Kabinet Djuanda: Transisi Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 1957-1959

Proses
Terbentuknya Kabinet Djuanda
            Proses terbentuknya Kabinet Djuanda
dilatarbelakangi suasana politik saat itu yang dalam kondisi mendesak dan
genting. Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat
polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa. Struktur
ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis China, sedangkan suku
Jawa mendominasi struktur dalam pemerintahan. Sentimen-sentimen kesukuan dan
kedaerahan menjadi jelas yang didorong oleh perbedaan-perbedaan daerah yang
diungkap dalam Pemilu 1955. Suku Sunda menyatakan kejengkelannya karena
orang-orang Jawa yang menguasai bidang pemerintahan. Masyarakat di luar Jawa
juga umumnya frustasi dengan nilai mata uang rupiah yang tinggi yang dianggap
sebagai puncak Pemerintah di Jakarta melalaikan tugasnya.[1]
            Sejak 1952, militer di beberapa
daerah banyak menjalin kerjasama yang tak lazim dengan instansi-instansi sipil
di luar Jawa untuk memenuhi kebutuhan kesatuannya hingga penghasilan pribadi
mereka. Jakarta terutama Nasution dan para pengikutny tidak menyukai hal
tersebut, hingga setelah menjadi Kepala Staff Tetara pada bulan November 1956.
Nasution memulai kebijakan memindalahkan perwira secara besar-besaran yang
kebanyakan dari mereka telah banyak terlibat dalam perusahaan-perusahaan swasta
lokal. Hal tersebut menyebabkan pertalian pihak militer dan sipil terpecah
menjadi dua kelompok.
            Puncaknya, saat ada usaha menawan
Menteri Luar Negeri yang berasal dari PNI, Ruslan Abdulgani dengan tuduhan
korupsi oleh pendukung kelompok militer yang menentang Nasution, yang
kebanyakan adalah perwira militer anti-Jakarta. Usaha penawanan ini digagalkan
oleh Nasution. Kelompok tersebut juga merencanakan kudeta dengan dukungan
beberapa perwira Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Kudeta yang dilancarkan saat
Presiden Soekarno tengah dalam kunjungan kenegaraan ke negara-negara komunis
pada 28 Agustus-16 Oktober 1956. Kudeta tersebut ingin memecat Nasution dan
menggulingkan pemerintahan kabinet sebelum Soekarno kembali ke Indonesia. Namun
pemberontakan tersebut digagalkan oleh kelompok pendukung Nasution sebelum bisa
memasuki Jakarta.
            Rencana Presiden Soekarno tentang
pembubaran partai politik melalui pidatonya pada 28 Oktober 1956, membuat
militer gusar. Hal ini dikarenakan akan memunculkan kekuatan PKI dan kelompok
kiri di sekitar Soekarno. Dua hari kemudian Soekarno menyatakan pemikirannya
untuk membentuk Demokrasi Terpimpin. Masyumi menolak, sedangkan NU dan PNI
bersikap ambivalen. Murba dan PKI menyetujui pemikiran tersebut.
            Tak berapa lama, pada Desember 1956,
militer di sejumlah daerah mengambil alih kekuasaan sipil seperti di Sumatera
Utara dan Selatan. Kondisi ini didukung perusahaan-perusahaan asing di sana,
Militer pun menangkapi anggota-anggota PKI yang menentang pengambil alihan
tersebut. Hilangnya kekuasaan atas Sumatera menyebabkan hilangnya sumber
perekonomian. Tuntutan otonomi khusus juga meluas hingga Kalimantan. Sulawesi,
dan Maluku.
            Ancaman disintegrasi bangsa ini,
memaksa Nasution mengambil prakarsa untuk mengakhiri Demokrasi Parlementer.
Usulan membentuk Kabinet Hatta untuk meredam permasalahan ditolak oleh
Soekarno. Nasution lalu mendesak Presiden Soekarno mengumumkan keadaan darurat
perang di mana akan menempatkan militer sebagai pemegang kekuasaan dan
memberinya alat untuk mengurus perpecahan-perpecahan yang terjadi di internal
militer, yang disetujui oleh Presiden Soekarno. Pada 14 Maret 1957, Ali
mengundurkan diri dan Presiden Soekarno mengumumkan darurat perang. Otomatis,
posisi partai politik menjadi ‘bertahan’ dan sukar untuk saling bekerja sama
dalam mempertahankan Demokrasi Parlementer.
            II.II     Keanggotaan Kabinet Djuanda
            Pada 9 April 1957, Soekarno
mengumumkan pembentukan Kabinet Karya Djuanda di bawah komando seorang
non-partai, Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri. Susunannya adalah
sebagai berikut:
           
1. Perdana
Menteri                  : Djuanda Kartawidjaja
    Wakil Perdana Menteri       : Hardi
: Idham Chalid
: J. Leimena
2. Menteri Luar
Negeri           : Subandrio
3. Menteri Dalam
Negeri        : Sanusi Hardjadinata
4. Menteri
Pertahanan             : Djuanda
5. Menteri
Kehakiman                                     :
GA Maengkom
6. Menteri
Penerangan                                                : Soedibjo
7. Menteri
Keuangan                                                  :
Sutikno Slamet
8. Menteri
Pertanian                                                    : Sadjarwo
9. Menteri
Perdagangan                                              : Prof. Drs.
Soenardjo
10. Menteri
Perindustrian                                           : FJ
Inkiriwang
11. Menteri
Perhubungan                                            :
Sukardan
12. Menteri
Pelayaran                                                 :
Mohammad Nazir
13. Menteri PU
dan Tenaga                                        : Pangeran Mohammad Nur
14. Menteri
Perburuhan                                              : Samjono
15. Menteri
Sosial                                                       : J. Leimena
16. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan                  : Prijono
17. Menteri
Agama                                                     : Mohammad
Iljas
18. Menteri
Kesehatan                                                : Azis Saleh
19. Menteri
Agraria                                                     : R. Sunarjo
20. Menteri
Pengerahan Tenaga Rakyat                     :
A.M. Hanafi
21. Menteri
Negara                                                     :
FL Tobing
  Chaerul Saleh
  FL Tobing
  Suprajogi
  Wahid Wahab          
  Mohammad Yamin
II.III
   Pencapaian Kabinet Djuanda
            Kabinet Djuanda bekerja di bawah
bayang-bayang transisi Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Pun tugas
dari kabinet ini sangatlah berat terutama menghadapi pergolakan-pergolakan yang
terjadi di berbagai daerah, perjuangan mengembalikan Irian Barat dan menghadapi
masalah ekonomi yang sangat buruk. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet
Karya menyusun program yang disebut Pancakarya, yaitu:
1.      Membentuk Dewan Nasional.
2.     
Normalisasi
keadaan republik.
3.     
Melancarkan
pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.
4.     
Memperjuangkan
Irian Barat.
5.     
Mempercepat
proses pembangunan
Dewan
Nasional merupakan suatu badan baru yang bertujuan menampung dan menyalurkan
aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat. Walaupun
dewan ini telah terbentuk, namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara
semakin meningkat. Terjadinya pergolakan di daerah-daerah yang menyebabkan
terganggunya hubungan antara pusat dengan daerah masih terus berlangsung. Hal
ini mengakibatkan sistem perekonomian nasional semakin bertambah parah.
Dalam
upaya menghadapi pergolakan daerah, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah
Nasional (Munas) pada tanggal 10-14 September 1957. Pada Munas itu dibahas
masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta
pembagian wilayah Republik Indonesia. Ketegangan yang terjadi antara pusat dan
daerah serta antar kelompok masyarakat berhasil diatasi dengan baik. Sebagai
upaya mewujudkan keputusan Munas, maka pada bulan Desember 1957 diselenggarakan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap ini disusun rencana pembangunan
yang dapat memenuhi harapan daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah
pembangunan belum dapat direalisasikan, karena muncul berbagai peristiwa
nasional yang segera harus ditangani oleh pemerintah. Peristiwa yang dimaksud
itu adalah Peristiwa Cikini yaitu percobaan pembunuhan atas diri Presiden
Soekarno pada tanggal 30 November 1957.
Kabinet
Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur kembali batas
perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13
Desember 1957. Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut
teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6
mil dari garis dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di
wilayah Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan
lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah
Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
II.III Akhir Kabinet Djuanda
Terwujudnya
Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal
ini dikarenakan terjadinya kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang
Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi bersidang. Maka, mulai
timbul keinginan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan
Konstituante.
Pada
saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden Soekarno menjadi Perdana
Menteri dan Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara
tegas tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi negara
yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih memiliki
kekuatan untuk dekat bersama Soekarno. Dengan kekuasaan yang sangat besar atas
diri Soekarno sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur
demokrasi parlementer.

[1] Ricklefs, Sejarah Indonesia
Modern
, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), hlm 381

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *