Sejarah VOC, Latar Belakang Berdiri, Kebijakan, Perlawanan dan Runtuhnya VOC di Indonesia

Latarbelakang dibentuknya VOC

Keinginan Belanda untuk melakukan monopoli dibidang perdagangan dikawasan Nusantara, ternyata tidak hanya merupakan keingan Belanda sendiri, tetapi juga negara lainnya, seperti Inggris. Bahkan Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk sebuah perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600 yang diberi nama EIC (East India Company), yang mana telah menimbulkan kekawatiran dikalangan para pedagang Belanda sehingga persaingan yang tadinya ada diantara mereka sendiri berubah menjadi kesepakatan untuk membentuk sebuah badan dagang guna membendung EIC.

Untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan untuk mengahadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainya, seorang anggota parlemen dari Belanda bernama Johan van Oldebanevelt mengajukan usul mengenai penggabungan pedagang – pedagang Belanda menjadi serikat dagang. Maka pada tanggal 20 Maret 1602, atas prakarsa Pangeran Maurits dan Olden Barneveld didirikan kongsi perdagangan bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie – VOC (Perkumpulan Dagang India Timur). Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang yang bernama Hereen Zeventien. Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang di kepalai oleh Francois Wittert.

Tujuan dibentuknya VOC

Adapun tujuan dari dibentunya VOC di Indonesia:

• Menghindari persaingan dagang tidak sehat diantara sesama pedang Belanda sehinggan keuntungan maksimal dapat diperoleh.
• Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainya.
• Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spayol yang masih menduduki Bealnda.

Hak Istimewa ( Hak Octroi ) VOC

Untuk menguasai perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa , maka VOC diberikan hak-hak istimewa (Hak Octroi) dari pemerintah Belanda yang meliputi hal berikut :

• Hak monopoli perdagangan
• Hak mencetak dan mengedarkan uang
• Hak mengangkat dan memperhentikan pegawai
• Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja
• Hak memiliki tentara sendiri
• Hak mendirikan benteng
• Hak menyatakan perang dan damai
• Hak mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat.
• Hak menjalankan kekuasaan kehakiman

Karena hak-hak yang dimiliki VOC ini, menyebabkan VOC berkembang pesat, bahkan Portugis mulai terdesak. Untuk mengusung kepentingan VOC diangkatlah gubnur jendral VOC yang pertama yaitu Pieter Both (1610-1614). Pada masa gubnur jendral J.P Coen menilai Jayakarta lebih strategis, pada tahun 1611 berhasil direbutnya dan diuabh namanya menjadi Batavia. Kota ini lalu dijadikan pusat kekuasaan VOC di Indonesia.

Politik Ekonomi VOC

Usaha VOC untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya adalah melalui monopoli perdagangan. Untuk itu VOC menerapakan beberapa aturan dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

1. Verplichhte Leverantie
   Verplichhte Leverantie yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Peraturan ini melarang rakyat untuk menjual hasil bumi kepada pedagang lain selain VOC. Hasil bumi tersebut diantaranya lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila serta binatang ternak.
   
2. Contingenten
   Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
   
3. Ektripasi
   Ektripasi yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot.
   
4. Pelayaran Hongi
   Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya. Tujuan diadakannya pelayaran Hongi adalah menghindari adanya penyelundupan dan pasar gelap yang menyalahi aturan monopoli VOC. Tindakan VOC bagi yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati VOC diantaranya penyitaan barang dagangan, di masukkan ke penjara, dijual ke pasar budak sampai yang terkejam yaitu di bunuh.
   
5. Preanger Stelsel
   Sistem Priangan atau lebih dikenal dengan Preanger Stelsel yaitu penyerahan wajib pajak kepada VOC atas hasil bumi masyrakat di wilayah Priangan pada periode 1677 – 1871 bukan berupa uang melainkan hasil bumi yang setara dengan uang pajak tersebut. Selain penyerahan wajib berupa hasil bumi, VOC juga memaksa pribumi menjadi budak apabila pribumi tersebut tidak mempunyai lahan. Pribumi tersebut dipekerjakan untuk menanam tanaman sesuai yang diinginkan VOC dengan sistem kerja rodi / kerja paksa tanpa adanya upah dari VOC.

Dampak positif dari politik ekonomi VOC bagi Indonesia adalah rempah – rempah Indonesia menjadi komoditi yang sangat laku di Eropa sedangkan dampak negatif dari politik ekonomi ini adalah terjadi penindasan pada kaum pribumi dalam upaya monopoli VOC dalam perdagangan rempah – rempah.

Dampak positif bagi pihak VOC adalah keuntungan sebesar besarnya untuk mengisi kas negeri Belanda. Namun keuntungan ini tidak diimbangi dengan moral pejabat petinggi VOC, terjadi korupsi di berbagai tingkatan pejabat VOC. Meskipun pendapatannya besar tetapi akibat dari korupsi – korupsi yang dilakukan pejabat VOC juga turut mengurangi kas pemasukan untuk Belanda. Hutang – hutangpun dilakukan negeri Belanda dan pada akhirnya pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan untuk selanjutnya digantikan oleh Belanda. Hutang – hutang VOC pada periode sebelumnya kemudian berpindah tangn ke Belanda mengakibatkan kas belanda berkurang dan bahkan kosong.

Sistem Birokrasi VOC

Untuk memerintah wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jendral yang dibantu oleh empat orang anggota yang disebut Raad van Indie (dewan India). Dibawah gubernur jendral ada gubernur yang memimpin suatu daerah, serta dibawah gubernur ada residen yang dibantu oleh asisten residen. Beberapa gubernur jendral VOC yang duianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi di Indonesia:

1. Jaan Pieterszoon Coen ( 1619-1629 )
2. Antonio van Diemen ( 1636-1645 )
3. Joan Maetsycker ( 1653-1678 )
4. Cornelis Speelman ( 1681-1684 )

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia.

Perlawanan Kerajaan-Kerajaan Islam terhadap VOC

• Perlawanan Mataram terhadap VOC (1628-1629)

Sultan Agung (1613-1645) adalah raja terbesar Mataram yang bercita-cita: (1) mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram, dan (2) mengusir Kompeni (VOC) dari Pulau Jawa. Untuk merealisir cita-citanya, ia bermaksud membendung usaha-usaha Kompeni menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan.

Pada tanggal 18 Agustus 1618, kantor dagang VOC di Jepara diserbu oleh Mataram. Serbuan ini merupakan reaksi pertama yang dilakukan oleh Mataram terhadap VOC. Pihak VOC kemudian melakukan balasan dengan menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Sejak itu, sering terjadi perlawanan antara keduanya, bahkan Sultan Agung berketetapan untuk mengusir Kompeni dari Batavia.

Serangan besar-besaran terhadap Batavia, dilancarkan dua kali. Serangan pertama, pada bulan Agustus 1628 dan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang I di bawah pimpinan Baurekso dan Dipati Ukur, sedangkan gelombang II di bawah pimpinan Suro Agul-Agul, Manduroredjo, dan Uposonto. Batavia dikepung dari darat dan laut selama tiga bulan, tetapi tidak menyerah. Bahkan sebaliknya, tentara Mataram akhirnya terpukul mundur. Perlawanan pertama mengalami kegagalan disebabkan :

a. Kondisi pasukan Mataram yang kelelahan
b. Terserang penyakit

Perlawanan rakyat Mataram kedua terhadap VOC di Batavia dilaksanakan tahun 1629. Sultan Agung menyerang Batavia untuk kedua kalinya yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Pasukan Mataram berusaha membendung sungai Citarum yang melewati kota Batavia. Pembendungan itu pun bermaksud agar VOC di Batavia kekurangan air dan mudah kelelahan. Strategi ini ternyata cukup efektif, terbukti bangsa Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit malaria dan kolera yang sangat membahayakan jiwa manusia.

Perlawanan pasukan Mataram yang kedua terpaksa mengalami kegagalan lagi karena :

1. Kalah persenjataan.
2. Kekurangan persediaan makanan, karena lumbung-lumbung persediaan makanan yang dipersiapkan di Tegal, Cirebon, dan Kerawang telah dimusnahkan oleh Kompeni.
3. Jarak Mataram – Batavia terlalu jauh.
4. Datanglah musim penghujan, sehingga taktik Sultan Agung untuk membendung sungai Ciliwung gagal.
5. Terjangkitnya wabah penyakit yang menyerang prajurit Mataram.

• Perlawanan Banten terhadap VOC (1651-1682)

Pertentangan antara banten dengan VOC diawali Pada tahun 1619 J.P Coen berhasil merebut Jayakarta. VOC yang berpusat di Batavia ingin menguasai Selat Sunda, karena Selat Sunda merupaka daerah perdagangan Banten yang sangat penting, langkah Belanda ditentang terus oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan Banten meningkat setelah Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta pada tahun 1651.

Untuk melemahkan kerajaan banten VOC melakukan politik “devide et impera”. Pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtoyoso mengangkat putra mahkota (dikenal dengan sebutan Sultan Haji karena pernah naik haji) sebagai pembantu yang mengurusi urusan dalam negeri, sedangkan urusan luar negeri dipercayakan kepada Pangeran Purboyo ( adik Sultan Haji). Atas hasutan VOC, Sultan Haji mencurigai ayahnya dan menyatakan bahwa ayahnya ingin mengangkat Pangeran Purboyo sebagai raja Banten.

Pada tahun 1680, Sultan Haji berusaha merebut kekuasaan, sehingga terjadilah perang terbuka antara Sultan Haji yang dibantu VOC melawan Sultan Ageng Tirtoyoso (ayahnya) yang dibantu Pangeran Purboyo. Sultan Ageng Tirtoyoso dan Pangeran Purboyo terdesak ke luar kota, dan akhirnya Sultan Ageng Tirtoyoso berhasil di tawan oleh VOC; sedangkan Pangeran Purboyo mengundurkan diri ke daerah Priangan. Pada tahun 1682 Sultan Haji dipaksa oleh VOC untuk menandatangani suatu perjanjian yang isinya :

1. VOC mendapat hak monopoli dagang di Banten dan daerah pengaruhnya.
2. Banten dilarang berdagang di Maluku.
3. Banten melepaskan haknya atas Cirebon.
4. Sungai Cisadane menjadi batas wilayah Banten dengan VOC.

• Perlawanan Makasar terhadap VOC (1666-1667)

Pada abad ke-17, di wilayah Sulawesi Selatan berkembang beberapa kerajaan, di antaranya Kerajaan Gowa, Tallo, Bone, Soppeng, dan Wajo. Kerajaan Gowa dan Tallo kemudian bersatu sehingga dikenal sebagai Kerajaan Gowa-Tallo atau lebih populer dengan sebutan Kerajaan Makassar. Berkat letaknya yang strategis, Makassar berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional terbesar di Indonesia bagian timur. Pelabuhan Makassar menjadi tempat singgah para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara maupun dari luar negeri, seperti Portugis, Inggris, Melayu, Arab, India, dan Tiongkok.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653–1669), Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin menerapkan kebijakan perdagangan bebas, yaitu memberikan kesempatan kepada semua bangsa untuk berdagang di Pelabuhan Makassar tanpa membedakan asal negaranya. Kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan VOC, yang berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

VOC berkali-kali mendesak Sultan Hasanuddin agar menghentikan perdagangan bebas dan hanya memberikan hak istimewa kepada VOC. Namun, tuntutan tersebut ditolak karena dianggap merugikan kedaulatan Kerajaan Makassar dan mengancam kebebasan para pedagang. Penolakan inilah yang menjadi penyebab utama memburuknya hubungan antara Kerajaan Makassar dan VOC.

Selain menghadapi penolakan dari Sultan Hasanuddin, VOC juga memanfaatkan konflik politik di Sulawesi Selatan. Salah satu tokoh yang diajak bekerja sama adalah Aru Palaka, pemimpin Kerajaan Bone. Sebelumnya, Bone pernah berada di bawah kekuasaan Gowa sehingga Aru Palaka berusaha membebaskan kerajaannya. Kepentingan Aru Palaka untuk melepaskan Bone dari kekuasaan Gowa sejalan dengan tujuan VOC untuk melemahkan Kerajaan Makassar.

Pada tahun 1666, VOC mengirim ekspedisi militer besar yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Speelman. Pasukan VOC didukung oleh pasukan Bone di bawah pimpinan Aru Palaka serta pasukan dari Ambon yang dipimpin Kapten Jonker. Serangan dilakukan melalui jalur laut menuju Pelabuhan Makassar, sementara pasukan Bone menyerang dari daratan. Pertempuran berlangsung sengit karena pasukan Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan yang gigih dalam mempertahankan benteng-benteng pertahanan Kerajaan Makassar.

Meskipun mampu memberikan perlawanan yang kuat, posisi Kerajaan Makassar semakin terdesak akibat kekuatan gabungan VOC dan Bone. Pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya di Desa Bongaya, Sulawesi Selatan. Namun, perjanjian tersebut tidak benar-benar mengakhiri peperangan. Sultan Hasanuddin tetap melakukan perlawanan karena menganggap isi perjanjian sangat merugikan Kerajaan Makassar.

Perlawanan kembali berkobar hingga akhirnya pada 12 Juni 1669 Benteng Somba Opu berhasil direbut oleh VOC. Kekalahan tersebut mengakhiri perang antara Kerajaan Makassar dan VOC. Setelah itu, Sultan Hasanuddin turun takhta dan menyerahkan pemerintahan kepada putranya, Sultan Amir Hamzah.

Sultan Hasanuddin dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia karena keberaniannya mempertahankan kedaulatan kerajaan dari campur tangan VOC. Atas keberanian dan semangat juangnya, ia mendapat julukan “Ayam Jantan dari Timur” yang diberikan oleh pihak Belanda sebagai bentuk penghormatan terhadap kegigihannya di medan perang.

Isi Pokok Perjanjian Bongaya (18 November 1667)

Isi Perjanjian Bongaya yang paling penting antara lain sebagai berikut.

1. Kerajaan Gowa mengakui hak monopoli perdagangan VOC di wilayah Indonesia Timur.
2. Semua bangsa selain VOC tidak diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Makassar tanpa persetujuan VOC.
3. Kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa surat izin dari VOC.
4. Kerajaan Gowa harus melepaskan daerah-daerah taklukannya, termasuk mengakui kemerdekaan Kerajaan Bone di bawah Aru Palaka.
5. Sebagian besar benteng pertahanan Kerajaan Gowa harus dihancurkan, kecuali Benteng Ujung Pandang yang kemudian dikuasai VOC dan diubah namanya menjadi Benteng Rotterdam.
6. Kerajaan Gowa diwajibkan membayar ganti rugi perang kepada VOC.

Faktor Penyebab Kekalahan Kerajaan Makassar

Beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan Kerajaan Makassar antara lain:

• Kekuatan militer VOC yang lebih unggul, terutama di bidang persenjataan dan armada laut.
• VOC memperoleh bantuan dari Aru Palaka dan pasukan Bone sehingga terjadi perang dari dua arah.
• Politik adu domba (devide et impera) yang berhasil dimanfaatkan VOC untuk memecah persatuan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.
• Berkurangnya kekuatan pertahanan Kerajaan Makassar setelah berlangsungnya peperangan yang panjang.

Dampak Perlawanan Kerajaan Makassar

Perlawanan Kerajaan Makassar memberikan dampak yang besar, antara lain:

• VOC berhasil memperkuat monopoli perdagangan di Indonesia bagian timur.
• Kerajaan Gowa kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya.
• Kerajaan Bone berkembang menjadi kekuatan politik baru di Sulawesi Selatan.
• Benteng Ujung Pandang dikuasai VOC dan diubah menjadi Benteng Rotterdam sebagai pusat pertahanan Belanda di Makassar.
• Semangat perjuangan Sultan Hasanuddin menjadi inspirasi bagi perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan pada masa-masa berikutnya.

• Perlawanan Rakyat Maluku (1817)

Perlawanan yang dilakukan oleh Thomas Matulesi (Pattimura) terjadi di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat pulau Ambon. Adapun Sebab-sebab terjadinya perlawanan ini adalah :

1. Rakyat Maluku menolak kehadiran Belanda karena pengalaman mereka yang menderita dibawah VOC
2. Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku dengan diberlakukannya kembali penyerahan wajib dan kerja wajib
3. Dikuasainya benteng Duursteide oleh pasukan Belanda

Akibat penderitaan yang panjang rakyat menetang Belanda dibawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Tanggal 15 Mei 1817 rakyat Maluku mulai bergerak dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Selanjutnya rakyat menyerang penjara Duurstede. Residen Van den Berg tewas tertembak dan benteng berhasil dikuasai oleh rakyat Maluku.

Pada bulan Oktober 1817 pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran, Belanda berhasil menangkap Pattimura dan kawan-kawan dan pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura dijatuhi hukuman mati ditiang gantungan, dan berakhir perlawanan rakyat Maluku.

Faktor Penyebab Kemunduran VOC

Pemerintah Belanda di Eropa terjadi perubahan yang diakibatkan adanya Revolusi Perancis (1789 – 1799) dan membuat Republik Btaaf pada tahun 1795. Hutang VOC pada saat itu mencapai 136,7 juta gulden dan tak lagi tertolong. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang-hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Runtuhnya disebabkan oleh hal-hal berikut :

• Banyak pegawai VOC yang korupsi
• VOC terjerat banyak hutang
• Pengeluaran VOC yang semakin besar akibat intervensi politik
• Adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa
• Penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC
• Menejemen yang jelek
• Mutu pegawai yang merosot
• Sistem monopoli yang sudah tidak sesuai lagi

VOC kemudian diambil alih oleh Belanda (repubik Bataaf / Bataafche Republiek). Pada awal pemerintahannya, Belanda menghadapi permasalahan yang kacau balau akibat dari sistem VOC yang kurang baik. Selain adanya perang yang berkepanjangan di Eropa, Belanda juga ketergantungan terhadap pemasukan berupa impor perak dari VOC yang pada saat itu terhambat oleh blokade yang dilakukan Inggris di Eropa.

Pada perkembangannya, hegemoni perebutan wilayah serta akibat pergolakan politik di Eropa berupa perluasan Revolusi Perancis oleh Napoleon Bonaparte menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Hal ini menyebabkan tanah jajahan Belanda diambil alih oleh Prancis.