Kontroversi Seputar Tanam Paksa

Pengetian Sistem tanam Paksa
Pada
dasarnya sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel, berarti pemulihan sistem
eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekan oleh VOC
dahulu. Raffles telah mencoba untuk mendorong para petani Jawa untuk
meningkatkan produksi tanaman ekspor, dengan jalan membebaskan mereka dari
penyerahan-penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang-perangsang
positif, yaitu setelah mereka melunasi kewajiban pembayaran sewa tanah (land
rent) maka mereka dapat memperoleh hasil bersih dari penjuala hasil-hasil
pertanian mereka sendiri.
Niel (2003: 3)
menjelaskan, memang sebelum Inggris tiba di Jawa pada 1811, terdapat sejumlah
usulan dan percobaan yang dilakukan oleh Belanda untuk mengubah sistem yang ada
di Jawa, tetapi sistem sewa tanah terutama dianggap berasal dari Raffles. Sewa
tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik
semua tanah yang ada. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa di seluruh Jawa
yang pada gilirannya bertanggungjawab membagi tanah dan memungut sewa tanah
tersebut. Sewa ini, pada awalnya, dapat dibaryar dalam bentuk uang atau barang,
tetapi dalam perkembangan selanjutnya lebih banyak berupa pembayaran uang.
Menjelang tahun 1827,
pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan bahwa sebagian besar sewa tanah harus
dibayar dalam bentuk emas atau perak dan sisianya dalam mata uang tembaga. Besarnya
sewa didasarkan atas jenis tanah
tanah basah atau
tanah kering
dan perkiraan produktivitas tanah
dalam menghasilkan beras. Penilaiannya berkisar separuh bagi tanah basah
terbaik hingga seperempat bagi tanah kering yang kurang subur. Segera setelah
memperkenalkan sistem sewa tanah, Raffles mengubah pikirannya tentang penilaian
dan pemungutan yang secara berlangsung berhubungan dengan penanaman perorangan.
Namun terbukti hal itu tidak dapat dijalankan dan, ketika Jawa dikembalikan ke
Belanda pada 1816, diambil keputusan untuk tetap mempertahankan sistem sewa
tanah, tetapi pungutan pungutan dan penilaian dikembalikan pada basis desa.
Keputusan ini diharuskan karena tiadanya survai atau analisa kesuburan tanah
yang akurat dan memadai.
Sejak awal, sistem sewa
tanah memang tidak mempunyai data yang akurat sebagai dasar untuk membangun sistem
yang dapat berjalan dengan adil; kelemahan ini tidak segera dibenahi saat
Sistem Tanam Paksa diberlakukan. Baru pada tahun 1870-an dilakukan survai
kadester secara bertahap. Karena tidak adanya kriteria yang jelas untuk
menaksir sewa tanah, maka penilaian tahunan diperoleh dengan cara kira-kira dan
tawar-menawar; kepala desa berusaha menurunkan sejumlah pungutan sedangkan
pegawai-pegawai Belanda berupaya untuk menaikannya. Penilaian yang dihasilkan
tidak seragam dan, karena kepala desa biasanya berhasil menyembunyikan luas
tanah desa dan produksi tahun-tahun sebelumnya, penilaian yang dapat dicapai
jauh di bawah rata-rata dua perlima bagian yang diharapkan. [1]
Kebijakan kolonial
Belanda terhadap Jawa memang mengalami berbagai peninjauan ulang selama tahun
1820-an. Gubernur Jenderal Van der Capellen telah menerapkan suatu kebijakan
yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan dan memetik hasik tanah mereka
secara bebas. Sebaliknya, orang Jawa itu harus membayar sewa tanah seperti yang
digambarkan diatas. Kebijakan ini mengalami kegagalan setelah 1825 karena
sejumlah alasan, terpenting di antaranya adalah pengeluaran tambahan akibat
Perang Jawa dan merosotnya harga komoditi pertanian tropis di pasar dunia. Raja
William 1 kemudian mengutus Viscout Du Bus de Gisignies untuk berangkat ke Jawa
pada 1826 sebagai Komisaris Jenderal dengan wewenang penuh mengurangi
pengeluaran dan mengharuskan tanah jajahan melunasi. Dalam “Laporan Kolonisasi”
(Colonization Report) 1 Mei 1827 yang
terkenal itu, Du Bus menguraikan rencana besarnya menjadikan Jawa sebagai aset
yang menguntungkan. Pada intinya dia mengusulkan agar tanah-tanah yang tidak
terpakai (terlantar) di Jawa dijual atau disewakan kepada orang-orang Eropa
yang akan mengolah tanah ini dengna menggunakan tenaga kerja orang Jawa yang
ditarik lewat peraturan upah bebas.
Sebagai tanggapan atas
usulan kolonisasi Du Bus itu Johannes Van den Bosch menyodorkan sebuah
“nasehat” pada 6 Maret 1829 yang bertolak belakang dengan kebijakan pemberian
jaminan kebebasan atas tanah dan hasilnya kepada orang Jawa maupun kebijakan
penjualan tanah terlantar kepada orang Eropa. Inilah pernyataan pertama tentang
apa yang kemudian disebut sistem penanaman hasil bumi yang cocok bagi pasar
Eropa, atau untuk mudahnya Sistem Tanam Paksa.[2]
Kegagalan
sistem pajak tanah meyakinkan Van den Bosch bahwa pemulih
an sistem penyerahan wajib perlu sekali untuk
memperoleh hasil tanaman dagangan yang dapat diekspor ke luar negeri.
Pengalaman selama sistem pajak tanah berlaku telah memperlihatkan bahwa
pemerintah kolonial tidak dapat menciptakan hubungan langsung dengan para
petani yang secara efektif dapat menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang
dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu
dengan
para bupati dan kepala-kepala desa. Artinya,
ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku di daerah pedesaan masih
perlu dimanfaatkan jika hasil-hasil yang diharapkan ingin diperoleh.
Sistem
tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman
dagangan untuk diekspor ke pasaran dunia. Ciri utama dari sistem tanam paksa
yang diperkenalkan oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa
untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian
mereka dan bukan dalam bentuk uang seperti yang mereka lakukan selama sistem
pajak tanah masih berlaku. Van den Bosch mengharapkan agar dengan
pungutan-pungutan pajak dalam atura
n ini, tanaman dagangan bisa dikirimkan ke negeri Belanda
untuk dijual di sana kepada pembeli-pembeli Amerika dan seluruh Eropa dengan
keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha Belanda.
Dalam
salah satu prasaran yang telah ditulis Van den Bosch sebelum ia dikirim ke
Indonesia, terdapat suatu perkiraan bahwa produksi tanaman ekspor dapat
ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15 sampai f.20 juta setiap tahun, jika
sistem tanam paksa yang dipraktekkan di Parahiyangan juga diintroduksi di
daerah-daerah lainnya. Van den Bosch yakin paksaan seperti yang dijalankan oleh
VOC adalah caara terbaik untuk memperoleh tanaman dagangan untuk pasaran Eropa,
karena ia menyangsikan bahwa perkebunan-perkebunan Eropa yang mempekerjakan
tenaga-tenaga yang bebas dapat bersaing dengan perkebunan-perkebunan di pulau
Jawa. Di lain pihak Van den Bosch berkeyakinan bahwa penghapusan sistem pajak
tanah dan penggantian sistem ini, dengan penyerahan wajib, juga akan
menguntungkan para petani, karena dalam kenyataannya pajak tanah yang perlu
dibayar oleh para petani sering mencapai jumlah sabagai sepertiga ssampai
separoh dari nilai hasil pertaniannya. Jika kewajibanpembayaran pajak tanah ini
digantikan dengan kewajiban dengan menyediakan sabagian dari waktu kerjanya
untuk menanam tanaman dagangan,misalnya 66 hari dalam setahun, maka kewajiban
ini akan lebih ringan dari pada kewajiaban membayar pajak tanah.[3]
Pelaksanaan
Sistem Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan
pokok dari sistem tanam paksa tertera dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun
1834, no. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di
pulau Jawa, berbunyi sebagai berikut :
1.      Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk
agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan
yang dapat dijual di pasaran Eropa;
2.      Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk
untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang
dimiliki penduduk desa;
3.      Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman
dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi;
4.      Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam
tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah;
5.      Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang
disediakan, wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia-Belanda, jika nilai
hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus
dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat;
6.      Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan
kepada pemerintah, sedikit-dikinya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh
kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat;
7.      Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah
pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya
membetasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan
tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.
Di
atas kertas ketentuan-ketentuan diatas memang kelihatan tidak terlampau menekan
rakyat, walaupun orang pada prinsipnya dapat mengajukan keberatan-keberatan
mengenai unsur paksaan yang terdapat dalam sistem tanam paksa itu. Dalam
praktek ternyata pelaksanaan sistem tanam paksa sering sekali jauh menyimpang
dari ketentuan-ketentuan pokok, sehingga rakyat banyak dirugikan, kecuali
mungkin ketentuan-ketentuan nomor 4 dan 7 tersebut diatas.
Menurut
ketentuan dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 maka setiap persetuajn yang
diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian dari
sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan
atas kerelaan dar pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur
ketakutan. Akan tetapi dalam kenyataan ternyataan seluruh pelaksanaan sistem
tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Jelaslah kiranya dalam hal ini
pemerintah kolonial menggunakan atau lebih tepat menyalahgunakan kekuasaan
tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar
mereka menyerahkan sebagian dari tanah mereka untuk tujuan sistem tanam paksa.
Salah
satu akibat yang penting dari sistem tanam paksa adalah meluasnya bentuk milik
tanah bersama (milik komunal). Hal ini disebabkan karena para pegawai
pemerintah kolonial cenderung untuk memperlakukan desa dengan semua tenaga
kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa
sebagai satu keseluruhan untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam menetapkan
tugas penanam-penanam paksa yang dibebankan pada tiap desa. Jika para pegawai
pemerintah kolonial misalnya harus mengadakan persetujuan-persetujuan yang
terpisah dengan tiap-tiap petani yang memiliki tanah, memperoleh seperlima dari
tiap-tiap bidang tanah mereka, maka hal ini sangat mempersulit pekerjaan
mereka. jauh lebih mudah untuk mentapkan target yang harus dicapai oleh
masing-masing desa sebagai satu keseluruhan.
Untuk
menjamin bahwa para pegawai Belanda maupun para bupati dan kepala desa
menunaikan “tugas” mereka dengan baik, maka pemerintah kolonial memberi
perangsang finansiil kepada mereka yang terkenal dengan nama cultuurprocenten,
yang diberikan kepada mereka disamping pendapatan biasa mereka.
cultuurprocenten ini merupakan persentase tertentu dari penghasilan yang
diperoleh dari penjualan tanaman-tananam ekspor terbebut yang diserahkan kepada
para pegawai Belanda dan kepala-kepala desa jika mereka berhasil dalam mencapai
atau melampaui target produksi yang dibebankan kepada tiap-tiap desa. Cara-cara
ini tentu saja menmbulkan banyak penyelewenganan yang sangat menekan dan
merugikan rakyat, karena para pegawai-pegawai Belanda maupaun bupati dan
kepala-kepala desa mempunyai vested interest dalam usaha untuk menungkatkan
produksi tanaman-tanaman perdagangan untuk ekspor.
Disamping
ini cara penanaman paksa yang hanya dapat dijalankan dengan unsur kekerasan di
tinjau dari segi ekonomi tidak efisien karena banyak pemborosan terjadi dalam
penggunaan tenaga kerja untuk penanaman paksa. 
Selain itu menurut ketentuan resmi mengenai sistem tanam paksa,
tanah-tanah milik rakyat yang harus disediakan untuk tanaman paksa hanya boleh
meliputi seperlima tanah-tanah milik penduduk desa. Dalam praktek ternyata
angka ini sering dilampaui, sehingga sering mancapai separoh atau lebih dari
tanah-tanah milik rakyat. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat, dan
membahayakan  kehidupan mereka. jika
penduduk desa dikerahkan untuk menanam tanaman-tanaman untuk ekspor, maka
mereka tentu tidak mempunyai cukup waktu tenaga untuk mengerjakan tanah yang
disediakan untuk penanaman bahan makanan.
Angka-angka
diatas kelihatan tinggi sekali, namun untuk memperoleh pengertian yang lebih
dalam mengenai sistem tanam paksa, perlu diperhatikan bahwa sebenarnya sistem
tanam paksa bukan merupakan sistem dalam arti yang lazim, tetapi banyak terdiri
atas berbagai pengaturan lokal (lokal arranggements) yang diadakan oleh
pegawai-pegawai pemerintah kolonial untuk mengusahakan produksi tanaman
dagangan. Peraturan-peraturan setempat ini berbeda dari tempat ke tempat, atau
dari desa ke desa.
Waktu
Van den Bosch kembali ke negeri Belanda untuk menerima jabatan Menteri Koloni,
maka ia memenag berusaha untuk tetap memusatkan kekuasaan eksekitif mengenai
penanaman paksa dalam tangannya ssendiri, akan tetapi dalam usaha ini ia tidak
berhasil. Apa yang kemudian terjadi adalah suatu perkembangan dimana para
pegawai setempat dari pemerintah kolianl memperoleh makin banyak kekuasaan untuk
mengatur sebangsa sistem tanam paksa di desa-desa yang berada di bawah wewenang
mereka. keadaan ini mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari
pegawai-pegawai setempat, yang dengan bantuan kepala-kepala rakyat berusaha
sekeras-kerasnya untuk meningkatkan hasil produksi tanaman dagangan untuk
keuntungan mereka sendiri.
Dalam
pada itu perlu diperhatikan juga walaupun di desa-desa yang termasuk dalam
tanam paksa, tanah-tanah yang pertani yang harus disediakan untuk tanaman
dagangan sering melebihi seperlima dari seluruh tanah pertanian desa, namun
bila diambil sebagai keseluruhan, seluruh jumlah tanah yang disediakan untuk
penanaman paksa di Jawa hanya merupakan bagia yang relatif kecil dari seluruh
tanah pertanian di Jawa. Misalnya, dalam tahun 1845 penanaman paksa di jalankan
di tanah-tanah yang hanya meliputi 86.000 bahu atau seperdelapan belas dari
seluruh tanah pertanian yang terdapat di Jawa pada waktu itu.
Tekanan
yang paling berat atas rakyat terdapat didaerah- daerah tanaman indigo,
terutama di daerah Parahiyangan. Misalnya setelah indigo diperkenalkan di sana,
maka orang laki-laki dari beberapa desa di distrik Simpur dipaksakan untuk
bekerja di perkebunan-perkebunan indigo selama waktu tujuh bulan terus-menerus,
jauh dari tempat kediaman mereka. jika akhirnya mereka kembali ke kampung
halaman, mereka mendapati bahwa sawah-sawah mereka tidak terurus sama sekali.
Hal ini tidak dapat dihindarkan, karena tenaga-tenaga kerja di perkebunan
indigo dilarang keras untuk meninggalkan pekerjaan mereka.
Selanjutnya
adalah mengenai pembebasan dari pajak tanah. Menurut ketentuan resmi, tanah
yang disediakan untuk tanaman paksa dibebaskan dari pajak tanah. Dalam praktek
ternyata pelaksanaan penanaman paksa tidak begitu banyak menyimpang dari
ketentuan semula, berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang disebut lebih dahulu.
Meskipun demikian petani-petani harus menanggung dua macam beban, yaitu
pekerjaan paksa untuk menanam tanaman-tanaman eskpor dan pembayaran pajak
tanah.
Ketentuan
lain dari sitem tanam paksa menentukan selisih positif antara nilai yang
ditaksir dari tanaman dagangan yang dihasilkan dari penanaman paksa dan jumlah
pajak dan jumlah pajak tanah yang harus dibayar oleh rakyat akan digunakan
untuk kepentingan rakyat. Ketentuan ini kedengarannya bagus, akan tetapi dalam
kenyataan rakyat sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari ketentuan ini.
Kelemahan dari ketentuan in
i terletak dalam perumusan kata-kata “nilai yang
ditaksir” dari tanaman dagangan. Dalam praktek hal ini berarti bahwa taksiran
mengenai nilai tanaman dagangan yang dihasilkan oleh rakyat dibahaw paksaan
dilakukan oleh pegawai-pegawai pemerintah kolonial sendiri. Sudah barang tentu
taksiran ini tidak sesuai dengan nil
ai tukar yang dapat diperoleh di pasaran bebas, malah
jauh dibawah nil
ai
tukar ini. Dengan demikian rakyat tidak memperoleh keuntungan apapun dari
ketentuan yang kelihatan bagus di atas 
kertas. Seperti halnya juga dengan ketentuan-ketentuan lain, maka
peraturan yang mengatakan bahwa kerugian–kerugian yang diderita akibat kegagalan  panen akan ditanggung pemerintah ternyata
tidak pernah ditepati, artinya segala kerugian yang diderita akibat kegagalan
panen dibebankan kepada rakyat. Disamping segala pekerjaan yang harus dilakukan
rakyat untuk penanaman paksa, mereka juga masih harus melakukan segala macam
pekerjaan rodi baik untuk pemerintah kolonial maupun untuk kepala-kepala mereka
sendiri. Kebiasaan pekerjaan rodi ini memeng sudah berasal dari zaman sebelum
sistem tanam paksa, akan tetapi ditambah dengan pekerjaan yang wajib dilakukan
untuk penanaman paksa sehingga beban yang diletakkan atas pundak rakyat menjadi
makin berat.
Sementara
itu apabila ditinjau dari segi luas tanah, maka tanah yang disediakan untuk
penanaman paksa diambil seb
agai persentasi dari seluruh tanah pertanian di Jawa
tidak begitu besar. Dalam tahun 1833 luas seluruh tanah pertanian rakyat
berjumlah kurang lebih 964.000 bahu. Dari 964.000 bahu ini kira-kira 56.000
bahu dipergunakan untuk penanaman wajib, sedangkan dalam tahun 1861, jadi
sewaktu penanaman paksa sudah muali ditinggalkan, angka ini berjumlah kira-kira
53.000 bahu. Jadi dalam tahun 1833 hanya satu seperdelapan tanah dari seluruh
tanah pertanian di Jawa diperuntukkan untuk penanaman wajib, sedangkan dalam
tahun 1861 persentase ini lebih kecil lagi. Untuk penanaman wajib menurut jenis
tanaman-tanaman wajib :
Pembagian luas
tanah untuk penanaman paksa menurut jenis tanaman dalam tahun 1883.
Jenis tanaman                                      Luas tanah
(dalam bahu)
Gula                                                    32,722
Nila (indigo)                                        22,141
Teh                                                      324
Tembakau                                            86
Kayu manis                                         30
Kapas                                                  5
Disamping
tanaman yang disebut diatas, masih terdapat juga beberapa tanaman lain yang
artinya lebih kecil lagi dari kapas. Angka-angka di atas jelas memperlihatkan
bahw
a kedua
tanaman ekspor yang terpenting adalah gula dan nila (indigo). Akan tetapi perlu
diperhatikan disini bahwa angka-angka di atas sama sekali tidak menyinggung art
i dari penanaman kopi yang merupakan tanaman ekspor
terpenting selama abad ke sembilan belas. Jika kopi diperhitungkan juga, maka
gambaran mengenai penanaman paksa menjadi berlainan sekali. Namun demikian, ada
beberapa sebab mengapa kopi mengambil tempat tersendiri sebagai tanaman ekspor
terpenting dari pualu Jawa.
Di
daerah-daerah penanaman gula di Jawa, luas tanah sawah seluruhnya berjumlah
sekitar 483.000 bahu, dari mana kurang lebih 40.500 bahu dipergunakan untuk
penanaman gula. Jadi tanah sawah yang disediakan untuk penanaman gula dalam
tahun 1833 hanya merupakan 1/12 dari seluruh tanah rakyat di daerah-daerah gula
di Jawa.
Tanaman
dagangan yang terpenting yang ditanamn selama sistem tanam paksa berlaku,
adalah kopi, gula dan nila (indigo). Pentingnya ketiga tanaman ini tidak hanya
ternyata dari luas tanah yang disediakan untuk ketiga tanaman ini, tetapi juga
dari jumlah orang yang terlibat dalam penanaman ketiga tanaman ini. Misalnya,
dalam tahun 1858 tidak kurang dari 450.000 orang terlibat dalam penanaman kopi,
dan kurang lebih 300.000 orang dalam penanaman gula, dan kira-kira 110.000
orang dalam penanaman nila.
Dalam
peta itu terdapat suatu perbedaan dalam dampak (impact) dari penanaman kopi di
satu pihak dan penanaman gual dan nila dipihak lain. Jika kopi ditanam di
tanh-tanah yang belum digarap rakyat untuk pertanian, maka gula dan nila di
tanam di tanah-tanah pertanian  rakyat.
Dengan demikina maka secara relatif penanaman kopi membaha pengaruh yang begitu
mendalam atas kehidupan masyarakat petani dibanding dengan penanaman gula dan
nila.[4]
Dampak
Positif dan Negatif Sistem Tanam Paksa

Perubahan
besar dalam penguasaan tanah terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda
memperkenalkan Cultuur Stelsel (tanam
paksa) di daerah-daerah gubernemen. Sistem ini dimaksudkan sebagai usaha untuk
lebih memanfaatkan sumber daya tan
ah, tenaga kerja dan kedudukan hukum dari keduanya.
Sekali ini didominasi negara atas dua faktor produksi sekaligus dilaksanakan.
Petani diharuskan menyediakan seperlima tanah pertanian untuk keperluan tanaman
komersial sebagai ganti pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Sementara
itu petani juga harus menyediakan te
naga kerja sendiri sesuai dengan perhitungan wajib kerja
untuk kepentingan negara. Eksploitasi negara atas tanah dan tenaga kerja itu
disahkan berdasarkan anggapan bahwa tanah adalah milik negara sebagaimana kedudukan
tanah dalam kerajaan tradisional. Terhadap tenaga kerja dikenakan kewajiban
dalam bentuk heerensdiensten, pancen
diensten
, dan cuulturdiensten.
Ada
perbedaan pendapat dikalangan para ahli tentang untung rugi dari tanam paksa.
Keuntungannya, petani pemilik tanah memperoleh sejumlah sewa meskipun mereka
pun harus membayar pajak tanah kepada pemerintah. Namun demikian, kerugiannya
jauh lebih banyak bagi para petani. Sedangkan kerugiannya lebih banyak dipikul
oleh pemerintah Hindia Belanda.
Oleh
karena tuntutan akan tanah-tanah pertanian, maka tanam paksa sangat berpengaruh
atas kepemilikan tanah sehingga hak-hak petani atas tanah secara perorangan
sangat dirugikan. Kemungkinan untuk menuntut tanah-tanah itu diperkuat oleh :
(1) adanya hak menguasai dari desa yang sejak dahulu terdapat di Jawa Tengah
dan Jawa Timur, (2) bertambah melemahnya hak milik perseorangan sebagai akibat
pengaruh feodal, (3) banyaknya tanah yang tak terurus pada permulaan abad ke-19
sebagai akibat perpindahan penduduk untuk melepaskan diri dari beban rodi yang
berat dalam pembuatan jalan. Selain itu karena alasan terjadinya epidermi,
kegagalan panen yang berulang berkali-kali selama Perang Diponegoro. Segala
keadaan tersebut menyebabkan hak milik perseorangan para petani di Jawa Tengah
menjadi hal yang lemah sekali, sehingga tak memiliki daya dalam menolak tanam
paksa.
Dengan
adanya tanam paksa juga telah terjadi pergeseran pemakaian tanah. Apabila pada
zaman sebelum tanam paksa, tanah di Jawa lebih banyak dipergunakan untuk
menanam tanaman pokok, maka pada masa tanam paksa, selain untuk menanam tanaman
pangan, tanah pertanian juag digunakan untuk menanam tanaman bahan dasar pabrik
seperti tebu, tembakau, nila dan sebagainya. Ketika itu tanah yang secara
tradisional dimanfaatkan petani untuk keperluaan tanaman subsitensi, telah
dihadapkan pada tanaman baru, yakni tanaman untuk kepentingan industri
perkebunan. Setelah adanya pabrik gula yang dilengkapi dengan penggilingantebu
dengan tenaga air, maka tanah-tanah disekitar pabrik dikuasi oleh perusahaan
untuk mensuplai bahan dasar pabrik itu. Penduduk pemilik tan
ah disekitar pabrik yang sawahnya ditanam tebu mendapat
ganti rugi berupa tanah-tanah diluar lingkaran pabrik.
Pembagian
dan pergeseran penggunaan tanah seperti itu biasanya dilakukan oleh rakyat
sendiri. Namun demikian jika tidak dapat berjalan secara sukarela, maka
pemerintah distrik harus ikut campur juga. Di Tegal misalnya, hampir semua
tanah di desa-desa tertentu ditanami dengan tebu dan rakyat hampir tidak
memiliki tanah pertanian lagi. Pergeseran ini menjadi lebih sulit karena tanah
penduduk desa di sekitar pabrik tebu mendapat tanah-tanah pertanian di
desa-desa yang letaknya lebih jauh. Sementara desa-desa yang disebut terakhir
itu mendapat tanah pertanian pada desa lain yang lebih jauh lagi.
Pembagian-pembagian
tanah itu sangat mempengaruhi derajat masyarakat desa menurut hukum adat.
Tingkatan pertama terdiri dari orang-orang desa asli (inti desa) yang menjadi
pemilik tanah dan memperoleh hak-hak serta menanggung beban-beban yang penuh.
Orang-orang dari tingkatan bawah memperoleh hak-hak yang lebih sedikit dan
menanggung kewajiban yang ringan. Dengan adanya pembagian sebagaimana terurai
di atas, pembagain masyarakat menurut aturan lama dihapuskan, meskipun tidak menghilang
sama sekali.[5]
Sedangkan menurut van
Niel (2003: 260), ada tiga bidang pokok perubahan yang sangat dipengaruhi oleh
Sistem Tanam Paksa terhadap persoalan ekonomi dengan segala akibatnya. Ketiga
bidang pokok tersebut adalah, pertama,
pembentukan modal; kedua, tenaga
kerja murah; dan ketiga, ekonomi
pedesaan.
Modal masuk ke Jawa
sebelum tahun 1830 dan lebih banyak lagi yang mengalir ke Jawa sesudah tahun
1880. Apa yang telah dilakukan oleh Sistem Tanam Paksa adalah memperlihatkan
secara gamblang bahwa Jawa dapat menghasilkan beberapa komoditas pertanian
tertentu dengan cara cukup murah untuk bisa bersaing di pasar dunia. Ketika hal
ini diperlihatkan kepada pengusaha-pengusaha di Jawa dan luar Jawa, pulau ini
segera menjadi medan magnit penanaman modal.
Sistem Tanam Paksa
mempertahankan kerja convee dan
menambahkan di dalamnya sesuatu yang disebut pelayanan tanam (cultivation service), yakni kerja wajib
yang diharuskan untuk penanaman tanaman dagang pemerintah. Secara teoretis,
pelayanan tanaman diberi konpensasi berupa pembayaran hasil panen, tapi yang
lebih sering terjadi adalah orang yang sesungguhnya mengerjakan pelayanan tanam
justru tidak menerima pembayaran sama sekali. Sepanjang menyangkut lapisan
lebih rendah, bekerja dalam penanaman pemerintah dianggap sam dengan kerja
wajib yang dilakukan oleh untuk kepala-kepala dan pemuka mereka. Maka
terjadilah hubungan simbiosis atara tenaga kerja murah dengan prasyarat
matapencarian pokok untuk bertahan hidup yang kelihatan tumbuh semakin menguat,
sementara konsep kerja untuk mendapat upah yang diperlukan untuk bisa bertahan
hidup tidak pernah dibangkitakan di kalangan petani Jawa lapisan bawah.
Ekonomi pedesaan dan
struktur ekonomi desalah yang selama abad ke-19 menghimpun kenyataan-kenyataan
sosio-ekonomi dari kehidupan orang Jawa dengan mengubah hasil bumi dan tenaga
kerja murah menjadi pengaturan fungsional. Sudah sejak awal Sistem Tanam Paksa
melanjutkan proses untuk membuat desa Jawa menjadi untuk paling bawah dalam
suatu sistem administrasi yang terpusat, tetapi dalam proses ini ditambah pula
dengan menjadikan desa sebagai basis produksi dan unit subsistens utama bagi
masuknya Jawa ke dalam perekonomian pasar dunia.[6]

[1] Robert
Van Niel. Sistem Tanam Paksa Di Jawa.
(
Jakarta: LP3ES
. 2003 ), hlm. 3-4.
[2] Ibid., hlm. 5.
[3] Marwati
Djoened Poesponegoro. Sejarah Nasional Indonesia IV.
( Jakarta : Balai Pustaka. 1993 ),
hlm.  97-99
[4] Marwati
Djoened Poesponegoro. Sejarah Nasional Indonesia IV.
( Jakarta : Balai Pustaka. 1993 ),
hlm. 99-107
[5] Sri
Margana. Sejarah Indonesia :Perspektif
Lokal dan Global
(Yogyakarta:
Ombak
. 2010)
hlm
.
116-118
[6] Robert van Niel, Op.cit.,
hlm. 289-292.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *