Kabinet Syahrir

Kabinet Sjahrir berlangsung dalam 3 babak Pemerintahan yaitu
Kabinet Sjahrir pertama (14 November 1945 – 12 Maret 1946), Kabinet Sjahrir
kedua (13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) dan Kabinet Sjahrir ketiga (2 Oktober
1946 – 27 Juni 1947).
Periode
I
(14 November 1945 – 27 Juni 1947)
menjadi penting karena merupakan awal perjuangan Revolusi Kemerdekaan dimana
unsur konflik militer yang memunculkan pertempuran merupakan bagian yang sukar
dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya, Kabinet Sjahrir adalah
kabinet perang. Namun Sutan Sjahrir tidak memfungsikan pemerintahannya sebagai
kabinet yang kuat dan militeristik tapi justru memulai fondasi sistim
pemerintahan yang demokratis. Tapi perhatiannya pada masalah militer tidak
dikesampingkan begitu saja.
Sjahrir
bercita-cita mewujudkan kemerdekaan R.I yang merupakan jembatan untuk mencapai
tujuan sebuah Negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari
kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan,
membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme dan menuju pendewasaan bangsa1.
 Tujuan itu tidak
disebut-sebut dalam program awal kabinet pertama RI (18 Agustus 1945 – 14
November 1945) yang dipimpin Soekarno yang berbentuk Kabinet Presidensial.
Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita itu datang dalam persidangan pertama
Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945. Ketika itu
Sjahrir diminta duduk sebagai ketua Badan Pekerja K.N.I.P dimana sebagian besar
anggotanya sedang mengusulkan perubahan fungsi K.N.I.P dari hanya sebagai badan
pembantu Presiden, menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Hatta yang
menerbitkan Maklumat Wakil Presiden No.X tentang pemberian kekuasaan legislatif
kepada K.N.I.P. Bersama Presiden K.N.I.P juga ditetapkan ikut menetapkan Garis-garis
Besar Haluan Negara2.



1Subadio
Sastrosatomo “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal. xxix.
2 Osman Raliby, Documenta historica , 1953, hal.511
Setelah menjabat, di lembaga tersebut Sjahrir menyusun Haluan
Negara yang menggambarkan kedudukan R.I sebagai perwujudan hak menentukan nasib
sendiri suatu Negara demokratis3.
Untuk mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hasil
perjuangan Bangsa Indonesia yang demokratis, atas pemikiran Sjahrir pada
tanggal 1 November 1945 diterbitkan Manifesto Politik oleh Pemerintah. Haluan
Politik Pemerintah tersebut ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta4.
Untuk mendukung kebijakan nasional baru, pada tanggal 3 November
1945 diterbitkan Maklumat Pemerintah lainnya yang isinya antara lain,
berdasarkan usul badan pekerja K.N.I.P, bahwa Pemerintah memberi kesempatan
pendirian partai-partai politik5.
Kemudian, sebagai ketua B.P K.N.I.P, Sjahrir mengajukan maklumat K.N.I.P no.5
tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet dengan susunan menteri
yang bekerja kolektif yang dipimpin Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk
oleh Kepala Negara. Format itu terpaksa disetujui Presiden Soekarno6.  Proses selanjutnya, pada tanggal 14
November 1945 terbentuk Kabinet R.I kedua yang berbetuk kabinet ministerial
dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Keterangan Pemerintah tanggal tersebut
tentang peristiwa ini adalah :
Oleh
karena kabinet pertama RI dibentuk untuk sementara waktu tatkala saat yang
genting dalam sejarah negara, maka sudah semestinya bagian dari Pemerintah tadi
menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Pembaharuan dari kabinet memang telah
lama dirasakan perlunya akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan maka
terpaksa ditunda sampai kesempatan yang baik…..7
3 Subadio Sastrosatomo, “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal
xxxi
4Subadio
Sastrosatomo, “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal 525
5Subadio
Sastrosatomo, “Pengantar”, Mengenang Sjahrir 1980, hal 529
6Ben Anderson,
Revolusi Pemoeda, 1988, 207. Sebenarnya apa yang menggerogoti semangat juang
kabinet pertama dan melumpuhkan tenaganya adalah kenyataan yang semangkin jelas
mereka tidak diterima dunia luar maupun kekuatan revolusioner yang diwakili
pemuda.
7 Osman Raliby,
Documenta Historica, 1953, hal 95
Pada tanggal 17 November 1945 diumumkan program Kabinet Sjahrir
pertama ,
1. Menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
2. Mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara R.I
serta pembagunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan
pembagian makanan.
4. Berusaha mempercepat keberesan tentang hal Oeang Republik Indonesia (ORI)8.



Dalam
Kabinet R.I kedua atau Kabinet Sjahrir pertama, wakil ketua B.P K.N.I.P, Amir
Sjarifudin telah diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat merangkap Menteri
Penerangan9.  Tidak
jelas hubungan pribadi antara Amir dan Sjahrir sebelum kemerdekaan. Mereka
sudah pernah bertemu beberapa kali sebelum dan sesudah zaman Jepang. Bahkan
pembinaan pemuda sebelum perang yang dilakukan Amir, diambil alih Sjahrir
dizaman Jepang. Kesan Sjahrir saat bertemu Amir pertama kali adalah orang yang
penuh idealis yang berjiwa labil10
.
8Osman Raliby,
Documenta Historica, 1953, hal 104
9 Sedangkan dalam kabinet pertama Amir hanya menjabat Menteri
Penerangan.
10Sutan Sjahrir,
Renungan dan Peruangan, 1990, hal 252. Sjahrir berkata :”Aku dengar dia seorang
yang pandai dan penuh idealis. Tapi sepanjang pengetahuanku tentang masa
silamnya dalam politik, aku mendapat kesan bahwa kestabilan bukan sifatnya yang
terkemuka.
Setelah Proklamasi, keduanya kemudian sama-sama membentuk Partai
Sosialis. Alasan penunjukannya Amir sebagai Menteri Keamanan Rakyat selama 3
periode juga tidak jelas11.  Sama
tidak jelasnya apakah Sjahrir juga ikut menangani langsung hal-hal yang
berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan kemiliteran dalam kabinetnya tersebut
?
Sejak tanggal 5 Oktober 1945 telah dibentuk badan kemiliteran nasional yaitu
Tentara Kemanan Rakyat (T.K.R) dimana Oerip Soemohardjo diangkat sebagai Kepala
Staf. Sedangkan Panglima T.K.R pertama yaitu Soedirman, baru terpilih pada
tanggal 12 November 1945 secara aklamasi dalam konperensi T.K.R di Yogyakarta.
Pada tanggal 18 Desember 1945 oleh Pemerintah Kabinet Sjahrir, Soedirman resmi
dilantik sebagai Panglima Besar T.K.R. Penundaan pelantikan ini menurut
Anderson menandakan adanya persaingan dan pertentangan antara Pemerintah dan
Komando Tertinggi Militer12.
Pada tgl 17 November 1945 Kabinet Sjahrir mengeluarkan
Keterangan Pemerintah tentang dasar Tentara Keamanan Rakyat (T.K.R). Melihat
gaya tulisannya jelas konseptornya adalah para pemuka pemerintahan beraliran
sosialis. Kemungkinan besar Amir Sjarifudin sendiri yang membuatnya. Misalnya
pada bagian alinea terahir, tertulis :
Kalau kita melawat keluar negeri, bisa melihat bahwa perbedaan antara pemuda
Nazi dan pemuda Tentara merah Rusia. Hampir seperti perbandingan tentara Hindia
Belanda dan TKR. Dalam dada pemuda-pemuda tentara merah itu kita dapat
keyakinan yang kuat. Semangat perjuangan yang berhasil mengembalikan tentara
Jerman sampai ke Berlin, meskipun pada permulaan perang tentara Hitler sudah
masuk Moskow……..Kita yakin bahwa pemuda-pemuda yang masuk TKR pada waktu ini
semangatnya mirip semangat pemuda Rusia yang masuk Tentara merah. Dengan ini
kemenangan ada difihak yang membela kebenaran dan keadilan, menolak serangan
dan penjajahan. Mengembalikan kemanan negara republik Indonesia13.



 


11Dalam kabinet
Sjahrir ke II, nama menteri kemamanan sudah menggunakan menteri pertahanan
12Ben Anderson,
Revoloesi Pemoeda 1988, hal.277
13 Osman Raliby,
Documenta Historica , 1953, hal 540
Berbeda dengan Amir Sjarifudin dan Sjahrir yang berpendidikan
barat, Soedirman adalah seorang pemuda berpendidikan sekolah menengah Wiworo
Tomo dengan budaya Jawa yang kuat dan dilengkapi rasa keimanan Islam yang baik.
Pengalaman militernya justru ditempa dalam pendidikan militer Jepang dalam
sekolah Perwira tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Karir militernya diawali
sebagai Daidanco (Komandan Batalyon) di Kroya. Ketika pecah perang kemerdekaan,
dia berhasil menghimpun kekuatan tentara antara lain karena mampu mengambilalih
kekuatan senjata ex-Jepang di wilayahnya. Seperti disebut diatas, tanggal 12
November 1945 dalam konperensi tentara di Yogya Soedirman didukung sebagai
panglima T.K.R. Kalangan anggota militer yang hadir sebahagian besar berasal
dari para perwira lulusan sekolah PETA. Dia dipilih sebagai Panglima T.K.R.
bukan semata karena pengakuan kepemimpinan militernya saja tapi juga karena
mutu pribadinya yang luar biasa. Dirinya merupakan figur seseorang yang mampu
menggabungkan keperihatinan yang tenang, kesalehan yang tulus, serta mawas
diri. Kelemahlembutannya membuat dirinya berhasil mendapat simpati setiap orang
yang ditemuinya. Namun dibalik sikap yang sederhana itu tersembunyi kemauan
yang keras dan tekad membara untuk mencapai cita-citanya.
Tokoh Komunis beraliran Leninis Trotskyis, yaitu Tan Malaka sejak zaman Jepang
sudah berada di Indonesia14.  

 


14. Dia berada di Bayah Banten selama zaman Jepang dengan menyamar
sebagai Romusha
Sebelum itu dia merupakan tokoh komunis Indonesia di luar negeri
guna menyambung kepemimpinan P.K.I 1926 yang dibubarkan pihak Kolonial. Meski
dibuang keluar negeri, ajaran Tan Malaka berjalan terus ditanah air. Bahkan
berbagai buku tulisannya mengalir ke Hindia dan dipelajari oleh banyak
kadernya.
Setelah kemerdekaan Tan Malaka berkelompok dengan sejumlah politisi nasional
yang sepaham seperti Akhmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Adam Malik, Mohammad
Yamin, Sukarni dan Chaerul Saleh. Pada tahun 1947 mereka membentuk partai
Murba.
Dalam aksi politiknya Tan Malaka selalu beroposisi dengan Pemerintah. Dia
mendirikan Persatuan Perjuangan (P.P) yang melawan kebijakan Pemerintah
Sjahrir. Dalam P.P, ada unsur tentara yang terlibat, termasuk Soedirman. Drama
politik P.P akhirnya tamat berkaitan dengan penculikan Sjahrir tanggal 28 Juni
1946 dan peristiwa 3 Juli 1946 dimana pihak Pemerintah menuduh semuanya
didalangi Tan. Sejumlah tokoh ditangkap dan P.P bubar.
Kebijakan politik Kabinet Sjahrir memunculkan politik luar negeri yang dikenal
sebagai Politik Diplomasi15.  Dengan
Inggris dan Belanda, politik tersebut menghasilkan perjanjian Linggarjati16.
Dua tokoh perundingan yaitu Sjahrir dan Schermerhorn berperan sangat
istimewa untuk mewakili negaranya masing-masing guna mencapai perdamaian dan
penyelesaian dekolonisasi Indonesia
            Dalam
perundingan dengan Belanda yang ditengahi Inggris, Sjahrir memang bertemu
patner seideologi yaitu Schermerhorn yang jabatannya sebagai ketua delegasi
Belanda dan anggota Komisi Jenderal. Mereka bekerjasama, namun kerjasama ini
ada batasnya, karena kepentingan politik negara masing-masing yang berbeda.
Acungan jempol perlu disampaikan bagi Komisi Jenderal terutama kepada
Schermerhorn, karena bersedia berkorban perasaan dan bersedia dicaci maki
bangsanya sendiri serta berani menanggung resiko memiliki reputasi jelek dalam
sejarah Belanda. Sjahrir meskipun mendapat perlawanan kaum oposisi, nasibnya
lebih baik.
 
15 Istilah dahulu
“Politik Perdamaian”
16 Karena sampai saat
ini daerah dimana berlangsung perundingan tersebut tahun 1947 menggunakan
namaLinggarjati, maka selanjutnya dipakai kata ini bukan Linggadjati atau
Linggardjati.

              Bagi
golongan oposisi, Linggarjati dianggap sebagai kesalahan besar karena memberi
konsesi kepada Belanda. Selanjutnya karena berbagai usaha politik oposisi dalam
negeri untuk menggagalkan Linggarjati tidak berhasil diselesaikan dalam K.N.I.P.
Maka untuk meratifikasi persetujuan Linggajati dalam sidang K.N.I.P tanggal 25
Februari 1947, Presiden menambah anggota K.N.I.P menjadi 500 orang. Partai
Sosialis dan partai lain pendukung Pemerintah yang dikenal sebagai Sayap Kiri
memenangkan persaingan politik dalam negeri tersebut sehingga persetujuan
Linggarjati bisa ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta

            Sjahrir
dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri, telah mengeluarkan beberapa
kebijakan politik militer, seperti penarikan semua kekuatan bersenjata R.I
keluar dari kota Jakarta pada pertengahan Desember 1945, pengangkutan tentara
Jepang dan APWI (Allied Prisoner of War and Internees), bantuan makanan bagi
anggota APWI yang terisoler di Bandung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh
T.K.R, pemulangan tentara Inggris warga India yang menyebrang kepihak Indonesia
kepada induk pasukannya, keputusan untuk mengosongkan Bandung dari pasukan
T.K.R (terkenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api), penanganan diplomatis
akibat Peristiwa Lengkong yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1946 .
            Dalam membina hubungan baik
dengan Pihak Sekutu, khususnya untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan
masalah keamanan, Sjahrir dan Amir Sjarifudin selalu melakukan kontak pribadi
dengan para perwira tinggi Inggris seperti Jenderal Christison dan Laksamana
Patterson. Bahkan pernah pula langsung dengan Laksamana Mountbatten sendiri

              Untuk melaksanakan politik
militernya Sjahrir tidak membutuhkan bantuan organisasi militer yang besar.
Telah ditetapkan Kantor Penghubung Tentara di jalan Cilacap no.5 Jakarta,
sebagai unsur pembantu pekerjaan sehari-hari Perdana Menteri dibidang militer.
Secara organisatoris kantor ini berada dibawah Markas Besar Tentara dan
bertanggung jawab kepada Kepala Staf Tentara, Jenderal Mayor Oerip Soemohardjo.
Pada Kantor Penghubung Tentara Jakarta dan pada berbagai kesatuan militer
khususnya di Jawa Barat tersebar para pemuda binaan Sjahrir yang sejalan dengan
pikiran dan gagasannya sehingga kebijaksanaan politik militer Pemerintah dapat
dikembangkan dalam strategi dan taktik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah

              Dalam kabinet Sjahrir I,
(14 November 1945 – 12 Maret 1946) telah dimunculkan sejumlah kebijaksanaan
Pemerintah. Tapi belum semua kebijakan Pemerintah yang tercantum tertulis.
Hal-hal lain yang belum dimunculkan dapat ditelusuri dalam Manifesto Politik
Hatta dan juga buku Perjuangan Kita . Salah satu yang nampak perihal kebijakan
politik, dimana kebijakan politik militer merupakan bagian dari kebijakan
politik umum pemerintah R I .
Kebijaksanaan politik adalah alat yang terutama berkaitan untuk mempertahankan
eksistensi pemerintah dan kemerdekaan R.I sebagaimana yang dinyatakan dalam
proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
mengindari kembali berkuasanya penjajahan Belanda dan memunculkan simpati luar
negeri atas perjuangan rakyat. Untuk kegiatan didalam negeri yang paling
penting adalah bagaimana persatuan bisa terwujud , demokrasi bisa berjalan dan
feodalisme bisa ditumbangkan.

           Dalam kabinet Sjahrir ke kedua
(13 Maret 1946 – 2 Oktober 1946), kebijaksanaan pemerintah sedikit melenceng
akibat ulah PP yang ingin memperjuangkan kemerdekaan 100 %. Hal ini sulit
dilaksanakan karena perundingan dengan Belanda sudah setengah jalan yang
didasarkan kepada kesepakatan bersama. Sedangkan minimal program PP tidak
mungkin diterima Belanda, meskipun Soekarno punya perhatian pada kegiatan PP
secara menyeluruh.
Kelompok oposisi (P.P) berada dibalik penculikan Sjahrir 27 Juni 1946 dan usaha
kup 3 Juli 1946. Karena mereka menganggap Sjahrir tidak mewakili rakyat
Indonesia yang sedang berevolusi. Pemerintah menumpas P.P dan tokoh-tokohnya
dipenjarakan. Keadaan ini sangat membantu dalam mewujudkan situasi sosial
politik dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna berlangsungnya perundingan
Linggarjati. Ketika Sjahrir diculik, Pemerintah yang berkuasa adalah kabinet
presidensiel karena Soekarno menerbitkan maklumat pemerintah no.1 tahun 1946
yang isinya mengambil alih kekuasaan Pemerintah. Ketika maklumat ini dicabut
melalui maklumat Pemerintah no.2 tahun 1946, dibentuklah kabinet Sjahrir ke III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). Dwitunggal
Soekarno-Hatta mendukung kebijakan kabinet Sjahrir III, khususnya untuk
berunding dengan Belanda. Antara lain menguasai sidang KNIP tanggal 25 Februari
1947 guna meratifikasi persetujuan Linggarjati, melalui penambahan anggota
sehingga berjumlah 500 orang lebih. Ahirnya meskipun melalui jalan yang alot
dan berbelit-belit akibat ulah Parlemen Belanda, Persetujuan Linggarjati
ditanda tangani juga pada tanggal 25 Maret 1947

              Masalah yang kemudian
muncul adalah justru kegagalan dalam mengimplementasi perjanjian Linggarjati
itu. Visi dan Misi Belanda tidak cocok dengan pihak Indonesia. Lebih parah lagi
adalah perpecahan dalam kubu partai Sosialis. Artinya dukungan sayap kiri pada
kabinet Sjahrir dan kebijakan Pemerintah, berhenti. Kabinet Sjahrir ke III
bubar. Sejarah kemudian membuktikan bahwa kabinet Amir Sjarifudin I, mulai
berkuasa.
Dibidang militer, Sjahrir tidak berhadapan langsung dengan masalah pokoknya.
Disana ada Amir Sjarifudin yang sejak memangku Menteri Pertahanan berusaha
menata bidang militer menurut selera dan pandangan hidupnya. Padahal
jangkauannya amat terbatas pada lingkungan militer karena sebagian lapangan
militer menjadi tanggung jawab Soedirman sebagai Panglima Besar. Hal ini
menimbulkan koflik laten di Yogya.
Sebagai Perdana Menteri Sjahrir tidak bisa membiarkan Amir berkonflik terus
menerus dengan lembaga ketentaraan yang ada. Disadarinya disana ada Soedirman
yang didukung oleh Soekarno dan Hatta. Maka didekatinya Soedirman dimana
kebetulan sejumlah pembantu Soedirman adalah orang-orang yang dekat dengan
Sjahrir. Hubungan harmonis Sjahrir-Soedirman berhasil dibina, khususnya dalam
rangka melicinkan perundingan Indonesia Belanda. Dalam gencatan senjata 14
Oktober 1946, Soedirman adalah sosok yang berada didepan mendukung perundingan
Indonesia-Belanda tersebut.

               Sejak kepindahan
Soekarno-Hatta ke Yogyakarta, terjadi kevakuman kepemimpinan politik Nasional
di Jakarta dan sekitarnya atau lebih luas di Jawa Barat. Kesempatan ini
dimanfaatkan Sjahir dengan sebaik-baiknya. Dengan alasan untuk membuat Jakarta
sebagai kota Internasional agar cukup kondusif bagi persiapan perundingan
Indonesia Belanda yang ditengahi sekutu, kekuatan militer Indonesia diminta
keluar dari Jakarta. Sementara agar sikap tentara benar dan korek, selalu
dipompakan pendapat dan keyakin Sjahrir kepada lembaba-lembaga militer. Tentu
saja hal ini dilaksanakan melalui para pimpinan militer intelektual yang
merupakan pemuda Sjahrir. Hal yang dimaksud Sjahrir sebenarnya cukup jelas
tersurat dalam Perjuangan Kita. Sjahrir membutuhkan tentara yang bersatu, solid,
efisien dan kuat. Maka personil tentara merupakan unsur S.D.M yang berkualits,
professional, berdedikasi, serta berdisiplin tinggi. Seperti telah diuraikan
diatas, untuk membantu kantor Perdana Menteri dibidang militer telah dibentuk
Kantor Penghubung Tentara di jalan Cilacap no.5 Jakarta dimana berkiprah
didalamnya sejumlah pemuda Sjahrir. Kantor Penghubung Tentara berperan sebagai
tangan kanan Perdana Menteri dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah serta
pelaksanaannya dibidang militer.
 Sebagai kepala pemerintahan
Sjahrir gagal, tapi bukan berarti usahanya tidak ada gunanya sama sekali bagi
negara dan bangsa Indonesia. Manfaat dari perjuangan Sjahrir, nampak dalam
kebijaksanaan Pemerintah R.I. dibidang politik luar negeri. Sjahrir telah
membangun landasan kuat atau tempat berpijak bagi sikap dan langkah yang
diambil Departemen Luar Negeri R.I terhadap kolonialisme sejak tahun 1945
sampai sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *