A. LATAR BELAKANG
Indonesia mengalami babak baru dalam sejarah nasional Indonesia. pada tahun 1950 sampai tahun 1959 di Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Dimana para kabinet bertanggungjawab kepada parlemen suatu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat). Pada saat itu anggotanya 232. Hal ini merupakan cerminan basis atau kekuatan-kekuatan dari partai. Partai-partai yang dimaksud yaitu Masyumi dengan 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau peorangan lainnya, dan dari seluruhnya tidak satu pun mendapat lebih dari 17 kursi.[1]
Pada percobaan demokrasi di Indonesia, maka kabinet yang memimpin saat itu mengalami pergantian seperti : Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1953), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1953), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali Satroamidjojo 1 (Juli 1953- Juli 1955), Kabinet Burhanudin (Agustus 1955- Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (April 1957- Juli 1959).[2]
Pada proses Indonesia menuju pemerintahan, maka setiap kabinet mempunyai cerita yang berbeda-beda setiap masa jabatan. Kabinet Natsir adalah kabinet awal yang inti didalamnya adalah koalisi antara Masyumi dan PSI. begitu pula dengan kabinet selanjutnya; Sukiman yang memuat koalisi Masyumi-PNI, dimana koalisi antara kedua partai ini masih dilanjutkan oleh kabinet yang kemudian menggantikan Kabinet Sukiman; Kabinet Wilopo. Pada koalisi ini, maka orang PNI yang ambil peran sebagai perdanamenteri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara koalisi yang sebelumnya saling bekerjasama.
Pergantian parlemen yang begitu banyak di Indonesia selama 8 tahun dari tahun 1951-1959 disebabkan adanya mosi tidak percaya dari partai oposisi. Pergantian parlemen ini menyebabkan program-program yang dirancang oleh setiap partai tidak terlaksana dengan baik. Selain itu pergantian partai ini juga disebabkan oleh banyaknya partai di Indonesia.
B. Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Krisis pemerintahan yang terjadi di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Indonesia mengalami jatuh bangun dalam kabinet. Pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari Peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian kabinet dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastroamijdojo merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Wilopo. Kabinet Ali mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari (sepeninggalan Kabinet Wilopo).[3]
Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ali Sastroamidjojo sempat ragu, karena selama ini belum pernah diajak bicara oleh partainya mengenai pembentukkan kabinet. Tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo mau menduduki jabatan perdana menteri. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Pelantikan Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 12 Agustus 1953.
Dalam Kabinet Ali, Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta, dalam hal ini NU (Nahdatul Ulama) kemudian mengambil alih sebagai kekuatan politik baru. Selain itu terdapat tokoh yang bersimpati kepada PKI dimasukkan dalam kabinet ini dan Muh Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. Politik kebijakan yang diterapkan tersebut terlihat lebih mengutamakan mengenai pertahanan kekuasaan serta membagi hasil hasilnya atas penguasaan.[4]
C. Program Kerja Kabinet Ali
Dalam menjalankan roda pemerintahan, berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I :
1. Menjaga Keamanan
Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali I. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan Negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi dikalangan militer, Bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap lima petani di dekat Medan.[5]
Saat itu Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu, selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Sehingga kabinet Ali mempunyai tugas untuk menjaga keamanan di Indonesia.
2. Menciptakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat.
Adanya Perang Korea antara Februari 1952-Maret 1952 memberikan dampak turunnya perekonomian Indonesia. Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan. Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Hal ini akhirnya menyebabkan eksportir diluar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas dan mengalami dampak buruk pada kegiatan ekonominya (kerugian).[6]
Dari adanya situasi ini menyebabkan penyelundupan semakin meningkat. Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia. Rakyat hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan. Maka Kabinet Ali berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan dengan menekan terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.
3. Menyelenggarakan Pemilu.
Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Oleh karena itu, Kabinet Ali menyanggupi penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini yang membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Sedangkan pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini.
4. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Kemerdekaan Indonesia, menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB, namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima.[7]
5. Melaksanaan politik bebas-aktif
Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno.
6. Menyelesaikan Pertikaian Politik
Pada tahun 1950-1959, keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi, dan NU nantinya membentuk partai sendiri. Adapun hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain.[8] Tidak hanya pada dunia politii, tapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjagan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari Hamengkubuwana IX
mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet.
D. Masalah yang Dihadapi Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo
Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Ali menghadapi beberapa masalah seperti :
1. Keamanan dibeberapa daerah tidak stabil, diantaranya :
a. DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat
Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat.[9] Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di (DI/TII) ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo.[10]
b. Daud Beureh di Aceh
Kaum muslim di Aceh
mulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan, tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom. Selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureu’eh, sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangan-perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh Masyumi. Pada masa Kabinet Ali. Bahkan Darul Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan meliputi Aceh, Jawa Barat , dan Sulawesi. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit. Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila. Ketika Kabinet Ali gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan Negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana.[11]
c. DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi
Selatan Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi.
d. DI/TII di Jawa Tengah
Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdur Rahman. Pada tahun 1954 pemberontakan ini berhasil ditundukan oleh TNI.
e. Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan.
f. Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf. Ketegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 (Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun) kemudian berlanjut. (Ricklefs: 1998, 369). Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD “Bambang Sugeng” mengajukan permohonan. Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan. menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan Serah Terima Panglima tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir. Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba. Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba. Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan. Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokan dan untuknya diredam oleh SOBSI.[12]
E. Prestasi Yang Dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo ini tidak mampu mencapai semua program kerjanya. Walaupun digolongkan sebagai kabinet yang bertahan lama, tapi tidak semua hasil diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, kabinet ini telah berhasil memberi sumbangan bagi Indonesia, maupun benua Asia-Afrika. Adanya peristiwa diplomari pada 18 April-24 April 1955 itu disaksikan oleh Gedung Merdeka, Bandung. Saat itu Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika. Merangkul saudara Asia-Afrika untuk melawan kolonialisme atau
neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Pada April-Mei-1954 terdapat pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia (diselenggarakan di Colombo). Sebenarnya situai politik yang tidak stabil di Indonesia dialihkan Ali pada suatu peristiwa yang bisa dikatakan mampu mengangkat nama Indonesia. Disana Ali mengusulkan KAA, hal ini didukung Negara lain. Adapun KAA telah menunjukan kemenangan bagi pemerintahan Ali, ketika itu terdapat 29 negara yang hadir (Negara-negara besar Afrika, Asia hanya kedua Korea, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia luar yang tidak diundang). Adapun Pemimpin Asia yang hadir, yaitu : Zhou Enlai (Cou En-Lai), Nehru, Sihanouk, Pham Va Dong, Unu, Mohammad Ali, Nasser,
dan Sukarno.[13]
Dengan adanya KAA membuat terjalinnya hubungan antara Amerika dan RRC. Pada saat itu RRC melupakan permusuhan dengan Negara-negara Asia yang nonkomunis, netral. Pada tahun 1953 Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina. Dimana pada Desember Ali menandatangani persetujuan perdagangan antara Cina dan Indonesia yang pertama. Pada tahun 1955 terdapat persetujuan ganda yang mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaran Cina atau Indonesia. (hal ini dianggap orang-orang Cina menyulitkan karena sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan).
Ali Sastroamidjojo sangat puas karena dipandang sebagai pemimpin Asia-Afrika. Pelaksanaan konferensi ini merupakan wujud perjuangan RI untuk mempromosikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Adapun hasil dari konfrensi ini mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Jaya. Dari sini kemungkinan bagi Indonesia untuk memainkan peranan penting dunia, hal ini dijadikan Soekarno sebagai tanggung jawabnya pribadi. Ketika itu Ali mengatakan dan meluluskan Dasasila atau Sepuluh Prinsip Bandung, sebagai upaya untuk mengubah dominasi dua negara adikuasa terhadap hubungan internasional pasca Perang Dunia II. Serta menilai kembali arti penting Konferensi Bandung serta membahas perubahan baru dalam hubungan internasional dan tantangan baru yang dihadapi dunia mempunyai arti penting.
F. Fenomena PKI Pada Masa Kabinet Ali
Setelah Konfrensi Asia Afrika Berakhir, maka persiapan pemilu, kekuatan baru sudah terbentuk. Untuk menarik anggota, PKI serius melakukan usaha BTI (Barisan Tani Indonesia). PKI diminati oleh rakyat karena PKI tidak tampak menganut kekerasan dan bersifat lunak. Selain itu PKI mengatakan bahwa mereka adalah partai buruh atau partai dari petani dan rakyat miskin, dengan bergabung dengan PKI maka kesejahteraan akan merata. Sehingga penduduk dosa berduyun-duyun untuk menjadi anggotanya. Hal ini yang membuat PKI memiliki basis masa yang dapat menekan kekuatan politik lain dan mampu tampil mengesankan pada pemilu. PKI berhasil mengunguli semua partai politik lainnya.[14]
Hal ini dibuktikan dengan : Maret-November1954 jumlah anggota partai ini naik menjadi tiga kali lipat (165.206-500.000). pada Akhir 1955 mencapai 1 juta. September 1953 menyatakan mempunyai 360.000 anggota dan kemudian mencapai Sembilan kali lipa (3,3 juta) pada akhir tahun 1955. 90% anggota di Jawa, 70% dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anggota pemuda rakyat meningkat 3 kali lipat menjadi 202.605, Juli 1954 616.605 akhir tahun 1955; 80% anggotanya adalah pemuda tani yang sebagian dari Jawa.
Selain itu PKI juga mempunyai surat kabar yang Oplah Surat Kabar PKI, Harian Rakyat dari 1954 beerjumlah (15.000 eksemplar) menjadi 1956 (55.000 eksemplar); surat kabar terbesar dalam afiliasi partai. Sehingga PKI menjadi partai politik terkaya dengan penerimaan iuran dari anggota (pungutan iuran sering kurang teratur), dari gerakan-gerakan pemungutan dana, sumber lain. Adapun sebagian besar uang berasal dari komunitas dagang Cina (yang memberikan dengan senang hati, atau melalui tekanan dari Kedutaan Besar Cina). Akan tetapi PKI kemudian tenggelam, hal ini karena banyak yang bergabung namun tiba-tiba pergi tanpa alasan. Lawan
dari adalah TNI, hal ini sangat terlihat kontras, bahkan dari persaingan politik ini kemudian hari akan menghasilkan peristiwa tertentu.
Pada tanggal 17 Oktober 1954 PKI dan tentara rujuk kembali. Kemudian pada Nopember 1955 diselenggarakan Konfrensi diyogyakarta dan dihadiri 270 perwira yang kemudian menyetujui piagam persatuan dan kesepakatan. Pada tanggal 27 Juni perwira menolak mengakui orang yang diangkat kabinet. Dari uraian tersebut sangat terlihat bahwa PKI mendapat tempat pada masa Kabinet Ali, hal ini bisa dilihat dari eksistensi PKI pada ajang pemilu.
G. Kemunduran Kabinet Ali Sastroamijdojo I
Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri. Alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi, misalnya pergolakan yang terjadi di daerah (DI/TII), Tingkat korupsi yang memuncak, membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah Irian yang tidak selesai, Pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi sendiri ada di tubuh PNI.
NU tidak puas dengan kerja kabinet (personel, ekonomi, keamanan,) dan didalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga pada tanggal 20 Juli NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintah. Hal ini diikuti oleh partai lain. Adanya kelemahan Kabinet Ali mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran (ketidak percayaan kepada kebijakan pemerintah). Sebagai imbalan atas perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Adanya kesenjangan politik yang demikian menimbulkan keretakan didalam kabinet .
Ali mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juni. Soekarno memutuskan untuk naik haji dan kemudian mengunjungi Mesir. karena dukungan dari DPR tidak mencukupi empat hari kemudian akhirnya Ali mengundurkan diri. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. [15]
Kesimpulan
Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. Kabinet ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet yang cukup bertahan lama pada demokrasi parlementer pada tahun 1950-1959. Program kerja dari Kabinet Ali diantaranya :
a. Program dalam negeri diantaranya keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi pemerintahan, perburuhan, serta perundang-undangan.
b. Pengembalian Irian Barat.
c. Pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Prestasi yang dicapai
pada Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan pemilihan umum pertama yang direncanakan pada tahun 1955. Tetapi belum sempat melaksanakan rencananya, Kabinet Ali mendapatkan tuntutan dari PUSA yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Selain itu kemelut dalam tubuh Angkatan Darat yang berujung pada pergantian pimpinan menjadi hal yang sangat memberatkan Kabinet Ali-Wongso. Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan ibadah haji.
DAFTAR PUSTAKA
Ariyanto,Evi. 2011. Modul Sejarah Kelas XI IPS. Sukoharjo : Willian Press
Djoened P.,Mawarti, et al. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : Depdikbud
Ricklefs. 1999. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
[1] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 363
[2] Djoened P.,Mawarti, et al. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta : Depdikbud, 1993), hlm. 516
[3] Djoened P.,Mawarti, et al. Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta : Depdikbud, 1993), Hlm. 526
[4] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press, 1999), hlm. 371
[5] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 367
[6] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 369-371
[7] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPS (Sukoharjo : Willian Press, 2011), hlm. 33
[8] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 368-369
[9] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 369
[10] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPS (Sukoharjo : Willian Press, 2011), hlm. 37
[11] Ariyanto,Evi. Modul Sejarah Kelas XI IPS
(Sukoharjo : Willian Press, 2011), hlm. 39
[12] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 371
[13] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 373
[14] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 376
[15] Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 376
