golongan Hamba Sahaya jika mereka tidak
dapat membayar hutang, tawanan perang, serta mereka yang diperoleh dengan
membeli (Budak Belian). Perlakuan terhadap mereka tergantung kepada orang yang
menjadi majikannya mereka dapat membebaskan diri jika majikannya memberikan
kebebasan padanya.
Adapun Sistem Pelapisan Sosial masa
Pemerintahan Kolonial sebagai berikut:
1.    Golongan Penjajah dan Terjajah
Golongan penjajah merupakan golongan
bangsa asing yang menguasai Indonesia dan memiliki peran yang penting dalam
menentukan arah kekuasaan dan jalannya pemerintahan. Mereka sekedar menjajah
untuk mendapatkan keuntungan dan menghalalkan segala cara.
Golongan terjajah merupakan golongan
yang menjadi tempat penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh penjajah.
Mereka yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat penindasan dan
pemerasan selalu dialaminya.
2.   
Golongan Majikan dan Buruh
Golongan majikan terdiri dari para
pengusaha swasta asing. Pemilik perusahaan.
Golongan buruh terdiri dari
masyarakat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dari perkebunan-perkebunan
tersebut hanya kaum pemilik modal yang memperoleh keuntungan sedangkan kaum
buruh memperoleh upah yang kecil.
C.    Mobilitas Sosial Penduduk dan
Perubahan Demografi
a)       
Mobilitas
sosial
Mobilitas
sosial
merupakan gerakan masyarakat atau perpindahan penduduk atau masyarakat
dari satu daerah ke daerah lain.
Mobilitas sosial yang terbesar di Indonesia terjadi
karena :
a.       Pada masa
tanam paksa orang melakukan mobilitas sosial untuk menghindari berbagai
kewajiban yang harus mereka jalani seperti kewajiban kerja paksa dan tanam
paksa. Mereka berpindah ke daerah-daerah yang tidak ada kewajiban tanam
paksanya.
b.      Pada masa
tanam paksa mereka melakukan mobilitas penduduk juga untuk menghindari diri
dari bahaya kelaparan dan kekeringan yang melanda desa mereka. Sehingga mereka
pergi ke daerah yang tidak terkena kekeringan.
c.       Berkembangnya
perkebunan-perkebunan besar di Indonesia menyebabkan munculnya tuntutan akan
pemenuhan tenaga kerja.
d.      Untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut maka pemerintah melakukan mobilitas
sosial
yaitu dengan mendatangkan para pekerja dari daerah ke pusat-pusat
perkebunan. Contohnya sejak tahun 1870 terjadi pengiriman buruh secara
besar-besaran dari Jawa ke perkebunan di Sumatra Timur. Sehingga banyak
penduduk Pulau Jawa yang bekerja ke luar Jawa.
e.       Para pekerja
Indonesia dibayar dengan harga murah sehingga para pengusaha perkebunan
bersedia mengikat mereka dengan Koeli Ordonatie (kuli kontrak) yang
disertai denagn Poenale Sanctie(ancaman hukuman bagi yang tidak mau
bekerja dan meninggalkan perkebunan), ini merupakan kebijakan dari
pemerintah.
f.       Mobilitas
sosial terjadi juga karena lahan-lahan pertanian di desa digunakan untuk
industri dan perkebunan  besar sehingga penduduk yang awalnya bekerja
sebagai petani beralih profesi menjadi buruh. Mereka meninggalkan
desanya menuju ke tempat-tempat industri.
g.      Munculnya kota-kota
baru
yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat memungkinkan berbagai
sarana prasarana ada di kota tersebut sehingga masyarakat pergi kekota untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Seperti kebutuhan akan pendidikan yang hanya ada di
kota.
h.      Banyaknya
orang Indonesia yang mengenyam pendidikan pada akhirnya memunculkan golongan
cendekiawan yang bekerja pada kantor-kantor milik pemerintah yang letaknya di
kota. Hal ini menyebabkan mereka meninggalkan desa untuk bekerja menjadi pejabat
di kota.
Hal-hal yang mempercepat terjadinya mobilitas sosial
adalah sebagai berikut :
1.    Dibangunnya
jaringan infrastruktur seperti jalan raya,  jalan kereta api, pelabuhan,
kapal, kereta apai,dsb. Semua itu ditujukan untuk menunjang kegiatan
perkebunan, pengangkutan barang, serta  tenaga kerja dari satu tempat ke
tempat yang lain.
2.    Munculnya
kota-kota baru yang lahir sebagai dampak munculnya kota-kota perkebunan.
Kota-kota dipesisr contohnya: Tuban, Gresik,Batavia, Surabaya, Semarang,
Banten, dsb. Kota-kota di Pedalaman, seperti Bandung, Malang, Sukabumi.
3.    Munculnya
kebangkitan Nasional Indonesia dan lahirnya kesadaran kebangsaan dan bernegara
di kalangan penduduk menimbulkan mobilitas sosial penduduk sebagai upaya untuk
melakukan perlawanan menentang penjajahan.
b)      
Perubahan Demografi
Perubahan
Demografi
merupakan perkembangan perubahan jumlah penduduk. Pola kependudukan di Indonesia
mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ekonomi di Indonesia. Pola
kependudukan tersebut mengikuti pola kependudukan modern. Hal ini terliaht
dengan:
a.       Lahirnya
desa-desa dan kota-kota modern menggantikan ibu kota kerajaan sebagai pusat
aktivitas masyarakat Indonesia.
b.      Kota-kota
baru yang muncul merupakan pusat pemerintahan, kantor-kantor dagang, dan
pusat-pusat perkebunan.
c.       Desa
merupakan daerah pertanian yang mendukung aktivitas di daerah perkotaan.
d.      Hubungan
desa dan kota pada masa Belanda merupakan hubungan yang berdasarkan kepentingan
ekonomi. Pejabat pemerintahan merupakan kaki tangan Belanda dalam memperlancar
urusan perdagangan.
Masalah
kependudukan selalu berkaitan dengan masalah tanah serta perubahan fungsinya.
Hal ini terlihat pada:
Masa Tanam Paksa, perubahan tampak dengan tanah-tanah yang semula
adalah milik rakyat selanjutnya menjadi tanah perkebunan milik pemerintah
dengan ditanami tanaman yang laku dipasaran Eropa. Tanah-tanah tersebut harus
dikerjakan secara paksa oleh rakyat sehingga tentu saja menimbulkan penderitaan
bagi rakyat.
Masa Liberalisme, tanah-tanah milik
penduduk dijadikan perkebunan-perkebunan besar yang ditanami tanaman yang
menguntungkan, seperti gula, tembakau. Tanah milik petani menjadi objek
kapitalisme, seiring munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing. Perkebunan
tersebut kemudian dijadikan tempat/tujuan untuk bekerja dan mendapatkan upah
sehingga muncul mobilitas penduduk yang akhirnya memunculkan lahirnya kota-kota
baru sebagai tempat perkembangan perekonomian penduduk.
D.    Kedudukan dan Peran Perempuan
Berkembangnya pendidikan di
Indonesia mampu merubah keadaan bangsa Indonesia demikian pula dengan kondisi
kaum perempuan pada masa itu.
Perempuan Indonesia pada zaman dulu
memiliki peran:
a.       Hanya 
sebagai ibu rumah tangga, ibu untuk anak-anak mereka dan istri serta pelayan
suami.
b.      Kaum
perempuan Indonesia dibelenggu oleh aturan-aturan tradisi dan adat yang
membatasi perannya dalam kehidupan masyarakat.
c.       Mereka tidak
boleh mengenyam pendidikan, pendidikan yang boleh mereka peroleh terbatas pada
usaha untuk persiapan menjadi ibu rumah tangga.
d.      Mereka hanya
dapat pasrah menunggu serta menerima apa yang ditentukan oleh adat yang
e.       didominasi
oleh kaum laki-laki.
f.       Mereka tidak
boleh menentukan jodohnya sebab jodoh telah ditentukan oleh orang tuanya.
Kedudukan perempuan
zaman dulu:
a.      
Perempuan selalu dipandang rendah, dianggap tidak
berguna apa-apa.
b.     
Kedudukannya dipandang dibawah laki-laki sehingga
perempuan selalu diperlakukan kurang sopan.
c.      
Perempuan tidak mempunyai hak tetapi mempunyai banyak
sekali kewajiban.
d.     
Perempuan adalah kaum yang terbelakang, tidak perlu
diperhitungkan.
Masuknya budaya barat dengan
kemodernisasiannya mampu membukakan pikiran bagi kaum wanita Indonesia yang
dipelopori oleh R.A Kartini
(21 April 187913 September 1904). Ia sadar bahwa perempuan pribumi terlalu
terikat dengan tradisi dan adat istiadat. Perempuan selalu terbelakang dan
terlalu berpandangan sempit. Kartini ingin menampilkan sebuah perubahan bagi
kaum perempuan Indonesia. Karena pergaulannya ketika sekolah di E.L.S.
(Europese Lagere School) atau tingkat sekolah dasar dan ilmu yang dia peroleh
selama sekolah maka Kartini berkeinginan untuk mengangkat kedudukan kaumnya. Ia
mulai mendirikan sekolah khusus perempuan di kota Jepara dan di Rembang (tempat
tinggal suaminya, Raden Adipati Joyodiningrat). Kartini sendiri yang menjadi
guru disekolah tersebut. Apa yang dilakukan Kartini tersebut akhirnya diikuti
oleh teman-temannya yang mendirikan Sekolah Wanita di Semarang, Surabaya,
Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Perkembangan pendidikan
untuk kaum wanita semakin berkembang dengan diberlakukannya Politik Etis oleh
pemerintah Belanda (1900-1922). 
Sumber 

Aziz, Maliha dan
Asril.
2006. Sejarah Indonesia III.
Pekanbaru
: Cendekia Insani
Udiani,
Christina M.

2006.
Menjadi Indonesia.
Jakarta
: Kompas
Prawoto, 2006. Seri IPS
Sejarah 1. Yogyakarta: yudhistira

 


admin
admin

No Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *