Partai Politik Pada Masa Orde Baru

A.    Sejarah
Berdirinya Partai GOLKAR (Golongan Karya)

Partai
Golongan Karya (GOLKAR)  sebelumnya
bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber
Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula
dengan berdirinya Sekber GOLKAR di masa-masa akhir pemerintahan Presiden
Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai
Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Pada awal pertumbuhannya, Sekber
GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi
291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi diantara
masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber
GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh)
Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:
1.         Koperasi
Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2.         Sentral
Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3.         Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4.         Organisasi
Profesi
5.         Ormas
Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6.         Gerakan
Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7.         Gerakan
Pembangunan
Dalam
perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang
menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.
B.    
Partai GOLKAR (Golongan Karya) Pada Masa
Orde Baru
Selama masa orde baru Golkar berhasil menjadi kekuatan politik
di Indonesia. Dalam fenomena ini dapat dilihat bahwa Soeharto merupakan pilar
utama kekuatan Golkar pada saat itu, ditambah birokrasi dan ABRI, terbukti
dalam kemenangan Golkar yang selalu tampil menjadi mayoritas tunggal dalam
pemilu dan dalam parlemen pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Golkar
pada masa Orde Baru juga berperan sebagai partai hegemoni yang mempunyai peran yang cukup besar
dalam implementasi Pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974. Sejak
Golongan Karya (Golkar) memenangkan Pemilihan Umum tahun 1971 Golkar menjadi
pemegang agenda politik secara tunggal di Indonesia. Dari sejak itu pula
tercipta apa yang di istilahkan Sistem kepartaian yang Hegemonik Sebagai partai
hegemoni, Golkar punya keunikan, yakni bukan partai kader dan partai masa (oleh
sebab itu dulunya Golkar tidak mau disebut partai). Partai hegemonik tidak
diciptakan dan dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat
sebagaimana partai masa dan partai kader, tetapi di bangun oleh pemerintah.
Partai hegemonik mempunyai faksi-faksi dalam dirinya yang terdiri dari Faksi
militer dan birokrasi. Kedua faksi ini secara bersamaan berfungsi sebagai
politbiru yang mengontrol kebijakan-kebijakan partai.
Posisi
Golkar disini memang sebagai alat penopang kekuasaan pemerintahan kala itu.
Semua kebijakan Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh militer,
birokrasi dan termasuk Golkar. Selama berpuluh-puluh tahun berkuasa, Golkar
menduduki jabatan-jabatan penting mulai dari eksekutif, legislatif dan
yudikatif termasuk hingga sampai kepada lembaga-lembaga struktur di
daerah-daerah. Hal ini sangat wajar karena Golkar sebagai partai hegemoni dan
setiap pemilihan di masa Orde Baru Golkar selalu menjadi partai pemenang dalam
Pemilihan Umum. Struktur lembaga legislatif yang amat di dominasi Golkar yang
hampir tak terpisahkan dari Birokrasi ABRI telah menyebabkan kungkungan
birokrasi terhadap lembaga legislatif ( baik di pusat maupun daerah ) terlalu
kuat untuk dilawan dan diabaikan.
Kehadiran
Golkar ataupun aparat militer di dalam kelembagaan pemerintah merupakan hasil
dari pilihan rakyat, namun
demikian
tetap
saja pilihan tersebut merupakan suatu pilihan yang sebenarnya sudah diatur
dengan sedemikian rupa oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga Partai Golkar
lah yang selalu menang. Sehingga jika dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5
Tahun 1974 tentang pelaksanaan daerah akan membuat penyelenggaraan didaerah
akan lebih baik dan tidak bersifat sentralistik, hal tersebut tidak akan terealisasi
secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dalam struktur-struktur
lembaga-lemabaga pemerintahan daerah yang didalamnya masih di dominasi oleh
orang-orang dari partai Golkar dan aparat militer (Mulai dari DPRD, kepala
daerah, wakil hingga sekretaris daerah). Akibatnya fungsionaris-fungsionaris
birokrasi ini sukar untuk diharapkan berbeda dengan birokrasi. Dalam masalah
pertanggung jawaban dan pelaporan hasil pelaksanaan pemerintahan daerah,
semuanya masih harus bergantung dari pemerintah pusat. Jika dari sistem hingga
aparat pemerintahannya semua berdasarkan dari pusat maka dalam pelaksanaannya
pun tidak akan jauh-jauh sesuai dengan kehendak pemerintah Pusat.
Dalam
undang-undang
No.5 Tahun 1974 menetapkan
bahwa kepala daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD
melainkan hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pemerintah daerah yang dipimpinnya agar DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah
daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dari
sini dapat terlihat bahwa meskipun lembaga DPRD ada sebagai wakil rakyat tetap
saja tidak mempunyai peranan penting dalam penentuan suatu keputusan. Untuk
melihat hasil suatu pelaksanaan pemerintahan saja, DPRD hanya di beri hak untuk
meminta keterangan selanjutnya keputusan harus berdasarkan atas persetujuan
Presiden melalui Menteri Dalam Negerinya. apalagi dalam Struktur DPR dan DPRD
yang terlihat kurang terpisah dengan birokrasi. Prosedur pemilihan
anggota-anggota kedua lembaga tersebut di ambil melalui pengajuan daftar nama
oleh partai kemudian dihadapkan pula oleh Golkar yang merupakan Partai hegemoni
telah menyebabkan lembaga legislatif serta lembaga-lembaga lainnya maupun
aparat pemerintahan lainnya (Gubernur, Bupati, Sekretaris Daerah dsb.)
menjadikan kehilangan arti sebagai lembaga perwakilan rakyat dan ataupun aparat
yang bekerja untuk rakyat. Semuanya hanya bekerja dan menyelesaikan tanggung
jawabnya untuk Presiden.
Berdasarkan
pemaparan ini dapat di cermati bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru mengenai
pelaksanaan undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi daerah dalam
implementasinya masih bersifat sentralistik yakni hanya untuk kepentingan
penguasa dan pemerintah Pusat saja. Sepanjang para aparat yang menduduki
struktur pemerintahan daerah masih dikuasai oleh Golkar yang merupakan
kepanjangan tangan dari pemerintah Pusat ataupun Presiden (Soeharto), maka
tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan daerah tidak
akan terealisasi secara maksimal. Asas Desentralisasi yang merupakan salah satu
asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini juga tidak dapat
direalisasikan pada akhirnya karena hanya merupakan sebuah tameng saja di dalam
undang-undang ini. Golkar yang merupakan partai hegemoni telah membuat suatu
perubahan besar yang terjadi dalam pemerintahan orde Baru dan dalam sistem
pemerintahan Indonesia.
Adanya
tindak kekerasan politik dengan aktor utamanya militer membuat Golkar selalu menang
dalam Pemilu, karena penggunaan kekerasan militer di masa Orde Baru ini
merupakan “prosedur tetap” untuk mengendalikan dan memobilisasi masa pemilih
guna memenangkan Golkar. Sehingga mau tidak mau rakyat dipaksa untuk memilih
Golkar dan menyebabkan para elit Golkar yang terpilih untuk mewakili rakyat
dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada termasuk dalam pemerintahan
daerah. Alasan Golkar melakukan tindakan seperti itu tidak lain adalah untuk
melanggengkan kekuasaan Soeharto. Seperti yang sudah dijelaskan di atas,
rencana ataupun hasil penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat
dipertanggung jawabkan pada Presiden. Sedang di DPRD atau lembaga lainnya hanya
diberi hak untuk meminta keterangan. Lagipula meskipun DPRD diberi kekuasaan
juga merupakan hal yang sia-sia, toh hampir semua yang menduduki kursi
kekuasaan baik eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif sebagai representatif
rakyat bahkan hingga kepala daerah ataupun orang-orang yang duduk dalam
dinas-dinas pemerintahan semuanya mayoritas di duduki oleh para elite Golkar
dan militer yang merupakan kepanjangan tangan sang penguasa. (Soeharto) yang
pada akhirnya akan memuluskan permintaan presiden. Disini terlihat bahwa
fungsi-fingsi lembaga dalam struktur tersebut terasa hilang.
Maka
dalam implementasi adanya undang-undang No.5 ahun 1974 hanya merupakan alat
legitimasi yang sah dalam pelaksanaan sentralisasi. Sentralisasi yang terpusat
pada kekuasaan Soeharto. Adanya kekerasan politik dan recruitment politik local
tyang dipaksa memilih Golkar membuat masyarakat daerah tetap sama sekali tidak
mempunyai peran yang menentukan dalam penyelnggaraan pemerintahan daerahnya
sendiri. Hanya dari Golkar bersama aparat militer yang dapat menentukan peranan
maupun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan terlihat bahwa rakyat tidak
mempunyai peluang dalam proses pemilu melainkan hanya sebagi proses pendamping
dan dimanfaatkan hak suaranya saja. Adanya pemerintahan yang seperti ini juga
mengakibatkan adannya kesenjangan antara daerah pusat dengan daerah-daerah
kecil dan yang paling menonjol ialah kesenjangan di tingkat para elit dengan
masyarakatnya.
C.   
Koalisi Partai PDI Pada Masa Orde Baru
Partai
Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima
partai politik tersebut yaitu:
1.     
Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI
didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung
nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam
waktu singkat.  Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal
29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung
Karno, Maskun, Supriadinata dan gatot mangkupraja ditangkap.  Berdasarkan
keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka
dipidana penjara.  Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu
organisasi yang terlarang. 
Setelah
tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai
Politik.  Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI
dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau
di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang,
PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan
Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri.
Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri. 
Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri
Sosio-Nasionalisne-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang
dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan
kolonialisme.
Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagai “kebangkitan kembali PNI
1927” yang pernah didirikan Bung Karno.
Ideologi
partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme,
sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan
kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani
yang namanya Marhaen.
PNI
merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan
komposisi suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari partai ini
pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi
terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong
praja, lurah dan para kepala desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih
itu, PNI ambruk secara total.  Ketika dukungan cukup merata menyebar di
seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sangat terbatas seperti di
Aceh, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlahnya kurang dari
0,7%. Di kawasan Jawa di bagian sebelah utara Bandung PNI tidak pernah
mendapatkan basis dukungan yang kuat.  Itu merupakan daerah Islam atau
daerah Masyumi.  Di Bandung daerah selatan itu merupakan kantong
utama.  Jawa Tengah adalah kantong-kantong utama, dan kontestan yang
paling serius itu datang dari Partai Komunis Indonesia yang berada di beberapa
daerah segitiga seperti Jelanggur dan seterusnya. Blitar bagian selatan dan
sebagainya.
2.     
Partai Kristen Indonesia
(Parkindo)
Parkindo
adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru
berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds
Probowinoto.
Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI
(Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta
dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.
3.     
Partai Katolik
Partai
Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai
Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari
Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai
ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di
Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S.
Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik
Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara
(1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.
4.     
Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI)
IPKI
atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan
terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat
proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH.
Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU
No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat
dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante.
IPKI
didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun
1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang
berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu
peristiwa 27 Oktober. Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana
tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang
ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak dengan tank, meriam diarahkan
ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen,
karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara.
Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan
tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia
dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955. Selama tiga tahunan itu Nasution
berfikir sangat serius. Bung Karno tidak bisa dilawan. Diantara tahun-tahun
inilah Nasution kemudian mendirikan IPKI.
Dalam
pertemuan sangat tertutup antara wakil IPKI dengan Soeharto pada tahun 1971.
Dua tokoh IPKI yang besar atau salah satu tokoh IPKI yang besar, mantan Bupati
Madiun, Achmad Sukarmadidjaja almarhum, mengatakan bahwa IPKI tidak mungkin
hidup di dalam gerombolan partai-partai yang punya ideologi aneh-aneh dan ingin
bergabung dengan golongan karya atau menjadi partai sendiri.
Kedekatan
dengan Golkar, menjelang Deklarasi PDI 1973 IPKI pernah berpikir untuk
bergabung ke Golkar. Tanggal 12 Maret 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban
atas permintaan Achmad Sukarmadidjaja bahwa IPKI bisa bergabung ke Golkar
dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu. IPKI cukup spesifik dan
memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa
Barat, demikian juga dengan Murba. Hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit
di Jawa Barat kurang lebih 290.000-an orang. Pada Pemilu 1971 IPKI hanya mampu
memperoleh 388.403 (0,62 %) sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.
5.     
Murba
Murba
didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara.
Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia
Buruh Merdeka. Menurut data Kementrian Penerangan RI tentang “Kepartaian
di Indonesia” seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada
pengertian “golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa,
kecuali otak dan tenaga sendiri”. Asas partai ini antifasisme, anti
imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat
sosialisme. Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas,
dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu
1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu
meraih 48.126 suara (0,09 %).
D.   
Sejarah Berdirinya Partai PDI (Partai
Demokrasi Indonesia)
Pada
tanggal 27 Februari 1970 Soeharto mengundang lima partai politik yang
dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasiona Indonesia), Parkindo
(Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi
perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut
berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika
tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11
Maret 1971.
Pada
tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar, lima
tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja
(IPKI), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan
Harry Tjan (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo),
mengadakan pertemuan dan pembicaraan mengenai pengelompokan partai. Dalam
pertemuan tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polarisasi antara kelompok
Islam dan non-Islam, oleh karenanya muncul gagasan sebagai alternatif untuk
mengelompokan partai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua
kelompok muslim, satu nasionalis, satu kristen dan satu kelompok karya. Namun
pemerintah Orde Baru saat itu tetap menginginkan pengelompokan sesuai yang
diajukan sebelumnya hingga akhirnya gagasan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh
tersebut tidak pernah terwujud.
Pada
tanggal 9 Maret 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat
yang sama dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan
bersama dan pokok-pokok pikiran selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil
membentuk tim perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni, M Supangat, Murbantoko, Lo
Ginting dan Sabam Sirait. Tim perumus menghasilkan “Pernyataan
Bersama” yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi
(PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), achmad
sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).
Pada
tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang
didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak
partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M
Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting
(Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo). Pada tanggal 24
Maret 1970 para pemimpin parpol tersebut kembali melakukan pertemuan di ruang
kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk
memperjelas keberadaan kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifat,
pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati nama
“Kelompok Demokrasi Pembangunan” dan dikukuhkan melalui SK No.
42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972.
Setelah
melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam
24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang
mengadakan pembicaraan di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73
Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik
menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada
awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :
1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan
3. Partai Demokrasi Indonesia
Dalam
anggaran dasarnya tujuan partai ini adalah:
1)      
Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik
Indonesia yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum yang demokratis
2)      
Terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3)      
Terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Sedangkan
pokok usaha partai ialah:
1)      
Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat sehingga
menjadi insan Pancasilais sejati
2)      
Mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam
segala bidang kegiatan kemasyarakatan, bangsa dan negara, dalam dan luar negeri
3)      
Memperjuangkan terlaksananya konsepsi-konsepsi
tersebut di atas serta berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam
pelaksanaan pembangunan yang demokratis, seimbang dan progresif.
Setelah
mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18 Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri
Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah
Nasional (Munas).  Kongres I PDI
berlangsung dari tanggal 12 – 13 April 1976. Pelaksanaan Kongres I ini sempat
tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres I ini
intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata agar
terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai
Ketua Umum DPP PDI. Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah
disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.
Kongres
II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari
“Kelompok Empat” (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra’ib)
yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres II kepada pemerintah.
Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981. Di
dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah Orde Baru semakin kuat. Di dalam
Kongres II PDI menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai
pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati bahwa fusi
telah tuntas.
Pasca
Kongres II PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antara
Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok Hardjanto mendesak diselenggarakannya
Kongres Luar Biasa sedangkan Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar
menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara
kubu Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu. Akhirnya Kongres III PDI
diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma
haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar
Soekawati meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semaki menegaskan kuatnya
ketergantungan PDI pada Pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan
penyusunan pengurus kepada Pemerintah.
Konflik
internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan.
Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara,
Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut
muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni
Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto
Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI
Jakarta.
Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung
Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh
Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat
situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.
Kongres
IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan
lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang
para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke
arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung
sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun
belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi
demonstrasi yng dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena
Kongres. Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri
Yogie S Memed mengusulkan membentuk caretaker. Dalam rapat formatur yang
dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993
akhirnya diputuskan susunan resmi caretaker DPP PDI.
Setelah
gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati
Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati
Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut
muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11
September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka
meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres
Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji
Sukolilo, Surabaya.
Dukungan
terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum
DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah
tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa
pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19
Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung
pencalonan Megawati.
Kendati
penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai
kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk
menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga
akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998
secara de facto.
Untuk
menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu
Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka
membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah
Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara
de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas
ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.
Berakhirnya
Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh
membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun
kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat
gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan
dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI
berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.
Ketua
Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya
“Kongres”, kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir
fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say
mengadakan jumpa pres menolak Kongres.
Kelompok
Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres
pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang
sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji
tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua
meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda
Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.
Warga
PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada
tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh
kelompok Fatimah Achmad, demontrsi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat
ini dikenal dengan “Peristiwa Gambir Berdarah”.
Meskipun
masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah
tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal
keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan
sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima
11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku
Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin
membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.
Masa
pendukung Megawati mengadakan “Mimbar Demokrasi” dihalaman Kantor DPP
PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI
diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor
DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa “Sabtu Kelabu 27
Juli” yang banyak menelan korban jiwa.
Pasca
peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis
walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah
pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya
menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI.
Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu
menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI
merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.
Tahun
1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Di tengah
besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah
kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan
terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI
bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.
Pada
tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan
Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara
demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini
disebut dengan “Kongres Rakyat”. Karena selama kegiatan Kongres
berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten
Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai
dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.
Pada
tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan
Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara
demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini
disebut dengan “Kongres Rakyat”. Karena selama kegiatan Kongres
berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten
Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai
dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.
Di
dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum
DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Didalam Kongres tersebut, Megawati
diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam
rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di
dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh
Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu
Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati
mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang
disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada
tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.
E.    
Koalisi Partai PDI Pada Masa Orde Baru
1.     
Partai Nahdatul Ulama (NU)
Pertama kali NU terjun pada politik
praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan
kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR
dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai
partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah
satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.
NU kemudian menggabungkan diri dengan
Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa
orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di
Situbondo, NU menyatakan diri untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ yaitu untuk tidak
berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai
yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang
dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi
DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada
pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.
2.     
Parmusi
Parmusi disahkan berdirinya melalui Keputusan Presiden No. 70
tanggal 20 Februari 1968, kemudian diangkatlah sebagai ketua Umum Djarnawi
Hadikusumo dan sekretaris umumnya Drs. Lukman Harun, keduanya adalah aktivis
Muhammadiyah. Didalam tubuh Parmusi ini terjadi banyak sekali perbedaan yang
sangat runcing hingga menyebabkan terjadi konflik. Akhirnya pemerintah melalui
kepresnya No.77/1970 tanggal 20 November 1970, kembali campurtangan dengan
menunjuk tokoh Muhammadiyah yang dinilai kooperatif dengan pemerintah yaitu HMS
Mintaredja, saaat itu menjadi menteri sosial dikabinet ORBA. Intervensi yang
dilakukan oleh pejabat membuat Parmusi lemah dan rapuh. Dalam pemilu tahun
1971, Parmusi hanya dipilih kurang dari tyiga juta pemilih atau sekitar 5.36 persen
saja.
Setelah pemilu tahun 1971 pemerintah mewajibkan partai untuk
melakukan fusi partai politik atau restrukturisasi, penggabungan,
penyedcrhanaan partai-partai politik di Indonesia Parmusi dan partai partai
Islam lainnya berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
3.     
PSII
PSII pecah menjadi beberapa karena perbedaap pendapat
mengenai partai. Pada Pemilu 1955 PSII menjadi peserta dan mendapatkan 8
(delapan) kursi parlemen. Kemudian pada Pemilu 1971 pada zaman Orde Baru, PSII
di bawah kepemimpinan H. Anwar Tjokroaminoto kembali menjadi peserta bersama
sembilan partai politik lainnya dan berhasil mendudukkan wakilnya di DPRRI
sejumlah 12 (dua belas orang).
4.     
Perti
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) adalah nama sebuah
organisasi massa Islam nasional yang berbasis di Sumatera Barat. Organisasi ini
didirikan pada 20 Mei 1930 di Sumatera Barat, dan berakar dari para ulama
Ahlussunnah wal jamaah. Kemudian organisasi ini meluas ke daerah-daerah lain di
Sumatera, dan juga mencapai Kalimantan dan Sulawesi. Perti ikut berjuang di
kancah politik dengan bergabung ke dalam GAPI dalam aksi Indonesia Berparlemen,
serta turut memberikan konsepsi kenegaraan kepada Komisi Visman.
Setelah kemerdekaan Perti menjadi partai politik. Dalam
Pemilihan Umum 1955 Perti mendapatkan empat kursi DPR-RI dan tujuh kursi
Konstituante. Setelah Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan oleh
Presiden Soekarno, Perti mendapatkan dua kursi di DPR-GR. Dua tokoh kunci Perti
juga pernah dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno.
Kedua ulama tersebut adalah Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara
RI dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.
Pada masa Orde Baru Perti bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan.
F.     Sejarah
Berdirinya Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai gabungan yang terdiri dari 4
partai besar yang berbasis keagamaan yaitu Partai Islam. Partai Persatuan
Pembangunan atau yang dikenal dengan PPP ini berdiri sejak 5 Januari 1973, PPP
lahir karena adanya fusi pengerucutan partai dalam pemilu. Fusi ini menjadi
simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan
kelompok dalam Islam. Adanya fusi ini adalah untuk menyederhanakan sistem partai
yang akan melaksanakan pemilu pada masa Orde Baru. 4 Partai Islam yang
tergabung didalam PPP adalah  Partai
Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
PPP
didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam
peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam
fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah :
·        
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
·        
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
·        
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
·        
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti;
dan
·        
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan
Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP
memiliki identitasnya sendiri yaitu berwarna hijau dengan lambing Ka’bah. Warna
partai pada saat pemilu memang dinilai sangat sensitive, identitas warna tidak
hanya merupakan soal cita-cita, ideology atau filosofi yang harus diperjuangkan
dan dinamika kehidupan partai itu sendiri. Sejak berlangsungnya fusi partai,
bisa dikatakan PPP bukan merupakan partai mayoritas. Kenyataan ini sungguh
sangat menyedihkan, bagaimana tidak?Indonesia yang memiliki jumlah muslim yang
banyak tetapi partai islam lah yang bukan menjadi partai mayoritas.
Strategi
fusi partai, secara logika akan dapat dilihat bahwa partai yang ada akan
menjadi mayoritas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ternyata fusi partai
adalah bagian dari strategi untuk memunculkan friksi dalam tubuh partai. Dengan
adanya fusi, maka dalam setiap tubuh partai pasti ada banyak kelompok dan
kepentingan. [1]Fusi
ini juga merupakan strategi politik yang banyak menyebabkan timbulnya konflik.

[1]
Zainuddin Fananie, Perlawanan Rakyat
Terhadap Hegemoni Kekuasaan
, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,
1999), hlm 86
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *